BAB I PENDAHULUAN. Berawal dari tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar maksimal,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berawal dari tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar maksimal, diperlukan pengaturan yang kompleks mengenai unit pemerintahan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal yang saat ini bentuk dan modelnya beraneka macam. Sesuai dengan pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan : “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas”. Selain itu, pengertian lain menyatakan badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum cenderung sebagai organisasi nirlaba kepemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 23 Tahun 2005. Salah satu jenis Badan Layanan Umum yaitu rumah sakit.

1 http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

Seperti halnya organisasi atau entitas pada umumnya, rumah sakit juga memiliki dana penerimaan dan pengeluaran yang cukup besar sehingga harus dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan organisasi nirlaba dan Badan Layanan Umum diatur berdasarkan standar akuntansi keuangan agar terdapat kesamaan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 pasal 26 ayat 2 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berbunyi: “Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia”. Dan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pasal 2 ayat 1 berbunyi: “BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya“. Sedangkan pasal 6 ayat 2 berbunyi: “Sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK/standar akuntansi industri spesifik BLU”. Sesuai dengan peraturan diatas, Standar Akuntansi Keuangan yang sesuai adalah PSAK No.45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut IAI (2015:45.3) dalam PSAK No. 45 adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Secara rinci, tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba,

http://digilib.mercubuana.ac.id/

3

termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai: 1. Jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset neto organisasi nirlaba 2. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat aset neto 3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya 4. Cara

organisasi

nirlaba

mendapatkan

dan

membelanjakan

kas,

memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya 5. Usaha jasa organisasi nirlaba Menurut IAI (2015: 45.2) dalam PSAK No. 45 laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Pihak pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai: 1. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuanya untuk terus memberikan jasa tersebut. 2. Cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek lain dari kinerjanya.


4

Penelitian yang dilakukan Saunah Zainon, Marshita Hashim, Nadzira Yahaya, Ruhaya Atan (2013) di Malaysia menemukan bahwa adanya variasi dalam pelaporan keuangan di antara organisasi berkategori amal dan keagamaan yang berstatus nirlaba dan tidak adanya peraturan yang mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba harus mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Rata-rata, hasil menunjukkan bahwa organisasi nirlaba belum fokus pada pengungkapkan yang diperlukan oleh Registry of Society (ROS), badan yang menaungi organisasi nirlaba. William A. Bottiglieri, Steven L. Kroleski, JD, Kerri Conway (2011) meneliti tentang regulasi untuk organisasi nirlaba di Amerika. Dan mendapatkan hasil bahwa organisasi nirlaba di Amerika menggunakan standar keuangan yang di terbitkan oleh FASB, peraturan yang berlaku untuk organisasi nirlaba yaitu nomor 116 dan 117. Namun dinilai masih kurang memadai untuk kepentingan organisasi nirlaba sendiri. Chenly Ribka S. Pontoh (2013) telah melakukan penelitian di Gereja Bukit Zaitun Luwuk yang mendapatkan hasil dari penelitianya bahwa Gereja Bukit Zaitun Luwuk belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan organisasi nirlaba yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi No. 45 karena untuk penyusunan laporan keuangan telah diatur tersendiri dalam Tata Dasar dan Peraturan Gereja, Angelia Novrina Meilani Tinungki dan Rudy J. Pusung (2014) melakukan penelitian di Panti Sosial Tresna Werdha Hana mendapatkan hasil adalah Panti


5

Sosial Tresna Werdha Hana belum menerapkan penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan format PSAK No.45. Panti Sosial Tresna Werdha Hana hanya menyajikan format laporan keuangan sesuai dengan pemahaman mereka. Dan Erva Adar Pradita (2015) melakukan penelitian di RSUD Saras Husada Purworejo, dan hasil penelitianya adalah Pelaporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo mengacu pada PSAP dan tidak mengacu kepada penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi merupakan salah satu entitas yang telah menjadi Rumah Sakit berstatus BLU dari tahun 2008, laporan keuangan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam penyusunan laporan keuangan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi dinilai masih belum sesuai dan masih perlu adanya pembenahan. Ketidaksesuaian tersebut yaitu belum adanya klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat, sebagaimana dalam PSAK No. 45 bahwa aset neto harus diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.


6

Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi nirlaba bagi stakeholder serta belum semua organisasi nirlaba menerapkan secara penuh PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam pengelolaan laporan keuangannya, maka penulis dalam penyusunan skripsi mengambil penelitian dengan judul : ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN

ORGANISASI

NIRLABA

PADA

RUMAH

SAKIT

BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM. B. Rumusan Masalah Penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum bertujuan agar diperoleh transparansi, peningkatan kinerja, mudah dipahami, memiliki relevansi, dan daya banding yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut laporan keuangan harus disajikan dengan benar sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Hal ini mengacu pada PSAK No. 45 yang diterbitkan Asosiasi Profesi Akuntansi di Indonesia. Sebagai salah satu Rumah Sakit berstatus Badan Layanan Umum, RSJD Dr. RM. Soedjarwadi sudah sepatutnya melakukan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No 45. Terkait dengan kasus yang ingin diteliti timbul permasalahan seperti : Apakah penyajian laporan keuangan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi telah sesuai dengan PSAK No. 45?


7

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris untuk membuktikan bahwa: Penyajian laporan keuangan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi apakah telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 45. 2. Kontribusi Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak yang berkaitan yaitu : a. Bagi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Sebagai refrensi atau masukan dalam menyusun laporan keuangan yang mengacu pada PSAK No. 45. b. Bagi Penulis Sebagai

penambah wawasan mengenai laporan keuangan nirlaba dan

peraturan pembuatan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK No. 45. c. Bagi Pembaca Sebagai referensi dan tambahan pengetahuan mengenai penerapan laporan kseuangan yang mengacu pada PSAK No. 45 pada organisasi nirlaba.


BAB I PENDAHULUAN. Berawal dari tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar maksimal,

Recommend Documents