BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit sangat penting menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada ditempat tersebut. Dari pihak rumah sakit diharapkan memahami konsumen secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang. Dalam pelayanan kesehatan, rumpah sakit juga harus memperhatikan etika profesi tenaga yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan. 1 Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, disamping sandang, pangan dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. 2 Selain itu orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari orang yang dapat menyembuhkan penyakitnya, yakni meminta pertolongan dari petugas kesehatan yang data menyembuhkan penyakitnya. 3 Tenaga kesehatan akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dan objek dari upaya kesehatan adalah pemeiharaan kesehatan, baik
1
Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2010), Hal.1. 2 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kesehatan,(Bandung: Mandar Maju, 2001), Hal. 35. 3 Ibid.
pemeliharaan kesehatan masyarakat maupun pemeliharaan kesehatan individu. Didalam kesehatan masyarakat terdapat pula antara lain kesehatan sekolah, kesehatan lingkungan, dan pemberantasan penyakit menular. 4 Sedangkan yang dimaksudkan dengan pemeliharaan kesehatan individu adalah lebih kepada upaya pelayanan kesehatan individu yang dikenal dengan dengan pelayanan kedokteran dan tenaga kesehatannya adalah dokter, perawat, dan sebagainya. 5 Pelayanan kesehatan individu terdapat hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan (dokter) dan sarana kesehatan (rumah sakit). Hubungan yang timbul antara pasien, dokter dan rumah sakit diatur oleh kaidah-kaidah tentang kedokteran (bagian dari kesehatan) baik hukum maupun non hukum (antara lain : moral termasuk etika, kesopanan,kesusilaan dan ketertiban). Hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan yang unik, yang meliputi hubungan medis, hubungan hukum, hubungan non hukum, hubungan ekonomi dan hubungan sosial. Sebagian orang berpendapat bahwa pasien dapat golongkan sebagai konsumen dan dokter sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa, sehingga seluruh aturan-aturan yang ada didalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 itu berlaku bagi hubungan dokter dan pasien. Sebagai konsumen dalam jasa pelayanan kesehatan, pasien dikategorikan sebagai konsumen akhir, karena pasien tidak termasuk dalam bagian dari produksi. Sifat konsumeristik dari pelayanan kesehatan tampak dari terjadinya pergeseran paradigma palayanan kesehatan dari semula bersifat sosial
4 5
Ibid. Ibid.
berubah menjadi bersifat komersial, dimana pasien harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk upaya kesehatannya. 6 Dalam pemberian layanan kesehatan terkait beberapa komponen seperti tenaga kesehatan, sarana kesehatan, upaya kesehatan, dan pasien. Pelayanan jasa kesehatan ini dapat diperoleh konsumen ditempat-tempat penyediaan jasa layanan kesehatan, umumnya diperoleh melalui jasa perorangan, misalnya praktek dokter, dokter gigi, bidan, dan yang diperoleh melalui lembaga pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, balai pengobatan, rumah bersalin, apotek dan sejenisnya. 7 Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Lavey dan loomba mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan kelompok atau masyarakat. 8 Dalam pelayanan kesehatan terdapat 2 kelompok yang perlu dibedakan, yaitu : 9 a. Health Receivers, yaitu penerima pelayanan kesehatan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pasien, yaitu orang yang sakit, mereka yang ingin
6
Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), Hal. 20. 7 R. Sianturi, Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Peraturan PerundangUndangan Kesehatan. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Bina Cipta, 2000), Hal. 31. 8 Hendrojono Soewono, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter Dalam Transaksi Terapeutik (Surabaya: Srikandi, 2005), Hal 100. 9 Rio Christiawan, Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), Hal. 1.
