8
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Setelah berakhirnya Perang Dunia konflik baru semakin mengemuka. Konflik yang sering terjadi tidak lagi merupakan konflik antar negara melainkan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah negara yang berbentuk konflik bersenjata, perang saudara, gerakan separatis, dan peperangan domestik lainnya. Konflik-konflik tersebut merupakan suatu ancaman besar terhadap stabilitas dan perdamaian. Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara dan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota PBB. Dewan keamanan PBB merupakan badan atau organ utama PBB yang dinilai paling kuat dan berpengaruh di antara badan atau organ-organ PBB yang lain. Bahkan Majelis Umum PBB yang merupakan perwakilan dari seluruh negara-negara yang ada di dunia masih berada dibawahnya. Padahal negara-negara anggota Dewan Keamanan jumlahnya sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan negara-negara anggota PBB yang berjumlah sangat banyak. Hal ini karena adanya hak istimewa yang dimiliki oleh 5 anggota tetap DK PBB, yang disebut dengan hak veto, yaitu hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan PBB atau DK PBB. Hak veto dimiliki oleh negara-negara anggota tetap DK PBB, yakni AS, Inggris, Rusia, Prancis, dan RRC yang merupakan warisan Perang Dunia II.
9
Dewan Keamanan PBB, organ utama yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan nternasional, telah dihadapkan dengan kritik sejak didirikan pada tahun 1946. Struktur Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (selanjutnya disebut DK-PBB) dewasa ini menuai kritik mayoritas negara dunia dan khususnya keanggotaan tetap dewan ini tidak disetujui banyak negara dunia. 1 Kritikus dan politisi sama-sama mengkritik Dewan ini karena ukurannya yang kecil dan sifatnya yang eksklusif serta strukturnya yang tidak demokratis. Kebanyakan tuntutan reformasi di tubuh Dewan Keamanan yang diinginkan banyak negara adalah perubahan agenda kerja, penghapusan hak veto dan penambahan jumlah anggota tetap. 2 Sejak pembentukan Dewan Keamanan, anggota tetap lebih banyak menggunakan kekuasaan hak veto mereka untuk kepentingan nasional mereka. Penggunaan kekuatan “hak veto” tersebut sangat menjauhkannya dari alasan awal pembentukannya yang terdapat dalam Piagam PBB dan juga mencegah PBB mengambil tindakan langsung terhadap salah satu anggota pendiri utamanya. Penggunaan hak veto dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa meskipun dikeluarkan lebih jarang, hak veto masih digunakan untuk kepentingan nasional/pribadi atau kepentingan sekutu. Selama 20 tahun terakhir dari total 24 hak veto yang dikeluarkan, 15 telah digunakan oleh Amerika Serikat untuk melindungi Israel. 3
1
Sahar Okhovat, The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform, hal. 10.CPACS Working Paper No. 15/1 Desember 2011, Universitas Sydney. 2 Ibid. 3 Ibid.
10
Pada saat ini opini yang berkembang di media-media internasional menyebutkan keberadaan lima negara anggota tetap dan hak veto ditinjau kembali karena perkembangan dunia yang semakin kompleks serta sering dianggap membuat berlarut larutnya masalah internasional yang membawa akibat pada masalah kemanusiaan akibat digunakannya hak ini oleh negara negara besar yang dianggap membawa kepentingannya sendiri. Amerika Serikat sebagai salah satu pemegang hak veto merupakan salah satu negara yang paling sering menggunakan hak nya untuk memveto draft resolusi DK PBB, terutama yang bersangkutan dengan sengketa antara Israel dengan Palestina. Dalam kurun waktu 1972 – 2006, Amerika Serikat telah memveto 66 resolusi DK PBB yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina. Mayoritas resolusi yang mendapat veto oleh Amerika Serikat mengandung unsur sanksi atau larangan untuk Israel, seperti penghentian pembangunan pemukiman Yahudi di tepi barat Sungai Jordan, Palestina maupun penghentian serangan Israel ke Gaza sejak tahun 1950-an silam. Kabar terakhir menyebutkan bahwa pada tanggal 13 maret 2011 kemarin, mengesahkan untuk membangun 500 perumahan baru di pemukiman Yahudi di tepi barat Sungai Jordan. Hal ini dilakukan untuk merespon terhadap tewasnya 5 penduduk Yahudi. 4 Menanggapi hal ini, DK PBB mengeluarkan resolusi yang berisi antara lain pembangunan pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina sebagai tindakan ilegal. Dari kelima belas anggota DK PBB, hanya Amerika Serikat yang
4
Ibid.
