BAB I PENDAHULUAN BUS UUS BPRS

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dewasa ini

perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin

dinamis. Hal ini setidaknya dapat ditandai dengan semakin banyak bank dengan nama baru yang mulai memperkenalkan jati dirinya sebagai Bank Umum Syariah (BUS)., Bank Indonesia (2010) menyebutkan bahwa sudah terdapat 13 BUS, 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 144 Bank perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia.

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah Indonesia 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Mei-10

KP/UUS

KP/UUS

KP/UUS

KP/UUS

KP/UUS

KP/UUS

KP/UUS

KP/UUS

KP/UUS

KP/UUS

KP/UUS

BUS

2

2

2

2

3

3

3

3

5

6

10

UUS

3

3

6

8

15

19

20

25

27

25

24

BPRS

79

81

83

84

88

92

105

114

131

139

144

Indikasi

Sumber : Bank Indonesia (2010)

Tabel 1.1. tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa bahwa bank syariah masih memiliki peminat dan peluang pasar yang cenderung meningkat.

Melihat

kecenderungan

ini

alangkah

baiknya

kalau

perkembangan ini sejalan dengan rencana yang telah disusun serta tetap berkomitmen dengan nilai–nilai syariah yang mendasari terbentuknya dahulu, hingga tujuan akhir dalam perekonomian Islam yang sedang berjalan tercapai. Bank syariah pada dasarnya adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya bank harus senantiasa memperhatikan prinsip – prinsip syariah dalam aktivitas operasionalnya.

1

2

Hal ini sejalan dengan Bank Indonesia (2002) yang menyatakan bahwa dalam rangka mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan mempersiapkan tren perkembangan dan permasalahan utama (key issues) yang dihadapi, ditetapkan sasaran pengembangan perbankan syariah nasional yang objektif dan realistis untuk periode sepuluh tahun kedepan . Bank Indonesia (2002) melalui Cetak Biru Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia menetapkan rangkaian arahan, tahapan – tahapan untuk mewujudkan sasaran pengembangan perbankan Islam untuk jangka panjang, menyebutkan bahwa pegembangan perbankan Islam di Indonesia merupakan

suatu

perwujudan

dari

permintaan

masyarakat

yang

membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip Islam. Dalam rangka mendukung terciptanya bank Islam yang mampu memenuhi prinsip-prinsip Islam, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didukung oleh Bank Indonesia dan Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk perbankan Islam pada tahun 2002.

Seiring berjalannya waktu, ruang

lingkup dalam standar tidak mencakup kepentingan seluruh lembaga keuangan Islam lainnya. Untuk itu tahun 2007 terdapat revisi dan menghasilkan PSAK Akuntansi Islam yang telah mendapat opini dari DSN – MUI bahwa standar ini tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip Islam dan telah sesuai dengan fatwa DSN – MUI. Seperti sebelumnya PSAK Akuntansi Islam ini memiliki dua pembahasan, yaitu Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keaungan Islam (KDPPLKS) dan PSAK 101 – 106, yang secara berurut mengatur tentang penyajian laporan keuangan Islam, akuntansi murabahah, akuntansi salam, akuntansi istishna, akuntansi mudharabah, dan akuntansi musyarakah, dan pada tahun 2009 terdapat penambahan PSAK 107 dengan terbitnya standar akuntansi tentang akuntansi ijarah.

2

3

Pada saat revisi pertama yaitu terbitnya PSAK Akuntansi Islam (2007) sebenarnya perkembangan perbankan Syariah di Indonesia sudah masuk tahap kedua berdasarkan Cetak Biru yang telah disusun oleh Bank Indonesia. Tahapan kedua ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah. Bank Indonesia (2002) juga menekankan kepada peningkatan kepatuhan operasional bank syariah atas nilai-nilai Islam. Hal ini tentunya membutuhkan hadirnya konsep pengawasan yang lebih intensif atas kepatuhan prinsip Islam. Shahul (2001) menyatakan bahwa akuntansi dapat memiliki peran penting dalam mengarahkan pengguna 'perilaku terhadap kegiatan (biasanya dalam lingkungan ekonomi) yang akan menuntun untuk mencapai falaah. Menurut Belkoui (2002) output dari sistem akuntansi yang diterapkan dalam satu badan usaha adalah laporan tahunan. Laporan tahunan yang diterbitkan oleh bank syariah diharapkan tidak hanya memuat informasi tentang keuangan namun lebih dari itu informasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kesesuaian antara laporan tahunan bank syariah batas nilai-nilai Islam telah dilakukan oleh Syafei et.al (2004). Syafei et.al (2004) menyimpulkan bahwa laporan tahunan BMI belum bisa dikatakan sebagai laporan tahunan yang Sharia`tic. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Nasrifah (2006) yang menyatakan bahwa tingkat kesesuaian annual report bank Syariah di Indonesia terhadap standar akuntansi untuk perbankan Syariah sudah relative bagus. Melihat pada beberapa penelitian sebelumnya yang bersandar pada standar yang pada saat itu digunakan, membuat Penulis ingin mereplikasi peenlitian sebelumnya tersebut namun dengan pendekatan KDPPLKS dan PSAK 101 yang berlaku di Indonesia saat ini. Pada penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana kesesuaian laporan tahunan bank Syariah di Indonesia terhadap nilai – nilai Islam

3

4

yang termuat dalam KDPPLKS. KDPPLKS penulis gunakan sebagai sumber informasi dasar melihat nilai – nilai Islam yang akan dilihat kesesuaiaanya dalam laporan tahunan. Dalam menganalisis kesesuaian laporan tahunan tersebut, penulis menggunakan alat ukur berdasarkan PSAK 101. Pada dasarnya, menurut IAI (2007), bank Syariah seharunsya menyajikan informasi kepada publik sebagaimana yang diatur di dalam PSAK 101. Pemikiran ini yang membuat Penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi judul skripsi “Analisa Tingkat Kesesuaian Laporan Tahunan Bank Syariah di Indonesia terhadap Nilai – Nilai Islam” dengan pendekatan KDPPLKS dan PSAK 101 sebagai alat ukurnya.

1.2 Batasan Masalah Penulis membatasi penelitian dengan mengukur kesesuaian laporan tahunan perbankan indonesia dalam lingkup BUS di Indonesia berdasarkan nilai- nilai Syariah, hanya pada hal – hal yang bersifat umum, yakni pada tujuan laporan keuangan, tujuan lainnya, pengakuan, pengukuran, asumsi dasar dan pengguna. Hal yang perlu diperhatikan, dalam penelitian ini penulis tidak melakukan pengukuran operasional atas transaksi, tetapi hanya terfokus kepada laporan tahunan BUS yang disajikan untuk publik. 1.3 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah pada paragraf sebelumnya, penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana tingkat kecenderungan kesesuaian laporan tahunan masing - masing bank Syariah di Indonesia terhadap nilai – nilai islam dalam KDPPLKS dan PSAK 101? 2. Bagaimana tingkat kesesuaian laporan tahunan bank Syariah di Indonesia terhadap nilai – nilai Islam dengan pendekatan KDPPLKS dan PSAK 101?

4

5

1.4 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui tingkat kecenderungan kesesuaian laporan tahunan masing - masing bank Syariah di Indonesia terhadap nilai – nilai islam dalam KDPPLKS dan PSAK 101 2. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian laporan tahunan bank Syariah di Indonesia terhadap nilai – nilai Islam dengan pendekatan KDPPLKS dan PSAK 101.

5

6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konseptual dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 2.1.1

Kerangka Konseptual Kieso dan Weygandt (2008: 46- 47) menyatakan bahwa kerangka konseptual adalah: “Suatu sistem koheren dari tujuan- tujuan dan dasar- dasar yang saling terkait yang dapat mengarah pada standarstandar yang konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Terdapat dua alasan pentingnya ada suatu kerangka konseptual.

Kieso dan Weygandt (2008) juga menegaskan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan serta mendorong keterbandingan diantara perusahaan yang berbeda. Kieso dan Weygandt (2008) juga menyampaikan bahwa masalah- masalah praktis yang baru muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan dapat segera diselesaikan dengan referensi kerangka teori dasar yang sudah ada. Senada dengan Kieso dan Weygandt (2008), Johnson (2004) mengatakan bahwa kerangka kerja konseptual lebih mirip dengan konstitusi yang menjadi dasar yang terdirid ari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan dalam penetapan standar yang konsisten dan penetuan sifat funsgi dan batas-batas dari laporan keuangan.

2.1.2

Konsep Dasar Peyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah

Triyuwono (2003) menyatakan bahwa akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan, artinya akuntansi tidak saja dibentuk oleh lingkungannya,

tetapi

juga

mempunyai

kekuatan

untuk

mempengaruhi

lingkungannya, termasuk perilaku manusia yang menggunakan informasi. Kajian

6

7

Triyuwono ini terbatas pada pembentukan akuntansi akibat lingkungannya, keterkaitan dengan penelitian ini dalam hal akuntansi Syariah adalah nilai- nilai islam. Akuntansi Syariah dalam lingkup nilai – nilai Islam memiliki peluang yang muncul dari lingkungan masyarakat yang mayoritas Islami dan akhirnya menghasilkan suatu studi akuntansi Syariah atau nilai – nilai Islam dipandang sebagai suatu bentuk yang dapat mempengaruhi para pelakunya yang mayoritas berada dalam lingkungan Islam dalam penggunaan informasi. Istilah kerangka konseptual di Indonesia dikenal dengan “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan atau KDPPLK” (Chariri&Ghazali, 2003: 102). Kerangka dasar ini telah mendapat persetujuan terbit oleh DSN MUI dengan opini bahwa hal ini tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip Syariah dan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan telah diterbitkan oleh IAI dan mulai berlaku sejak tahun 2007. Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuannya untuk digunakan sebagai acuan bagi: a. Penyusunan standar akuntansi keuangan Syariah. b. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi Syariah yang belum di atur dalam standar akuntansi keuangan Syariah. c. Auditor, dalam memberikan pendapat apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi Syariah yang berlaku umum. d. Pengguna laporan keuangan, dalam penafsiran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan Syariah. Kembali pada pendapat Triyuwono (2003) yang menyatakan bahwa pembentukan akuntansi akibat lingkungannya, yang dalam hal akuntansi Syariah