memelihara/meningkatkan kesehatannya, misalnya ingin di vaksinasi atau wanita hamil yang memeriksa kandungannya. b. Health Providers,yaitu pemberi layanan kesehatan. Contohnya medical Providers yaitu dokter, bidan, perawat analisis, ahli gizi dan lain-lain. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya. 10 Kesehatan juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat Negara tersebut disamping ekonomi dan sosial. Salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan masyarakat adalah dengan mendirikan rumah sakit disetiap daerah. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggitingginya. 11 Pelayanan kesehatan yang diberikan haruslah pelayanan yang tidak membedakan status sosial seseorang dalam masyarakat, baik orang kaya, orang miskin, orang berkuasa, orang biasa, orang pintar maupun orang bodoh. Rumah sakit adalah tempat berkumpul sebagian besar tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya seperti dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, nutrisionis, fisioterapis, dan lain-lain. Masing-masing mereka umumnya telah mempunyai kode etik profesi yang harus diamalkan anggotanya. Begitu pula rumah sakit sebagai institusi dalam pelayanan kesehatan juga telah mempunyai 10 11
Konsiderans Huruf a Undang-Undang No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Konsiderans Huruf b Undang-Undang No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
etika yang ada di Indonesia yang terhimpun dalam Etik rumah sakit Indonesia. Dengan demikian dalam menjalankan pelayanan kesehatan masing-masing profesi harus berpedoman pada etika profesinya dan harus pula memahami etika profesi disiplin lainnya apalagi dalam wadah dimana mereka berkumpul (rumah sakit) agar tidak saling berbenturan. 12 Pelayanan rumah sakit, terdiri dari : 13 1. Pelayanan medis dalam arti luas yang menyangkut kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. 2. Pendidikan dan latihan tenaga medis. 3. Penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran. Peran dan fungsi rumah sakit sebagai tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan professional erat kaitannya dengan 3 unsur yaitu : 14 a. Unsur mutu yang dijamin kualitasnya. b. Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan. c. Hukum yang mengatur perumahsakitan secara umum dan kedokteran dan atau medik khususnya. Jadi unsur-unsur ini akan bermanfaat bagi pasien dan tenaga kerja kesehatan serta rumah sakit, disebabkan karena adanya hubungan saling melengkapi dari unsur tersebut. Pelayanan kesehatan memang sangat membutuhkan mutu pelayanan yang baik dan maksimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima jasa layanan kesehatan dan pemberi jasa pelayanan kesehatan.
12
Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, (Medan : Penerbit Buku Kedokteran Egc, 1998), Hal 160. 13 http://www.freewebs.com/pencegahanberspektifpasien/implikasihukum.html, diakses pada tanggal 3 maret 2014. 14 Ibid.
Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya kesehatan yang tidak bertanggungjawab seperti penelantaran. Pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan, kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterima. Dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam keselamatan dan kesehatan. 15 Agar tidak terjadi tindakan medis yang menimbulkan kesalahan atau kelalaian dari dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit, yang akan menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. 16 Hak pasien adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak semestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan intern rumah sakit dalam pelayanan atau kepada lembaga yang member perhatian kepada konsumen kesehatan. Ketika pasien dirugikan, pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dari rumah sakit pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang kesehatan, dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkewajiban untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan ukuran atau standard perawatan kesehatan. 17 Program Jamkesmas memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin setiap peserta Jamkesmas. Peserta pengguna Jamkesmas adalah orang miskin dan tidak mampu dan terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 18
15
Ibid. Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Op. Cit, Hal. 5-6. 17 Ibid. 18 Departemen Kesehatan RI, Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2008, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2008), Hal. 5. 16
Secara umum kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu kalanya suatu kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat
yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara
langsung berkaitan pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin Dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin sebagaimana tercantum dalam rumusan UUD 1945 pasal 28 H dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap individu, keluarga
dan
masyarakat
berhak
memperoleh
perlindungan
terhadap
kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduk termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, dengan demikian pemerintah menerapkan program Jamkesmas, yang bertujuan agar program ini dapat membantu masyarakat miskin dan tidak mampu dalam mengatasi persoalan dalam kesehatan. 19 Pasien pengguna Jamkesmas juga mempunyai hak yang sama dengan pasien rumah sakit pada umumnya dan juga sebagai konsumen jasa rumah sakit yang telah diatur didalam Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ketika pasien pengguna Jamkesmas merasa dirugikan maka pasien pengguna jamkesmas itu dapat meminta hak-hak yang telah diatur secara hukum.