11
memveto resolusi tersebut. Melalui veto AS ini, resolusi yang didukung Uni Eropa itu gagal diadopsi. 5 Dari permasalahan di atas, kami akan menganalisis apakah ada kepentingan dibalik sikap Amerika Serikat yang memveto resolusi ini, bila ada, apakah kepentingan itu? Untuk menjawabnya, kami menggunakan Two Level game Concept untuk bisa mengetahui apa kepentingan Amerika di dalam negeri dan di luar negeri dengan sikapnya yang memveto resolusi DK PBB ini Sejak kembalinya bangsa Yahudi Israel ke Palestina berkat izin dari pemerintah Inggris, banyak konflik mengenai masalah pemukiman. Dari kesemuanya wilayah di Palestina yang di duduki oleh bangsa Yahudi, bagian tepi barat Palestina ini merupakan tempat yang paling bayak dihuni bangsa Yahudi. Dari 133 pemukiman, 62 diantaranya didirikan di tepi barat dengan jumlah sekitar 90.000 orang. Tanah yang disita oleh pemerintah Israel dengan tujuan pemukiman atau tujuan lain mencapai 27 % dari tepi barat. Ada korelasi antara pendirian pemukiman dengan perpindahan penduduk Arab, menurut data bahwa sejak tahun 1967, ketika kebijakan dimulai, penduduk Arab telah dikurangi sebesar 32 % di Yerusallem dan Tepi Barat. Kebijakan pembangunan pemukiman Israel di Jerussalem Timur diikuti dengan berbagai pembatasan pembangunan bagi Palestina. Tahun 2008, hanya ada 128 izin pembangunan pemukiman bagi Palestina, padahal yang dibutuhkan oleh warga Palestina 1.800 izin, karena penduduk Palestina mengalami tingkat kemajuan laju penduduk yang tinggi. Akibatnya adalah, banyak bangunan yang 5
http://www.academia.edu/7940161/penggunaan_hak_veto_AS_dalam_resolusi_PBB_M engenai_Pembangunan_Pemukiman_Yahudi_Di_Palestina, (diakses tanggal 21 April 2015)
12
dianggap illegal oleh Israel sehingga banyak dilakukan penggusuran pemukiman warga Palestina. Pembangunan pemukiman di tepi barat oleh Israel ini melanggar Peta Jalan Perdamaian yang ditegaskan di Annapolis, AS pada bulan November 2007. Maka, dengan Israel melanggar kesepakatan ini, menuai banyak kecaman di dunia internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB. Upaya pendudukan Israel di Palestina yang terakhir, terjadi pada awal tahun 2011 ini dimana pemerintahan Israel menyetujui pembangunan 32 perumahan baru di wilayah Pisgat Ze’ev dekat Yerusalem. 6 Yang kemudian menyebabkan dibentuknya suatu rancangan resolusi yang hendak dijatuhkan kepada Israel. Tetapi, terjadi sebuah keanehan pada sidang Dewan Keamanan PBB yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2011 untuk membahas resolusi DK PBB S/2011/24. Diantara 15 anggota Dewan Keamanan PBB, hanya Amerika Serikat yang menolak menyetui resolusi yang mengecam pembangunan pemukiman Israel tersebut. Dengan veto AS ini, resolusi yang juga didukung Uni Eropa ini gagal untuk diadopsi. Uni Eropa menganggap bahwa pembangunan pemukiman Israel ini akan mengancam realisasi solusi dua negara yang telah menjadi tujuan proses perdamaian Israel-Palestina selama bertahun-tahun. Alasan berikutnya mengapa Amerika Serikat seolah-olah membela Israel adalah faktor ekonominya. Israel merupakan salah satu pasar yang menggiurkan bagi Amerika. Dimana Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar Israel dengan perdagangan bilateral pada 2009 mencapai US$ 22,3 Miliar. 7 Dengan komoditas ekspor utamanya suku cadang pesawat sipil, peralatan telekomunikasi, 6 7
Ibid Israel, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3581.htm, diakses pada 11 April 2015
13
semikonduktor, pesawat sipil, peralatan listrik, dan aksesoris komputer. Selain itu pada tahun 1985 telah ditandatangani perjanjian tentang FTA antara IsraelAmerika Serikat sehingga produk-produk Amerika menjadi lebih kompetitif. 8 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka merasa tertarik memilih judul Kedudukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menjatuhkan Sanksi Resolusi Terhadap Israel.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana peranan dewan keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional? 2. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi yang dikenakan oleh dewan keamanan PBB Terhadap Negara-Negara Anggotanya Yang Tidak Mematuhi Piagam 3. Bagaimana kedudukan dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa dalam menjatuhkan sanksi resolusi terhadap Israel?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui peranan dewan keamanan pbb dalam menyelesaikan sengketa internasional.
