1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Keberadaan tempat hiburan malam dewasa ini semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Tidak dipungkiri bahwa tempat hiburan malam berperan penting sebagai penggerak sektor perekonomian sebagian kalangan di negeri ini. Berkembanganya tempat hiburan malam sebagai bisnis yang menjanjikan, menjadikan banyak pekerja terlibat, termasuk diantaranya pekerja perempuan. Perempuan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan perempuan yang bekerja, maka Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa, “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada para perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa ia mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut, selanjutnya para perempuan tersebut disebut sebagai pekerja perempuan. Pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari lebih rentan terhadap gangguan-gangguan daripada yang bekerja pada siang hari, terlebih bagi pekerja perempuan yang bekerja pada tempat hiburan malam seperti kafe yang riskan terhadap perbuatan tidak senonoh dari pengunjung kafe tersebut, apalagi jika kafe tersebut menjual minuman ber-alkohol
2
yang dapat membuat kesadaran pengunjung menurun. Belum lagi gambaran umum bahwa pekerja kafe bisa dan gampang untuk diajak pergi dan melakukan hubungan seksual. Hal ini diperparah dengan adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, padahal pekerjaan ini terpaksa dilakukan karena merupakan tuntutan profesi. Setiap pekerja perempuan tersebut wajib diberi perlindungan hukum oleh pihak pengusaha dan pemerintah. Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan ini sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak pekerja perempuan dalam menjalankan pekerjaanya, sehingga pekerja akan merasa aman dan tidak memiliki kekhawatiran akan diperlakukan sewenangwenang. Pemerintah mewujudkan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan terkait, diantaranya yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan terkait larangan Pemutusan Hubungan Kerja yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1), hak cuti haid yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1), hak cuti melahirkan dan cuti keguguran yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), hak menyusui anak pada waktu kerja yang terdapat dalam Pasal 83, serta perlindungan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari yang terdapat dalam Pasal 76. Terkait perlindungan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, telah diuraikan lebih
3
lanjut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Ketentuan-ketentuan tersebut dimungkinkan dapat disimpangi oleh beberapa pengusaha, tak terkecuali oleh pengusaha Liquid Cafe Next Generation. Salah satu kewajiban pengusaha dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
No.
KEP.
224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 adalah memberikan makanan dan minuman bergizi. Pengertian makanan dan minuman bergizi dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “bahwa makanan dan minuman tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi 1400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja”, serta ayat (2) yang berbunyi: “bahwa makanan dan minuman tersebut tidak dapat diganti dengan uang”. Kewajiban pengusaha dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 tidak hanya mengatur mengenai kesejahteraan pekerja terkait pemberian makanan dan minuman bergizi, tetapi juga mengenai penyediaan angkutan antar jemput, yang dijelaskan dalam Pasal
4
6 ayat (1) yang berbunyi: “pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya”. Apabila ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Keputusan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
No.
KEP.
224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00, maka pengusaha Liquid Cafe Next Generation wajib memberikan kesejahteraan bagi pekerja perempuannya terkait pemberian makanan dan minuman bergizi serta penyediaan angkutan antar jemput sesuai dengan ketentuan yang telah dijabarkan, akan tetapi pengusaha Liquid Cafe Next Generation belum memberikan kesejahteraan bagi pekerja perempuannya terkait pemberian makanan dan minuman bergizi serta penyediaan angkutan antar jemput sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Berdasarkan paparan di atas, maka Penulis tertarik untuk memperdalam dan mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Liquid Cafe Next Generation.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian sebagaimana terdapat dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :
5
Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Liquid Cafe Next Generation?
C. Tujuan Penelitian Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki dua tujuan yang hendak dicapai, antara lain : 1. Tujuan Objektif Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Liquid Cafe Next Generation. 2. Tujuan Subjektif Penulisan hukum ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Keaslian Penelitian Penulisan hukum mengenai hak-hak bagi pekerja perempuan di dalam hukum perburuhan sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Berdasarkan dari penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, ditemukan sebagian dari Penulisan Hukum tentang perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang berjudul :
6
1. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Pada PT.Eagle Glove Indonesia Kabupaten Sleman, oleh Anwar Rony Fauzi (2013), yang banyak membahas mengenai alasan-alasan tidak mengangkat pekerja wanita sebagai pekerja tetap; 2. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita di Sektor Industri Makanan Phia Deva Minomartani Kabupaten Sleman, oleh Iffa Choirun Nisa (2012), yang banyak membahas mengenai penyimpangan pemberian upah yang dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP); 3. Pelaksanaan
Perlindungan
Hukum
Pekerja
Perempuan
di
Perusahaan Terminal Tiket PT. Bayang Prima Lintas Nusa Yogyakarta, oleh Dini Arimbi (2011), yang banyak membahas mengenai penyimpangan jam kerja yang melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja Pada Malam Hari di Tropis Cafe Yogyakarta, oleh Irfan Setiawan Munahar (2010), yang belum membahas mengenai ketentuan pemberian makanan dan minuman bergizi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.
224/MEN/2003
tentang
Kewajiban
Pengusaha
yang
Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
7
Penulisan-penulisan hukum di atas masing-masing membahas mengenai hak-hak khusus pekerja perempuan yang dijamin oleh UndangUndang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak khusus tersebut antara lain, mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, mengenai hak atas cuti haid, hak atas cuti melahirkan maupun hak atas cuti keguguran. Hal yang membedakan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum sebelumnya adalah permasalahan yang terdapat pada penulisan hukum ini lebih menekankan pada perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terkait masalah kewajiban pengusaha yang bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Permasalahan tersebut tidak ditemui dalam penulisan hukum yang sebelumnya. Lokasi penelitian yang berbeda dengan judul penulisan hukum yang sebelumnya, tentu saja akan ditemui permasalahan yang berbeda pula. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti. Penelitian serupa diluar sepengetahuan penulis diharapkan dapat saling melengkapi serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perburuhan yang bersifat akademis.
8
E. Manfaat Penelitian Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kalangan umum dan khususnya bagi pembangunan teori, manfaat ini dapat penulis kategorikan dalam 4 (empat) hal yaitu : 1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan Penulisan hukum mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan ini, diharapkan dapat menambah dan melengkapi ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari. 2. Manfaat bagi perusahaan Penulisan
hukum
mengenai
perlindungan
hukum
pekerja
perempuan ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengusaha tempat hiburan malam untuk mempertimbangkan dalam menentukan klausula-klausula yang tercantum di peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama agar tetap memberikan perlindungan
kepada
pekerjanya
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 3. Manfaat bagi pemerintah Penulisan
hukum
mengenai
perlindungan
hukum
pekerja
perempuan ini, diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak Liquid Cafe Next Generation agar dalam mempekerjakan pekerja perempuan dapat memberikan perlindungan hukum yang
9
maksimal sehingga pekerja perempuan dapat memperoleh semua hak-haknya sebagai pekerja. 4. Manfaat bagi pihak lain Penulisan hukum mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat mengenai perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari.