19
http://repository.unand.ac.id/16924/1/Kepuasan_dan_Kekurang.pdf diakses pada tanggal 7 Maret 2014.
Hak pasien adalah memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau, 20 disamping itu pasien juga dapat meminta ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Di RSUD Dr. RM Djoelham Binjai pelayanan kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit kepada pasien pengguna Jamkesmas di rumah sakit ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Pasien-pasien pengguna Jamkesmas banyak tidak menerima pelayanan yang baik dari rumah sakit. Pasien Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan kurang mampu. Permasalahan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien Jamkesmas. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2013 seorang bayi yang berumur 11 bulan meninggal dunia. Tapi orang tua dari bayi tersebut tidak mengetahui penyakit apa yang diderita oleh anaknya tersebut. Sebab yang dokter yang memeriksa bayi tersebut hanya pernah datang sekali, setelah itu hanya perawat dan dokter koas yang memeriksa bayi tersebut. Dokter tersebut hanya memeriksa si bayi melalui telepon seluler dengan memerintahkan asisten nya (dokter koas), tetapi setelah dirawat selama 3 hari, kondisi bayi tersebut semakin memburuk, sehingga akhirnya bayi tersebut meningal dunia. 21. Dari contoh kasus diatas, usaha yang harus dilakukan oleh pihak rumah sakit adalah perbaikan dalam pemeriksaan yang dilakukan dalam pemberian pelayanan di rumah sakit. Sebaiknya pemeriksaan untuk pasien dilakukan oleh dokter profesional, karena dokter itu lebih berpengalaman daripada dokter yang masih dalam proses Pendidikan. Dalam masa pendidikan kedokteran seorang
20
Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan. 21
2014
http://Sumutpos.co/2013/05/59377/dirawat-koas-bayi-meninggal, diakses 1 september
dokter koas berhak melakukan tindakan medis terhadap pasien, karena begitulah cara untuk mereka melatih diri dalam penerapan ilmu kedokteran yang sebelumnya hanya dipraktikkan, tetapi mereka perlu diawasi oleh dokter profesional. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien pengguna Jamkesmas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia terkait berlakunya BPJS di bidang kesehatan ? 2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dalam pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna Jamkesmas di RSUD DR. RM. Djoelham Binjai ? 3. Bagaimana tanggung jawab RSUD DR RM Djoelham bagi pasien pengguna jamkesmas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD DR. RM. Djoelham Binjai? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum bagi pasien pengguna Jamkesmas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia terkait berlakunya BPJS di bidang kesehatan.
2.
Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna Jamkesmas di RSUD DR. RM. Djoelham Binjai.
3.
Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab RSUD DR RM Djoelham bagi pasien pengguna jamkesmas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD DR. RM. Djoelham Binjai.
D. Manfaat Penelitian Diharapkan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, baik bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut : 1. Bersifat teoritis Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan. 2. Bersifat praktis Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi dalam hal ini pemerintah sebagai regulator yang berperan dalam membuat peraturan yang terkait dengan peerindungan konsumen di rumah sakit. Selain itu penelitian ini ditujukan kepada pelaku usaha yaitu rumah sakit agar dapat memahami tentang makna pelayanan kesehatan bagi pasien yang menggunakan Jamkesmas. Penelitian ini juga sedapat mungkin dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah pengetahuan masyarakat khusus pasien pengguna Jamkesmas mengenai Perlindungan hukum bagi pasien. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi pasien pengguna jamkesmas dalam pelayanan kesehatan di RSUD DR. RM. Djoelham Binjai, belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama, meskipun ada beberapa judul tesis yang hampir menyerupai, antara lain :
1. Perlindungan hukum jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit menurut undang-undang perlindungan konsumen, oleh Natalita Sola Gracia Situmorang, sekolah pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimanakah tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dalam pelayanan jasa kesehatan di rumah sakit. b. Apa saja alternatif sengketa yang terjadi antara pasien dengan pihak rumah sakit. 2. Analisis yuridis terhadap fungsi dan peran Jamsostek dalam perlindungan hukum tenaga kerja di kota medan, oleh Sudirman Simamora, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana peran dan fungsi peran Jamsostek dalam perlindungan hukum tenaga kerja di kota Medan. b. Bagaimana
hambatan
yang
dihadapi
PT.
