BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Sakti Adji Sasmita menyatakan bahwa fungsi utama transportasi pada dasarnya dapat dibagi 2 (dua) yaitu sebagai penunjang dan sebagai pendorong. Sebagai unsur penunjang dimaksudkan untuk menunjang pengembangan berbagai kegiatan pada sektor-sektor lain (ship follows the trade) pada wilayah-wilayah yang sudah berkembang. Sebagai unsur pendorong adalah membantu membuka wilayah terisolasi/terpencil dan wilayah tertinggal (ship promotes the trade). Keberadaan pelayanan transportasi dalam pengembangan wilayah yang sudah berkembang maupun wilayah tertinggal adalah mendekatkan antara pusat kegiatan dengan wilayah pengaruh yang terletak pada beberapa wilayah yang tersebar. 5 Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional, bahwa transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan politik
mempunyai
perwujudan
Wawasan
Nusantara,
memperkokoh
ketahanan dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan yang sama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5
Adolf Richard Tambunan, 2012, Penguatan Konektivitas Transportasi antar Pulau di Kawasan Timur Indonesia guna Meningkatkan Distribusi Pangan Dalam Rangka Kemandirian Bangsa, Kertas Karya Perorangan, Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVIII, Lembaga Ketahanan Nasional, hlm. 21.
1
2
Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan
peningkatan
hubungan
internasional
yang
lebih
memantapkan
perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka Wawasan Nusantara. Kebijakan Pemerintah di bidang transportasi dalam mendukung program pengembangan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan, sesuai misi Kementerian Perhubungan tahun 2010-2014 yaitu meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah, diantaranya adalah subsidi operasi Angkutan Udara Perintis berupa pembukaan trayek, dan pembangunan/rehabilitasi bandara yang disinggahi penerbangan perintis serta subsidi angkutan BBM untuk perintis udara. Angkutan udara perintis merupakan kegiatan angkutan udara niaga yang melayani angkutan udara untuk menghubungkan daerah terpencil dan/atau daerah tertinggal yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. Angkutan udara perintis juga merupakan sarana menyatukan nusantara, membuka daerah yang terisolasi, juga sebagai sarana pelayanan masyarakat, penyaluran logistik terutama
3
sembako dalam waktu tempuh singkat. Dengan demikian maka angkutan udara perintis berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena mampu mencapai wilayah yang terpencil, membuka dan membangun serta mengembangkan daerah-daerah yang terisolir yang selanjutnya mendorong
pertumbuhan
ekonomi
dan
peningkatan
sosial
budaya,
pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sebaliknya apabila angkutan udara perintis
tidak
diselenggarakan
maka
daerah-daerah
terpencil
tidak
terhubungkan, sehingga penyaluran logistik dan mobilisasi manusia tidak terlaksana dan pertumbuhan ekonomi akan terhenti juga aktivitas lainnya termasuk administrasi pemerintah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 6 PT. Asi Pujiastuti Aviation adalah salah satu perusahaan penerbangan atau operator angkutan udara perintis dengan Maskapai Susi Air. Perusahaan yang berdiri pada tahun 2004 tersebut, melayani 204 (dua ratus empat) rute domestik dengan 168 (seratus enam puluh delapan) total destinasi yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Merauke. Hukum perjanjian mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan perorangan, walaupun yang menjadi objek adalah benda. Hukum perjanjian mempunyai istilah yang banyak dipakai dalam KUH Perdata, 6
Pepen Supendi Yusup, 2013, Pengembangan Angkutan Perintis (Laut dan Udara) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kertas Karya Perorangan, Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX, Lembaga Ketahanan Nasional, hlm. 55.
4
tentang perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian, termasuk pengertian untuk melakukan pekerjaan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan PT. Asi Pujiastuti Aviation telah terikat perjanjian pemborongan (kontrak) pekerjaan pengadaan subsidi Angkutan Udara Perintis Tahun Anggaran 2012 pada 4 (empat) Rute Long Bawan-Long Layu PP, Malinau-Long Layu PP, Binuang-Long Layu PP, dan BinuangMalinau PP, dimana para pihak telah sepakat/setuju untuk menyelenggarakan angkutan udara perintis pada rute-rute tersebut pada tahun anggaran 2012. Angkutan Udara perintis wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam kontrak. Pemerintah memberikan kompensasi untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis sesuai rute dan jadwal yang telah ditetapkan. Kompensasi tersebut dapat berupa : pemberian rute lain di luar rute perintis bagi badan usaha angkutan niaga berjadwal untuk mendukung kegiatan angkutan udara perintis, bantuan biaya operasi angkutan udara, bantuan biaya angkutan bahan bakar minyak di lokasi bandar udara yang tidak ada depo sama dengan harga bahan bakar minyak di bandar udara yang ada depo bahan bakar minyak. Berdasarkan data statistik dari Direktorat Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, jumlah rute dan subsidi angkutan udara perintis dari tahun 2009 sampai dengan 2013 semakin meningkat. Jika pada tahun
5
2009 terdapat 94 (sembilan puluh empat) rute, meningkat menjadi 118 (seratus delapan belas) rute pada tahun 2010, pada tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) rute dan 138 (seratus tiga puluh delapan) pada tahun 2013. Anggaran yang dialokasikan Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memberikan subsidi angkutan udara perintis juga meningkat dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013. Pada tahun 2009 dialokasikan dana sebesar Rp. 163 milyar, tahun 2010 sebesar Rp. 250 milyar, tahun 2011 sebesar Rp. 284 milyar, tahun 2012 sebesar Rp. 279 milyar dan tahun 2013 sebesar Rp. 294 milyar.7 Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah melaksanakan kewajiban pelayanan transportasi udara kepada masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal. Namun demikian pelayanan angkutan udara perintis sampai saat ini belum mampu memenuhi harapan masyarakat, yang apabila hal ini tidak cepat ditanggulangi,
maka
daerah
terpencil
walaupun
memiliki
potensi
pengembangan yang potensial, akan tetap tertinggal karena tidak ada transportasi yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut. Adapun pokok-pokok persoalan angkutan udara printis adalah sebagai berikut : 8 7
8
Evaluasi Penyelenggaran Angkutan Udara Perintis dan Angkutan Bahan Bakar Tahun Anggaran 2012 oleh Direktorat Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pepen Supendi Yusup, ibid, hlm. 59.