7

8

adalah nilai- nilai islam. Nilai – nilai Islam yang secara tidak langsung membentuk suatu pemahaman, kerangka berpikir, hingga terbitnya standar. Semua berjalan berawal dari lingkungan masyarakat yang membutuhkan lembaga yang seirama dengan nilai- nilai yang dibutuhkan sesuai dengan yang mereka jalani dan yakini dalam Islam. Seperti yang diketahui tujuan hidup dalam ekonomi Islam adalah falah, dengan cara memenuhi maqasid Syariah. Memiliki pengertian kebahagiaan dunia akhirat dapat tercapai apabila memenuhi maqasid Syariahnya. Pencapaian falah selama praktik kehidupan di dunia, kehidupan akhirat tidak dapat diobservasi, namun perilaku manusia di dunia akan mempengaruhi kehidupan dan kebahagiaannya kelak di akhirat. Hendrieanto et.al (2007) mengatakan, falaah dipandang sebagai tujuan hidup dan dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan hidup (materi dan spiritual) secara seimbang. KDPPLKS sebagai konsep, berfungsi sebagai alat perantara pencapaian falah dalam lingkup ekonomi, dimana pemenuhan kebutuhan menjadi salah satu jalan menuju kebahagiaan. Tapi pemenuhan yang seperti apa dan bagaimana-lah yang dapat membawa kita semua menuju tujuan hidup yang hakiki. Dalam KDPPLKS, paradigma falah yang melandasi transaksi Syariah, bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Terdapat penekanan didalamnya akan setiap aktivitas manusia haruslah memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah, yang menjadikan perangkat Syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruknya suatu usaha. Syariah merupakan perangkat ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat, yang berisi perintah dan larangan, baik interaksi vertikal dan horizontal. Sementara akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai – nilai moral dalam interaksi sesama makhluk, agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan, sinergis dan harmonis. Nilai – nilai Islam terdapat dalam lima prinsip Syariah yang dimuat dalam KDPPLKS ini, yakni:

8

9

a. Persaudaraan (ukhuwah) Dalam prinsip ini ditekankan bahwa sangat dijunjung tinggi nilai kebersamaan dengan semangat tolong menolong dalam memperoleh manfaat (sharing economics), sehingga tidak terdapatnya keuntungan diatas kerugian orang lain. Prinsip ini pun ada berdasarkan beberapa prinsip lain, yaitu prinsip saling mengenal (taàruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta` awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf). b. Keadilan (àdalah) Prinsip ini memiliki esensi menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya, hingga melahirkan prinsip bermuamalah, yaitu melarang adanya unsur riba, kezaliman, maysir, gharar, dan haram. c. Kemaslahatan (maslahah) Esensi dalam prinsip ini ialah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Untuk diakui, kemaslahatan perlu memenuhi unsur halal dan thayib secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kemudharatan. Tercapainya kemaslahatan apabila telah memenuhi unsur unsur yang menjadi ketetapan Syariah (maqasid Syariah), yaitu pemeliharaan terhadap akidah (dien), akal (àql), keturunan (nasl), jiwa dan keselamatan (nafs) dan harta benda (mal). Menurut as-Shatibi, kelima hal (maqasid Syariah) tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia dunia akhirat. d. Keseimbangan (tawazun) Esensi dalam prinsip ini adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Penekanan

prinsip

ini

tidak

hanya

9

untuk

kepentingan

pemilik

10

(shareholder), tetapi juga manfaat yang akan dirasakan oleh semua pihak (stakeholder). e. Universalisme (syumuliyah) Esensi prinsip ini dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder), tanpa membedakan suku, ras, dan golongan.

2.1.3

Standar Akuntansi Syariah di Indonesia

Shahul (2001) mengatakan bahwa sebagai institusi yang bergerak dengan nama Syariah, sudah seharusnya setiap lembaga bisnis Syariah termasuk Bank Syariah mendasari seluruh kegiatannya dengan nilai – nilai keSyariahan, dan menjalankan aturan berdasarkan standar yang mengaturnya. Sebagai sistem alternatif yang memiliki peluang yang cukup besar, harus terdapat standar serta aturan legal untuk mengguidance perkembangan perbankan Syariah. Seperti yang dikatakan oleh Antonio (2001: 198), bahwa suatu standar akuntansi akan menjadi kunci suksesnya bank Islam dalam melayani masyarakat. Bank Indonesia (BI) melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar akuntansi untuk lingkup Syariah yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang akuntansi perbankan Syariah (revisi 2003) dan mulai digunakan efektif per 1 Januari 2003. Didalamnya terdapat tiga point

pembahasan,

yaitu

pengakuan dan

pengukuran, penyajian,

dan

pengungkapan. Beberapa tahun berikutnya, pada 2007 terbitlah KDPPLKS dan PSAK Syariah. KDPPLKS dan PSAK Syariah ini disahkan telah sesuai dengan prinsip Syariah dan fatwa DSN – MUI pada tanggal 27 Juli 2007. Pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah terdapat sub penarikan (par 90) menyatakan bahwa pernyataan ini menggantikan PSAK 59 tentang akuntansi perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengaturan penyajian laporan keuangan bank Syariah. Salah satu keuntungan terbitnya PSAK Syariah adalah

10

11

cakupan lingkup penggunaannya menjadi lebih luas, tidak hanya untuk perbankan Syariah tetapi juga dapat digunakan untuk lembaga keuangan Syariah. PSAK Syariah terdiri atas 101 – 106 (per 1 September 2007) yang secara berurutan mengatur tentang penyajian laporan keuangan Syariah, akuntansi murabahah, akuntansi salam, akuntansi istishna, akuntansi mudharabah, akuntansi musyarakah. Pada 21 April 2009 terbit PSAK 107 dan PSAK 108, tentang akuntansi ijarah dan akuntansi transaksi asuransi Syariah.

Komponen dan unsur laporan keuangan Syariah yang diatur dalam PSAK 101 yang dianggap sesuai dijadikan alat ukur berdasarkan tujuan laporan keuangan dalam KDPPLKS diantaranya: · Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Bagi Hasil, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah, Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan · Sementara unsur laporan keuangan yang digunakan sebagai alat ukurnya ialah Dana Syirkah Temporer dalam Neraca, pos atau akun pendapatan nonhalal.

2.2 Perbankan Syariah 2.2.1

Karakteristik dan Tujuan Bank Syariah

Perbankan Syariah merupakan salah satu institusi keuangan yang memiliki peran aktif dalam mensukseskan ekonomi Syariah saat tergoncangnya stabilitas ekonomi Indonesia yang saat itu masih didominasi oleh perbankan konvensional ketika terjadinya krisis global. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup

11

12

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sementara Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sesuai dengan definisi bank yang merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kegiatan dasar dalam definisi bank ini sesuai dengan tujuan perbankan Syariah, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Menurut Harahap (2001), bank Syariah memiliki beberapa tujuan, diantaranya: a. Mengarahkan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam dalam perbankan. b. Menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, agar tidak terdapat kesenjangan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. c. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan tujuan menciptakan kemandirian usaha. d. Sebagai penanggulangan masalah kemiskinan dengan merealisasikan

program

–

program

pembinaan

pengembangan usaha bersama. e. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan menunjukan persaingan yang sehat antar lembaga keuangan. f. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non – Syariah.

12

13

Dalam penjelasan Undang – Undang tentang Perbankan Syariah terdapat tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur, yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Dimungkinkan dengan menggunakan potensi yang ada di masyarakat guna merealisasikan tujuan pembangunan nasional, dengan salah satu wujud kontribusi masyarakat tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Salah satu implementasi prinsip Syariah (àdalah) dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal. Bank Syariah juga memiliki khas (Antonio, 2001) yang membedakannya dengan bank konvensional, yakni: a. Investasi hanya yang bersifat halal saja. b. Perjanjian / akad hanya berdasarkan prinsip bagi hasil, jual – beli, atau sewa. c. Profit dan falaah oriented. d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. e. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan berdasarkan IBI (2002) dalam Harahap, diantaranya: a. Dalam falsafahnya bank Syariah tidak berdasarkan bunga, spekulasi dan ketidakjelasan

13

14

b. Dalam operasionalnya, dana yang baik dalam bentuk titipan dan investasi akan menghasilkan apabila terdapat dalam usaha, dalam artian suatu dana akan memperoleh hasil apabila dipergunakan untuk sektor riil. Tentunya pada penyaluran yang bersifat halal. c. Aspek sosial dipaparkan secara tegas dalam misi dan visi. d. Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2.3 Laporan Tahunan Menurut Belkoui (2002), laporan tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Biasanya laporan tahunan ini terdiri dari info seputar perusahaan, laporan keuangan, gambaran kinerja manajemen, tanggung jawab sosial yang telah dilakukan, penghargaan yang pernah didapati, dan harapan – harapan yang menjadi tujuan berikutnya di masa depan. 2.3.1

Laporan Keuangan Dalam KDPPLKS (2007), laporan keuangan adalah suatu penyajian

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas Syariah. Darsono & Ashari (2005:15) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memuat informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab manajemen mengenai kondisi perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk mata uang. Sementara menurut Harahap (2000), laporan keuangan atau laporan tahunan dianggap sebagai bahasa bisnis yang memungkinkan manajemen untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan organisasi mereka, hasil dari operasi, dan informasi lainnya kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

14

15

2.3.2

Tujuan laporan keuangan Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja

serta perubahan posisi keuangan entitas Syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Secara umum tujuan ini tidak berbeda dengan tujuan laporan keuangan konvensional, tetapi tujuan lainnya lah yang membedakannya dengan konvensional, yakni: a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip Syariah baik dalam transaksi maupun kegiatan usaha. b. Informasi kepatuhan entitas Syariah terhadap prinsip Syariah. c. Informasi untuk membantu evaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas terhadap amanah dalam mengamankan dana, serta menginvestasikannya dalam tingkat keuntungan yang layak. d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, informasi mengenai pemenuhan kewajiban fingsi sosial entitas Syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat infak, sedekah, dan wakaf. Tujuan khusus laporan keuangan Syariah memperlihatkan bahwa terdapat tuntutan informasi lain yang harus dipenuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam memperlihatkan kepatuhan – kepatuhan Syariah seperti apa yang seharusnya di jalankan, informasi seperti apa yang dapat menyatakan bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan kepatuhan Syariahnya. Hal – hal seperti ini yang akan dibahas dalam penelitian Penulis, hanya sebatas lingkup laporan tahunan, tidak pada operasional transaksi.