Jamsostek
dalam
perlindungan tenaga kerja di kota Medan. c. Bagaimanakah upaya PT. Jamsostek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di kota Medan. 3. Eksistensi dan peranan komite medis dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum dikota Pakembang (kajian tentang Upaya perlindungan pasien sebagai konsumen kesehatan), oleh Muhammad Syaifuddin, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
a. Bagaimana eksistensi komite medis dalam pengelolaan rumah sakit umum di kota Palembang serta kepentingan hukum apa saja yang mendasari pembentukannya. b. Bagaimana bentuk dan prosedur pelaksanaan peranan komite medis mewujudkan dalam upaya perlindungan pasien sebagai konsumen kesehatan pada rumah sakit umum di Palembang. c. Apakah audit medik telah dilaksanakan oleh komite medis pada suatu rumah sakit umum dapat membebaskan rumah sakit umum tersebut dari pertanggungjawaban perdata atas kesalahan/kelalaian media yang dilakukan oleh dokter teta yang bekerja pada rumah sakit umum tersebut. 4. Pengaturan hukum alternatif penyelesaian sengketa antara dokter dan pasien, oleh Wahyudinsyah P, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana azas dan konsep alternatif penyelesaian sengketa terhadap sengketa antara dokter dan pasien. b. Hambatan yuridis apa saja yang timbul dalam pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa antara dokter dan pasien. 5. Perlindungan hukum pasien pengguna Jamkesmas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di R.S.U.P
H. Adam Malik Medan, oleh Rizky
Wirdhatul Husna, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna Jamkesmas di R.S.U.P Adam Malik Medan?
b. Bagaimana tanggung jawab hukum R.S.U.P. H. Adam Malik Medan dalam pelayanan ksehatan bagi pasien pengguna Jamkesmas? c. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pasien pengguna Jamkesmas di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan? Penelitian ini merupakan sesuatu yang baru dan asli sesuai dengan asasasas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannyasecara ilmiah dan terbuka terhadap masukan dan kritik yang konstruktif terkait dengan data dan analisis dalam penelitian ini. F. Kerangka Teori dan Konsep Untuk menelaah dari perumusan masalah dari penelitian ini saya menggunakan beberapa teori, yaitu : 1.
Kerangka Teori a. Teori Perlindungan Hukum Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi
subjek tertentu, dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam. 22 Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsepkonsep Rechtstaat dan ”Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan
22
W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai Pustaka, 1989), Hal. 68.
hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. 23 Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dalam setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan padalegalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanapa dasar kewenangan dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi menusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 24 Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa : Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. 25
Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum yaitu: 26
23
Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hal. 38. 24 Ibid.. 25 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,( Surabaya : Bina Ilmu, 1987), Hal. 205. 26 Ibid., Hal. 117.
1) Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. 2) Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Satjipto Raharjo menjelaskan mengenai perlindungan hukum itu adalah tindakan memberikan pengayoman bagi hak asasi manusia yang dirugikan dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati haknya yang diberikan oleh hukum. 27 Salah satu hak pasien pengguna Jamkesmas adalah menerima pelayanan kesehatan yang baik dari pemberi layanan kesehatan, jika dokter tidak memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan kemudian mengakibatkan cacat atau meninggalnya pasien, maka dokter ini telah melakukan pelanggaran terhadap pasien untuk memperoleh pelayanan yang manusiawi tersebut sehingga pasien berhak menuntut kepada dokter yang bersangkutan. Pasien yang dalam hal ini masih peserta Jamkesmas mengalami pengalihan aturan adanya perpindahan dari Jamkesmas ke BPJS. Adanya peralihan tersebut bukan berarti peserta Jamkesmas kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis. BPJS tetap mengikutsertakan masyarakat peserta jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan secara utuh walaupun istilahnya telah berubah menjadi BPJS . Bentuk perlindungan hukum inilah yang akan memberikan kepastian kepada masyarakat untuk tidak kehilangan haknya walaupun ada peralihan aturan yang baru. Dengan peralihan ini tidak dapat menghilangkan hak seseorang dikarenakan adanya peraturan yang baru.
27
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 53.
b. Teori Pertanggung Jawaban Teori pertanggung jawaban merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Kewajiban hukum berasal dari suatu norma trasedental yang mendasari segala peraturan hukum. Norma dasar kemudian dirumuskan kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan hukum tersebut 28. Harkristuti Harkrisnowo membedakan berbagai perilaku yang merugikan konsumen yaitu merupakan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana. Undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan akses dan kemudahan bagi hak-hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dan sejumlah tuntutan yang menyangkut kepentingan konsumen dengan dirumuskan dengan system pertangungjawaban pelaku usaha (product liability) 29. Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Dalam dokrin hukum dikenal asas Vicarious liability dan corporate liability. Vicarious liability mengandung perngertian majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/karyawan yang berada dibawah pengawasannya. Jika karyawan itu dipinjamkan kepihak lain, maka tanggung jawab beralih pada si pemakai karyawan tadi. 30 Corporate liability prinsip ini memiliki pengertian yang sama dengan vicarious liability. Menurut dokrin ini, Lembaga (korporasi) yang menaungi suatu 28
Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,(Yogyakarta: Kanisius, 1995),
Hal. 281. 29
Harkristuti Harkriswono, Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Sistem Peradilan Di Indonesia, (Jakarta : Lokakarya Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Indonesia Dengan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, 1996), Hal. 6. 30 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,(Jakarta:Sinar Grafika, 2008), Hal 94.
kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya. Sebagai contoh hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien, semua tanggung jawab atas pekerjaan medik dan paramedik dokter adalah menjadi beban tanggung jawab rumah sakit tempat mereka bekerja. Prinsip ini diterapkan tidak saja untuk karyawan organiknya (digaji oleh rumah sakit), tetapi untuk karyawan non organik (misalnya dokter yang dikontrak kerja dengan pembagian hasil). 31 Timbulnya kesalahan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan dalam
melakukan
pekerjaannya
hingga
menimbulkan
kerugian,
tidak
menghilangkan tanggung jawab lembaga, dalam hal ini diwakili oleh Direktur. Direktur RSUD DR RM Djoelham memiliki tanggung jawab berdasarkan kemampuannya sebagai wakil rumah sakit dalam hal ini mengemban asas Vicarious Liability. oleh karena itu prinsip Corporate Liability ini juga sejalan dengan prinsip Vicarious Liability yang mana direktur RSUD DR RM Djoelham memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya termasuk tindakan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya. 2.
Kerangka konsepsi Konseptual merupakan definisi dari operasional dari berbagai istilah yang
dipergunakan dalam tulisan ini. Sebagaimana dikemukakan M. Solly Lubis, bahwa kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapatkan stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka. 32 a. Perlindungan hukum 31 32
Ibid. M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju,1994), Hal. 80.
