BAB I PENDAHULUAN. Dalam bukunya berjudul The Structure of Scientific Revolution,

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam bukunya berjudul “The Structure of Scientific Revolution”, Thomas S. Kuhn, menuliskan bahwa dunia mengalami pergeseran paradigma yang akan melahirkan terobosan-terobosan baru di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam perkembangan hukum internasional, yang kini telah mengalami perubahan secara drastis. 1 Salah satu terobosan tersebut adalah Perang Dingin (Cold War), yang menjadi periode polarisasi yang mendorong setiap kawasan baik negara berkembang maupun negara maju berusaha mempertegas kembali keadaannya dengan kecenderungan mengkonsolidasikan dirinya dalam skema kerja sama dan perjanjian yang melibatkan hubungan antar bangsa (hubungan internasional). 2 Adapun timbulnya hubungan internasional ini disebabkan kepentingan dua negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara sehingga diperlukan suatu pengaturan internasional yang mengorganisir setiap upaya untuk mencapai tujuan bersama sekaligus kepentingan masing-masing negara tetap terjamin. 3

1

Thomas S. Kuhn, “The Structure of Scientific Revolution”, (US: University Of Chicago Press, 1962), hlm.2 2 Anthonius Sitepu, “Konsep Integrasi Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional”, sebagaimana dimuat dalam http://repository.usu.ac.id/bitsream/12346789/3799/1/fisip_anthonius3.pdf diakses pada tanggal 24 November 2013 3 Sumaryo Suryokusumo,”Hukum Organisasi Internasional” Cet.Pertama, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1990), hlm. 1

Universitas Sumatera Utara

Sejak pertengahan abad ke-17 perkembangan kerja sama antar negara ini semakin kompleks dengan rupa kerjasama ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, lingkungan, serta berbagai bidang lainnya yang diwujudkan dalam konferensi-konferensi

internasional

dan

melembaga

menjadi:

komisi

(commission), serikat (union), dewan (council), liga (league), perserikatan bangsabangsa

(united

nations),

persemakmuran

(commonwealth),

komunitas

(community), kerja sama (cooperation); 4 Namun, dewasa ini yang kerap ditemui adalah kerjasama di bidang pembentukan pusat-pusat kekuatan ekonomi baru atau integrasi ekonomi. Pada dasarnya integrasi ekonomi, menurut Tinbergen, merupakan penciptaan

struktur

perekonomian

internasional

yang

lebih

bebas

dan

menghapuskan semua pembatasan (barriers) yang dibuat terhadap bekerjanya perdagangan bebasdengan membentuk kerja sama dan unifikasi. 5 Secara teoritis, Salvatore menguraikan integrasi ekonomi menjadi beberapa bentuk: pengaturan perdagangan preferensial (preferential trade arrangements), kawasan perdagangan bebas (free trade area), persekutuan pabean (customs union), pasar bersama (common market) dan uni ekonomi (economic union). Klasifikasi terakhir dapat diberikan contoh salah satunya Uni Eropa. 6 Studi integrasi ekonomi regional seperti ini juga termasuk bagian yang perlu diperhatikan dalam hukum internasional, mengingat eksistensinya berdampak masif mempengaruhi dunia. Konsep integrasi ekonomi regional 4

Ibid., hlm 2 Tinbergen, ” Intangible Barriers to International Trade”, sebagaimana dimuat dalam http://archive.nbuv.gov.ua/Portal////Soc_Gum/Ecoroz/2012_4/, diakses pada tanggal 24 November 2013, 07:06 WIB 6 Dominick Salvatore, “International Economics”, (London: Prentice Hall, 1998), hlm.47 5


sendiri melintasi batas kedaulatan setiap negara dimana aliran dana bebas keluar masuk dari satu negara ke negara lainnya dengan regulasi moneter yang beragam dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, bukan tidak mungkin jika kawasan integrasi ini berisiko terimbas krisis yang terjadi di satu negara. 7 Krisis dapat dipahami dalam banyak pengertian. Dalam pendekatan terminologi ekonomi krisis merupakan istilah yang digunakan pada bidang ekonomi dan mengacu pada perubahan drastis perekonomian mengarah pada turunnya nilai tukar mata uang dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi.

8

Pendapat Harberler, krisis adalah penyimpangan kegiatan ekonomi yang mencolok dan merupakan titik awal gerak kegiatan ekonomi yang menurun atau down-turn/ the upper turning point. Menurut Mitchell krisis adalah suatu kondisi ekonomi yang sudah mengalami/agak resesi (rather than recession). 9 Definisi krisis untuk negara-negara maju di Utara sangat seragam, yakni serbuan atas meluasnya kesulitan-kesulitan untuk melayani tumpukan hutang negara-negara berkembang yang telah mengancam stabilitas sistem finansial internasional. 10 Sementara dalam pendekatan keuangan, krisis diartikan sebagai situasi dimana lembaga keuangan atau aset kehilangan nilai dalam jumlah besar. Abad 19 dan 20 menilai krisis sebagai gejolak yang melanda dunia perbankan dan 7