2.3.3

Informasi dalam Laporan Keuangan Syariah. Berdasarkan tujuan laporan keuangan Syariah, tujuan disusunnya laporan keuangan bukan hanya untuk sekedar memberikan informasi

15

16

keuangan dan kinerja suatu entitas Syariah, tetapi juga menyajikan informasi yang mengindikasikan kepatuhan Syariah, evaluasi atas tanggung jawab entitas terhadap amanah dana investasi, serta pertanggungjawaban atas fungsi sosial entitas Syariah. Syafei, et.al (2004) menyatakan, untuk lembaga-lembaga bisnis Islam, selain dari tujuan finansial, informasi lain yang terkait dengan kepatuhan organisasi dalam menerapkan aturan-aturan syari'at adalah penting. Yang bahwa penyajian informasi yang peduli terhadap transenden, etika, moral, dan agama yang dijalankan dalam perusahaan harus disertakan dalam laporan tahunan. Untuk itu laporan keuangan Syariah yang lengkap meliputi laporan keuangan atas kegiatan komersial dan sosial. Laporan kegiatan komersial yakni, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Informasi yang diberikan dalam laporan kegiatan komersial terdiri atas tiga fokus, antara lain: a. Informasi posisi keuangan yang disediakan dalam neraca. Dalam neraca dapat diketahui informasi likuiditas dan solvabilitas yang berguna memprediksi kemampuan entitas Syariah dalam pemenuhan kewajiban kueangannya pada saat jatuh tempo. b. Informasi kinerja entitas Syariah terutama disediakan dalam laporan laba rugi. Kinerja yang dapat dilihat dalam laporan laba rugi berisi informasi yang dapat memprediksi kapasitas entitas Syariah dalam menghasilkan arus kas dari sumber yang ada, serta dapat menjadi sumber pertimbangan dalam efektivitas pemanfaatan sumber daya. c. Informasi perubahan posisi keuangan disediakan dalam laporan arus kas, yang bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selam periode pelaporan. Informasi ini juga digunakan sebagai dasar menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas (setara kas).

16

17

Sementara laporan keuangan atas kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan pengunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Terdapat pula komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank Syariah yang diperuntukkan berdasarkan akad mudharabah sebagai agen investasi dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan dapat memberikan informasi kepada pengguna bukan hanya tansaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang dapat merepresentasikan penerimaan kas dimasa depan. Hal ini diakibatkan pengaruh transaksi atas suatu peristiwa diakui pada saat kejadiannya, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Berbeda pada saat perhitungan pendapatan yang bertujuan pembagian hasil usaha berdasarkan keuntungan bruto (gross profit) yang menggunakan dasar kas. Tidak lupa dalam penyusunan

laporan

keuangan

memasukkan

asumsi

terdapatnya

keberlanjutan kelangsungan usaha di masa depan.

2.3.4

Pengguna Laporan Keuangan Syariah Secara detail terdapat sepuluh golongan pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan adalah pihak – pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi yang dimiliki oleh laporan keuangan, baik secara langsung maupun tidak menjadikan informasi tersebut sebagai pertimbangan

dalam

pengambilan

dijelaskan bersamaan dengan

keputusan.

Kesebelas

pengguna

kebutuhan informasi dalam laporan

keuangan, yakni: a. Investor. Para pemilik ataupun calon investor membutuhkan informasi yang menentukan keputusan mereka untuk membeli, menahan bahkan menjual investasi tersebut, untuk para

17

18

pemegang saham juga melihat seberapa besar kemampuan entitas dalam pembayaran deviden. b. Pemberi dana qardh. Pemberi dana lebih melihat apakah informasi ini memberikan kepastian atas dana qardh yang dapat dibayarkan pada jatuh tempo. c. Pemilik dana syirkah temporer. Para pemilik dana ini lebih memikirkan apakah dengan menginvestasikan dalam dana syirkah temporer adalah jenis investasi yang menguntungkan serta aman. d. Pemilik dana titipan. Para pemilik dana jenis ini lebih melihat kepada fleksibilitas penarikan dana. e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sebagai salah satu fungsi pengawasan terhadap sumber dan penggunaan dana yang telah disalurkan. f. Pengawas Syariah. Dalam hal ini DPS berkepentingan untuk memastikan informasi terkait kepatuhan pengelola akan prinsip Syariah. g. Karyawan. Informasi yang dibutuhkan lebih cenderung kepada hal – hal yang bersifat profitabilitas, yang memungkin kan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan terhadap manfaat pensiun yang akan diberikan, seputar kesempatan kerja. h. Pemasok dan mitra usaha lainnya. Bagi pengguna yang satu ini mungkin lebih tertarik akan informasi yang berkaitan dengan kemampuan bayar entitas pada saat jatuh tempo. i. Pelanggan. Bagi pelanggan informasi yang harus mereka ketahui seputar kelangsungan hidup entitas, karena terdapat harta mereka yang berada di bawah kelola entitas Syariah. j. Pemerintah. Sebagai lembaga yang menaungi entitas Syariah, segala informasi yang disajikan tentunya menjadi bahan

18

19

pertimbangan untuk membuat kebijakan pengaturan sumber daya yang digunakan dalam aktivitas entitas Syariah. k. Masyarakat. Informasi yang mungkin dibutuhkan berupa perkembangan terakhir entitas Syariah.

2.4 Nilai – Nilai Islam Segala yang kita lakukan di dunia (Islami) termasuk ekonomi, hanya dalam rangka mengikuti kaidah hukum Allah. Ekonomi akan membawa kepada falah ketika mampu membawa hukum buatan manusia kembali kepada hukum Allah. Hendrieanto, et.al (2007) menyatakan bahwa upaya mewujudkan falaah dengan cara

meningkatakan kesejahteraan material

yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritual. Karena aspek spiritual harus hadir bersamaan dengan tercapainya target material, maka sarana penopang utama terwujudnya ini ialah moralitas pelaku ekonomi. Hanya dengan moral Islam inilah bagunan ekonomi Islam dapat tegak dan hanya dengan ekonomi Islam-lah falah bisa dicapai. Moral ekonomi diuraikan menjadi dua komponen, yaitu a. Nilai ekonomi Islam Nilai yang dimaksud disini merupakan kualitas

yang

diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan. Nilai ini merupakan pesan moral yang dibawa dari suatu kegiatan. b. Prinsip Ekonomi Islam Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Nilai – nilai Islam (Hendrieanto, et.al, 2007) yang ingin Penulis teliti antara lain: 1) Keadilan (adl) Merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran Islam. Secara garis besar keadilan memilik pengertian, suatu keadaan dimana terdapat keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

19

20

Makna adil bisa diturunkan menjadi beberapa nilai turunan lainnya, seperti: ·

Persamaan kompensasi Dapat diartikan bahwa seeorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Dan pengorbanan ini yang menimbulkan hak seseorang atas pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya

·

Persamaan hukum Diartikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Dalam penyusunan laporan keuangan sebaiknya tidak ada kecenderungan untuk melebihkan atau megunggulkan pihak lain hanya demi kepentingan golongan tertentu saja.

·

Moderat

Moderat memiliki makna tengah. Keadilan yang dimaksud adalah mampu memposisikan diri dalam posisi tengah, yang berarti tidak mengambil keputusan yang terlalu memberatkan ataupun memberikan keputusan yang terlalu memperingan. ·

Proporsional

Memiliki pengertian kesamaan hak yang lebih memperhatikan ukuran kecukupan masing – masing individu yang ada. Dan makna adil sendiri akan terwujud apabila tiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan. Nilai kebenaran diperlukan dalam hal ini karna memiliki makna kesesuaian dengan Syariah. Keadilan hanya akan memiliki makna, kalau setiap orang berpikir, bersikap dan berperilaku secara benar. Nilai kejujuran juga dirasa perlu, karena terdapat kecenderungan bila seseorang tidak dapat berlaku dengan jujur, maka keputusan yang diambil pasti tidak benar dan tidak akan mencerminkan keadilan (Hendrieanto.et,al, 2007). Adil juga tidak akan bisa diwujudkan apabila tidak terdapat keberanian untuk menjadikannya suatu keputusan. Nilai kelurusan merupakan kondisi yang mendukung terciptanya

20

21

suatu keadilan, karena terdapat ketaatan atas asas Syariah yang menjadi kekonsistensian tujuan dalam mewujudkan keadilan. 2) Khilafah Secara umum mengandung tanggung jawab sebagai wakil Allah atau khalifah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Melalui amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa yang telah dikuasakan atasnya, baik bersikap, perilaku manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan alam semesta. ·

Tanggung jawab dengan berperilaku ekonomi melalui cara yang benar.

Hal ini dapat terjadi apabila bentuk pengelolaan suatu sumber daya menggunakan cara yang benar. Cara pengelolaan benar yang dimaksud ialah pengelolaan yang mengikuti semua petunjuk Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Apabila bentuk pengelolaan tidak sesuai dengan Syariah Islam, maka cepat atau lambat akan mengakibatkan kerusakan, kemubadziran yang hanya akan merugikan kelangsungan hidup. ·

Tanggung jawab untuk mewujudkan maslahah maksimum.

Pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam Islam ialah memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Untuk itu sebaiknya tidak terdapat monopoli sumber daya yang menentukan kelangsungan hidup manusia oleh kelompok tertentu, sehingga menjadi penghalang terwujudnya kesejahteraan. ·

Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu.

