BAB I PENDAHULUAN. Berbeda dengan tujuan pendirian dari Perseroan Terbatas, tujuan filosofis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berbeda dengan tujuan pendirian dari Perseroan Terbatas, tujuan filosofis pendirian Yayasan adalah tidak bersifat komersial atau tidak mencari keuntungan, maksudnya adalah tujuan utamanya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain yang membutuhkan bantuan. Dikarenakan Yayasan tidak mencari keuntungan maka untuk mendanai kegiatan operasionalnya Yayasan dapat mencari dana dengan cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Yayasan yaitu ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Pasal 3 ayat (1) menyatakan : “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha” 4 Dan semakin diperjelas dengan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan : “Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan” 5 Yayasan dalam mendanai kegiatan operasionalnya memperoleh dana melalui kekayaan awal yang berasal dari pendiri Yayasan dan kekayaan lainnya yang bersumber dari sumbangan yang tidak mengikat, wakaf, hibah dan hibah wasiat. Oleh karenanya tujuan pendirian dari Yayasan diidentikan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, 4

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan 5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Universitas Sumatera Utara

pendidikan, kemanusian dan banyak lagi. Keberadaan Yayasan dalam masyarakat untuk mencapai berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan telah berkembang pesat dan makin beragam coraknya. Kiprah Yayasan sebagai organisasi nirlaba menjadi sorotan publik, setelah keterkaitan sejumlah Yayasan dengan berbagai skandal keuangan menyeruak. Banyak tudingan miring kepada Yayasan, terutama berkaitan dengan ‘kedok’ sebagai mencari keuntungan, tetapi mendapatkan berbagai kemudahan dibanding bentuk badan hukum lain, semisal Perseroan Terbatas. Belum lagi jika konflik yang melanda di antara Pengurus, yang dapat berdampak buruk bagi aktivitas Yayasan. Misalnya kegiatan belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan dapat terhenti, hanya karena konflik Pengurusnya. 6 Hal yang sangat penting untuk diketahui mengenai Yayasan untuk menghidari terjadinya penyimpangan adalah mengetahui apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam Yayasan tersebut. Adapun unsur-unsur tersebut adalah 7 1. Yayasan adalah badan hukum Terdapat beberapa teori mengenai badan hukum diantaranya yaitu teori fictie, teori harta kekayaan bertujuan, teori organ, teori propriete collective, teori kenyataan yuridis, teori dari Leon Duguit, teori hukum kodrat tentang hak milik pribadi dan Leer van het ambtelijk vermogen. Menurut teori Teori Fictie dari Von Savigny, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang 6

http:/www.google.com/thejakartacunsultinggroup/, “Yayasan Yang Nirlaba”, terakhir kali di akses tanggal 15 Desember 2009 7 A.B.Susanto,dkk, Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Managemen, (Yogyakarta: Andi,2002), hal 13


menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia 8. Menurut Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz, yang menyatakan bahwa terdapat kekayaan yang tidak ada pemiliknya tetapi terikat pada tujuan tertentu kemudian diberi nama badan hukum. Menurut Teori Organ dari Otto van Gierke, menyatakan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum 9. Dimana badan hukum itu mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya yaitu pengurus dan anggota-anggotanya. Kemudian Teori Kekayaan Bersama dari Planiol menyatakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggotanya bersama-sama, dengan demikian badan hukum hanya merupakan kontruksi yuridis saja. Teori Kenyataan Yuridis yang menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu realita yang kongkrit dan riil meskipun tidak bisa diraba tetapi merupakan kenyataan yuridis. Maijers menyebut teori tersebut, teori kenyataan yang sederhana, sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja 10. Teori yang keenam yaitu teori dari Leon Duguit. Menurut Duguit, tidak ada persoon-persoon lainnya daripada manusia-manusia individual. Akan tetapi manusiapun sebagaimana perhimpunan dan Yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subjektif 11. Teori yang

8

Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 2000), hlm.

