BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam konflik tersebut, terjadi berbagai pelanggaran terhadap hukum perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Penulisan hukum ini akan memfokuskan kepada salah satu metode perang yang digunakan oleh Israel terhadap Palestina, yaitu penggunaan starvation as a method of warfare. Metode tersebut merupakan salah satu metode perang yang dilarang baik dalam hukum kebiasaan humaniter internasional maupun dalam traktat atau perjanjian. Hal itu dikarenakan dampak dari penggunaan metode tersebut sangatlah buruk, tidak hanya berdampak terhadap combatant atau para tentara perang, namun juga memiliki dampak terhadap penduduk sipil yang seharusnya dilindungi. Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), tindakan starvation tidak selalu diartikan sebagai tindakan membunuh seseorang dengan membuat orang tersebut kelaparan, namun memiliki definisi yang lebih umum, yaitu ketika pelaku kejahatan merampas objek-objek yang memiliki pengaruh vital terhadap kehidupan penduduk sipil.1 Objek vital itu sendiri tidak selalu diartikan sebagai makanan dan minuman, tetapi dapat juga berupa daerah pertanian untuk produksi bahan makanan, tanaman, ternak, instalasi air minum
1
Knut Dorman, 2004, Elements of war crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 363.
2
serta persediaan air dan irigasi.2 Objek vital juga dapat diartikan sebagai objek yang kegunaannya penting dalam saat-saat tertentu contohnya selimut, yang akan berguna dalam kondisi dingin.3 Israel melaksanakan blokade terhadap Palestina pada tahun 20074 yang berdasarkan
laporan
dari
badan
non
pemerintah/non
governmental
organization (NGO) yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, blokade Israel tersebut menyebabkan stok produk makanan yang di impor ke Gaza menurun dikarenakan larangan-larangan masuknya sejumlah bahan makanan, yang menyebabkan harga melonjak tinggi. Buah-buahan dan makanan yang merupakan produk ekspor dijual di pasar-pasar dengan harga yang tidak masuk akal, menyebabkan banyak orang tidak mampu untuk membelinya. Atas dasar itu, 80% populasi Gaza hidup dibawah garis kemiskinan dan kelaparan akan benar-benar terjadi tanpa adanya bantuan dari lembaga bantuan internasional.5 Dua sektor utama Palestina yang merupakan bahan makanan pokok penduduk Palestina yaitu sektor perikanan dan pertanian juga mengalami penurunan akibat blokade yang dilakukan oleh Isreal. Sektor pertanian mengalami kehancuran akibat operasi-operasi militer yang dilakukan oleh Israel dan blokade Israel yang menghalangi masuknya bahan-bahan atau alat-
2
3 4 5
Jean Pictet, 1987, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Convention of 12 August 1949, International Committee of the Red Cross, Geneva, hlm. 651. Knut Dorman, Op.cit. George E. Bisharat, “Israel’s Invaasion of Gaza in International Law”, hlm.57-58. B'Tselem, “The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories”, The Tightened siege and intensified economic sanctions”, http://www.btselem.org/gaz a_strip/siege_tightening, diakses pada 10 Februari 2015.
3
alat pertanian seperti pupuk dan pestisida.6 Sektor perikanan tidak kalah menyedihkan, para nelayan menderita akibat blokade yang melarang masuknya alat-alat pancing dan blokade laut yang dilakukan Israel yang membatasi mereka untuk mencari ikan yang menyebabkan jumlah tangkapan para nelayan menurun.7 Operasi-operasi militer Isreal juga merampas penduduk Palestina dari objek-objek vital yang menunjang keberlangsungan hidup mereka. Operasioperasi tersebut mentargetkan rumah sakit dan bangunan-bangunan kesehatan8 dan juga mengakibatkan warga Palestina semakin sulit mengakses makanan.9 Akses terhadap air bersih juga sulit didapat yang mengakibatkan dua hal. Pertama, penduduk Palestina rentan terhadap berbagai penyakit seperti diare dan penyakit-penyakit lain. Kedua, akibat air yang tidak higienis, sayursayuran dan buah-buahan yang dihasilkan dari lahan-lahan pertanian akan terkontaminasi yang juga akan menyebabkan masalah kesehatan di Palestina.10 Hal tersebut menyebabkan tidak dapat dikonsumsinya buah dan sayuran di Palestina sehingga semakin mengurangi stok bahan makanan penduduk. Susahnya air juga menyebabkan 70% lahan pertanian di Gaza tidak
6
7 8
9 10
Humanitarian Minimum, “Israel’s Role in Creating Food and Water Insecurity in the Gaza Strip”, Desember 2010, hlm. 51-56. Ibid, hlm. 61-62. Amnesty International, “Israel/Gaza Operation ‘Cast Lead’: 22 Days of Death and Destruction”, hlm.6. Ibid, hlm. 11. Humanitarian Minimum, Op.Cit.,hlm.17.