Departemen Keuangan, Depkominfo, dan Bappenas, “Memahami Krisis Keuangan Global: Bagaimana Harus Bersikap”, 2008, hlm.2 8 Wikipedia,”Krisis Ekonomi”, penelusuran melalui id.wikipedia.org/wiki/krisis_ekonomi, diakses pada tanggal 24 November 2013, 22:00 WIB 9 James Arthur Estey, “Business Cycles, Their Nature, Causes and Control”, (PrenticeHall,1960), hlm.65. 10 Miles Khaler, “The Politics of International Debt”, (London: Cornell University Press, 1990), sebagaimana dikutip dari Jelly Leviza, ”Tanggung Jawab Bank Dunia dan IMF sebagai subjek Hukum Internasional”, (Jakarta:PT. SOFMEDIA, 2009), hlm.7


sejumlah resesi dengan dampak besar. Termasuk dalam kategori krisis keuangan ini adalah krisis bursa saham, krisis mata uang dan juga sovereignity. 11 Demikianpun pengertiannya, krisis menempatkan pada situasi yang penuh kemelut bagi sebuah negara. Sejarah mencatat beberapa kasus krisis ekonomi yang pernah terjadi di dunia diantaranya: Great Depression pada tahun 1929-1930 yang menjadi catatan ekonomi terburuk dalam sejarah AmerikaSerikat disebabkan oleh runtuhnya pasar saham (stock market crash).

12

Krisis ini berdampak pada menjamurnya pengangguran, jatuhnya sektor perdagangan padahal tingkat kebergantungan akan perdagangan kala itu sangat tinggi, harga dan pendapatan turun, pengurangan akan akses produsen ke Cuba bahkan investasi ke Amerika Latin pun melemah. 13 Pengalaman Indonesia pada krisis 1997-1998, yang berawal dari kegagalan pasar kemudian berdampak buruk bagi perekonomian hingga pemerintah harus mengatasi dampak krisis dengan mengalirkan dana untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Pada pertengahan tahun 2007, Amerika Serikat dilanda krisis subprime mortgage dan memuncak pada September 2008, yang ditandai dengan pengumuman

kebangkrutan

beberapa

lembaga

keuangan

menimbulkan

permasalahan likuiditas perusahaan perusahaan keuangan Amerika Serikat. Sebagai pionir pelaku nomor satu ekonomi dunia saat ini, dampak krisisnya terasa pada lebih banyak bidang dan melibatkan lebih banyak negara. Mulai dari dalam 11

Wikipedia, “Financial Crisis”, sebagaimana dimuat dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis/ diakses pada tanggal 24 November 2013 12 Ibsen Martinez ,”Latin America and the Great Depression”, Library of Economic and Liberty. http://www.econlib.org/library/Columns/y2009/Martinezgreatdepression.html diakses pada tanggal 31 Desember 2013. 13 Arminio Fraga, “Latin America since the 1990s: Rising from the Sickbed”, Journal of Economic Perspectives 2004, hlm. 90


Amerika Serikat sendiri seperti jatuhnya Lehman Brothers, resesi yang mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat Amerika Serikat bahkan pada anjloknya pasar saham di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Menyusul dalam daftar berikutnya juga masih ada krisis ekonomi Argentina (1999-2002), krisis ekonomi Amerika Selatan 2002, termasuk krisis ekonomi Eropa tahun 2011. 14 Sejak krisis ekonomi mulai pada tahun 2008, hampir separuh negara anggota Uni Eropa mengalami ancaman kemiskinan yang meningkat namun tidak merata. Jerman, misalnya, krisis tersebut tidak begitu parah mempengaruhi kehidupan sosial penduduknya atau mengharuskan organisasi-organisasi bantuan untuk memberikan bantuan pangan. 15 Sebaliknya di Yunani, banyak warga yang tidak mampu lagi membayar asuransi kesehatan. Menurut organisasi bantuan, Medico Internasional, Spanyol dan Irlandia menderita krisis akibat runtuhnya pasar properti yang sekaligus memicu krisis perbankan. Tahun 2011, Portugal menyerah pada tekanan pasar keuangan. Dalam rentang waktu satu tahun, negara ini telah menghabiskan lebih dari setengah fasilitas kredit dari pemimpin Eropa. Data juga menunjukkan sejak bangkrutnya Yunani, krisis berantai melanda satu demi satu negara di benua tersebut seperti Irlandia, Spanyol, menjalar ke Italia, Inggris, Jerman dan terakhir melanda Perancis, yang masuk ke jurang krisis akibat utang. 16

14

Wikipedia, “Krisis Ekonomi”, sebagaimana dimuat dalam id.wikipedia.org/wiki/krisis_ekonomi, diakses pada tanggal 24 November 2013, 22:00 WIB 15 Bernd Riegert,” Negara Uni Eropa yang Tergantung pada Dana Penyelamatan” sebagaimana dimuat dalam http://www.dw.de/negara-uni-eropa-yang-tergantung-pada-danapenyelamatan/a-16050903, diakses pada tanggal 24 November 2013, 21:48 WIB 16 Ibid.