56. 9

Agus Budiarto, Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 28. 10 Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni), 1999. hlm. 35 11 Ibid


ketujuh adalah Teori Hukum Kodrat tentang hak milik pribadi yang menyatakan bahwa menurut Thomas Aquino, hak milik pribadi terdiri dari hak atas barang milik, hak atas pendapatan dan hak untuk mengelola, melepaskan dan menggunakan barang milik pribadi 12. Yayasan diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity dan menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. 2. Terdiri atas kekayaan yang dipisahkan Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dijabarkan secara konkrit bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagiakan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas dan karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan Yayasan. Pemisahan harta kekayaan Yayasan tersebut sebenarnya bertujuan untuk mencegah jangan sampai kekayaan awal Yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama pendirian. Jika tidak demikian nantinya harta tersebut masih tetap sebagai kekayaan milik pendiri Yayasan 13. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud tersebut dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan

12 13

Ibid, hal 37 Gatot Supramono, Hukum Yayasan di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 37


3. Organ Yayasan Badan hukum Yayasan memiliki alat perlengkapan (organ) yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pembina mempunyai kewenangan untuk menilai hasil pekerjaan Pengurus dan Pengawas. Pengurus melakukan pengurusan terhadap Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengawas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengurusan yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan. Sehubungan dengan telah berkembang pesat dan makin beragam coraknya Yayasan, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai kegiatan, maksud, dan tujuannya, telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Hadirnya Undang-Undang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan juga mengatur kemungkinan dilakukannya pemeriksaan terhadap Yayasan berdasarkan penetapan pengadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Yayasan ini diatur pula mengenai kemungkinan penggabungan dan pembubaran Yayasan baik karena atas inisiatif organ Yayasan sendiri maupun berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan dan peluang bagi Yayasan asing untuk melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik


Indonesia sepanjang tidak merugikan masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia. 14 Berdasarkan Undang-Undang Yayasan tersebut bahwa beberapa ketentuan perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mengenai biaya pembuatan akta notaris pendirian Yayasan. Pasal 9 ayat (5) mengenai pendirian Yayasan oleh orang asing atau bersamasama orang asing serta mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan. Pasal 14 ayat (4) mengenai jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri Yayasan. Pasal 15 ayat (4) mengenai pemakaian nama Yayasan. Pasal 27 ayat (2) mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara kepada Yayasan. Pasal 61 mengenai tata cara penggabungan Yayasan. Pasal 69 ayat (2) mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing melakukan kegiatan di Indonesia. 15 Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka penyusunan pengaturan pelaksanaannya diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Hal tersebut dimaksudkan, agar Peraturan Pemerintah ini dengan mudah dipahami oleh masyarakat khususnya pengguna. Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 meliputi 1. Ketentuan Umum 2. Pemakaian Nama Yayasan 3. Kekayaan Awal Yayasan 4. Pendirian Yayasan Berdasarkan Surat Wasiat

14

Penjelasan Umum Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan 15 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan


5. Syarat dan Tata Cara Pendirian Yayasan Oleh Orang Asing 6. Tata Cara dan Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan 7. Tata Cara Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan 8. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Negara kepada Yayasan 9. Syarat dan Tata Cara Yayasan Asing Melakukan Kegiatan di Indonesia 10. Tata Cara Penggabungan Yayasan 11. Biaya 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) mengenai pendirian Yayasan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing serta mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan dan Pasal 69 ayat (2) mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing melakukan kegiatan di Indonesia maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini yang diberi judul : “TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 63 TAHUN 2008”. B. Perumusan Masalah Agar dapat dianalisis sehingga memberi gambaran yang tepat tentang skripsi ini, permasalahan akan dibatasi pada masalah-masalah yang timbul, di antaranya sebagai berikut : 1. Bagaimanakah aspek hukum pendirian Yayasan yang didirikan oleh orang asing dan badan hukum asing?


