1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Di Indonesia memiliki Tiga sektor kekuatan ekonomi untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam tatanan kehidupan perekonomian. Ketiga sektor tersebut adalah sektor negara, sektor swasta dan sektor koperasi. Koperasi adalah salah satu pelaku ekonomi sehingga dipandang cocok untuk perekonomian Indonesia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan semata, tetapi koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1), menjelaskan bahwa bukan kemakmuran orang perseorang yang diutamakan melainkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama dan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Koperasi salah satu sektor kekuatan ekonomi diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia, karena koperasi merupakan badan usaha
1
2
yang sesuai dengan demokrasi ekonomi bangsa Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi, maka dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak terbatas pada salah satu usaha saja namun dapat mengembangkan bidang usahanya yang bermacam-macam. Koperasi sebagai wadah perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan serta penyalur aspirasi masyarakat yang dapat memberikan keseimbangan, kedudukan, peranan dan sumbangan terhadap tatanan perekonomian nasional, sehingga sesuai apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dapat dicapai sebagaimana yang tercantum dalam GBHN yaitu
mewujudkan
masyarakat
yang
adil
dan
makmur.
Untuk
mengembangkan usahanya tersebut pengelola koperasi harus dapat mencermati dan melihat prospek usahanya. Dalam perkembangannya koperasi di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang cukup strategis terutama kualitas koperasi ditinjau dari penerapan prinsip-prinsip koperasi, karena prinsip koperasi pada dasarnya merupakan esensi dari dasar-dasar bekerjanya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan koperasi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan merupakan ciri khas dari koperasi dari pelaku-pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan swasta). Atas dasar itu maka Undang-undang nomor 25 tahun 1992 memberi kebebasan yang wajar bagi koperasi untuk mengatur kehidupannya sendiri.
3
Peranan
koperasi
yang
sangat
besar
untuk
perkembangan
perekonomian, maka keadaan usaha koperasi harus menunjukkan kondisi yang sehat terlebih dahulu. Kesehatan koperasi akan menunjang pada segala aspek perekonomian, karena soko gurunya perekonomian Indonesia adalah koperasi. Untuk itu perlu adanya pembinaan yang lebih besar untuk membuat suatu koperasi bisa tumbuh sehat dan mampu berkembang sesuai dengan asas-asas yang sehat. Untuk itu perlu adanya penilaian kinerja secara periodik berdasarkan laporan manajemen dan laporan keuangan. Seperti dalam suatu perusahaan yang memerlukan penilaian keuangannya agar perusahaan dapat berjalan dan mampu melanjutkan usahanya dengan baik. KPRI “KPPD” (Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah) Kabupaten Jepara adalah salah satu contoh Koperasi Pegawai yang ada di Kota Jepara. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara ada 3 (tiga) usaha yaitu usaha simpan pinjam, toko koperasi, dan usaha lain-lain. Di dalam pengelolaan koperasi dibutuhkan tenaga-tenaga terdidik, trampil dan cakap, sehingga koperasi akan mampu menjadi pelaku ekonomi yang kuat dan akan mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya. Hal ini nampak pada anggota banyak yang datang pada koperasi untuk melakukan transaksi. Banyaknya anggota yang bertransaksi karena pelayanan yang baik saja tidak cukup untuk mengatakan kondisi koperasi sehat, sebab bila melihat kondisi koperasi sebatas dari jumlah pengunjung, tidak akan diketahui cepat atau lambannya laju perputaran keuangan koperasi. Untuk
4
mengetahui
kondisi
kesehatan
KPRI
“KPPD”
Kabupaten
Jepara
dipergunakan suatu analisis yaitu analisis kesehatan koperasi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu untuk membahas tentang analisis efisiensi dalam pengelolaan keuangan koperasi dengan judul “ANALISIS
KESEHATAN
KOPERASI
PADA
KPRI
“KPPD”
(KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH) UNIT SIMPAN PINJAM KABUPATEN JEPARA”.
1.2. Ruang Lingkup Masalah Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada : a. Pembahasan pada kesehatan koperasi. b. Obyek penelitian adalah KPRI “KPPD” (Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah) Unit Simpan Pinjam Kabupaten Jepara. c. Data penelitian adalah laporan keuangan tahun 2010.
1.3. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kondisi kesehatan KPRI “KPPD” (Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah) Unit Simpan Pinjam Kabupaten Jepara?