Sebagaimana Charles Kindleberger menggambarkan pola krisis oleh karena faktor demikian: default oleh negara debitur utama (domino default) oleh debitur-debitur besar dan kecil, diikuti oleh kegagalan dari bank utama dan bankbank lainnya. Runtuhnya kepercayaan atas sistem finansial internasional tersebut pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyusutan atas berbagai aktifitas ekonomi dan perdagangan internasional. 17 Ada juga faktor lain seperti: kredit macet, meningkatnya suku bunga dunia, resesi global dan harga-harga komoditas yang rendah maka tingkat pinjaman negara mulai menghadapi kegagalan dalam melakukan pembayaran pinjaman. 18 Variasi kausa krisis tersebut bermuara pada satu hal yang sama yaitu betapa berpengaruhnya konsekuensi sebuah krisis bagi kehidupan internasional. Kecenderungan terjadinya satu per satu kejatuhan perekonomian dunia mendorong berkumpulnya para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi berbagai negara untuk serius mengambil waktu memformulasikan strategi sampai akhirnya lahir tiga institusi penting: dua lembaga keuangan internasional yaitu Bank Dunia, IMF dan suatu lembaga perdagangan internasional ITO. 19 ITO sendiri eksistensinya tidak bertahan begitu lama. Hal ini ditandai dengan peristiwa ketika hendak diratifikasi oleh berbagai negara, organisasi yang semula ditujukan untuk menciptakan

liberalisasi

perdagangan,

mengatasi

monopoli,

dan

17

Miles Khaler, Loc.Cit. Vanessa Baird, “Currencies of Desire”, (New Internationalist Magazine, October 1998) sebagaimana dimuat dalam: http:www2.gol.com/users/bobkeim/money/debt.html diakses pada 10 Oktober 2013 16:47 WIB 19 Cyrillus Harinowo, “IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca IMF”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2004) , hlm 79. 18


mengkoordinasikan kebijakan perdagangan negara-negara ini tidak dapat terwujud. 20 Sementara untuk International Monetary Fund (IMF), keberadaannya dapat diperhitungkan sebagai salah satu organisasi keuangan internasional yang memegang peran utama dalam memberikan pinjaman internasional: In effect, the IMF with the strong support of the creditor nations, asserted international control over the commercial banks and the international financial system… Through the use of promises and threats on such…. matters as future access to finance or export markets, the IMF and the creditor coalition defeated calls for a debtor’s cartel and easier terms. 21 Alasan lain kelanjutan eksistensi IMF sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Anggaran Dasar IMF bahwa tujuan pendirian IMF adalah sebagai berikut: a. Untuk mendorong kerjasama moneter internasional melalui sebuah lembaga yang permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kerjasama dalam pemecahan permasalahan moneter internasional; b. Untuk membantu tercapainya perluasan dan keseimbangan pertumbuhan perdagangan internasional, dan untuk menyumbang tercapainya tingkat pendapatan nasional yang tinggi serta untuk pengembangan sumber daya produktif dari semua negara anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi; 20

Huala Adolf, A. Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 6. Berbeda dengan IMF dan Bank Dunia, ITO tidak dilanjutkan pembentukannya. Amerika Serikat sebagai negara yang pertama kali mengusulkan perlunya pembentukan suatu Organisasi Perdagangan Dunia (ITO) menolak karena adanya kekhawatiran berkurangnya kewenangan Amerika Serikat dalam menentukan kebijakan. 21 Robert Gilpin, Jean M. Gilpin, “The Political Economy of International Relations”, (New Jersey: Princeton University Press, 1987), hlm. 318.


c. Untuk mendorong stabilitas nilai tukar, mempertahankan sistem nilai tukar yang teratur antar negara anggota serta untuk mencegah terjadinya persaingan untuk melakukan depresiasi mata uang; d. Untuk membantu penciptaan dari sistem pembayaran multilateral antar negara anggota dan penghapusan hambatan transaksi valuta asing, yang menghambat pertumbuhan perdagangan dunia; e. Untuk menciptakan kembali kepercayaan di negara anggota dengan memberikan

bantuan

memperhatikan

unsur

keuangan

secara

keamanan

dana

temporer tersebut,

dengan

tetap

sehingga

dapat

memberikan kesempatan untuk memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran

tanpa

harus

menggunakan

cara-cara

yang

merusak

kemakmuran nasional atau internasional. 22 Berdasarkan uraian tersebut, secara konkret kiprah IMF didominasi pada pemberian pinjaman bagi anggota yang menghadapi masalah neraca pembayaran. Selain itu IMF juga mendukung proses penyesuaian dan kebijakan reformasi untuk mengoreksi permasalahan mendasar perekonomian sebagai berikut: a. Tahun 1947, Pasca Perang Dunia Kedua, Inggris mengalami kejatuhan secara perekonomian yang kemudian mengantarnya menjadi pasien pertama IMF dan bahkan untuk selama lebih dari dua puluh tahun berikutnya. 23 b. Tahun 1947, Meksiko meminta bantuan dana dari IMF. Negara-negara lain mengikuti hal yang sama yaitu Amerika Latin selama periode satu 22 23

Cyrillus Harinowo, Op.Cit., hlm.80 Cyrillus Harinowo, Op.Cit., hlm.130.