2. Bagaimanakah bentuk aktivitas yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan oleh Yayasan asing? 3. Bagaimanakah struktur organisasi dari badan hukum Yayasan asing dan bagaimana pemodalannya? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut: 1. Mengetahui aspek hukum terkait pendirian Yayasan oleh orang asing maupun badan hukum asing berdasarkan PP No 63 Tahun 2008 2. Mengetahui bentuk-bentuk aktifitas Yayasan yang didirikan oleh orang asing maupun badan hukum asing berdasarkan PP No 63 Tahun 2008 3. Mengetahui

bagaimana

struktur organisasi

Yayasan asing dan

bentuk

permodalannya berdasarkan PP No 63 Tahun 2008 Manfaat penulisan skripsi yakni sebagai berikut : 1. Secara teoritis : Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah dalam tulisan ini akan memberikan penambahan dan sikap kritis dalam menghadapi pemberlakuan substansi sebuah peraturan perundang-undangan yang berkenaan tentang Yayasan di Indonesia. Mengingat bahwa buku dan literatur dan yang membahas masalah yang berkenaan dengan tema tulisan ini masih minim, maka pemaparan bahasan tulisan ini didukung oleh pendapat banyak sarjana bidang hukum dan ekonomi serta notaris senior yang telah membahas cukup lama mengenai hukum yayasan yang memberi sumbangsih pemikirannya berkenaan dengan tema. Oleh karena itu


diharapkan bahwa kelak tulisan ini mampu menambah khasanah pemikiran terhadap masalah pendirian Yayasan oleh orang asing 2. Secara praktis : Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca baik kalangan akademisi, para korps diplomatik asing maupun para pelaku usaha di bidang ekonomi khususnya orang asing yang ingin mendirikan yayasan. Sehingga pendirian Yayasan oleh orang asing tidak hanya dianggap sebagai upaya untuk memperkaya Pendiri, Pengurus dan Pengawasnya. Hal ini dimaksudkan agar Yayasan yang didirikan oleh orang asing dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan Yayasan asing itu sendiri dan merugikan masyarakat bangsa dan Negara Indonesia secara keseluruhan D. Keaslian Penulisan Berdasarkan pemeriksaan judul skripsi pada Perpustakaan Pusat USU dan Perpustakaan Fakultas Hukum USU dan tidak ditemukan adanya judul penelitian yang sama. Tulisan ini dikarenakan adannya menaruh minat yang besar terhadap masalah pendirian Yayasan oleh orang asing khususnya dalam hal proses pendirian, aktivitas serta permodalan Yayasan yang didirikan oleh orang asing maupun badan hukum asing. Selanjutnya lahirlah ide dan gagasan dan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut dan menyangkut tulisan seperti apa yang tertuang dalam skripsi ini. Kalaupun ditemukan pendapat ataupun kutipan dalam penulisan ini hanya sebagai faktor pendukung dan pelengkap saja yang memang sangat dibutuhkan demi tercapainya kesempurnaan karya ilmiah ini


E. Tinjauan Kepustakaan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota 16. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan akta pendirian Yayasan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM atas nama Menteri yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan. 17 Yayasan sebagai badan hukum membawa dampak bagi setiap orang yang ingin mendirikannya dimana Yayasan tidak dapat lagi didirikan dengan sembarangan dan harus merujuk kepada Hukum Yayasan yang telah ada dan bagi Yayasan yang telah ada sebelum Undang-Undang Yayasan muncul maka Yayasan tersebut diwajibkan untuk didaftarkan di Pengadilan Negeri dan dimumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin dari instansi terkait (Paling lama 6 Oktober 2008) telah menyesuaikan Anggaran Dasar, dan paling lama 1 tahun sejak penyesuaian Anggaran Dasar wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam masa 3 tahun (paling lambat 6 Oktober 2008) dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan. 18

Yayasan diurus oleh organ-organ Yayasan yang telah diatur dalam UndangUndang Yayasan seperti Pembina, Pengurus dan Pengawas. Ketiga organ tersebut saling

16

Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang

17

Pasal 11 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang

18

http:/www.apb.or.id, “Hukum Yayasan Indonesia” terakhir kali diakses tanggal 29 Januari 2010

Yayasan Yayasan


berkerja sama mengurus Yayasan sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga Yayasan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Pembina sebagai organ tertinggi yang memiliki kewenangan sebagai berikut: 19

