BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Pendidikan memiliki posisi yang strategis untuk mengangkat kualitas, harkat, dan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yang berharkat dan bermartabat. Pendidikan akan melahirkan orang-orang terdidik yang akan menjadi kekuatan untuk membentuk suatu organisasi besar sebuah negara.1 Salah satu pilar untuk menopang suatu negara adalah pendidikan. Pendidikan memegang peran penting atas keberlangsungan suatu negara. Oleh karena itu, kualitas pendidikan di suatu negara bisa menjadi salah satu indikator kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan elemen penting untuk menumbuhkan kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Peran pendidikan semakin penting ketika arus globalisasi semakin kuat, yang membawa nilai-nilai dan budaya asing yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa.
2
Dalam perspektif ekonomi, pendidikan harus dapat
menghasilkan manusia-manusia yang andal untuk dapat menjadi subjek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Manusia-manusia yang terdidik tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi negara karena mereka akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan pembangunan, termasuk untuk memacu pertumbuhan ekonomi.3
1
Irianto, Yoyon Bachtiar, Kebijakan Pembaruan Pendidikan : Konsep, Teori, dan Model, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hal 3. 2 Ibid, hal 5. 3 Ibid.
1
2
Kekalahan dalam Perang Dunia II membawa perubahan-perubahan besar dan mendadak bagi Jepang, yang dapat dibandingkan hanya dengan perubahanperubahan Restorasi Meiji. 4 Salah satu perubahan tersebut mencangkup bidang pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan Jepang disusun kembali oleh pendudukan Amerika untuk disesuaikan kembali dengan konsep-konsep Amerika. Sebagai pengganti sistem 6-5-3-3 (6 tahun sekolah dasar, 5 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 3 tahun universitas), diterima sistem Amerika 6-3-3-4 (6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun universitas). 5 Pendidikan adalah wajib dan tidak membutuhkan biaya selama sembilan tahun hingga lulus sekolah menengah awal. Semua anak mendapatkan pendidikan hingga sekolah menengah awal, dan jumlah siswa menengah atas naik dengan cepat hingga 90% dari jumlah lulusan siswa sekolah menengah pertama.6 Universitas sebagai puncak struktur pendidikan memiliki peran penting bagi perkembangan Jepang. Antara sistem pendidikan dan kesempatan kerja memiliki hubungan yang sangat erat. Penawaran kerja yang diberikan oleh pemerintah dan pelaku bisnis tidak tergantung pada performa mahasiswa selama belajar di universitas, tetapi pada reputasi universitas yang dimasuki mahasiswa tersebut. 7 Banyak bisnis hanya mengundang lulusan dari universitas-universitas 4
5
6
7
Reischauer , Edwin O., Manusia Jepang, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1982, hal 131. Pada saat Restorasi Meiji, pemerintah melakukan pembaruan skala besar yang mencakup berbagai bidang, antara lain administrasi, teknologi, budaya, pendidikan, dan pola pikir yang diadopsi dari negara Barat. Hane , Mikiso, Modern Japan: A Historical Survey, Edisi Kedua, Boulder: Westview Press, 1992, hal 349. Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT) Japan, School Basic Survey, lihat http://www.mext.go.jp/english/statistics/index.htm. Hane, op.cit., hal 407-408.
3
ternama untuk mengikuti tes kerja. Keadaan ini membuat tekanan untuk memasuki universitas-universitas terbaik makin besar.
8
Hasilnya terjadi
persaingan ketat dalam ujian masuk universitas-universitas ternama di Jepang. Ujian masuk universitas di Jepang ini menjadi salah satu masalah bagi pelajar di Jepang. Organisasi universitas yang kaku menjadi satu masalah bagi pemerintah Jepang. Pola organisasi ini hasil dari pola Jerman yang ditiru pada abad ke-19 akhir dan bentuk ekspresi kebebasan universitas dari tekanan pemerintah sebelum Perang Dunia II. Hanya sedikit terbuka kemungkinan dilakukannya pembaruan dan universitas-universitas masih bekerja dengan pola yang lama dalam keadaan yang sangat berbeda dibanding tiga perempat abad yang lalu. 9 Masalah-masalah universitas tersebut membuat mahasiswa merasa resah. Para mahasiswa kemudian mulai melakukan demonstrasi. Masalah yang sering disoroti oleh mahasiswa merupakan soal-soal dalam universitas, seperti kenaikan biaya kuliah atau biaya fasilitas mahasiswa dibanding masalah-masalah akademis. Namun, puncak keresahan mahasiswa terjadi pada masa ketegangan politik, soalsoal dalam negeri, dan masalah internasional. 10 Pergolakan mahasiswa yang terjadi antara tahun 1967-1969 dan menimbulkan kemelut dalam universitas. 11
8
Reischauer, op.cit., hal 226-227. Ibid, hal 229-230. 10 Ibid, hal 231. 11 Shinbori, Michiya, “Student Radicals in Japan,” Annals of The American Academy of Political and Social Science 395, Washington: Sage Publications Inc., 1971, hal 153-154. 9
4
Bahkan Universitas Tokyo tidak berfungsi selama satu tahun pada periode 19681969 akibat pergolakan mahasiswa.12 Pasca pergolakan mahasiswa yang terjadi antara tahun 1967-1969, orangorang Jepang baru menyadari masalah-masalah pendidikan tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut muncul usaha diadakannya pembaruan pendidikan tingkat universitas. Rencana pembaruan tersebut tidak lagi menggunakan negara asing sebagai model.13 Pembaruan tersebut diharapkan akan lebih sesuai dengan masyarakat Jepang dibandingkan hanya mengadopsi secara mentah-mentah pendidikan negara lain. Rencana pembaruan tersebut mulai muncul pada tahun 1971. Beberapa kebijakan pembaruan pendidikan tingkat universitas dirumuskan oleh pemerintah selama tahun 1971-1990, hingga akhirnya adanya pembaruan pendidikan skala besar diumumkan pemerintah pada tahun 2001.14 Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kebijakan pembaruan pendidikan tingkat universitas di Jepang. Hal tersebut dikarenakan universitas merupakan bagian puncak dari struktur pendidikan dan pembaruan pendidikan dilakukan untuk meningkatkan peran pendidikan sebagai salah satu pilar penyokong negara.