dasawarsa. Region Amerika Latin mengalami kesulitan pembayaran kewajiban utang bahkan sebelum Perang Dunia Kedua. 24 c. Norwegia dan Finladia melakukan pinjaman dari IMF 25 d. Pada tahun 1956, Prancis melakukan Stand by Arrangement yang berjangka waktu satu tahun dan jika diakumulasikan keseluruhan yang dicairkan menjadi 125 juta dollar AS. 26 e. Selama krisis keuangan Asia tahun 1997–1998, IMF bertindak cepat untuk menolong Korea dengan memperkuat cadangan devisanya. IMF menyediakan 21 miliar dollar AS untuk membantu Korea mereformasi perekonomianya,

merestrukturisasi

sektor-sektor

korporat

dan

keuangannya, dan memulihakan perekonomiannya dari resesi. Dalam waktu empat tahun, Korea telah cukup pulih kembali untuk melunasi pinjaman tersebut sekaligus membangun kembali cadangan devisanya. f. Bulan Oktober 2000, IMF menyetujui pinjaman tambahan sebesar 52 juta dollar AS kepada Kenya untuk membantu mengatasi permasalahan akibat kekeringan yang hebat. Pinjaman tersebut merupakan bagian dari program pinjaman tiga tahun sebesar 193 juta dollar AS di bawah fasilitas pinjaman untuk “Pertumbuhan dan Pengurangan Kemiskinan”

yaitu sebuah

program peminjaman konsensional bagi negara-negara berpendapatan rendah. 27

24

Ibid., hlm. 142. Ibid., hlm. 133. 26 Press Release dari IMF pada tanggal 18 Oktober 1956 27 Seksi Grafik IMF, “Buku Pedoman tentang IMF: Apakah Dana Moneter Internasional itu?”, (N.W Washington D.C: 2001), hlm.3. 25


g. Indonesia juga pernah terikat kontrak pinjaman dengan IMF pertama kali pada tahun 1968 dan pada tahun 1997. 28 Lantas, bagaimanan peranan IMF terhadap penanganan krisis di Uni Eropa?. Sebelum pembahasan ke arah sana, perlu diketahui sebelumnya mengenai kronologi krisis ekonomi di kawasan tersebut. Perjalanan sejarah Uni Eropa selalu kental dengan keberhasilan. Menginjak tahun 1995 hampir seluruh negara Eropa Barat bergabung. Pada tahun 1998 sistem keuangan Eropa terintegrasi dalam mata uang tunggal: Euro. Hal ini menempatkan Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi besar di dunia sekaligus menjadi contoh organisasi regional terbaik di dunia. Pada tahun 2012 Uni Eropa mendapatkan hadiah nobel untuk perannya menyatukan benua biru tersebut. 29 Pada tahun 2011, krisis mulai terjadi ketika jatuhnya perekonomian negara anggota Uni Eropa, utamanya Yunani. Lynn dalam buku “BUST Greece, the Euro, and the Sovereign Debt Crisis” tahun 2011, menuliskan bahwa belum terselesaikannya krisis di zona Eropa dikarenakan terlambatnya para petinggi petinggi di zona Eropa dalam menyadari kondisi keuangan Yunani yang sudah tidak mampu membayar jatuh tempo utangnya. 30 Keadaan ini membuat empat negara Uni Eropa yaitu Yunani, Siprus, Portugal, dan Irlandia, mengakses bantuan IMF melalui Stand-By Arrangements (SBA), the Flexible Credit Line (FCL), the Precautionary and Liquidity Line

28

Cyrillus Harinowo, Op.Cit., hlm. 294 Thomson Reuter , “ Reuters Central& East Europe News Service” sebagaimana dimuat dalam thomsonreuters.com , diakses pada tanggal 24 November 2013, 21:00 WIB 30 Matthew Lynn, ”BUST: Greece, The Euro and The Sovereign Debt Crisis”, (Hoboken, N.J : Bloomberg Press, 2011) 29


(PLL), and the Extended Fund Facility (EFF) 31. Mei 2010, IMF memberikan kontribusi sebesar 30 miliar Euro. 32 Desember 2008, IMF menyetujui Stand-By Arrangements (SBA) dengan

Latvia. 33 Maret 2009, melalui Stand-By

Arrangements (SBA), IMF meminjamkan 13 juta Euro ke Rumania. 34 Pada 12 September 2013 IMF telah menetapkan dana sebesar 103 juta Euro kepada 7 negara Eropa. Ini berarti secara kumulatif IMF telah melakukan pembayaran dan pencegahan sebanyak 60 persen kepada Eropa secara keseluruhan. 35 Bersampingan dengan IMF, ada sebuah lembaga dimana negara-negara Uni Eropa bersepakat untuk menyerahkan kedaulatan moneter nasionalnya kepada lembaga yang berkewenangan dalam hal itu yaiu Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB). ECB menjadi pemegang kewenangan moneter terlebih sejak kerangka European Monetary Union disepakati dan lahirnya mata uang Euro sebagai mata uang tunggal. Idealnya dalam sebuah skema integrasi ekonomi regional, permasalahan termasuk krisis ekonomi ini ditangani di dalam penyelesaian regional, seperti yang ditegaskan Uni Eropa untuk meminimalisir keterlibatan IMF di Yunani. 36