1. Mengambil keputusan mengenai perubahan anggaran dasar 2. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas 3. Melakukan penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan 4. Mengambil keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan

Pengurus menjalankan pengurusan baik di dalam dan di luar Yayasan. Pengurus menjalankan roda Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Organ ketiga adalah Pengawas yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan Pengurus Yayasan. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa selain tugas tersebut Pengawas juga mempunyai tugas memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. 20

Selain Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia, hukum Yayasan juga mengatur mengenai Pendirian Yayasan Asing. Yayasan asing adalah Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau badan hukum asing yang bertujuan untuk kegiatan sosial. Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan mengatur mengenai pendirian Yayasan asing ini. Pasal 9 ayat (5) menyebutkan

19

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan 20 Pasal 40 ayat (1) UU No 16 Tahun 2001 jo UU No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan


“Dalam hal Yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah” 21.

Pasal 69 ayat (1) dan (2) menyebutkan “Yayasan asing yang tidak

berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia jika kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing melakukan kegiatannya tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah” 22 Beberapa tahun kemudian munculah Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksana UndangUndang Yayasan dan didalamnya diatur pula mengenai pendirian Yayasan oleh orang asing, syarat serta tata cara Yayasan asing tersebut melakukan kegiatannya.

F. Metode Penulisan 1. Jenis dan Sifat Penelitian Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah datadata sekunder atau disebut juga dengan metode kepustakaan yang berkaitan dengan pendirian Yayasan oleh orang asing di Indonesia

2. Sumber Data Untuk melengkapi dan memenuhi materi skripsi maka penulis mencari dan mengambil materi data-data sekunder yaitu sebagai sebagai berikut :

21 22

Pasal 9 ayat (5) UU No 16 Tahun 2001 jo UU No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pasal 69 ayat (1) dan (2) UU No 16 Tahun 2001 jo UU No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan


a. Bahan Hukum Primer Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo UndangUndang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Undang-Undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan.

b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu semua dokumen yang menerapkan informasi atau hasil kajian tentang pendirian Yayasan oleh orang asing seperti : buku-buku, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas

c. Bahan Hukum Tertier Yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : Penelitian kepustakaan (Library Research) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan untuk penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, dokumen-dokumen pemerintahan termasuk Perundang-Undangan.


4. Analisis Data Data Primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membanding, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang telah dirumuskan

G.Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang diuraikan dalam gambaran umum mengenai substasi bahasan tiap Bab antara lain sebagai berikut : Bab I

:

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan

Bab II

:

Berisi tentang pendirian Yayasan oleh orang asing dalam Undang-Undang Yayasan di Indonesia, mulai dari bahasan tentang Yayasan asing sebelum berlakunya PP No 63 Tahun 2008, Yayasan asing yang didirikan oleh orang perorangan asing berdasarkan PP No 63 Tahun 2008, Yayasan asing yang didirikan oleh badan hukum asing berdasarkan PP No 63 Tahun 2008 dan pendirian Yayasan berdasarkan UU No 16 Tahun 2001 jo UU No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.


Bab III

:

Berisi tentang aktivitas Yayasan asing di Indonesia berdasarkan PP No 63 Tahun 2008, mulai dari bentuk kegiatan Yayasan asing

yang

diperbolehkan, bentuk kegiatan Yayasan asing yang dilarang, kemitraan Yayasan asing dengan Yayasan Indonesia, izin dan dokumen Yayasan asing dalam melakukan kegiatan di Indonesia dan pengecualian bentuk kegiatan Yayasan yang didirikan korps diplomatik asing Bab IV

:

Berisi tetang penelaahan mengenai struktur organisasi Yayasan asing dan permodalan Yayasan asing, pada bab ini yang dibahas adalah mencakup struktur organisasi Yayasan asing, organ Yayasan asing, tugas dan wewenang organ pada Yayasan asing, pengangkatan dan penghentian organ Yayasan asing dan pemodalan Yayasan asing

BAB V

:

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas


BAB I PENDAHULUAN. Berbeda dengan tujuan pendirian dari Perseroan Terbatas, tujuan filosofis

Recommend Documents