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 33 b. Pasien Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. 34 c. Jaminan Kesehatan Jaminan kesehatan adalah Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 35 d. Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan adalah fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. 36 e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
33
Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 54. Pasal 1 ayat (10) Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 35 Pasal 1 ayat (1) PP No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 36 Pasal 1 ayat (14) PP No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 34
BPJS
kesehatan
adalah
badan
hukum
yang
dibentuk
untuk
menyelanggarakan program Jaminan Kesehatan. 37 G. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 38 Dalam penelitian ini, selain mengumpulkan data dan menganalisis data tentang kecukupan kaidah- kaidah hukum dalam perlindungan pasien dirumah sakit dalam hal pelayanan kesehatan, maka ditinjau pula tentang peraturan yang diberlakukan dengan membandingkan kaidah-kaidah hukum perlindungan konsumen, hukum kesehatan, dan peraturan tentang rumah sakit yang terkait dalam hal ini. Selanjutnya jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran
berdasarkan
logika
keilmuan
hukum
dari
sisi
normatifnya. 39 Yuridis empiris yaitu penulis harus berhadapan langsung dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturanperaturan tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. 40 2. Sumber data
37
Pasal 1 ayat (2) PP No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) Hal .25. 39 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang : UMM Press, 2007), Hal. 57. 40 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 25. 38
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan data tersier. Bahan-bahan hukum tersebut adalah : 41 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan bagi pasien yaitu UU. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. 3) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. 3. Teknik pengumpulan data Dalam upaya mengumpulkan data primer maupun sekunder dengan menggunakan metode sebagai berikut : a. Penelitian kepustakaan. (Library Research) Yaitu dengan meneliti berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat dalam tesis ini. Seperti : buku-buku hukum, majalah hukum, artikel hukum di internet, pendapat sarjana yang ahli di dunia hukum dan bahan-bahan lainnya. b. Penelitian lapangan (Field Research)
41
Amiruddin Dan Zainal Asikin, Op.Cit, Hal. 31-32.
Penelitian dilakukan dengan mengambil beberapa pengguna Jamkesmas di RSUD DR. RM. Djoelham Binjai. Sejak Januari 2014 sampai April 2014 terdapat 970 pengguna Jamkesmas di RSUD DR. RM. Djoelham Binjai. Untuk sampel dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan berdasarkan pelayanan yang didapat oleh pasien pengguna jamkesmas. Dari kategori Jenis kelamin, usia, tempat tinggal. Berdasarkan pelayanan kesehatan, pasien dibedakan menjadi : 1. Pasien rawat inap sebanyak 25 orang 2. Pasien rawat jalan sebanyak 25 orang Berdasarkan kategori jenis kelamin, pasien dibedakan antara pasien lakilaki dan perempuan, untuk kategori tempat tinggal hanya pasien yang tinggal di Kota Binjai. Dan berdasarkan usia, dibedakan antara pasien anak-anak (dibawah 18 Tahun), pasien dewasa (18 – 60 tahun), dan pasien lanjut usia (usia diatas 60 Tahun) Pengambilan sampel dilakukan dalam bentuk Purposive sampling, artinya orang –orang tertentu yang memiliki kualifikasi saja yang menjadi sampel penelitian ini. Purposive Sampling dipilih agar peneliti benar-benar dapat menjamin bahwa responden adalah unsur-unsur yang hendak diteliti dan yakin masuk kedalam sampel yang dipilih. 42 Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber terpilih dan membuat kuisioneryang diajukan kepada seluruh responden. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian yaitu pihak rumah sakit Dr. RM Djoelham sebagai penyelenggara program Jamkesmas, BPJS Kesehatan, Dinas
42
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta :UI Press, 2006), Hal. 196.
Kesehatan dan kuisioner yang diberikan kepada 50 responden yaitu pasien pengguna Jamkesmas di rumah sakit Dr. RM Djoelham Binjai. 4. Analisis Data Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. 43 Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan akan dihubungkan dengan studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis secara logis dan disusun dengan menggunakan metode kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan diteliti dan dipelajari kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang tersusun dalam kalimat yang sistematis.
BAB II 43
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), Hal 103.