31

IMF Communications Departments, “International Monetary Fund FactSheet: The IMF and Europe”, Washington DC, hlm.2 dimuat dalam http://www.imf.org/external/np/exr/facts/europe.htm diakses pada tanggal 10 September 2013 07:16 WIB 32 Ibid 33 IMF, “IMF Executive Board approves € 1.68 billion (US$ 2.35 Billion) Stand-By Arrangement for Latvia”, Press Release No. 08/345, December 23, 2008 sebagaimana dikutip pada Franz Seitz dan Thomas Jost, “The Role of the IMF in the European Debt Crisis”, HAW im dialog Diskussionspapier Nr. 23 Januar 2012. 34 IMF, “IMF announces staff-level agreement with Romania on € 12.95 billion loan as part of coordinated financial support”, Press Release No. 09/86, March 25, 2009 sebagaimana dikutip pada Franz Seitz dan Thomas Jost, Ibid. 35 IMF Communications Departments, Op.Cit. 36 Rachmat Adhani,” Perekonomian Yunani: Yunani, Bom Waktu Kejatuhan Uni Eropa” 24 http://www.theglobalMaret 2010, sebagaimana dimuat dalam


Hal ini berarti setiap negara anggota Uni Eropa menyerahkan urusannya kepada satu pemerintahan supranasional yang juga memiliki organ tersendiri yang fokus dalam kebijakan perekonomian dan moneter. Organ ini bertindak sebagai peminjam usaha terakhir (lender last resort) yang tentunya didasari kebijakan yang telah disepakati dan diterapkan bersama di Uni Eropa, seperti halnya European Central Bank

37

, bersama dengan Komisi Eropa

atau European

Commission bertindak memegang fungsi eksekutif dan bertanggung jawab untuk memprakarsai legislasi dan kepemimpinan harian Uni Eropa. 38 Sehubungan

dengan

langkah

penyelesaian

terdekat,

Huelshoff

menjelaskan pendapatnya bahwa perlu sebuah pemahaman jelas akan dinamika internal dari negara tersebut dan memperhatikan signifikasi dari konteks politik domestik. Berdasarkan pendekatan tersebut maka perlu melibatkan pakar negara dalam pengambilan kebijakan-kebijakan, dinamika nasional dan pendapat rakyat negara-negara anggota mengenai penanganan krisis Uni Eropa tersebut. 39

review.com/content_detail.php?lang=id&id=1545&type=6#.UpLtdfvDuKE pada 11 November 2013 37 Wikipedia, “Bank Sentral Eropa”, sebagaimana dimuat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/bank_sentral_eropa., diakses pada tanggal 24 November 2013, 21:30 WIB: Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral Eropa pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka Bank Sentral akan mengeluarkan kebijakan moneter yang dapat dipakai untuk memulihkan keadaan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral Eropa akan berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Terutama jika mulai terjadi gejala kemerosotan keuangan negara-negara anggotanya. Namun, pemberian bailout ataupun bantuan tetap didasari oleh kesepakatan yang dibicarakan tentunya. 38 Wikipedia, “Uni Eropa” sebagaimana dimuat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/uni_eropa, informasi serupa pada http://ec.europe.eu/index_en.htm 39 Huelshoff, “Mediating Domestic and International Discourses” sebagaimana dimuat dalam http://www.ceeisaconf.ut.ee/orb.aw diakses pada Senin 25 November 2013, 09:11 WIB


Akan tetapi tercatat menurut data yang menyorot pendapat masyarakat Uni Eropa terhadap institusi-institusi Uni Eropa yaitu European Central Bank, Council of the European Union, European Parliament dan European Commission, keempat institusi tersebut justru mengalami penurunan kepercayaan yang signifikan antara tahun 2008–2011. 40 Konklusi ironis bahwa krisis ekonomi negara-negara di Uni Eropa tidak dapat diselesaikan ditengah kondisi integrasi ekonominya yang terus meningkat. Menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Uni Eropa mempengaruhi pesatnya kiprah IMF. Seiring berjalannya waktu peran serta IMF terlihat nyata sebagai organisasi keuangan internasional dalam melakukan pemberian pinjaman kepada Yunani. Meskipun dalam sudut pandang politis IMF yang notabene diisi oleh negara-negara bermata uang dollar AS tengah berhadapan dengan organisasi internasional dengan negara-negara berdaulat pemegang euro yang di dalamnya tentu setiap kebijakan dan tindakan berpengaruh masif dan berbau kepentingan kedaulatan negara. 41 Seperti termuat dalam pemberitaan internasional akan kredibilitas Uni Eropa yang dipandang akan menurun apabila IMF ikut menangani masalah di wilayah mereka. Uni Eropa awalnya menginginkan penyelesaian internal diantara mereka sendiri, seperti dengan bantuan finansial atau pembentukan European Monetary Fund (EMF). Namun, sepertinya Yunani tidak bisa menunggu terlalu lama karena mereka harus segera membayar utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Jika Uni Eropa masih sibuk berdebat, mungkin IMF merupakan pilihan yang paling rasional. Jerman, inisiator pembentukan EMF, kini justru berubah sikap. Saat ini, Jerman menyatakan terbuka apabila IMF ingin mengambil peran dalam