Rizki yang diterima tiap- tiap individu tidak mungkin sama, perbedaan tersebut merupakan kehendak Allah semata. Seharusnya perbedaan ini tidak menjadi masalah, karena dalam kelebihan rizki yang diperoleh individu terdapat kewajiban untuk membagi sebagian rizkinya kepada pihak – pihak yang membutuhkan. 3) Takaful Konsep penjaminan yang dilatari pemahaman bahwa sesama muslim adalah saudara. Sesama saudara dituntut untuk menjaga hubungan baik sesama

21

22

individu dan dalam bermasyarakat. Jaminan oleh masyarakat ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu atau sedang dalam kesulitan, tidak hanya seputar materi tetapi juga nonmateri. Penjabaran konsep ini (Hendrieanto, et.al, 2007) dikelompokkan menjadi empat, yakni: ·

Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaam sumber daya oleh individu. Dalam Islam konsep kepemilikan hanya milik Allah, sedangkan dalam

poin ini yang dimaksud adalah manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang memiliki hak untuk memiliki serta mengembangkan sumber daya alam yang dikuasainya untuk kesejahteraan umat tanpa terdapat monopoli yang bertujuan hanya untuk keuntungan bagian kelompok tertentu. ·

Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output. Selain pengelolaan, tiap individu juga memiliki hak mendapatkan

kesempatan menikmati sumber daya ciptaan Allah. Sekecil apapun output yang dihasilkan harus lah didistribusikan secara merata dan tetap berpegang teguh pada nilai keseimbangan. ·

Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah Masyarakat dibangun secara hierarkis. Elemen terkecil yang ada dalam

masyarakat adalah keluarga. Dalam Islam untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dibutuhkan individu – individu yang baik. Individu baik ini dimungkinkan muncul sebagai keturunan dari keluarga yang sakinah. ·

Jaminan untuk amar ma`ruf nahi munkar Seorang muslim diwajibkan menjalani kehidupan dengan melakukan

kebaikan dan mencegah keburukan. Melalui konsep ini dimungkinkan terwujudnya masyarakat yang harmonis, karena dalam tiap diri manusia akan berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan menjauhan diri dari hal-hal yang menjadi larangan Allah.

Nilai – nilai Islam yang telah Penulis sebutkan tercermin dalam prinsip – prinsip Syariah dalam KDPPLKS. Nilai adl terdapat dalam prinsip keadilan, nilai

22

23

khilafah tercermin dalam prinsip kemaslahatan, dan nilai takaful terlihat pada prinsip persaudaraan, prinsip keseimbangan serta prinsip universalisme.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan: Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pernyataan kesesuaan Syariah perihal permohonan review PSAK Akuntansi Syariah (2007) menyatakan bahwa PSAK Syariah yang terdiri dari KDPPLKS, PSAK 101 – 106 tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip Syariah dan telah sesuai dengan fatwa – fatwa DSN MUI. Secara tidak langsung dapat dikatakan nilai – nilai Islam yang tercermin dalam prinsip Syariah tidak bertentangan dengan prinsip dan fatwa DSN MUI. Nilai – nilai Islam ini dilihat melalui penyajian laporan keuangan dalam laporan tahunan masing – masing BUS, maka Penulis mengikutsertakan PSAK 101 sebagai alat ukur atas informasi terkait tujuan laporan keuangan yang terdapat dalam KDPPLKS. Pada penyajiannya, terdapat dua kriteria penting untuk pengungkapan dalam akuntansi Islam: suatu bentuk akuntabilitas sosial dan aturan pengungkapan penuh. Dan informasi yang digunakan untuk melihat kesesuaian penyajian laporan tahunan perbankan Syariah terhadap nilai – nilai Islam dalam KDPPLKS sebagai berikut: a. Berdasarkan tujuan umum laporan keuangan. Informasi yang disajikan merupakan informasi menyangkut posisi keuangan , kinerja serta posisi keuangan suatu entitas Syariah. Informasi ini terlihat dalam Neraca, Laporan laba rugi, Laporan arus kas, Laporan

23

24

perubahan ekuitas, Laporan perubahan dana investasi terikat, dan Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Meskipun setiap laporan menyediakan informasi yang berbeda satu sama lain, tidak ada yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tunggal, jadi masing-masing laporan keuangan memiliki keterkaitan yang saling melengkapi satu sama lain.

b. Berdasarkan tujuan khusus: 1. Informasi yang ingin diperlihatkan kesesuaiannya yaitu tentang informasi yang meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Informasi ini terdapat dalam Laporan opini DPS yang juga memperlihatkan terdapatnya susunan DPS aktif dalam BUS tersebut. 2. Informasi yang ingin diperlihatkan kesesuaiannya seputar kepatuhan Syariah terkait informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, berikut perolehan dan penggunaannya. Dan informasi ini biasa ditemukan pada laporan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan (CALK). 3. Informasi yang ingin diperlihatkan kesesuaiannya terkait pemenuhan tanggung jawab entitas Syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak sehubungan fungsi bank Syariah sebagai manajer investasi. Informasi ini dapat dilihat dalam laporan neraca, khususnya pada pos dana syirkah temporer. Dapat juga dilihat pada laporan perubahan dana investasi terikat. 4. Informasi yang ingin diperlihatkan kesesuaiannya terkait pemenuhan fungsi social entitas Syariah, didalamnya termasuk tentang penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS) dan Wakaf. Informasi pertanggungjawaban

social

ini

dapat

dilihat

melalui

laporan

kepedulian sosial entitas, laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

24

25

c. Berdasarkan pengakuan dan pengukuran unsur pembentuk laporan keuangan: Dalam KDPPLKS (2007, par 110) menyatakan, bahwa pos yang memenuhi unsur diakui, kalau: 1. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas Syariah. 2. Pos tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dengan kata – kata maupun diukur dengan jumlah uang dan dicantumkan dalam neraca attau laporan laba rugi. Sementara untuk pengukuran, merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan tiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Dasar pengukuran terbagi tiga, yakni menggunakan biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi. Pada tahap penyusunan biasanya pengukuran menggunakan dasar nilai historis, sedangkan nilai realisasi digunakan pada saat terjadi revaluasi secara periodik.

2.5 Tinjauan Penelitian Sebelumnya Harahap (2003) menyimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah menyusun informasi dalam laporan tahunannya menggunakan standar akuntansi kapitalis, dimana terdapat indikasi bahwa saat ini (periode penelitian) digunakan sistem pengungkapan yang tidak memberikan indikasi keadilan dan sangat tidak kompatibel dengan nilai Islam, karena bukti kelemahan sistem kapitalis adalah hanya menerapkan prinsip keadilan hanya kepada para shareholder. Dalam periode laporan tahunan yang ditelitinya belum terdapat pedoman ataupun standar yang mengatur tentang akuntansi untuk lembaga keuangan Syariah (tahun 1993 – 2000). Syafei, et.al (2004), dengan judul penelitian “Tingkat kesesuaian Syariah Laporan Tahunan Bank Islam”, dengan menggunakan perbandingan dua bank Islam dan tiga pendekatan, yakni AAOIFI (Accounting and Auditing

25

26

Organization Islamic Financial Institution) (2002), Shahul Hameed (2001), dan Baydon & Willet (2000) berkesimpulan bahwa pada periode tahun 2003, laporan tahunan Bank Islam “XYZ” Bhd tampaknya lebih Islami daripada laporan tahunan PT. Bank Islam “ABC” (Ind), dengan tingkat kesesuaian 67% (Bhd) dan 59% (Ind) walaupun kedua laporan tahunan bank Islam tersebut tidak dapat dikatakan murni Islam. Maula (2006) yang menggunakan pendekatan PSAK Perbankan Syariah (2002) menyimpulkan bahwa dari total 100% tingkat kesesuaian yang seharusnya, dengan hasil tingkat kesesuaian sebesar 75% (BSMI’2004), 81% (BSMI’2005), 88% (BMI 2003-2005, BSM 2003-2004) dan 100% (BSM) sudah dapat dikatakan bahwa tingkat kesesuaian annual report bank terhadap standar sudah bagus yang berarti tingkat kesesuaiannya terhadap Syariah juga bagus. Sementara hasil dengan pendekatan AAOIFI (Accounting and Auditing Standard For Islamic Financial Institution) manghasilkan menunjukkan hasil yang lebih rendah , yakni sebesar 78% untuk BMI (2003 – 2005) dan BSM (2003 – 2004) , 83% untuk BSM (2005), untuk BSMI tahun 2004 – 2005 masing - masing memperoleh 67% dan 72%. 2.6 Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan pendekatan yang sama dalam ketiga penelitian terdahulu, karena penulis menggunakan pendekatan KDPPLKS dan PSAK 101. Penulis menggunakan periode laporan tahun 2007 hingga tahun 2009.

26

27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 2.1 Objek Penelitian Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian. Dasar penggunaan ketiga BUS sebagai objek penelitian mengikuti tahun disahkannya Konsep Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan keuangan Syariah (KDPPLKS) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 101 yaitu tahun 2007. Penulis juga berpandangan bahwa kedua BUS tersebut adalah dua BUS terbesar di bank Indonesia. Sehingga pemilihan kedua bank tersebut dapat mewakili populasi Bank Syariah di Indonesia. Kedua BUS tersebut juga sudah berdiri dan beroperasi semenjak disahkannya KDPPLKS dan PSAK 101 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2.2 Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu dengan mengambil data publikasi yang diterbitkan oleh masing – masing obyek penelitian dalam bentuk laporan tahunan BUS. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan tahunan BUS diperoleh dengan cara mendownload melalui website masing – masing BUS yang menjadi objek peneliitan. Selain melalui fasilitas internet, data juga diperoleh melalui laporan tahunan yang tersedia di BEI dan BI. Penggunaan kriteria data time series selama tiga tahun sejak tanggal efektif diberlakukannya KDPPLKS dan PSAK 101 yakni tahun 2007 sampai dengan 2009. Untuk tahun 2010 tidak diikutsertakan karena laporan tahunan BUS tahun tersebut belum tersedia.

27

28

2.3 Metodologi Penelitian Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis konten (content analysist). Analisis konten ini merupakan suatu alat dalam sebuah penelitian yang digunakan untuk menentukan keberadaan suatu objek dibandingkan dengan standarnya. Dalam penganalisaan yang bersifat induktif ini, akan di sajikan secara deskriptif yang disertai dengan tabel. Penelitian ini menggunakan metode dummy variable, yang juga digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Syafei, et.al (2004) dan Maula (2006) dalam operasinya dengan memasukkan variabel independent kualitatif tersebut (yang tidak berbentuk angka) ke dalam model regresi. Variabel kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan atributnya (cirinya). Untuk mengkuantitatifkan atribut variabel kualitatif, dibentuk variabel dummy dengan nilai 1 dan 0. Jadi, inilah yang dimaksud dengan variabel dummy tersebut. Nilai 1 menunjukkan adanya, sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak adanya ciri kualitas tsb. (Kategori yg diberi nilai 0 disebut kategori dasar, dlm artian bahwa perbandingan dibuat atas kategori tsb.) Skor pengukuran yang digunakan adalah angka 1 dan 0. Skor 1 jika alat ukur dalam penelitian ini tersedia dalam annual report bank Syariah dan skor 0 jika alat ukur dalam penelitian ini tidak tersedia dalam annual report bank Syariah. Langkah-langkah dalam proses pengukuran kesesuaian adalah sebagai berikut: 1) Memasukkan alat ukur dengan pendekatan KDDPLKS dan PSAK 101. 2) Mengevaluasi keberadaan alat ukur dalam masing-masing pendekatan. 3) Apabila alat ukur tersebut tersedia dalam annual report bank Syariah, maka dinilai dengan skor 1 dan apabila alat ukur tersebut tidak tersedia dalam annual report bank Syariah dinilai dengan skor 0. 4) Menghitung total skor yang didapat, kemudian dibagi dengan skor maksimal.