4
mendapatkan irigasi yang semakin mengurangi hasil produksi pertanian di Gaza.11 Bahan-bahan impor dan bantuan kemanusiaan yang dilarang masuk oleh Israel merupakan bahan-bahan yang memiliki kegunaan penting untuk kelangsungan hidup Palestina, yaitu bahan makanan, dan bahkan obatobatan.12 Selain itu pestisida, alat-alat irigasi untuk pertanian,13 alat-alat yang berguna bagi para nelayan untuk menangkap ikan,14 semen dan baja yang merupakan bahan pembangunan adalah daftar barang-barang yang dilarang masuk oleh Israel,15 dan menurut Penulis dapat dikategorikan sebagai objek yang vital bagi penduduk Palestina. Penulis menarik kesimpulan tersebut karena seperti yang sudah Penulis jelaskan, sektor utama Palestina adalah perikanan dan pertanian yang akibat blokade yang terjadi merupakan sektor tumpuan Palestina untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sektor-sektor tersebut sudah tentu membutuhkan alat-alat irigasi, pestisida, alat-alat memancing, dan alat-alat lain untuk dapat beroperasi. Kondisi bangunan-bangunan kesehatan di Palestina yang hancur, pompa air yang rusak akibat serangan Israel, dan jalanjalan yang juga mengalami kerusakan memerlukan perbaikan agar distribusi makanan dapat berjalan lancar dan agar bangunan-bangunan dapat kembali digunakan sesuai fungsinya. Untuk itu, semen dan baja yang merupakan bahan 11 12 13
14
15
Ibid.,hlm. 52. Amnesty International, “Suffocating Gaza Strip under Israel Blockade”, Januari 2010, hlm. 3. United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Occupied Palestinian Territory, “Locked In: The Humanitarian Impact of Two Years of Blockade on the Gaza Strip”, Agustus 2009, hlm. 5. “Gaza’s Fishing Industry”, Canadians for Justice and Peace in the Middle East, http://www.cjpme.org/DisplayHTMLDocument.aspx?DO=795&ICID=4&RecID=1127&Sav eMode=0, dikases pada 17 April 2015. Amnesty Internaional, Op.Cit., hlm. 47.
5
pembangunan juga merupakan suatu objek yang penting bagi kondisi Palestina yang telah dilarang masuk oleh Israel. Laporan yang Penulis temukan juga menyatakan bahwa anak-anak di Gaza menderita malnutrisi, hampir sebagian besar penduduk menderita kerawanan pangan, dan bahwa hampir seluruh penduduk Gaza bergantung terhadap bantuan kemanusiaan yang terhambat karena adanya alasan keamanan.16 Alasan-alasan tersebut diatas menyebabkan Penulis mengambil hipotesis bahwa tindakan Israel telah memenuhi elemen pertama dari elements of crime Statuta Roma atas kejahatan penggunaan starvation as a method of warfare yang menekankan pada deprivation of indispensable object.17 Tetapi, untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis tersebut, Penulis membutuhkan analisis yang lebih lanjut yang menyebabkan Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam. Ditambah lagi, fakta bahwa Palestina akhirnya pada tanggal 1 Januari 2014 mengaksesi Statuta Roma,18 sehingga pada tanggal 1 April 2015 Statuta tersebut resmi berlaku terhadap Palestina yang menyebabkan adanya mekanisme yang akhirnya dapat membawa Israel ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional. Mekanisme tersebut tidak semata-mata dapat langsung dilaksanakan dikarenakan adanya kompetensi dan sifat Mahkamah Pidana Internasional yang harus diperhatikan agar suatu kasus dapat diadili di hadapan Mahkamah. 16
17 18
Human Rights Watch, “Deprived and Endangered: Humanitarian Crisis in the Gaza Strip”,http://www.hrw.org/news/2009/01/12/deprived-and-endangered-humanitarian-crisisgaza-strip, diakses pada 12 Juni 2015. Knut Dorman, Op.Cit. United Nation Unies, “State of Palestine: Accession”, https://treaties.un.org/doc/Publicatio n/CN/2015/CN.13.2015-Eng.pdf, diakses pada 10 April 2015.