40

European Commission 2012 BBC, 201,. “Timeline: The Unfolding Eurozone Crisis” sebagaimana dimuat dalam http://www.bbc.co.uk/news/business-13856580 diakses pada tanggal 21 Oktober 2013, 13:10 WIB 41


penyelamatan Yunani. Jika diperlukan, intervensi IMF dinilai memang tidak bisa terhindarkan. 42 Persoalan-persoalan akan ketidakmampuan Uni Eropa dalam menangani krisis ekonomi ini menuai berbagai pendapat dan kebijakan baik dari subjek hukum internasional seperti negara anggota Uni Eropa, negara-negara lain dan organisasi internasional seperti Uni Eropa dan IMF itu sendiri. IMF memang memiliki kewenangan intervensi, tetapi jauh lebih baik kekuatan regional dengan otoritas lembaga berkaitan yang menangani. Hal ini disebabkan menurut ketentuan Artikel 13 Treaty of European Union, Uni Eropa memiliki tujuh lembaga penting dengan tugas dan kewajiban yang telah ditentukan masingmasing. 43 Salah satu institusi ini yaitu Bank Sentral Eropa (European Central Bank) merupakan tulang punggung dari alur pembuatan keputusan moneter Uni Eropa. Perlu pengkajian lebih mendalam secara hukum internasional untuk melihat bagaimana kewenangan-kewenangan Uni Eropa dengan kewenangan IMF dalam penanganan krisis di wilayah integrasi regional. B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, sebagaimana berikut: 1. Bagaimanakah personalitas Uni Eropa dan International Monetary Fund (IMF) menurut Hukum Internasional yang berlaku?

42

“Yunani, Bom Kejatuhan Dunia”, sebagaimana dimuat dalam http://www.theglobal review.com/content_detail.php?lang=id&id=1545&type=6#.UpLtdfvDuKE pada tanggal 21 November 2013 09:36 WIB 43 Herman Lelieveldt & Sebastian Princen, “ The Politics of The European Union”, (USA: Cambridge University Press),hlm.55. Ketujuh institusi tersebut adalah European Council; European Commission; The Council of the European Union; European Parliament; European Court Of Justice; European Central Bank; dan Court of Auditors.


2. Bagaimanakah Lisbon Treaty mengatur mengenai kewenangan Uni Eropa dalam partisipasinya terkait penanganan krisis ekonomi Uni Eropa? 3. Bagaimanakah kewenangan International Monetary Fund (IMF) dalam penanganan krisis ekonomi global dikaitkan dengan keberadaan kewenangan Uni Eropa dalam penanganan krisis ekonomi regional?

C. TUJUAN PENELITIAN 1. Untuk mengetahui kedudukan Uni Eropa dan International Monetary Fund (IMF) menurut Hukum Internasional yang berlaku. 2. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Uni Eropa menurut Lisbon Treaty dalam partisipasinya terkait penanganan krisis ekonomi Uni Eropa. 3. Untuk mengetahui kewenangan International Monetary Fund (IMF) dalam penanganan krisis ekonomi global dikaitkan dengan keberadaan kewenangan Uni Eropa dalam penanganan krisis ekonomi Uni Eropa.

D. MANFAAT PENELITIAN Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan secara umum bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan secara khusus bagi ilmu hukum itu sendiri. Selain itu, bertujuan untuk mengisi kesenjangan dan


minimnya literatur serta bahan pustaka yang membahas mengenai penanganan krisis ekonomi ditinjau dari peranan organisasi keuangan regional maupun internasional yang diperkirakan semakin dituntut peranan dan kapasitasnya di era globalisasi yang semakin kompleks. 2. Manfaat Praktis Melalui penelitian ini, kiranya dapat memberi pemahaman mendalam dan masukan bagi pemerintah Republik Indonesia, berkenaan dengan kerangka kerja sama regional Asean Economic Community 2015 mendatang yang sempat menimbulkan wacana pemberlakuan mata uang tunggal. Apa yang terjadi dalam masyarakat Eropa terkhusus dalam penanganan krisis ekonomi di tengah kesamaan mata uang dapat menjadi pertimbangan sendiri terhadap wacana tersebut.

E. KEASLIAN PENELITIAN Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Internasional mengenai Peranan Uni

Eropa

dan

International

Monetary

Fund

sebagai

Organisasi

Internasional dalam Penanganan Krisis Uni Eropa” dapat dijamin orisinalitasnya. Gagasan awal penelitian ini lahir dari pengamatan pribadi sejak awal mula kegoyahan perekonomian satu persatu negara anggota Uni Eropa sampai pada akhirnya mempelajari khususnya mata kuliah Hukum Internasional dan Hukum Organisasi Internasional. Penuangan setiap ide dari keseluruhan konsep penelitian ini juga didukung dengan adanya perspektif netral atau objektif, membuat analisa yang komprehensif dari beberapa instrumen hukum internasional


yang menaungi masing-masing organisasi ini khususnya keefektifan peranan keduanya dalam penanganan krisis yang sedikit banyak berdampak ke dunia. Jika dilihat dari keberadaannya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, karya tulis berjudul sama belum pernah ditulis sebelumnya. Hanya saja, tidak dapat dipungkiri ada beberapa penelitian yang menyinggung mengenai perananan International Monetary Fund (IMF) dalam memberikan bantuan namun tidak untuk krisis ekonomi regional seperti Uni Eropa. Hal ini data dipastikan mengingat adanya penegasan serupa dari pihak administrasi baik di bagian perpustakaan maupun jurusan hukum internasional.