5
1.4. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kondisi kesehatan KPRI “KPPD” (Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah) Unit Simpan Pinjam Kabupaten Jepara.
1.5. Kegunaan Penelitian Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah: a. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi KPRI “KPPD” (Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah) Unit Simpan Pinjam Kabupaten Jepara agar bisa diketahui kondisi kesehatan pada koperasi. b. Dengan diketahuinya kesehatan pada KPRI “KPPD” (Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah) Unit Simpan Pinjam Kabupaten Jepara tersebut diharapkan bisa memberikan motivasi yang lebih besar dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi Untuk memperoleh gambaran secara garis besar tentang penulisan skripsi ini, dicantumkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Pendahuluan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
6
BAB II
LANDASAN TEORI PENELITIAN Landasan Teori Penelitian mengemukakan tentang Kinerja Keuangan, Laporan Keuangan dan Koperasi.
BAB III METODE PENELITIAN Bab ini akan membahas metode penelitian berupa definisi operasional variabel, jenis data yang diperlukan, metode pengumpulan data dan metode analisis data. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian dan pembahasan mengemukakan tentang penjelasan mengenai KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara, penyajian data, analisis data, dan pembahasan. BAB V
PENUTUP Penutup mengemukakan Kesimpulan dan Saran.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Keuangan Koperasi Dalam menjalankan kegiatannya, setiap Koperasi berusaha untuk mencapai tujuannya yaitu memakmurkan dan mensejahterakan anggotanya. Berhasil tidaknya suatu koperasi dapat dilihat dari kondisi posisi keuangan koperasi. Analisis keuangan merupakan suatu proses yang bertujuan menentukan ciri-ciri penting tentang keadaan keuangan dan kegiatan koperasi berdasarkan data yang ada. Tujuan utama Analisis Keuangan untuk memperoleh pandangan yang lebih baik tentang masalah operasional dan keuangan yang dihadapi koperasi. Analisis keuangan yang dilakukan oleh koperasi, dilakukan dengan penyusunan laporan finansial (Financial Statement) yang terdiri dari laporan keuangan Neraca dan Laporan SHU (Sisa Hasil Usaha) serta Laporan Perubahan Modal yang dibuat secara berkala atau periodik untuk dianalisis sehingga diketahui Kinerja Koperasi.
2.2. Koperasi 2.2.1. Pengertian Koperasi Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1, menyebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
7
8
hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (revisi 2002), Koperasi adalah Badan Usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi pada anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional. Menurut Sagimum M.D. (1999:10), Koperasi adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang
Dasar
1945
pasal
33
ayat
(1)
bahwa
:
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu maka perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama secara kekeluargaan menjalankan anggotanya.
usaha
untuk
mempertinggi
kesejahteraan
para
9
Tugas Pokok Koperasi adalah menunjang kepentingan para anggotanya dalam rangka kesejahteraan anggota. Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional, pemerintah sangat berkepentingan terhadap keberhasilan koperasi. Oleh karena itu,
Pemerintah
berperan
dalam
memberikan
pembinaan,
perlindungan dan peluang pada Koperasi. Pelaksanaannya perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. 2.2.2. Asas Koperasi Menurut Pandji (2003:17-18), Koperasi Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sedangkan menurut Undangundang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
pasal
2,
Koperasi
berdasarkan
atas
Asas
Kekeluargaan. Bagi Koperasi asas gotongroyong berarti terdapatnya keinsyafan dan kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari kerja tanpa memikirkan kepentingan sendiri, akan tetapi selalu untuk kesejahteraan bersama. Masalah Solidaritas adalah merupakan unsur penting, karena Koperasi tidak dapat berkembang secara sendiri. Satu sama lain harus saling membantu dan mengenal terhadap kemajuan yang diperoleh. Asas Gotongroyong dan Asas Kekeluargaan dalam Koperasi hendaknya merupakan pikiran dinamis yang dapat
10
menggambarkan suatu kerja sama dalam pelaksanaan keadilan dan cinta kasih. 2.2.3. Landasan Koperasi Mendirikan Koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya (Ninik Widiyanti, 2003 : 8-10). Faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah sekelompok orang telah seia-sekata untuk mengadakan kerja sama. Oleh karena itu, landasan koperasi terutama terletak pada anggotaanggotanya. Dalam sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti, sehingga landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 2, menyebutkan bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 2.2.4. Fungsi dan Peran Koperasi Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 4, adalah sebagai berikut :
11
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemakmuran ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 2.2.5. Prinsip Koperasi Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 5, Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut : 1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. 3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Dalam