28

29

5) Melihat adanya kenaikan/penurunan pertahun tingkat kesesuaian dari masing-masing bank.

Tabel 3.1 Tabel Alat Pengukuran Tingkat Kesesuaian Keterangan

Pendekatan KDPPLKS dan PSAK 101

Alat Ukur

Informasi Posisi Keuangan

Neraca

Informasi Perubahan Posisi Keuangan

Laporan Arus kas Laporan Laba Rugi

Tujuan Umum

Aspek Keuangan

Informasi Kinerja Entitas Syariah

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil. Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi tak terpisahkan dengan Laporan Keuangan 1) Informasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Catatan Atas Laporan Keuangan 1) Komposisi DPS 2) Laporan opini DPS

Aspek Syariah

Tujuan Lain

1) Catatan atas laporan keuangan 2) Informasi kepatuhan entitas atas keterdapatan unsur unsur laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip 2) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan syariah

Maksimal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3) Informasi Pemeriksaan Badan Independen

Laporan Auditor Independen

1

1) Informasi pemenuhan tanggung jawab bank sebagai manajer investasi dari dana nasabah

1) Neraca (Dana Syirkah Temporer)

1

2) Informasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap dana investasi terikat

2) Laporan perubahan dana investasi terikat

1

1) Laporan sumber dan penggunaan dana ZIS

1

2) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

1

3) Laporan kepedulian sosial (Corporate Sosial Responsibility)

1

Finansial

Aspek Keuangan

Aspek Sosial

Pengakuan

1) Informasi pemenuhan fungsi sosial bank

1) Saat penyusunan Laporan Keuangan

Biaya historis

2) Saat penyajian bagi efek - efek tertentu, AYDA dll

Biaya kini / nilai realisasi

1 1 1

Informasi asumsi dasar saat Penyajian laporan keuangan (Akrual Basis), (kecuali Lap Arus Kas)

Catatan Atas Laporan Keuangan

1

Informasi asumsi dasar saat perhitungan pendapatan untuk pembagian hasil usaha ( Cash Basis)


1

Transaksi Finansial

Pengukuran

Moneter

Dasar Akrual Asumsi Dasar

Kelangsungan Usaha

Informasi tentang asumsi keberlangsungan usaha dimasa Laporan Auditor Independen depan 1) Pemilik Dana Investasi 2) Sumber dan pengguna dana sosial

Pengguna

Stakeholder

3) Dewan Pengawas Sharia 4) Regulator 5) Stakeholder lainnya

Total skor kesesuaian dengan pendekatan KDPPLKS dan PSAK 101 Persentase (nilai total skor/skor maksimal)

a. Penjabaran Tabel 3.1: 1) Berdasarkan Tujuan Umum ·

Dalam aspek keuangan informasi seputar posisi keuangan, dapat dilihat dalam Neraca.

·

Informasi kinerja entitas syariah dapat dilihat dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan dana investasi terikat, dan laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil.

29

1 1 1 1 1 1 28 100%

30

·

Informasi perubahan posisi keuangan entitas dapat dilihat melalui laporan arus kas.

·

Sebagai informasi yang tak terpisahkan dengan laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan juga ikut dimasukkan sebagai salah satu alat ukur yang lebih bersifat deskriptif dibandingkan alat ukur sebelumnya.

2) Berdasarkan Tujuan Lain ·

Pada aspek syariah, terdapat tiga informasi yang mencerminkan nilai – nilai Islam. Pertama informasi tersebut tentang kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah yang terlihat dalam komposisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan laporan DPS yang berisi opini atas kepatuhan syariah entitas tersebut. Opini yang dimaksud adalah pernyataan seputar pelaksanaan produk dan jasa seputar penghimpunan dan penyaluran dana yang telah sesuai dengan Fatwa DSN serta keputusan DPS, penggunaan pedoman operasional dan produk seputar penghimpunan dan penyaluran dana yang telah sesuai dengan Fatwa DSN serta keoutusan DPS, dan laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, informasi tentang kepatuhan pengungkapan, apabila kedapatan akun ataupun informasi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah dan disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Seperti penerimaan non halal, menurut PSAK 101: Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

30

31

Ketiga informasi yang menyatakan bahwa terdapat badan independen di luar entitas yang bertugas memastikan bahwa laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar, dan informasi ini dapat terlihat dalam Laporan Auditor. ·

Pada aspek keuangan, dua item yang ingin dilihat informasinya adalah informasi pemenuhan tanggung jawab bank syariah sebagai manajer investasi yang dapat terlihat pada dana syirkah temporer dalam neraca dan pada laporan dana investasi terikat.

·

Pada aspek sosial terdapat informasi terkait tanggung jawab bank atas fungsi sosialnya dalam hal zakat, dana kebajikan dan kepedulian sosial (CSR). Secara berurut dapat dilihat melalui laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, Laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan, serta Corporate Sosial Responsibility.

3) Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laba rugi, seperti: ·

Adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir ke dalam entitas.

·

Memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Kedua unsur dalam kriteria ini dipenuhi oleh transaksi finansial, karena hanya transaksi finansial yang memiliki kemungkinan atas aliran manfaat ekonomi masa depan sehingga ukuran finansial dijadikan alat ukur yang digunakan untuk mengakui suatu transaksi / peristiwa. 4) Menurut Belkoui (2006), pengukuran memiliki arti pemberian angka – angka kepada objek atau kejadian – kejadian menurut aturan tertentu. KDPPLKS menyatakan definisi pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses penetapan ini menggunakan tiga dasar pengukuran yang berbeda:

31

32

·

Biaya historis atau historical cost Biaya historis merupakan dasar pengukuran lazim, yang digunakan entias syariah dalam penyusunan laporan keuangan.

·

Biaya sekarang atau current cost Biaya sekarang biasa digunakan pada aset yang dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang.

·

Nilai realisasi Prinsip relalisasi hanyalah sebagai pedoman dalam menentukan kapan kejadiannya. Arti pentingnya sendiri yaitu suatu perubahan dalam aktiva atau kewajiban telah menjadi cukup pasti dan objektif untuk membenarkan pengakuan dalam akun – akun.

5) Pada kategori pengguna yang seluruhnya memiliki pemangku kepentingan

atas

laporan

keuangan

atau

stakeholder,

penulis

membaginya menjadi empat golongan, pertama pihak pihak yang terkait akan dana investasi, kedua terkait dana sosial, ketiga terkait dewan pengawas syariah, keempat terkait regulator, dan yang terakhir terkait stakeholder lainnya. ·

Pihak yang termasuk berhubungan dengan dana investasi adalah investor sekarang dan investor potensial, pemilik dana investasi syirkah temporer. Para pemilik dana investasi ini perlu mengetahui informasi bahwa investasi yang ditanamkan berada pada tingkat keuntungan yang layak dan hal ini akan mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan investasi atau tidak.

·

Pihak terkait dana sosial diantaranya pemberi dana qardh, para pemberi dan penerima dana ZIS dan wakaf. Para pengguna informasi ini ingin memastikan bahwa penggunaan dana yang memang ditujukan untuk hal –

32

33

hal yang bersifat sosial, telah sesuai dan benar dalam penggunaannya. ·

Pihak yang terkait kepatuhan syariah ialah pengawas syariah, posisi ini dilaksanakan oleh DPS sebagai kepanjangan tangan DSN dalam mengontrol kegiatan usaha entitas syariah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa – fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI.

·

Regulator yang dimaksud sebagai pengguna informasi ialah pemerintah dan Bank Indonesia. Biasanya informasi digunakan untuk menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

·

Stakeholder lainnya yakni, para karyawan, nasabah, para pemasok dan mitraa usaha, serta masyarakat yang ingin tahu perkembangan terakhir aktivitas entitas syariah.

33

34

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini, penulis menganalisis tingkat kesesuaian laporan tahunan bank syariah terhadap nilai – nilai Islam yang terkandung di dalam KDPPLKS dan PSAK 101. Penulis menggunakan PSAK 101 sebagai alat ukur dalam melihat kesesuaian yang terdapat di dalam KDPPLKS. Bank syariah yang digunakan dalam penelitian ini yakni, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Berikut analisis yang akan Penulis jabarkan. 4.1 Analisis Kesesuaian Masing-Masing Bank Umum Syariah Penulis akan melakukan pengindeksan terhadap informasi yang menjadi ukuran kesesuaian berdasar PSAK 101 pada laporan tahunan BMI dan BSM dari periode 2007 – 2009. Proses analisis kesesuaian diukur dengan menggunakan analisisa konten untuk melihat keberadaan laporan tahunan yang dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Melalui proses ini akan terlihat informasi apa saja yang sudah sesuai atau belum sesuai dengan nilai – nilai Islam dalam KDPPLKS. Nilai maksimal dengan pendekatan KDPPLKS dan PSAK 101 adalah 28 sama dengan tingkat kesesuaian sebesar 100%.

a) Bank Muamalat Indonesia (BMI) Proses analisis BMI ditunjukkan melalui Tabel 4.1. Tabel ini akan memperlihatkan informasi kesesuaian apa saja yang terdapat dalam laporan tahunan BMI pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

34

35

Tabel 4.1 Pengukuran Tingkat Kesesuaian Laporan Tahunan BMI Terhadap Nilai – Nilai Islam Dalam KDPPLKS dan PSAK 101 Nilai Keterangan


Alat Ukur

Maksim al

BMI 2007

KET

2008

KET

2009

KET

1

1

CALK, hal i-iii

1

CALK, hal i-iv

1

Lap Tahunan Konsolidasi , hal 142-145

1

1

CALK, hal vi

1

CALK, hal vii - viii

1

Lap Tahunan Konsolidasi, hal 148 - 149

1

1

CALK, hal iv

1

CALK, hal v

1

Lap Tahunan Konsolidasi, Hal 146

1

1

CALK, hal vii

1

CALK, hal ix

1

Lap Tahunan Konsolidasi, hal 150

Laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil.