8
Article 27 nomor 3 the United Nations Charter, dari http://www.un.org/en/documents/charter/ chapter5.shtml pada 11 April 2015.
diunduh
14
b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi yang dikenakan oleh dewan keamanan PBB Terhadap Negara-Negara Anggotanya Yang Tidak Mematuhi Piagam. c. Untuk mengetahui kedudukan dewan keamanan perserikatan bangsabangsa dalam menjatuhkan sanksi resolusi terhadap Israel.
2. Manfaat Penelitian Selain itu kiranya penelitian ini dapat memberikatan manfaat sebagaimana berikut : a. Secara teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum, khususnya bagi perkembangan hukum internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat hukum internasional khususnya pada sanksi Dewan Keamanan PBB. b. Secara praktis Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi organisasi-organisasi internasional manapun di dunia agar tidak hanya memahami hak-hak istimewa yang melekat padanya melainkan juga memahami tanggung jawab mereka dihadapan hukum internasional.
15
D. Keaslian Penulisan Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri atas masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian dimaksud. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penelitian tentang Kedudukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menjatuhkan Sanksi Resolusi Terhadap Israel, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, apabila ternyata dikemudian hari ditemukan judul yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.
E. TinjauanPustaka 1. Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa Sejarah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nation Organization (UNO) awal mulanya dapat dipandang sebagai kelanjutan Liga Bangsa-Bangsa (LBB atau League of Nations). Liga Bangsa-Bangsa gagal dalam melaksanakari tugasnya, sehingga banyak anggotanya yang keluar dan dengan pecahnya Perang Dunia II bulan September 1939, maka secara tidak langsung LBB telah bubar. Pada awal terjadinya Perang Dunia II, para pemimpin dunia atau negarawan dan berbagai negara kembali memikirkan usaha-usaha yang dapat ditempuh dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia yang kekal abadi. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri setelah melalui proses
16
permufakatan dan perjanjian-perjanjian perdamaian, selama berlangsungnya Perang Dunia II dan sesudah Perang Dunia II. 9
2. Asas dan Tujuan PBB didirikan Perang Dunia I dan Perang Dunia II telah banyak memakan korban,. Kita tentu tidak berharap adanya Perang Dunia III terjadi. Apabila terjadi dapat kita pastikan akan lebih dahsyat dari pada perang–perang sebelumnya. Alam dan seisinya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan akan rusak dan musnah akibat kekejaman perang. Atas dasar itulah muncul pemikiran untuk membuat badan / lembaga internasional yang dapat melindungi kehidupan umat manusia. Selanjutnya, dengan
diprakarsai oleh tokoh–tokoh negara yang peduli
kemanusiaan melalui serangkaian pertemuan, akhirnya pada tanggal 24 Oktober 1945 terbentuklah sebuah organisasi internasional yang dikenal dengan nama Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). 10 Persatuan Bangsa-bangsa menurut catatan sejarah secara resmi didirikan sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1945. Para wakil dari negara-negara Sekutu pada Perang Dunia Kedua, yaitu AS, Soviet, Inggris, dan Perancis, dalam perundingan-perundingan selama perang tersebut telah memulai persiapan pendirian PBB ini. Akhirnya, dalam konfrensi di San Fransisko, Amerika, para wakil dari 50 negara-negara dunia menandatangani piagam pembentukan PBB. Tujuan utama didirikannya PBB, seperti yang disinggung dalam piagam PBB, adalah untuk menjaga perdamaian di dunia, 9
Zakapedia.com/2014/07/sejarah-perserikatan-bangsa-bangsa-pbb.html (diakses tanggal 21 April 2015) 10 Afiqof agung, http://afiqofagung.wordpress.com/2012/02/28/pbb/ (diakses tanggal 21 April 2015)
17
mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, memupuk kerjasama internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengembangkan penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan. 11 Tak dapat disangkal bahwa PBB telah melakukan banyak hal yang patut dipuji. Namun, adanya hak veto untuk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu AS, Rusia, Inggris, Prancis dan China, telah membuat kebijakan Dewan Keamanan sebagai salah satu badan utama PBB, selalu mengikuti langkah kelima negara tersebut, khususnya AS. Sebaliknya, Majlis Umum yang menjadi forum seluruh anggota PBB justeru tidak memiliki kekuatan yang berarti dibanding
dengan
Dewan
Keamanan.