mengembangkan
Koperasi,
maka
melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
Koperasi
12
1. Pendidikan Perkoperasian. 2. Kerjasama antar Koperasi. 2.2.6. Jenis Koperasi Berbagai jenis Koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Menurut Pandji Anoraga (2003 : 1938),
Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi
menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut : 1. Koperasi Konsumsi Barang Konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang-barang pangan (seperti beras, gula, garam, minyak kelapa dan lain-lain), barang-barang sandang (seperti kain, batik, tekstil) dan barang pembantu keperluan sehari-hari (seperti sabun, minyak tanah dan lain-lain). Oleh sebab itu, maka koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari disebut sebagai koperasi konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Untuk melayani kebutuhan anggotaanggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut : a. Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
13
b. Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak. c. Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota. 2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan, koperasi ini disebut dengan koperasi kredit. Contohnya adalah Kredit uang dan Kredit barang (seperti Kredit sepeda motor Honda, Arisan Sepeda motor dan lain-lain). Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal. Modal Koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 41, bahwa Modal sendiri dapat berasal dari: Simpanan Pokok; Simpanan Wajib; Dana Cadangan dan Hibah. Dari uang simpanan
yang dikumpulkan bersama-sama
itu
diberikan
pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu, maka Koperasi Kredit lebih tepat disebut Koperasi Simpan Pinjam.
14
3. Koperasi Pegawai / Karyawan Koperasi Karyawan / Pegawai adalah merupakan salah satu koperasi fungsional. Kebersamaan fungsional adalah kaitan yang dinamis dari aktivitas kerja dan usaha pemerintah serta warga, golongan dan pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan tatanan, baik langsung maupun tidak langsung. Kebersamaan fungsional tidak menghendaki
dominasi
pihak-pihak
tertentu.
Kebersamaan
fungsional juga tidak menghendaki adanya eksploitasi dan penghisapan dalam bentuk apapun, baik pihak terhadap pihak, golongan terhadap golongan ataupun seorang terhadap orang lainnya dalam maupun luar kegiatan usaha koperasi (Ninik Widiyanti, 2001 : 66). Di kalangan koperasi fungsional digiatkannya menabung bagi anggotanya. Pelaksanaan tabungan dipermudah dengan adanya penghasilan tetap dari anggota-anggotanya. Modal yang dihimpun dipergunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota yang memerlukan. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan adalah Usaha Simpan Pinjam. Sistem permodalan koperasi
yang
mengutamakan simpanan
teratur,
terutama
simpanan wajib bulanan sangat mendorong tumbuhnya modal sendiri. Koperasi menetapkan simpanan wajib anggota yang tidak sama jumlahnya karena rata-rata simpanan setiap anggota menjadi
15
lebih besar daripada jika ditetapkan dalam jumlah yang sama. Pengaturan
seperti
itu
juga
lebih
mencerminkan
kegotongroyongan karena yang kuat akan berarti membantu yang lemah. Koperasi fungsional dengan potensi permodalan seperti itu dapat berkembang dengan cepat partisipasi anggota yang paling kongkrit dalam koperasi adalah membiayai koperasinya melalui simpanan anggota. Kegiatan koperasi fungsional yang utama pada waktu ini adalah dapat diperluas sehari-hari dan sebagainya. Di samping memberikan pinjaman uang, banyak koperasi fungsional yang menyelenggarakan pertokoan yang menyediakan barang-barang keperluan keluarga. Sementara koperasi menjual barang atas dasar kredit, karena jika dijual tunai kurang menarik anggota karena harganya belum tentu lebih murah dan anggota sering dapat membeli dengan kredit dari toko lain. Kegiatan-kegiatan Koperasi tersebut tercermin dalam kegiatan-kegiatan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara yang meliputi simpan pinjam, pertokoan (Waserda) dan kredit sepeda motor. Sedangkan simpanan-simpanan yang dilakukan adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang dibedakan menurut golongan masing-masing anggota.
16
2.2.7. Struktur Organisasi Koperasi Setiap organisasi dapat menjalankan fungsinya dengan lancar sebagaimana mestinya, oleh karena itu harus mempunyai organisasi yang baik dan jelas, dengan mengetahui tugas dan kewajiban setiap organisasi masing-masing, maka tidak akan terjadi kesimpangsiuran atau kesalahpahaman dalam melakukan tugas pekerjaan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 21, Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari : Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. 1. Rapat Anggota Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 22, bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. 2. Pengurus Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29 dan Pasal 30, Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus bertugas : a. Mengelola Koperasi dan usahanya.