1

0

-

0

-

0

-

Laporan Perubahan Ekuitas

1

1

CALK, hal v

1

CALK, hal vi

1

Lap Tahunan Konsolidasi, hal 147

1

1

Lap. Tahunan , hal 126

1

Lap. Tahunan Hal 162

1

Lap Tahunan Konsolidasi, hal 151-257

1) Komposisi DPS

1

1

Lap. Tahunan , hal 8, 69, 83-84, CALK, hal 6

1

Lap Tahunan, hal 8, 113114, CALK, hal 7

1

Lap. Tahunan Konsolidasi, Hal 8, 94, 99-100, 153 Catatan 1

2) Laporan opini DPS

1

1

Lap. Tahunan, hal 9

1

Lap. Tahunan Hal 9

1

Lap. Tahunan Konsolidasi, Hal 8, Catatan 253 No 53

1) Catatan atas laporan keuangan

1

1

CALK, hal 23

1

CALK, hal 34

1

Lap Tahunan Konsolidasi hal 150 No.5, Hal 209 No.18


1

0

-

0

-

0

-

3) Informasi Pemeriksaan Laporan Auditor Badan Independen Independen

1

1


1

Lap Tahunan, hal 160161

1

Lap. Tahunan Konsolidasi, hal 140 - 141

1) Informasi pemenuhan tanggung jawab bank 1) Neraca (Dana sebagai manajer investasi Syirkah Temporer) dari dana nasabah

1

1

CALK, hal iii

1

CALK, hal iii

1

Lap Tahunan Konsolidasi , hal 142-145, hal 216 CALK No 27



1

1

CALK, hal vii

1

CALK, hal ix

1

Lap Tahunan Konsolidasi Hal 150


1

0

-

0

-

0

-


1

0

-

0

-

0

-


1

1

Lap. Tahunan, hal 7880

1

Lap Tahunan, hal 102109

1

Lap Tahunan Konsolidasi, Hal 88 - 92

Finansial

1

1

CALK

1

CALK

1

CALK

Biaya historis

1

1

CALK, hal 7, No. 2a

1

CALK, hal 9 No.2a

1

Lap Tahunan Konsolidasi Hal 160 CALK No 3a

2) Saat penyajian bagi Biaya kini / nilai efek - efek tertentu, AYDA realisasi dll

1

1

CALK, hal 11-12 No 2g

1

CALK, hal 18 No.2g, Hal 19 No.2h

1

Lap Tahunan Konsolidasi Hal 164 CALK No 2h, Hal 165 CALK No 2i

Informasi asumsi dasar saat Penyajian laporan keuangan (Akrual Basis), (kecuali Lap Arus Kas)


1

1

CALK, hal 7, No. 2a

1

CALK, hal 9 No.2a

1

Lap Tahunan Konsolidasi, Hal 160 CALK No 3a


Catatan Atas Laporan Keuangan 1 1

CALK, Hal 18 No 2u

1

CALK, hal 26 No 2u, Hal 27 No 2v

1

Lap Tahunan Konsolidasi, Hal 173 CALK No 2y, Hal 174 CALK No 2z

Informasi Posisi Keuangan Neraca Informasi Perubahan Posisi Keuangan

Tujuan Umum

Laporan Arus kas Laporan Laba Rugi Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Aspek Keuangan Informasi Kinerja Entitas Syariah

Informasi tak terpisahkan Catatan Atas dengan Laporan Laporan Keuangan Keuangan

1) Informasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Aspek Syariah 2) Informasi kepatuhan entitas atas keterdapatan unsur - unsur laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

Tujuan Lain Aspek Keuangan

Aspek Sosial


Pengakuan Transaksi Finansial 1) Saat penyusunan Laporan Keuangan Pengukuran

Moneter


Informasi tentang asumsi Kelangsungan keberlangsungan usaha Usaha dimasa depan

Pengguna

Stakeholder


1

1


1

Lap. Tahunan hal . 160161

1

Lap. Tahunan Konsolidasi, hal 140 - 141, hal 254 CALK No 54

1) Pemilik Dana Investasi

1

1

CALK, Hal vii, 17 No. 2t, 18 No. v

1

CALK, hal ix,

1

Lap Tahunan Konsolidasi Hal 150, hal 161 CALK No 3a,

2) Sumber dan pengguna dana sosial

1

1

Lap Tahunan Hal 32

1

-

1

Lap Keuangan Konsolidasi 2009, Lap Tahunan, hal 160 No 3a, hal 228 CALK No. 39

3) Dewan Pengawas Sharia

1

1

CALK, hal 6, b7

1

CALK, hal 8, 9, Hal 111 No. 50

1

Lap Tahunan Konsolidasi Hal 8, 94, 99-100, 153 Catatan 1a, 253 CALK No.53

4) Regulator

1

1

CALK, hal 21 No 3

1

CALK, hal 3 No. 1c,

1

Lap Tahunan Konsolidasi Hal 155 CALK No 1c , hal 160 CALK No 3a

5) Stakeholder lainnya

1

1

CALK, hal 19 No x, Hal 58 No 24, Hal 70 No.39

1

CALK, hal 86 No.38

1

Lap Tahunan Hal 221 CALK No 28

Total skor kesesuaian dengan pendekatan KDPPLKS dan PSAK 101 Persentase (nilai total / maksimal)

28

24

24

24

100%

86%

86%

86%

35

36

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa kecenderungan tingkat kesesuaian laporan tahunan BMI selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tidak mengalami pergerakan yang drastis, atau dapat dikatakan tingkat kecenderungan laporan tahunan BMI selama tiga periode tersebut terlihat stabil.

Gambar 4.1 Grafik kecenderungan kesesuaian BMI selama 2007 - 2009

Tingkat kesesuaian yang dihasilkan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 cenderung sama, yaitu hanya sebesar 86%. Persentase ini menggambarkan bahwa kesesuaian BMI hanya mencapai 24 dari 28 total kesesuaian informasi dalam tabel pengukuran yang dibuat oleh Penulis. Hal ini disebabkan karena, BMI tidak menyajikan laporan laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan laporan sumber dan pengunaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Peran empat informasi yang tidak ditampilkan, adalah:

36

37

·

Laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil yang merupakan salah satu alat ukur bagi informasi keuangan yang harus disajikan entitas syariah.

·

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang merupakan alat ukur bagi informasi terdapatnya pos yang menandakan terdapatnya aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan juga sebagai informasi atas tanggung jawab bank atas fungsi sosialnya.

·

Laporan sumber dan penggunaan dana ZIS yang merupakan alat ukur sebagai wujud pertanggungjawaban bank syariah atas fungsi sosialnya.

Kebijakan akuntansi yang terdapat dalam laporan tahunan BMI 2007 menyatakan bahwa, laporan keuangan masih disajikan sesuai dengan PSAK 59. Penggunaan PSAK 59 pada tahun ini dimaklumi, karena pada tahun ini merupakan transisi yaitu masih diperbolehkan menggunakan PSAK 59 karena PSAK 101 di sahkan pada 27 juni 2007 dan baru berlaku efektif per 1 Januari 2008.

Pada ikhtisar kebijakan akuntansi BMI 2007 (CALK hal 7 No 2a) dinyatakan: Berdasarkan PSAK 59, laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen – komponen berikut: (i)

Neraca

(ii)

Laporan laba rugi

(iii)

Laporan arus kas

(iv)

Laporan perubahan ekuitas

(v)

Laporan perubahan dana investasi terikat

(vi)

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah

(vii)

Laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul hasan

(viii) Catatan atas laporan keuangan.

37

38

Meskipun demikian, BMI tetap tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS dan laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul hasan. Alasan tidak menyajikan laporan tersebut adalah bank secara tidak langsung menjalankan fungsi penyaluran zakat, infak dan shadaqah. Dalam laporan tahunan BMI dinyatakan Pada tanggal 16 Juni 2000, Bank mendirikan Yayasan Baitul Maal Muamalat yang risalah pendiriannya didokumentasikan dalam akta Notaris Atrino Leswara, S.H., No. 76 tanggal 22 Desember 2000. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 November 2001 oleh Departemen Agama dengan surat No. 481/2001.

Pendirian Baitul Maal Muamalat ini ditujukan untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank menyalurkan penerimaan zakat dan dana Qardhul Hasan kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana Qardhul Hasan (lihat CALK BMI 2007 1a). Akibat tidak terdapat penyajian laporan sumber dan penggunaan dana ZIS dan laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul hasan, Penulis merasa kurang tersedianya nilai – nilai Islam seperti khilafah dan takaful. Dalam laporan sumber dan penggunaan dana ZIS terdapat distribusi sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan disalurkan kepada mustahiq, yaitu orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Sesuai dengan salah satu penjabaran khilafah, yaitu tanggung jawab perbaikan kesejahteraan individu, hal ini dapat diwujudkan melalui penyaluran zakat. Untuk laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul hasan, Penulis tidak dapat melihat informasi yang mengungkapkan terdapatnya pos pendapatan non halal yang juga merupakan salah satu tujuan lain laporan keuangan dalam KDPPLKS. Salah satu penjabaran yang terkandung dalam nilai takaful ialah jaminan untuk amar ma`ruf nahi munkar,

38

39

yaitu dengan mendorong adanya informasi yag simetris dan transparan bagi kepentingan publik, stakeholder, demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk umat.