F. TINJAUAN KEPUSTAKAAN Dalam skema hukum internasional, seperti yang diuraikan J.G Starke bahwa hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara itu sama lain 44, dikenal juga cabang ilmu hukum organisasi internasional, hukum perjanjian internasional dan hukum ekonomi internasional. Pasal 102 ayat (1) Piagam PBB menguraikan bahwa Hukum Organisasi Internasional ialah cabang dari Hukum Internasional yang dipersatukan oleh badan PBB 45 dan yang semata-mata menyangkut organisasi internaisonal publik serta terdiri dari perangkat-perangkat norma-norma hukum yang berhubungan dengan organisasi internasional termasuk badan di bawah naungannya dan pejabat sipil internasionalnya. 44 45

J.G Starke.,”An Introduction to International Law”, (London: Butterworth, 1984) hlm.3 Pasal 102(1) Piagam PBB


Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak dapat diragukan lagi, meskipun pada awalnya belum ada kepastian tentang hal itu 46 sehingga memberikan kewenangan baginya sebagaimana diatur hukum internasional, misalnya membuat perjanjian. Seperti pendapat Mc Nair dalam bukunya The Law of Traties tentang kewenangan organisasi internaisonal: If fully sovereign state possesses a treaty power when acting alone, it is not surprising to find the same power attribute to an international organization which they have created from the members of which usually sovereign states. 47 Hak dan kewajiban organisasi internasional tersebut adalah benar-benar kewajiban sebagai organisasi internasional dan bukan hak dan kewajiban negaranegara yang menjadi anggota organisasi internasional tersebut secara individual. 48 Dalam pembahasan isu internasional juga melibatkan sumber-sumber hukum internasional sebagaimana termuat dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yaitu: a. Perjanjian-perjanjian Internasional (International Conventions) ; b. Hukum Kebiasaan Internasional (International Custom); c. Prinsip umum hukum Internasional (The general principlesof Law Recognized by Civilized Nations); d. Putusan-putusan Pengadilan Internasional dan ajaran sarjana ahli (Subject to the Provisions of Article of 59, Judicial Decisions and the

46

Mochtar Kusumaatmadja, “Pengantar Hukum Internasional” Buku I Bagian Umum (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1982), hlm. 95. 47 Mc Nair, “The Law Of Trreaties”, (Oxford: The Claredon Press, 1961), hlm.50 48 Sri Setianingsih Suwardi, “Pengantar Hukum Organisasi Internasional”, (Jakarta: Penerbit UI Press, 2004), hlm. 9


teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. 49 Dengan demikian Article Agreement of International Monetary Fund dan Lisbon Treaty: Treaty of European Union (TEU), Treaty On the Functioning of European Union (TFEU) terhitung sebagai perjanjian internasional yang memiliki kekuatan sebagai sumber hukum internasional.

G. METODE PENELITIAN Demi ketertiban dan keteraturan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan ialah: 1. Tipe Penelitian Secara umum, menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian ilmu hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu: a. Penelitian Yuridis Normatif meliputi: (i)

Penelitian terhadap asas-asas hukum

(ii)

Penelitian terhadap sistematika hukum

(iii)

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

b. Penelitian Yuridis Sosiologis atau Empiris meliputi: (i)

Penelitian terhadap identifikasi hukum

(ii)

Penelitian terhadap efektivitas hukum 50

Maka penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang hendak meneliti ketentuan hukum internasional yang berlaku khususnya dalam 49

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (Statute of The International Court of Justice) 50 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta:UI Press, 2005), hlm.43


konstitusi organisasi internasional Uni Eropa yaitu Treaty of European Union (TEU), Treaty On the Functioning of European Union (TFEU) dan Perjanjian International Monetary Fund (Article of Agreements of The International Monetary Fund) mengenai kompetensi dan kewenangan masing-masing. Penelitian bertujuan melihat keefektifan kedua organisasi tersebut dalam penanganan krisis ekonomi Uni Eropa yang tentunya menurut perspektif hukum internasional. 2. Data Penelitian Adapun sumber data dari penelitian ini berasal dari penelusuran bahan pustaka (library research) yang terdiri dari: a. Bahan hukum primer (primary research / authoritative records) 51 Merupakan bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat masyarakat (untuk anggota Uni Eropa) karena dibuat pejabat berwenang. Dalam penelitian ini yang ditelusuri ialah dokumen berupa traktat atau perjanjian internasional sebagai anggaran dasar dari organisasi ekonomi seperti Hukum Uni Eropa Lisbon Treaty yang terdiri dari Treaty of European Union (TEU), Treaty On the Functioning of European Union (TFEU) diikuti protokol dan deklarasi yang juga menjadi kesatuan dalam dokumen tersebut serta Article of Agreements International Monetary Fund (IMF). Lebih jauh juga penelitian ini menjajaki tulisan ilmiah dalam buku, jurnal, surat kabar, serta bahan-bahan lain yang berkaitan. 51

Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.113-114.


b. Bahan hukum sekunder (secondary research/ not authoritative records) 52 Merupakan bahan hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal penelitian ini ialah penjajakan literatur ilmiah seperti buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, kutipan seminar, surat kabar, serta bahan-bahan lain yang berkaitan c. Bahan hukum tersier (tertiary research) Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk guna kejelasan dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder, 53 seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Dalam penelitian ini digunakan kamus Bahasa Indonesia untuk fungsi penerjemahan. 1. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam sebuah penelitian maka digunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) akan bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yaitu penelusuran buku dan jurnal terkait baik milik perpustakaan maupun pribadi. Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi

dokumen

yakni

meneliti

dokumen-dokumen

perjanjian

internasional terkait.

52 53

Ibid. Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm.52


Untuk memudahkan penelitian, dilakukan juga pengelompokkan data yang relevan kemudian tahap penganalisisan untuk pembahasan permasalahan tersebut. 2. Analisis Data Penelitian ini melakukan analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dengan mengutamakan kalimat-kalimat bukan angka sepertihalnya pendekatan kuantitatif. Selain itu pendekatan kualitatif lebih mengutamakan dalamnya data dibanding banyaknya data. Oleh karena itu penelitian ini akan memfokuskan pada dua kewenangan yaitu: kewenangan organisasi moneter internasional yaitu IMF menurut konstitusi atau anggaran dasarnya Article of Agreements International Monetary Fund dan organisasi internasional Uni Eropa menurut Lisbon Treaty: Treaty of European Union (TEU), Treaty On the Functioning of European Union (TFEU). Secara keseluruhan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menjabarkan secara mendalam konsep yang diperlukan dan kemudian diuraikan secara komprehensif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini serta penarikan kesimpulan dengan pendekatan atau metode berikut: a. Metode induktif Proses yang berawal dari proposisi-proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan


baru yang bersifat empirik. Data-data yang telah diperoleh selain dibaca ditafsirkan, dibandingkan juga diteliti demi konfirmasi akan kebenarannya sebelum dituangkan dalam skripsi. b. Metode deduktif Proses yang bertolak dari proposisi umum yang telah diketahui dan diyakini umum kebenarannya yang merupakan kebenaran ideal bersifat aksiomatik, tidak perlu diragukan lagi dan berujung pada kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. c. Metode komparatif Sebuah metode yang melibatkan proses perbandingan (komparasi) antara satu sumber bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. 54

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN Demi kemudahan dalam memahami setiap pembahasan skripsi ini, penulis melakukan pembabakan pembahasan menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

: Bab I memuat hal yang menjadi latar belakang diangkatnya judul dan permasalahan tersebut. Adapun gagasan awal ini beranjak dari pengamatan proses penyelesaian krisis Uni Eropa sejak 2008 khususnya peranan otoritas tertinggi pemegang kebijakan ekonmi moneter Eurozone yaitu European Central Bank dan otoritas organ lain dalam Uni

54

Bambang Sunggono, Ibid.


Eropa itu sendiri dengan hubungannya terhadap IMF sebagai organisasi keuangan internasional diikuti dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan,

metode

penelitian

dan

ditutup

dengan

pengertian

subjek

hukum

sistematika bab. BAB II

:Menguraikan

mengenai

internasional itu sendiri berikut hak dan kewajibannya. Kemudian

dibahas

secara

komprehensif

mengenai

personalitas Uni Eropa ditinjau dari hukum dasar baik dari Lisbon Treaty: Treaty of European Union (TEU), Treaty On the Functioning of European Union (TFEU) maupun regulasi terkait dan IMF dari Article of Agreements International Monetary Fund. BAB III

:Pembahasan spesifik mengenai Uni Eropa personalitas sendiri menurut hukum internasional seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya, juga mengenai krisis ekonomi yang sampai saat ini sedang memasuki tahap penanganan masih menjadi permasalahan

utama

di

tersebut.

Perkembangan krisis itu sendiri, dampak dan setiap langkah penanganan yang telah dilakukan Uni Eropa, terkhusus menurut kacamata hukum internasional. BAB IV

:Pembahasan didominasi dengan peranan dan kapasitas IMF selaku organisasi keuangan internasional, dimana salah satu


fungsi utamanya ialah memberi bantuan pinjaman bagi negara yang mengalami krisis. Hanya saja yang perlu dicermati adalah Uni Eropa yang sendiri memiliki Bank Sentral dan unit-unit lain. Penelusuran lebih lanjut membahas kewenangan IMF dan Uni Eropa ditinjau dari hukum internasional. BAB V

:Sebagai penutup, dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang menjadi kesimpulan dari tujuan penelitian hingga akhir pembahasan dilanjutkan dengan saran-saran yang timbul selama pengerjaan skripsi yang dianggap perlu bagi permasalahan tersebut.


BAB I PENDAHULUAN. Dalam bukunya berjudul The Structure of Scientific Revolution,

Recommend Documents