17
b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi. c. Menyelenggarakan Rapat Anggota. d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. e. Memelihara daftar buku anggota dan Pengurus. 3. Pengawas Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 38 dan Pasal 39, Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Pengawas bertugas sebagai berikut : a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
2.3. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi 2.3.1. Istilah-istilah Dalam Koperasi Beberapa istilah yang harus dipahami dalam melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi yaitu : (Peraturan Menteri Negara Koperasi
dan
Usaha
14/Per/M.KUKM/XII/2009)
Kecil
dan
Menengah
RI,
No.
18
1. Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan Koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. 2. Modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha (SHU) dan dalam kaitannya dengan penilian kesehatan dapat ditambah dengan 50% modal penyertaan. 3. Modal sendiri USP adalah modal tetap USP terdiri dari modal yang akan disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, cadangan yang disisihkan dari keuntungan USP. Penilaian kesehatan Koperasi merupakan suatu indikator untuk menilai kinerja pengurus atau pengelola yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Aspek penilaian kesehatan Koperasi yaitu : 1. Permodalan 2. Kualitas aktiva produktif 3. Manajemen 4. Efisiensi 5. Likuiditas 6. Kemandirian dan Pertumbuhan 7. Jatidiri Koperasi
19
2.3.2. Bobot Penilaian dan Komponen Dalam melakukan penilaian kesehatan Koperasi, terhadap beberapa aspek dan komponen yang harus diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut. Metode penilaian aspek dan komponen tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau reward sistem yang dinyatakan dalam angka dengan nilai kredit 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Adapun aspek dan komponen untuk penilaian kesehatan Koperasi adalah sebagai berikut pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Aspek dan Komponen Untuk Penilaian Kesehatan Koperasi No 1
2
3
4
5 6
7
Aspek yang Dinilai Permodalan a. b. c. Kualitas a. Aktiva Produktif b. c. d. Manajemen a. b. c. d. e. Efisiensi a. b. c. Likuiditas a. b. Kemandirian a. dan b. Pertumbuhan c. Jatidiri a. Koperasi b.
Komponen
Bobot Penilaian dalam%
Rasio modal sendiri terhadap total asset Rasio kecukupan modal sendiri Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan Manajemen umum Kelembagaan Manajemen permodalan Manajemen aktiva Manajemen likuiditas Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor Rasio efisiensi pelayanan Rasio kas Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima Rentabilitas Aset Rentabilitas Modal Sendiri Kemandirian Operasional Pelayanan Rasio Partisipasi Bruto Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)
Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
20
1. Permodalan a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut: 1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0. 2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100. 3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5. 4) Nilai
dikalikan
bobot
sebesar
6%
diperoleh
skor
permodalan. Penskoran untuk hasil perhitungan rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset ditunjukkan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor 0 < x ≤ 20 25 6 1,50 20 < x ≤ 40 50 6 3,00 40 < x ≤ 60 100 6 6,00 60 < x ≤ 80 50 6 3,00 80 < x ≤ 100 25 6 1,50 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
21
b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut : 1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiki lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0. 2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100. 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan. Penskoran untuk hasil perhitungan rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko ditunjukkan pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor 0 < x ≤ 10 0 6 0 10 < x ≤ 20 10 6 0,6 20 < x ≤ 30 20 6 1,2 30 < x ≤ 40 30 6 1,8 40 < x ≤ 50 40 6 2,4 50 < x ≤ 60 50 6 3,0 60 < x ≤ 70 60 6 3,6 70 < x ≤ 80 70 6 4,2 80 < x ≤ 90 80 6 4,8 90 < x ≤ 100 90 6 5,4 > 100 100 6 6,0 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
22
c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%. 2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, sebagai berikut: Tabel 2.4 Pengakuan Resiko untuk Modal Tertimbang Bobot Pengakuan Modal Komponen Modal Nilai (Rp) Resiko (%) Tertimbang 1 2 3 4 = (2) x (3) MODAL SENDIRI 1 Modal Anggota a Simpanan Pokok 100 b Simpanan Wajib 100 2 Modal Penyetaraan 100 3 Modal penyertaan 50 4 Cadangan Umum 100 5 Cadangan Tujuan Resiko 50 6 Modal Sumbangan 100 7 SHU Belum Dibagi 50 Modal Sendiri Tertimbang Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009 3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masingmasing komponen aktiva, seperti pada Tabel 2.5.