Nilai – nilai Islam yang diharapkan ada, hanya berkurang kapasitasnya, dalam: ·

CALK 2007 (Hal 23 No 4): Pendapatan jasa giro yang diterima dari giro pada bank umum konvensional sebesar Rp 470.920, dimana sebesar Rp 4.093 pada tahun 2007 dan Rp 63.216 pada tahun 2006 disalurkan ke rekening Majelis Ulama Indonesia No.301.00032.10 c.c Yayasan Dana Dakwah Pembangunan untuk tujuan sosial dan sebesar Rp 68.031 masih ada dalam titipan dana sosial (Catatan 17)

·

CALK 2008: Pendapatan jasa giro yang diterima dari giro pada Bank umum konvensional tahun 2008 sebesar Rp 441.803, dimana sebesar Rp 3.134 disalurkan ke rekening Majelis Ulama Indonesia No. 301.00032.10 c.c. Yayasan Dana Dakwah Pembangunan dan Muamalat club sebesar Rp 365.457 untuk tujuan sosial dan sebesar Rp 73.212 ke lembaga sosial lainnya dan sebesar Rp 65.281 masih ada dalam titipan dana sosial (Catatan 17).

39

40

·

CALK 2009 dinyatakan (Hal 41, No 5): Pendapatan jasa giro yang diterima dari giro pada bank umum konvensional tahun 2009 adalah sebesar Rp 987.409. Pendapatan tersebut telah disalurkan ke rekening Majelis Ulama Indonesia No. 301.00032 q.q. Yayasan Dana Dakwah Pembangunan Muamalat Club sebesar Rp 15.368, untuk tujuan sosial sebesar Rp 623.429, ke lembaga sosial lainnya sebesar Rp 53.742, serta masih ada dalam titipan dana sosial sebesar Rp 294.870 (Catatan 18).

Entitas syariah diharapkan memberikan informasi yang sejujur – jujurnya tanpa ada yang disembunyikan terhadap pengguna laporan keuangan. Penyajian yang jujur juga merupakan salah satu karakteristik dalam penyajian laporan keuangan. Untuk ketiadaan penyajian laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil dikarenakan standar yang saat itu berlaku dan kebijakan yang digunakan juga belum mengatur penyajian laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil, karena laporan ini baru ada dalam PSAK 101. Pada tahun 2008 (CALK hal 8 No 2a) diketahui bahwa ikhtisar kebijakan akuntansi BMI menyatakan laporan keuangan Bank disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang ”Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, padahal seperti yang diketahui dalam dalam PSAK 101 terdapat sembilan komponen laporan keuangan bank syariah yang lengkap, termasuk laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Pada laporan tahunannya BMI 2008 mencatat bahwa: Berdasarkan PSAK No. 101, laporan keuangan bank Syariah

yang

lengkap

komponen sebagai berikut: (i)

Neraca;

(ii)

Laporan laba rugi;

40

terdiri

dari

komponen-

41

(iii)

Laporan arus kas;

(iv)

Laporan perubahan ekuitas;

(v)

Laporan perubahan dana investasi terikat;

(vi)

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah;

(vii)

Laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul hasan;

(viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil tidak menjadi bagian dalam kebijakan akuntansinya. Bukan berarti pula dengan tidak terdapatnya penyajian laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil dalam laporan tahunan, menandakan indikasi tidak dibuatnya juga laporan tersebut walaupun tidak juga menjadi bagian dari kebijakan bank syariah. Posisi persentase dan ketiadaan penyajian ketiga komponen laporan keuangan tersebut berlangsung hingga tahun 2009, walaupun pada tahun 2008 PSAK 101 telah mulai efektif untuk digunakan. b) Bank Syariah Mandiri (BSM) Proses analisis laporan tahunan BSM ditunjukkan melalui Tabel 4.2. Tabel ini akan memperlihatkan informasi kesesuaian apa saja yang terdapat dalam laporan tahunan BSM pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

41

42

Tabel 4.2 Pengukuran Tingkat Kesesuaian Laporan Tahunan BSM Terhadap Nilai – Nilai Islam Dalam KDPPLKS dan PSAK 101 Keterangan


Informasi Posisi Keuangan Informasi Perubahan Posisi Keuangan

Tujuan Umum

Aspek Keuangan

Laporan Arus kas

Laporan Informasi Kinerja Entitas Syariah rekonsiliasi pendapatan bagi hasil.

Aspek Syariah

Tujuan Lain Aspek Keuangan

Aspek Sosial

BSM

Maksim al 2007

KET

2008

KET

2009

KET

1

1

Lap. Tahunan 2007, hal 90-93

1

Lap. Tahunan 2008 hal 100 - 103

1

Lap Keuangan 2009 hal 15

1

1

1

1

1

1

Lap. Tahunan 2007, hal 97

1

Lap. Tahunan 2008 hal 107

1


Lap. Tahunan 2007, hal 96 Lap. Tahunan 2007, hal 94

1 1

Lap. Tahunan 2008 hal 106 Lap. Tahunan 2008 hal 104

1 1

Lap Keuangan 2009 hal 910 Lap Keuangan 2009 hal 67

1

0

-

1


1


Laporan Perubahan Ekuitas

1

1


1


1



1

1

Lap. Tahunan 2007, hal 100 - 170

1


1

Lap Keuangan 2009 hal 15-82

1) Komposisi DPS

1

1


1

Lap. Tahunan 2008 hal 14, hal 113 CALK No 1

1

Lap Tahunan 2009 hal 30, Lap Keuangan 2009 hal 20 No.1a

2) Laporan opini DPS

1

1


1

Lap. Tahunan 2008 hal 15, hal 112 CALK No1, hal 196 CALK No. 50

1

Lap Tahunan 2009 hal 13, Lap. Keuangan hal 80 CALK No. 47

2) Informasi kepatuhan entitas atas keterdapatan unsur - unsur laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

1) Catatan atas laporan keuangan

1

1

Lap Tahunan 2007, hal 99, hal 106 CALK No 2e, hal 116 CALK No 4, hal 142 CALK No 14.

1

Lap. Tahunan 2008 hal 121 CALK No 2e, hal 133 CALK No 4, hal 162 CALK No.14

1

Lap Keuangan 2009 hal 19 CALK No.2a, hal 23 CALK No 2e, hal 34 CALK No 4, hal 53 CALK No 14


1

1

Lap Tahunan 2007, hal 99

1


1


3) Informasi Pemeriksaan Badan Independen


1


1


1) Informasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

1

1

Lap Tahunan 2007, hal 88

1) Informasi pemenuhan tanggung jawab bank 1) Neraca (Dana sebagai manajer investasi Syirkah Temporer) dari dana nasabah

1

1

Lap. Tahunan 2007, hal 90-93

1


1




1

1


1


1



1

1


1


1



1

1


1


1



1

1


1


1

Lap Tahunan 2009 hal 96

Finansial

1

1

CALK

1

CALK

1

CALK

Biaya historis

1

1

Lap. Tahunan 2007, hal 103 CALK No.2a

1

Lap. Tahunan 2007 hal 112 CALK No 2a

1

Lap Keuangan 2009 hal 19 CALK No 2a

1

1


1


1

Lap Keuangan 2009 hal 19 CALK No 2a


Transaksi Finansial 1) Saat penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran

Neraca

Laporan Laba Rugi Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Informasi tak terpisahkan dengan Laporan Keuangan

Pengakuan

Alat Ukur

Moneter 2) Saat penyajian bagi Biaya kini / nilai efek - efek tertentu, AYDA realisasi dll

Informasi asumsi dasar saat Penyajian laporan Catatan Atas Laporan Keuangan 1 1 keuangan (Akrual Basis), (kecuali Lap Arus Kas)


1


1

Lap Keuangan 2009 hal 19 CALK No 2a, hal 22 CALK 2c, hal 23 CALK No 2g,


Lap. Tahunan 2007, hal 111 CALK No.2w, x

1

Lap. Tahunan 2007 hal 112 CALK No 2a, hal 121 CALK No 2e, hal 128 CALK No. 2v, w

1

Lap Tahunan 2009 hal 114, 121 CALK No.2e, hal 29 CALK No 2w


Pengguna

Catatan Atas Laporan Keuangan 1 1

Informasi tentang asumsi Kelangsungan Laporan Auditor keberlangsungan usaha Usaha Independen dimasa depan

1

1

Lap Tahunan 2007, hal 88, 165 CALK No. 43

1

Lap. Tahunan 2008 hal 96 - 97, hal 191 CALK No 48

1

Lap Keuangan 2009 hal 3, hal 75 CALK No 45

1) Pemilik Dana Investasi

1

1


1

Lap. Tahunan 2008 hal 107, hal 188 CALK No 45

1

Lap Keuangan 2009 hal 11, 72 CALK No 42

2) Sumber dan pengguna dana sosial

1

1

Lap Tahunan 2007, hal 98, 99, Hal CALK 1a, hal 104 CALK No. 2a, Hal 142 CALK No. 14

1


1

Lap Tahunan 2009 hal96,

3) Dewan Pengawas Sharia

1

1

Lap. Tahunan 2007, hal 14, 15, 101 CALK No. 1a, hal 169 CALK No.45

1

Lap. Tahunan 2008 hal196 No50

1

Lap Tahunan 2009 hal 70

4) Regulator

1

1

Lap Tahunan 2007, hal 113 No 2ad, hal 146, CALK No 19

1

Lap. Tahunan 2008 hal 114 CALK No 2a, hal 164 CALK No 19

1

Lap Keuangan 2009 hal 19 CALK No. 2a, Hal 55 CALK No 18

5) Stakeholder lainnya

1

1

Lap Tahunan 2007, hal 39, hal 112 CALK No 2aa, 158, CALK No 36

1

Lap. Tahunan 2008 Hal 43, 51, 66,

1

Lap Keuangan 2009 hal 29, CALK No 2z, hal 79, CALK No 46,

Stakeholder

Total skor kesesuaian dengan pendekatan KDPPLKS dan PSAK 101 Persentase (nilai total skor/skor maksimal)

28

27

28

28

100%

96%

100%

100%

42

43

Tabel 4.2 memperlihatkan, bahwa BSM mengalami kecenderungan kesesuaian yang meningkat. Pada tahun 2007 hingga tahun 2008 terdapat kenaikan tingkat kesesuaian sebanyak 4%, walaupun kecil tetapi kenaikan ini menyebabkan BSM mencapai kesesuaian yang sempurna, yaitu 100%. Tahun 2008 dan 2009 BSM dapat mempertahankan tingkat kesesuaian tertingginya, yakni tercapainya seluruh kesesuaian yang diminta dalam tabel pengukuran kesesuaian berdasarkan KDPPLKS dan PSAK 101 yang disusun menurut Penulis.