6
Fakta-fakta diatas menyebabkan Penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum dengan judul PROSPEK PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN STARVATION AS A METHOD OF WARFARE DALAM KONFLIK BERSENJATA ISRAEL - PALESTINA MELALUI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL B. Rumusan Masalah Bagaimana prospek penegakan hukum tindakan penggunaan starvation as a method of warfare yang dilakukan oleh Israel melalui Mahkamah Pidana Internasional? C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang terdiri dari dua hal yaitu: 1. Tujuan Objektif Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prospek penegakan hukum tindakan penggunaan starvation as a method of warfare oleh Israel melalui Mahkamah Pidana Internasional. 2. Tujuan Subjektif Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
7
D. Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan dan penelusuran yang telah Penulis lakukan, Penulis belum menemukan adanya penulisan hukum yang membahas mengenai Prospek Penegakan Hukum Penggunaan Starvation As a Method of Warfare dalam Konflik Bersenjata Israel-Palestina Melalui Mahkamah Pidana Internasional. Namun demikian, Penulis mendapati ada beberapa karya ilmiah yang mengkaji persoalan yang sama dengan yang Penulis kaji dengan perspektif yang berbeda. Berikut merupakan beberapa penulisan yang serupa dengan bahasan Penulis namun memiliki fokus kajian yang berbeda, yaitu: 1. Penulisan
hukum
tahun
2011
oleh
Fardan
Rahmat
Sutan
(06/194130/HK/17256), mahasiswa Fakultas Hukum UGM, dengan judul Legalitas Blokade Jalur Gaza oleh Israel Ditinjau dari Hukum Internasional. Kesamaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum Penulis adalah, keduanya memiliki fokus bahasan mengenai ketidaklegalan blokade yang dilakukan oleh Israel. Perbedaan ada pada fokus kajian dimana dalam Penulisan Hukum tersebut fokus kajian pada legalitas dari blokade yang dilakukan Israel ditinjau dari berbagai aspek, sementara dalam kajian Penulis hanya dalam aspek yang menyebabkan adanya kelaparan di Gaza dan bagaimana membawa tindakan kejahatan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional. 2. Penulisan
Hukum
tahun
2011
oleh
Nadhif
Fa’izun
(06/198033/HK/17333), mahasiswa Fakultas Hukum UGM, yang
8
berjudul Prospek Penegakan Hukum terhadap Penyerangan yang Dilakukan oleh Israel kepada Kapal Mavi Marmara melalui International Criminal Court. Persamaan penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum Penulis adalah keduanya membahas mengenai prospek penegakan hukum melalui Mahkamah Pidana Internasional. Perbedaan ada pada fokus penulisan dimana fokus pada penulisan hukum tersebut adalah pada tindakan penyerangan kapal Mavi
Marmara, sementara
Penulis
lebih
memfokuskan
pada
penggunaan Starvation as a Method of Warfare. 3. Penulisan hukum tahun 2009 oleh Yunita Rahmawati (20050610068), mahasiswi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, yang berjudul Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan Israel di Palestina. Persamaan kedua penulisan hukum yang ada adalah pada pelanggaran hukum humaniter internasional dimana penggunaan starvation as a method of warfare merupakan salah satu dari pelanggaran hukum humaniter internasional tersebut. Namun, perbedaan terletak pada fokus kajian dimana penulisan hukum tersebut berfokus pada pelanggaran hukum humaniter secara umum sementara Penulis hanya memfokuskan pada kejahatan perang penggunaan starvation as a method of warfare dan selain itu juga membahas prospek penegakan kejahatan tersebut melalui ICC. Mengacu pada hasil penelururan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penulisan hukum yang berjudul Prospek Penegakan Hukum Penggunaan
9
Starvation as a Method of Warfare dalam Konflik Bersenjata Israel-Palestina melalui Mahkamah Pidana Internasional masih memenuhi unsur Asli (Original). E. Manfaat Penelitian Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu: 1. Manfaat Keilmuan Penelitian
ini
diharapkan
akan
memberikan
sumbangan
bagi
perkembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional mengenai hukum humaniter dan hukum pidana yang terkait dengan penggunaan starvation as a method of warfare dalam perang. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah Indonesia atau pemerintah negara lain dan juga organisasi internasional untuk dikemudian hari menegakkan isu-isu yang terkait dengan kejahatan starvation as a method of warfare yang masih jarang diteliti namun mungkin sekali akan digunakan sebagai strategi perang. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia untuk lebih memahami yurisdiksi dan sifat dari Mahkamah Pidana Internasional sehingga dapat menjadi acuan atau pertimbangan dikemudian hari untuk meratifikasi atau tidak meratifikasi Statuta Roma. Penulis juga mengharapkan penelitian ini nantinya akan membantu menjawab pertanyaan yang ada mengenai yurisdiksi
10
yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap konflik IsraelPalestina