12
Fuse, Toyomasa, “Student Radicalism in Japan: A “Cultural Revolution”?,” Comparative Education Review 13, Chicago: The University of Chicago Press, 1969, hal 330-332. 13 Aso, Makoto and Ikuo Amano, Education and Japan’s Modernization, Tokyo: Ministry of Foreign Affairs, 1972, hal 87. 14 Ministry Of Foreign Affairs (MOFA), Policy Speech By Prime Minister Junichiro Koizumi to the 151st Session of the Diet, 7 Mei 2001, lihat http://www.mofa.go.jp/announce/pm/koizumi/speech0105.html.
5
1.2. Rumusan Masalah Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain: 1. Apa latar belakang munculnya kebijakan pembaruan pendidikan tingkat universitas di Jepang? 2. Bagaimanakah implementasi dari kebijakan pembaruan pendidikan tingkat universitas di Jepang?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian dalam skripsi ini antara lain: 1. Menjelaskan latar belakang munculnya kebijakan pembaruan pendidikan tingkat universitas di Jepang. 2. Menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pembaruan pendidikan tingkat universitas di Jepang.
1.4. Ruang Lingkup Penelitian ini dibatasi pada kondisi pendidikan tingkat universitas di Jepang. Ruang lingkup temporal dipilih pada tahun 1971 hingga 2013. Rentang waktu tersebut dipilih karena pada tahun 1971 mulai muncul rencana-rencana serta rekomendasi tentang pembaruan pendidikan tingkat universitas di Jepang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tahun 2013 dipilih karena implementasi kebijakan pendidikan tersebut masih berlangsung hingga sekarang sehingga penulis membatasinya sampai tahun 2013.
6
1.5. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah berupa pengumpulan data yang diperoleh lewat studi pustaka. Tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian yaitu pengumpulan data, verifikasi sumber, analisis data, dan penyajian hasil analisis data. Data atau sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan membaca arsip-arsip, dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, maupun sumber tertulis lain yang relevan dengan tema penelitian. Setelah pengumpulan data dilakukan, penulis mengklasifikasikan data menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah laporan-laporan atau white paper dan data statistik dari Monbukagakushou 15 , Japan Student Services Organization (JASSO) dan laporan tentang pendidikan di Jepang yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)16. Laporan-laporan dan data statistik dari Monbukagashou diperoleh dari buku terbitan Monbukagakushou dan melalui situs resminya di internet. Laporan dan data statistik JASSO diperoleh di situs resmi JASSO. Laporan OECD berupa buku diterbitkan oleh OECD publishing di Paris. Selain itu, terdapat laporan OECD yang diperoleh lewat situs resmi OECD. Laporan tersebut dikerjakan oleh ahli pendidikan yang berasal dari negara anggota OECD
15 16
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi, Jepang. OECD adalah organisasi ekonomi internasional yang didirikan pada tahun 1961 yang beranggota 34 negara. Sebagian besar anggota organisasi merupakan negara dengan pendapatan ekonomi yang tinggi dan termasuk negara maju. Tujuan OECD adalah merangsang kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia. OECD juga mengkaji hal di luar bidang ekonomi, antara lain lingkungan, pertanian, pendidikan, teknologi, dan lain-lain.
7
yang sebagian besar merupakan negara-negara Eropa. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal internasional, artikel surat kabar, dan sumber internet yang relevan dengan tema yang dibahas. Verifikasi atau kritik data digunakan untuk menguji kelayakan suatu data sebagai sumber penelitian. Terdapat dua cara melakukan kritik sumber yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah pemeriksaan asal-usul sumber data untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dan untuk mengetahui apakah sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak. 17 Data yang diperoleh harus diteliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, huruf-hurufnya, dan semua penampilan luarnya untuk mengetahui otentisitasnya. 18 Sedangkan kritik internal adalah pemeriksaan terhadap isi dari data tersebut, dapat diandalkan atau tidak.19 Dengan kata lain, kritik internal digunakan untuk mengecek kredibilitas suatu data. Setelah melalui verifikasi sumber, dilakukan analisis data. Fakta-fakta yang diperoleh dianalisis menggunakan teori-teori yang sesuai dengan tema penelitian agar menghasilkan penafsiran yang tepat. Kemudian, analisis data disajikan dalam bentuk tertulis (historiografi).