23
Tabel 2.5 Pengakuan Resiko untuk ATMR Nilai Bobot Pengakuan Aktiva (Rp) Resiko (%) Tertimbang 1 2 3 4 = (2) x (3) 1 Kas/Bank 0 2 Tabungan & Deposito/Simp. Berjangka 20 3 Surat-surat Berharga 50 4 Pinjaman yang Diberikan Pada Anggota 100 (Netto) 5 Pinjaman yang Diberikan Pada Calon 100 Anggota, Koperasi Laindan Anggotanya 6 Penyertaan Pada Koperasi, Anggota dan 100 Pihak Lain 7 Pendapatan Yang Diterima 50 8 Aktiva Tetap (Nilai Buku) 70 ATMR Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009 Komponen Aktiva
4) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%. Penskoran untuk hasil perhitungan rasio Kecukupan Modal Sendiri ditunjukkan pada Tabel 2.6. Tabel 2.6 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor ≤4 0 3 0,00 4<x≤6 50 3 1,50 6<x≤8 75 3 2,25 >8 100 3 3,00 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
24
2. Kualitas Aktiva Produktif Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu: a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai berikut: Tabel 2.7 Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor ≤ 25 0 10 0,00 25 < x ≤ 50 50 10 5,00 50 < x ≤ 75 75 10 7,50 > 75 100 10 10,00 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009 b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut: 1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut: a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL) b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR) c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
25
2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan: RPM =
(50% x PKL) + (75% x PDR) + (100 x Pm) Pinjaman yang diberikan
Perhitungan penilaian: a) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0; b) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; c) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor. Penskoran hasil rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan ditunjukkan pada Tabel 2.8. Tabel 2.8 Standar Perhitungan RPM Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor > 45 0 5 0 40 < x ≤ 45 10 5 0,5 30 < x ≤ 40 20 5 1,0 20 < x ≤ 30 40 5 2,0 10 < x ≤ 20 60 5 3,0 0 < x ≤ 10 80 5 4,0 =0 100 5 5,0 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah, dihitung dengan cara sebagai berikut: 1) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0; 2) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
26
3) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor. Penskoran untuk rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah ditunjukkan pada Tabel 2.9. Tabel 2.9 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 0 0 5 0 0< x ≤ 10 10 5 0,5 10 < x ≤ 20 20 5 1,0 20 < x ≤ 30 30 5 1,5 30 < x ≤ 40 40 5 2,0 40 < x ≤ 50 50 5 2,5 50 < x ≤ 60 60 5 3,0 60 < x ≤ 70 70 5 3,5 70 < x ≤ 80 80 5 4,0 80 < x ≤ 90 90 5 4,5 90 < x ≤ 100 100 5 5,0 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009. d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan Penskoran Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: Tabel 2.10 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko Rasio (%)
Nilai
Bobot (%)
Skor
> 30 25 5 1,25 26 – 30 50 5 2,50 21 – < 26 75 5 3,75 < 21 100 5 5,00 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
27
3. Penilaian Manajemen a. Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut: 1) Penskoran jawaban kuesioner tentang manajemen umum ditunjukkan pada Tabel 2.11. Tabel 2.11 Standar Perhitungan Manajemen Umum Jumlah Jawaban Ya Skor 1 0,25 2 0,50 3 0,75 4 1,00 5 1,25 6 1,50 7 1,75 8 2,00 9 2,25 10 2,50 11 2,75 12 3,00 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
2) Penskoran
jawaban
kuesioner
tentang
Kelembagaan
ditunjukkan pada Tabel 2.12. Tabel 2.12 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan Jumlah Jawaban Ya Skor 1 0,50 2 1,00 3 1,50 4 2,00 5 2,50 6 3,00 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
28
3) Penskoran
jawaban
kuesioner
tentang
manajemen
permodalan ditunjukkan pada Tabel 2.13. Tabel 2.13 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan Jumlah Jawaban Ya Skor 1 0,60 2 1,20 3 1,80 4 2,40 5 3,00 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
4) Penskoran jawaban kuesioner tentang Manajemen aktiva ditunjukkan pada Tabel 2.14. Tabel 2.14 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva Jumlah Jawaban Ya Skor 1 0,30 2 0,60 3 0,90 4 1,20 5 1,50 6 1,80 7 2,10 8 2,40 9 2,70 10 3,00 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
29
5) Penskoran jawaban kuesioner tentang Manajemen likuiditas ditunjukkan pada Tabel 2.15. Tabel 2.15 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas Jumlah Jawaban Ya Skor 1 0,60 2 1,20 3 1,80 4 2,40 5 3,00 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009. b. Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir): 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya"). 2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya"). 3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya"). 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya"). 5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
30