Gambar 4.2 Grafik kecenderungan kesesuaian BSM selama tahun 2007 - 2009

Persentase kesesuaian laporan tahunan BSM terhadap nilai – nilai Islam selama tahun 2007 – 2009 meningkat stabil, yaitu terdapat peningkatan sebesar 4 % dari 2007 ke 2008. Untuk 2008 sampai dengan 2009 konstan dengan nilai maksimal 100% tingkat kesesuaian terhadap nilai – nilai Islam. Hal yang menyebabkan BSM tidak mencapai 100% pada 2007 ialah laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil yang tidak disajikan. Dari total 28 kesesuaian hanya satu yang tidak dapat terlengkapi, yaitu laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil. Pencapaian 27 jumlah kesesuaian yang terdapat dalam

43

44

laporan tahunan 2007 dikarenakan sistem akuntansi yang digunakan pada saat itu masih berdasarkan PSAK 59 (laporan tahunan BSM 2007, hal 55).

Sebagai bank syariah yang dinilai sebagai bank yang beroperasi secara sehat dan tumbuh berkembang pesat, namun tetap prudent serta sesuai prinsip syariah oleh BI, dibuktikan dengan menggunakan,“… sistem akuntansi mengikuti PSAK 59 Syariah (dan terus disempurnakan dengan PSAK 101 tahun 2008)…”. Sementara untuk pelaporannya mengunakan pedoman yang sama, dalam CALK 2007 No. 2a: “Laporan keuangan Bank disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang “Akuntansi Perbankan Syariah” Penyempurnaan menggunakan PSAK 101 benar – benar dilakukan oleh BSM untuk menjaga komitmen seperti pada paragraf sebelumnya, hingga mencapai kesesuaian 100% dan dapat mempertahankannya pada dua tahun berikutya (2008-2009).

4 2. Analisis Perbandingan Kesesuaian Bank Umum Syariah

Setelah analisis dilakukan, Penulis dapat melihat pergerakan serta perbedaan kesesuaian yang ditampilkan oleh masing – masing bank syariah. Pada BMI dengan persentase konstan selama periode 2007 – 2009 sebesar 86%, kendala yang melandasinya ialah kebijakan yang digunakan oleh bank syariah sendiri. Masih berpegang pada alasan bahwa bank secara tidak langsung menjalankan fungsi penyaluran zakat, infak dan shadaqah menyebabkan belum tercapainya kesesuaian yang utuh (100%). Hal ini juga membuat BMI tidak menjalankan kewajibannya dalam menginformasikan dana sosial yang dihimpun terkait fungsi bank syariah sebagai pengelola dan penyalur dana sosial.

44

45

Untuk BSM, bank syariah yang satu ini sangat konsisten dengan mengikuti standar yang ada dan kebijakan yang dijalankan. Oleh karena itu pantaslah mencapai tingkat kesesuaian tinggi, yaitu 96% untuk tahun 2007, 100% untk tahun 2008-2009 dan juga transparansi informasi sangat terlihat dari informasi yang diperlukan bagi penelitian ini.

Akhirnya didapati tingkat kesesuaian pada tahun 2007, untuk masing – masing bank syariah sebesar 86% (BMI) dan 96% (BSM). Untuk tahun pelaporan 2008 didapati sebesar 86% (BMI) dan 100%(BSM. Serta pada tahun 2009 menghasilkan tingkat kesesuaian sebesar 86% (BMI) dan 100% (BSM)).

Tabel 4.4 Tingkat Kesesuaian Laporan Tahunan BMI, BSM dan BSMI Terhadap Nilai – Nila Islam Berdasakan Pendekatan KDPPLKS dan PSAK 101

45

46

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kesesuaian laporan tahunan bank syariah terhadap nilai – nilai Islam dengan pendekatan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dan PSAK 101 yang berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan dalam menilai kesesuaian nilai – nilai Islam. Data yang Penulis gunakan adalah data sekunder, dalam perolehannya melalui website masing – masing bank syariah yang menjadi objek penelitian, bisa juga melalui laporan tahunan yang dipublikasikan yang bisa didapatkan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Kriteria data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series tahun 2007 hingga 2009 untuk melihat kecenderungan tingkat kesesuaian. Tiga bank syariah yang menjadi objek penelitian kali ini adalah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Metode yang digunakan dalam analisis adalah metode analisis konten (content analysis method).

5.1 Kelemahan Penelitian Penelitian ini memiliki kelemahan, yakni hanya menggunakan satu metode penelitian yaitu analisis konten. Pada penelitian ini analisis penulis hanya mengandalkan pada informasi yang terdapat dalam laporan tahunan yang disajikan oleh BUS saja. Hal ini berarti bahwa apabila tidak terdapat informasi yang harusnya disajikan , belum tentu aktifitas informasi tersebut tidak dijalankan oleh BUS yang bersangkutan. Penelitian ini hanya menggunakan

dua obyek penelitian dengan tiga

tahun periode pelaporan. Tidak terdapatnya standar baku dalam melihat kesesuaian laporan tahunan BUS terhadap nilai – nilai Islam. Keterbatasan terhadap memaksimalkan waktu menyebabkan kendala tersendiri bagi Penulis dan dalam menganalisa hanya menggunakan metode analisis konten.

46

47

5.2 Simpulan Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya didapati beberapa kesimpulan: Tingkat kececderungan kesesuaian laporan tahunan terhadap nilai – nilai islam, pada masing - masing bank syariah di Indonesia: ·

Bank Muamalat Indonesia

Tingkat kesesuaian dalam laporan tahunan yang konstan selama tahun 2007, 2008, dan 2009. Mencerminkan bahwa kebijakan yang ada selama tiga tahun tidak mengalami perubahan, terkait laporan tahunan beserta informasi yang disajikan. ·

Bank Syariah Mandiri

Tingkat kesesuaian yang cenderung meningkat, selama tahun 2007, 2008, 2009,

disebabkan

terdapat

keinginan,

kemauan

untuk

mengikuti,

menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku, nilai – nilai yang seharusnya diikuti, dan peka terhadap informasi yang dibutuhkan pengguna menyebabkan arah gerak BSM lebih update terhadap perubahan yang terjadi.

Tingkat kesesuaian masing – masing bank syariah untuk tahun 2007 ialah, 86% (BMI) dan

96%(BSM). Sementara untuk tahun 2008, secara berurut

menghasilkan tingkat kesesuaian sebesar 86% (BMI) dan 100%(BSM). Untuk tahun 2009 didapati tingkat kesesuaian masing – masing bank

syariah 86%

(BMI) dan 100%(BSM).

5.3 Rekomendasi 1. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya lebih meminimalisir kelemahan – kelemahan yang ada dalam penelitian ini sehingga dapat hasil yang lebih maksimal. Mungkin tidak hanya menggunakan

47

48

observasi literature, mungkin dapat menggunakan wawancara agar sisi kesesuaian nilai-nilai Islam lebih terlihat nyata, tidak hanya dalam bentuk formalitas dalam laporan tahunan. 2. Berdasarkan penelitian ini Penulis juga ingin menyarankan pada bank syariah untuk lebih membuka diri atas informasi – informasi publik. Karena masyarakat yang memiliki kepentingan atau mungkin hanya melihat informasi bahkan mengetahui seberapa jauh perkembangan atas informasi yang dituju menjadi lebih mudah, lebih tenang, dan merasa aman berhubungan dengan pihak perbankan. Hal ini juga lebih merealisasikan prinsip – prinsip syariah dan memperlihatkan nilai – nilai yang melandasinya yang menjadi keunggulan lembaga keuangan syariah. 3. Bagi regulator perbankan syariah mungkin dapat membuat suatu standar penyajian laporan tahunan yang dapat menginformasikan terkait tujuan laporan keuangan dan tujuan sharia Islam yang ingin dicapai, agar terlihat keseimbangan informasi antara kepentingan perbankan sebagai lembaga keuangan dan kewajiban sebagai lembaga yang memiliki prinsip – prinsip kesyariahan.

48

49

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. 2002. Cetak Biru pengembangan perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta. Indonesia

Bank Indonesia. 2010. Statistik Perbankan Syariah. Direktorat Perbankan Syariah. Jakarta. Indonesia

Belkoui, A. R. 2002. Theory of Accounting. McGrawHill. Chicago. Uninted States of America.

Harahap 2001. T he disclosure of Islamic values-annual report: The analysis of Bank Muamalat. International Conference on Information System and Islam (ISI 200). International Islamic University Malaysia,

Kuala

Lumpur, Malaysia

Harahap, S.S. 2004. Sejarah Bank Syariah di Indonesia. Majalah Ekonomi Syariah. Jakarta.

Hendrieanto, Minsanam, M dan Suseno. 2007. Ekonomi Islam. Bank Indonesia dan Universitas Islam Indonesia. Jakarta. Indonesia.

IAI. 2007. Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. IAI. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 101. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Indonesia. Undang-Undang No. 21 Th. 2008. Undang-undagn Perbankan Syariah. Johnson, L.T. 2004. The FASB Report, December 28, 2004. At. http://www.fasb.org/articles&reports/conceptual_framework_tfr_dec2004.pdf

49

50

Kieso, D.E, Weygand. J and Wartfield, T. 2007. Intermediate Accounting. 12th Edition,. John Wiley.

Masrifah, M. 2007. Keseusaian Laporan tahunan Bank Syariah di Indonesia terhadap Nilai-Nilai Islam. Skripsi Tidak dipublikasikan. STEI Tazkia. Bogor.

Shahul, H.M. I. 2001. Different Worldview Needs Different Accounting. Paper Presented at International Islamic Accountting Confeence. International Islamic University Malaysia. Kelantan. Malaysia.

Syafei, A.W., Pramono, S and W. Sartini, 2004. The Conformance of Islamic Banks’ Annual Report to Islamic Values in Indonesia and Malaysia. Simposium Ekonomi Islam Nasional II. Universitas Brawijaya. Malang

Syafei, Antonio. 2001. Bank Syariah: Dari Teori Menuju Praktek. Gema Insani Press. Jakarta

Triwuyono, I. 2003. Theory Sebagai Konsep Dasar Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah. Indonesian Management and Accounting Review (IMAR). Vol. 7 No. 1. 1 Juni 2003. Universitas Trisakti. Jakarta. Indonesia

50

BAB I PENDAHULUAN BUS UUS BPRS

Recommend Documents