Ketidakadilan
inilah
yang
telah
menghambat keberhasilan PBB dalam mengemban misinya, dan bahkan telah melahirkan protes dari banyak negara anggotanya. Piagam PBB adalah konstitusi PBB. Ia ditanda tangani di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah ditandatangani oleh lima anggota pendirinya-Republik China (Taiwan), Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat -dan mayoritas penanda tangan lainnya. Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh AS pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB. 11
Anonym, http://awalmula.com/awal-mula-sejarah-berdirinya-pbb.html (diakses tanggal 21 April 2015).
18
Sesuai dengan yang tercantum dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa pada Pasal 1 tentang asas dan tujuan PBB yaitu : a. Asas PBB Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. 1) Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. 2) Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota. 3) Penyelesaian sengketa dengan cara damai. 4) Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB. 5) PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. b. Tujuan PBB 1) Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. 2) Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asasasas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 3) Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalahmasalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. 4) Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan. 5) Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
19
6) Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB. 12
3. Subjek Hukum Internasional Profesor Charles Cheney Hyde dan J.G. Starke menyatakan bahwa hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum-hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka secara umum. 13 Definisi tersebut tidak dapat digunakan sebagai gambaran yang memadai dan lengkap dari maksud, tujuan dan lingkup hukum internasional, juga kesannya tidak dapat diterima karena hukum internasional tidak hanya berkaitan dengan negara. Starke mengembangkan definisi dengan menyatakan bahwa hukum internasional juga meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya
lembaga-lembaga
atau
organisasi-organisasi
internasional,
hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negaranegara dan individu-individu serta kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara. 14 Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum internasional adalah hukum yang berisi keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yangmengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang 12
Ibid. J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to international Law, alih bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja), Cetakan Kesembilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 3 14 Ibid 13
20
bukan bersifat perdata. 15 Selain pengertian tersebut, Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan batasan lain mengenai hukum internasional, yaitu: Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, antara: a. Negara dengan negara, b. Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain. 16 Pada hakikatnya yang merupakan subjek dari suatu sistem hukum adalah semua yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang diakui dan mempunyai kapasitas untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum tersebut, subyek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. 17 Istilah sumber hukum internasional memiliki makna materiil dan makna formil. Istilah sumber hukum dalam arti materiil mempersoalkan mengenai apa yang menjadi dasar kekuatan mengikat suatu hukum internasional. Sedangkan istilah sumber hukum dalam arti formil menyangkut mengenai permasalahan dimana mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah hukum internasional. Sehingga sumber hukum mempunyai arti sebagai hukum material dan sebagai hukum formal.
15
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni, 2003, hal. 1-2. 16 Ibid., hal 8 17 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta, UI-Press, 1990, hal. 12.
21
F. Metode Penelitian Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. 18sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum 19 Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata 2. Sumber data Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder terdiri dari: a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai resolusi dewan keamaman PBB. b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti. c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik itu melalui Google maupun Yahoo. 3. Alat pengumpulan data Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah
18
Ediwarman, Monograf, Metodologi Penelitian Hukum, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24. 19 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hal. 13-14.
22
melalui studi dokumen dengan yuridis normatif. 4. Analisis data Untuk
mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, maka
hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
serta
menarik
kesimpulan.
G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar permasalahan yang diangkat dengan pembahasan skripsi sesuai, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang saling berkaitan satu sama lain. Tiap bab terdiri dari setiap sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini merupakan pendahuluan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan
BAB II
PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL Bab ini berisikan sejarah dewan keamanan Perserikatan BangsaBangsa, tugas dan wewenang, keanggotaan dan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional.
23
BAB III BENTUK-BENTUK SANKSI YANG DIKENAKAN OLEH DEWAN KEAMANAN
PBB
TERHADAP
NEGARA-NEGARA
ANGGOTANYA YANG TIDAK MEMATUHI PIAGAM Bab ini merupakan Resolusi Dewan Keamanan PBB, Kekuatan Mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB, Bentuk-Bentuk Sanksi Yang Dikenakan Oleh Dewan Keamanan PBB. BAB IV KEDUDUKAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSABANGSA
DALAM
MENJATUHKAN
SANKSI
RESOLUSI
TERHADAP ISRAEL Bab ini berisikan Pelaksanaan Fungsi Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Sengketa Israel, Prinsip-Prinsip Dalam Pengambilan Keputusan di Dewan Keamanan PBB, Kedudukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menjatuhkan Sanksi BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok dari keseluruhan isi. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar. Saran merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan permasalahan dapat lebih berhasil guna berdaya guna.