4. Penilaian Efisiensi Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut: 1) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100, 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian. Penskoran untuk hasil perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto ditunjukkan pada Tabel 2.16. Tabel 2.16 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Nilai Bobot (%) Skor Partisipasi Bruto (%) ≥100 0 4 1 95 ≤ x < 100 50 4 2 90 ≤ x < 95 75 4 3 0 ≤ x < 90 100 4 4 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
31
b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan yaitu: 1) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100. 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian. Penskoran untuk hasil perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditunjukkan pada Tabel 2.17. Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor Rasio Beban Usaha Nilai Bobot (%) Skor terhadap SHU Kotor (%) > 80 25 4 1 60 < x ≤ 80 50 4 2 40 < x ≤ 60 75 4 3 0 < x ≤ 40 100 4 4 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009. c. Rasio efisiensi pelayanan Perhitungan
rasio
efisiensi
pelayanan
dihitung
dengan
membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut: 1) Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
32
2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian. Penskoran untuk hasil perhitungan rasio efisiensi pelayanan ditunjukkan pada Tabel 2.18. Tabel 2.18 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan Rasio Efisiensi Staf (%) Nilai Bobot (%) Skor ≤5 100 2 2,0 5< x ≤10 75 2 1,5 10< x ≤15 50 2 1,0 > 15 0 2 0,0 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009. 5. Likuiditas Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: a. Pengukuran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut: 1) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sarna dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25. 2) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian. Penskoran untuk hasil perhitungan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ditunjukkan pada Tabel 2.19.
33
Tabel 2.19 Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar Rasio Kas (%) Nilai Bobot (%) Skor < 10 25 10 2,5 10< x ≤15 100 10 10 15 < x ≤ 20 50 10 5 > 20 25 10 2,5 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009. b. Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut: 1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. 2) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian. Penskoran untuk hasil perhitungan rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima ditunjukkan pada Tabel 2.20. Tabel 2.20 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima Bobot Rasio Pinjaman (%) Nilai Skor (%) <60 25 5 1,25 60 < x ≤ 70 50 5 2,50 70 < x ≤ 80 75 5 3,75 80 < x ≤ 90 100 5 5 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
34
6. Kemandirian Dan Pertumbuhan Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. a. Rasio rentabilitas asset Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan: 1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. Penskoran untuk hasil perhitungan rasio rentabilitas asset ditunjukkan pada Tabel 2.21. Tabel 2.21 Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset Rasio Rentabilitas Nilai Bobot (%) Skor Aset (%) ≤5 25 3 0,75 5 < x ≤ 7,5 50 3 1,50 7,5 < x ≤ 10 75 3 2,25 > 10 100 3 3,00 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009. b. Rasio rentabilitas modal sendiri Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan:
35
1) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. Penskoran untuk hasil perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri ditunjukkan pada Tabel 2.22. Tabel 2.22 Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri Rasio Rentabilitas Nilai Bobot (%) Skor Ekuitas (%) <3 25 3 0,75 3<x<4 50 3 1,50 4<x<5 75 3 2,25 >5 100 3 3,00 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009. c. Rasio kemandirian operasional pelayanan Rasio
kemandirian
operasional
yaitu
Partisipasi
Netto
dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut: 1) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100. 2) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian. Penskoran
untuk
hasil
perhitungan
rasio
kemandirian
operasional pelayanan ditunjukkan pada Tabel 2.23.
36
Tabel 2.23 Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional Rasio Kemandirian Bobot Nilai Skor Operasional (%) (%) <100 0 4 0 >100 100 4 4 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009. 7. Jati Diri Koperasi Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan
koperasi
dalam
mencapai
tujuannya
yaitu
mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri: a. Rasio Partisipasi Bruto Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi
bruto
terhadap
partisipasi
bruto
ditambah
pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut: 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 s/d rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100. 2) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian. Penskoran untuk hasil perhitungan rasio partisipasi bruto ditunjukkan pada Tabel 2.24.