1.6. Landasan Teori Penelitian ini akan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dan studi analisis tentang implementasi kebijakan pendidikan.
17
Sjamsudin, Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007, hal 134. Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999, hal 99. 19 Sjamsudin, op.cit., hal 143. 18
8
Implementasi atau penerapan kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam tolak ukur keberhasilan kebijakan.
Grindle menjelaskan bahwa
keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan tergantung pada kegiatan yang telah
dirancang
dan
pembiayaan
yang
cukup
memadai.
Keberhasilan
implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh dua hal, yaitu isi kebijakan dan kondisi implementasi.20 Isi kebijakan meliputi: 1) pihak yang terpengaruh; 2) jenis keuntungan; 3) prediksi luas perubahan yang terjadi; 4) tempat pembuatan keputusan; 5) pelaksana program; dan 6) pemasukan sumber penghasilan. Kondisi implementasi terdiri dari: 1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi pihak yang terlibat; 2) karakteristik institusi dan rezim; dan 3) kepatuhan dan respon terhadap kebijakan. Dalam analisis terhadap implementasi suatu kebijakan, terdapat empat langkah, yaitu: 1) bagaimana mendeskripsikan kondisi nyata tentang implementasi kebijakan; 2) bagaimana merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan yang diinginkan; 3) bagaimana merumuskan asumsi-asumsi strategis yang mendasari alternatif tindakan; dan 4) saran tindak atau strategi perbaikan atau peningkatan kebijakan lebih lanjut.
21
Analisis kebijakan pendidikan dilakukan secara
komprehensif, mencakup rumusan, implementasi, dan dampak kebijakan, tetapi fokusnya pada implementasi kebijakan.
20 21
Irianto, op.cit., hal 42-43. Ibid, hal 56.
9
1.7. Tinjauan Pustaka Terdapat skripsi tentang pendidikan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penulisan sripsi ini. Skripsi berjudul Antara Sekolah dan Madrasah: Sejarah Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Agama di Indonesia 19451995 karya Rio Ardian (2008), seorang mahasiswa jurusan Sejarah. Dalam skripsinya Rio menggolongkan skripsi yang ditulisnya sebagai sejarah politik, meskipun di dalamnya terdapat unsur pendidikan. Penelitiannya dilakukan dengan menggunakan
tiga
pendekatan
politik
yaitu,
pendekatan
konstitusional,
institusional, dan behavioral. Dalam skripsinya, Rio memaparkan pendidikan agama di Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan pada era Demokrasi Parlementer hingga Demokrasi Terpimpin, dengan penekanan pada kondisi pendidikan agama di Indonesia di setiap masa jabatan menteri agama. Skripsi ini memaparkan tentang pendidikan agama dalam rencana pelajaran di sekolahsekolah di Indonesia, sesuai dengan kebijakan menteri agama saat itu. Penelitian mengenai kebijakan pendidikan di Jepang pernah diulas dalam artikel ilmiah yang berjudul Kebijakan Evaluasi Guru di Jepang oleh Murni Ramli (2008). Dalam tulisannya, Murni meneliti salah satu isi dari Rainbow Plan, rencana reformasi pendidikan abad 21 di Jepang, yaitu melatih guru menjadi tenaga pendidik yang profesional. Murni membahas kebijakan evaluasi guru di Jepang dari tiga sudut pembahasan, yaitu latar belakang, model dan pendekatan, efektifitas dan pelaksanaan di level sekolah. Selain itu juga dibahas permasalahan pendidikan di Jepang dan kelayakan mengajar guru. Murni menyatakan bahwa kebijakan evaluasi guru tidak terlepas dari politik pemerintahan Jepang serta
10
pelaksanaan evaluasi guru yang mendapat tanggapan positif maupun negatif dari kalangan guru. Penelitian yang dilakukan sebelumnya memfokuskan poin ke-5 dari Rainbow Plan, sedangkan penelitian yang ditulis akan membahas mengenai pembaruan pendidikan tingkat universitas, latar belakang dan implementasinya. Selain itu, penelitian ini akan ditinjau dari perspektif sejarah, sehingga akan dipaparkan secara kronologis dan jelas hubungan sebab-akibatnya.
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri atas lima bab. Bab I berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. Bab II berisi sejarah singkat pendidikan tingkat universitas di Jepang sebelum pembaruan kebijakan pendidikan diterapkan dan latar belakang implementasi kebijakan pembaruan pendidikan tingkat universitas di Jepang 1971-2013. Bab III memaparkan proses implementasi kebijakan pembaruan pendidikan tingkat universitas di Jepang tahun 1971-2013. Bab IV berupa analisis implementasi kebijakan pembaruan pendidikan tingkat universitas di Jepang. Sementara bab V berisi kesimpulan.