6
1.
Terdapat beberapa rute yang tidak dapat dilayani karena adanya bandar udara yang belum operasi dan/atau bandar udara bukan milik Pemerintah melainkan milik swasta (Bandara Khusus);
2.
Terdapat kekosongan angkutan udara perintis, karena kontrak belum ditandatangani, pesawat digunakan untuk rute/angkutan komersial dan/atau pesawat mengalami kerusakan tetapi pesawat pengganti tidak siap atau terjadi adanya gangguan cuaca;
3.
Sarana dan sumber daya manusia dalam menunjang angkutan perintis kurang memadai;
4.
Keterlibatan pihak swasta dalam mendorong ketersediaaan angkutan udara perintis belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, karena operator penyelenggara angkutan udara tidak memiliki pesawat jenis kecil dan tidak menginvestasi karena menganggap penyelenggaraan angkutan udara perintis kurang menguntungkan;
5.
Terdapat pelayanan angkutan udara perintis telah terealisasi sesuai target sebelum tahun anggaran berakhir, karena pelayanan angkutan udara perintis sering dilakukan di luar jadwal pelayanan perintis.
7
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan judul tesis : “Tinjauan Yuridis mengenai Kontrak Pengadaan Subsidi Angkutan Udara Perintis antara Bandar Udara Temindung Samarinda dengan
PT. Asi
Pudjiastuti Aviation Tahun Anggaran 2012 rute Long Bawan-Long Layu, Malinau-Long Layu, Binuang-Long Layu, dan Binuang-Malinau”. B.
Perumusan Masalah Dalam penyusunan tesis ini, penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang sesuai dengan judul di atas, yaitu sebagai berikut : 1.
Apakah pelaksanaan
pengadaan subsidi Angkutan Udara Perintis
Tahun Anggaran 2012 rute Long Bawan-Long Layu, Malinau-Long Layu, Binuang-Long Layu, dan Binuang-Malinau telah sesuai dengan kontrak yang dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Temindung Samarinda dan Direktur Utama PT. Asi Pudjiastuti Aviation? 2.
Bagaimana upaya penyelesaian dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan subsidi Angkutan Udara Perintis Tahun Anggaran 2012 rute Long Bawan-Long Layu, Malinau-Long Layu, Binuang-Long Layu, dan Binuang-Malinau?
8
C.
Tujuan Penelitian Dari rumusan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan subsidi Angkutan Udara Perintis Tahun Anggaran 2012 Rute Long Bawan-Long Layu, Malinau-Long Layu, Binuang-Long Layu, dan Binuang-Malinau telah sesuai atau tidak sesuai dengan kontrak yang dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Temindung Samarinda dan Direktur Utama PT. Asi Pudjiastuti Aviation;
2.
Untuk mengetahui cara penyelesaian dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan subsidi Angkutan Udara Perintis Tahun Anggaran 2012 rute Long Bawan-Long Layu, MalinauLong Layu, Binuang-Long Layu, dan Binuang-Malinau.
D.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengandung manfaat dan kegunaan sebagai berikut : 1.
Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pelayanan transportasi;
2.
Hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan masukan dalam pengembangan pelayanan jasa transportasi udara khususnya angkutan udara perintis di Indonesia;
9
3.
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan PT. Asi Pudjiastuti Aviation agar dapat memberikan pelayanan jasa transportasi udara khususnya angkutan udara perintis secara optimal.
E.
Keaslian Penelitian Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis mengenai kontrak pengadaan subsidi Angkutan Udara Perintis antara Bandar Udara Temindung Samarinda dengan PT. Asi Pudjiastuti Aviation tentang Tahun Anggaran 2012 rute Long Bawan-Long Layu, Malinau-Long Layu, Binuang-Long Layu, dan BinuangMalinau, sejauh yang penulis ketahui belum pernah diteliti oleh pihak lain. Dengan demikian keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau akademik.