37
Tabel 2.24 Standar perhitungan Rasio Partisipasi Bruto Rasio Partisipasi Nilai Bobot (%) Skor Bruto (%) <25 25 7 1,75 25 < x < 50 50 7 3,50 50 < x < 75 75 7 5,25 >75 100 7 7 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009. b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Semakin tinggi persentasenya semakin baik, yang ditetapkan sebagai berikut: 1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100. 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3%, diperoleh skor penilaian. Penskoran untuk hasil perhitungan rasio promosi ekonomi anggota ditunjukkan pada Tabel 2.25. Tabel 2.25 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota Rasio PEA (%) Nilai Bobot (%) Skor <5 0 3 0,00 5 < x < 7,5 50 3 1,50 7,5 < x < 10 75 3 2,25 >10 100 3 3 Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.
38
2.3.3. Penetapan Kesehatan Koperasi Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen yaitu: permodalan, kualitas aktiva produktif, penilaian manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri Koperasi diperoleh skor secara keseluruhan. Penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi ditunjukkan pada Tabel 2.26. Tabel 2.26 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP SKOR PREDIKAT 80 ≤ x < 100 SEHAT 60 ≤ x < 80 CUKUP SEHAT 40 ≤ x < 60 KURANG SEHAT 20 ≤ x < 40 TIDAK SEHAT < 20 SANGAT TIDAK SEHAT Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
2.4. Penelitian Terdahulu Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian hasil para peneliti terdahulu yang dapat dilihat pada Tabel 2.27. Tabel 2.27 Penelitian Terdahulu Peneliti Sri Rahayu (2006)
Judul Penelitian Analisis laporan keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan pada unit simpan pinjam Koperasi Bina Persemakmuran Rakyat Sejahtera Surakarta.
Analisis Data Analisis kesehatan terhadap 5 aspek : - Permodalan - Kualitas Aktiva Produktif - Manajemen - Rentabilitas - Likuiditas
Hasil Kondisi tingkat kesehatan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Bina Persemakmuran Rakyat (BPR) Sejahtera pada tahun 2004 dan 2005 mendapatkan predikat “Cukup Sehat” dengan perolehan skor masing-masing 72,7 dan 68,9
39
Perbedaan penelitian yang dilakukan Sri Rahayu (2006) dengan penelitian sekarang adalah tempat penelitian berbeda, penelitian Sri Rahayu (2006) dilakukan di Koperasi Bina Persemakmuran Rakyat Sejahtera Surakarta tetapi penelitian sekarang dilakukan pada KPRI “KPPD” (Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah) Kabupaten Jepara. Alat analisis kesehatan koperasi ada 5 analisis sedangkan penelitian sekarang ada 7 analisis. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian yang dilakukan Sri Rahayu (2006) adalah penelitian dilakukan hanya pada 1 koperasi saja, dan sama-sama melakukan analisis kesehatan koperasi.
2.5. Kerangka Pikir Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan yaitu : Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Laporan Keuangan
Analisis Kesehatan Koperasi : 1.Permodalan 2.Kualitas Aktiva Produktif 3.Penilaian Manajemen 4.Penilaian Efisiensi 5.Penilaian Likuiditas 6.Kemandirian dan Pertumbuhan 7.Jatidiri Koperasi
Predikat Kesehatan Koperasi
Laporan keuangan KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara terdiri dari Neraca dan laporan perhitungan hasil usaha. Laporan keuangan tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis kesehatan koperasi dengan menganalisis permodalan, kualitas aktiva produktif, penilaian manajemen, penilaian rentabilitas, dan penilaian likuiditas. Sehingga dapat disimpulkan predikat kesehatan koperasi.
40
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Definisi Operasional Variabel Definisi operasional dari variabel penelitian ditunjukkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut: Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Variabel
Definisi Operasional
Permodalan
Merupakan jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha.
Kualitas Aktiva Produktif
Merupakan penilaian terhadap kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan.
Manajemen
Penilaian dari kemampuan manajer untuk mengatur dan mengkoordinir kegiatan operasionalnya, meliputi : manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen liku.
Efisiensi
Merupakan penilaian untuk melihat sampai seberapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.
Likuiditas
Merupakan suatu indikator mengenai kehidupan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia.
Kemandirian Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan dan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, Pertumbuhan dan kemandirian operasional. Jatidiri Koperasi
Untuk mengukur keberhasilan Koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.
Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 40
41
3.2. Jenis Data Yang Diperlukan Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa dokumen-dokumen koperasi yang meliputi laporan keuangan KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara yang berupa neraca dan laporan perhitungan hasil usaha, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.
3.3. Metode Pengumpulan Data 3.3.1. Studi Lapangan Suatu
penelitian
yang
dilakukan
untuk
mencari,
mengumpulkan dan memperoleh data atau informasi yang diperlukan melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian. Untuk mendapatkan data dari obyek penelitian dengan mengadakan pengamatan langsung pada KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara dan wawancara terhadap pengurus koperasi. 1. Pengamatan langsung, dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung pada obyek yang diteliti yaitu KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara untuk mendapat data yang diperlukan berupa data kuantitatif. 2. Wawancara, melakukan wawancara dengan pimpinan koperasi, karyawan
koperasi
untuk
mendapatkan
informasi
yang
diperlukan seperti gambaran umum koperasi, struktur pengurus
42
dan fungsi-fungsinya dan melakukan pencatatan atas hasil wawancara tersebut. 3.3.2. Studi pustaka Studi pustaka yaitu salah satu cara pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian. Dengan metode ini penulis memperoleh landasan teori yang mendasari permasalahan yang sedang diteliti.
3.4. Metode Analisis Data Menggunakan teknik analisis data yaitu analisis kuantitatif yaitu analisis data yang berupa perhitungan dan penyajian angka-angka dengan menggunakan rumus analisis rasio. Untuk mengukur kesehatan koperasi yang dilihat dari berbagai aspek digunakan rasio sebagai berikut : (KPRI “KPPD” Kabupaten Jepara) 3.4.1. Permodalan 1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset =
Modal Sendiri x 100 % Asset 2. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko =
Modal Sendiri x 100 % Pinjaman yang Beresiko 3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri =
Modal Sendiri Tertimbang ATMR
x 100 %
43
3.4.2. Kualitas Aktiva Produktif 1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan =
Volume Pinjaman pada Anggota x 100 % Volume Pinjaman 2. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan =
Pinjaman Bermasalah x 100 % Pinjaman yang diberikan 3. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah =
Cadangan Resiko x100% Pinjaman Bermasalah 4. Rasio
Pinjaman
yang Berisiko
Terhadap Pinjaman Yang
Diberikan =
Pinjaman yang Beresiko x 100% Pinjaman yang Diberikan 3.4.3. Penilaian Manajemen Penilaian manajemen dinilai dengan memberikan pertanyaan kualitatif terhadap berbagai aspek (manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas), yang kemudian dilakukan kuantifikasi dengan cara memberi nilai
44
kredit sebesar 3 (tiga) tempat setiap aspek yang dinilai positif nilai kredit dikalikan bobot sebesar 15% sama dengan skor. 3.4.4. Efisiensi 1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto
=
Beban Operasi Anggota x 100% Partisipasi Bruto 2. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor =
Beban Usaha x100% SHU Kotor 3. Rasio efisiensi pelayanan =
Biaya Karyawan x 100% Volume Pinjaman 3.4.5. Likuiditas 1. Rasio Kas =
Kas Bank x 100 % Kewajiban Lancar 2. Rasio Pinjaman Yang Diberikan terhadap Dana Yang Diterima=
Pinjaman yang Diberikan x 100 % Dana yang Diterima 3.4.6. Kemandirian dan Pertumbuhan 1. Rentabilitas Aset =
SHU Sebelum Pajak x 100 % Total Aset
45
2. Rentabilitas Modal Sendiri =
SHU Bagian Anggota x 100 % Total Modal Sendiri 3. Kemandirian Operasional Pelayanan =
Partisipas i Neto x 100% Beban Usaha Beban Perkoperasian 3.4.7. Jati diri Koperasi 1. Rasio Partisipasi Bruto =
Partisipasi Bruto x 100% Partisipasi Bruto Pendapatan 2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) =
PEA x 100% Simpanan Pokok Simpanan W ajib 3.4.8. Penetapan Kesehatan Koperasi Untuk penetapan kesehatan koperasi dinilai berdasarkan skor secara keseluruhan terhadap permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi. Untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP atau USP yang dibagi dalam 5 (lima) golongan, yaitu : Tabel 3.2 Predikat Tingkat Kesehatan KSP atau USP Skor 80 < x < 100 60 < x < 80 40 < x < 60 20 < x < 40 <20
Predikat SEHAT CUKUP SEHAT KURANG SEHAT TIDAK SEHAT SANGAT TIDAK SEHAT
