BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Industri musik nasional di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat lingkupnya tidak hanya di dalam negeri tetapi sudah merambah dan bahkan sudah menjadi daya tarik bagi dunia internasional. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis musik yang semakin bervariasi. Diantara beragamnya jenis musik, terdapat salah satu jenis musik yang sedang digandrungi oleh kalangan anak muda yaitu Electronic Dance Music (EDM) yang dimainkan oleh seorang Disc Jockey (DJ). Seiring dengan perkembangannya, industri hiburan di Indonesia mulai beralih ke acara festival musik yang juga diiringi hentakan musik oleh DJ. Banyaknya peminat dalam acara festival musik ini mendorong perusahaanperusahaan baik besar maupun kecil yang mempergunakan acara festival musik sebagai media promosi dari sebuah produk yang ingin mereka jual. Dimana perusahaan-perusahaan itu menggunakan jasa Event Organizer (EO) untuk membuat acara festival musik. Banyaknya permintaan akan acara festival musik yang dimainkan oleh Disc Jockey (DJ) karena adanya kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak baik itu klien, Event Organizer (EO), penikmat musik DJ, dan bahkan
1
2
Disc Jockey (DJ) itu sendiri. Pihak-pihak ini saling berinteraksi dan menjalin kerja sama dengan yang lain untuk menjaga agar kepentingannya dapat tercapai. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, biasanya dengan melakukan atau mengadakan perjanjian antara para subjek hukum yaitu antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, ataupun antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. Perjanjian menurut Sudikno adalah perbuatan hukum yang bersisi dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.1 Perjanjian berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap sah secara hukum apabila telah memenuhi rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni Pertama, para pihak harus sepakat/setuju untuk melaksanakan perjanjian, Kedua, para pihak harus cakap. Artinya, para pihak harus sudah dewasa di dalam melakukan perbuatan hukum. Ketiga adalah perjanjian tersebut mengatur hal-hal tertentu. Artinya, perjanjian haruslah berisi hal-hal tertentu. Keempat adalah isi dari perjanjian haruslah mengatur hal-hal yang diperbolehkan. Artinya, perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pada prinsipnya perjanjian yang dibuat antara EO dengan DJ merupakan Perjanjian Bernama yang mana perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 1
Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, hlm.38
3
Pada penyelenggaraan acara festival musik, dalam hal ini pihak EO melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak DJ yang akan memberikan jasa pertunjukan. Perjanjian kerja sama tersebut diatur secara rinci dalam akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian yang dibuat antara pihak EO dengan DJ mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 2 Artinya mereka membuat isi perjanjian sendiri asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Begitu juga isi perjanjian yang dibuat oleh EO dengan DJ mengikat para pihak seperti Undang-Undang, tapi dalam praktek ada kalanya para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya wanprestasi. Permasalahan yang sering terjadi adalah tidak dipenuhinya riders yang berupa daftar permintaan mengenai kebutuhan DJ yang menjadi petunjuk bagi EO. Riders tersebut berisi kepentingan-kepentingan DJ yang harus dipenuhi oleh EO. Permasalahan lain yang sering dialami DJ adalah pembayaran yang dibayarkan terlambat karena adanya faktor kedekatan hubungan antara EO dengan DJ. Jadi pihak EO menganggap perjanjian yang sudah dibuat tidak harus sepenuhnya dijalankan. Kejadian seperti ini tentu sangat merugikan DJ karena pembayaran merupakan hak yang harus diterima oleh DJ. 2
Lihat Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4
Perlindungan hukum bagi DJ yang diatur dalam ketentuan di perjanjian yang dibuat kedua belah pihak dianggap belum cukup memadai karena dalam pelaksanaannya, pihak EO masih tidak memenuhi hal-hal yang menjadi kewajibannya. Dengan adanya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, penulis tertarik untuk meneliti perjanjian kerja sama yang dilakukan antara EO dengan DJ dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi DJ dalam perjanjian kerja sama ini yang merupakan hal penting yang harus ditegakkan. Berkaitan dengan uraian-uraian tersebut, Penulis tertarik melakukan penelitian sebagai dasara penyusunan penulisan hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PADA DISC JOCKEY (DJ) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN EVENT ORGANIZER (EO)”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan fokus kepada permasalahanpermasalahan sebagai berikut: 1. Apakah perjanjian kerja sama antara Event Organizer (EO) dengan Disc Jockey (DJ) sudah melindungi kepentingan Disc Jockey (DJ)? 2. Apakah dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Event Organizer (EO) dengan Disc Jockey (DJ) sudah memenuhi kategori perlindungan hukum?
5
C.
Tujuan Penelitian Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Tujuan Subyektif Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2. Tujuan Obyektif Tujuan obyektif penulisan hukum ini adalah : a. Untuk mengetahui hambatan-hambatan mengenai pemenuhan kepentingan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Event Organizer (EO) dengan Disc Jockey (DJ). b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Disc Jockey (DJ) dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan Event Organizer (EO) dalam suatu acara.
D. Keaslian Penelitian Sepanjang pengamatan
penulis
berdasarkan
hasil
penelusuran
kepustakaan, belum pernah ada penelitian maupun penulisan hukum yang
6
mengangkat judul “Perlindungan Hukum Pada Disc Jockey (DJ) Dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Event Organizer”. Meski demikian, telah terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, namun terdapat beberapa substansi yang berbeda dan jika terdapat kesamaan, maka bukanlah menjadi suatu kesengajaan dari penulis. Adapun beberapa penelitian hukum yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik dengan penelitian dan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu : 1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta JKN BPJS Kesehatan Dalam Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Kesehatan Dengan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Merupakan sebuah penulisan hukum yang ditulis oleh Disa Victoria Deran, lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Dalam penulisan hukum tersebut membahas mengenai pelindungan hukum terhadap pasien peserta jaminan kesehatan nasional BPJS dalam perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan RSUD Arifin Achmad, khususnya pada ruang Rawat Inap Kebidanan dan Kandungan serta bentuk pertanggungjawaban rumah sakit dalam hal terjadi kerugian dalam pelayanan kesehatan.
7
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Sales Promotion Girls (SPG) dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara SPG Rokok Djarum dengan Event Organizer (EO) CV. Berkah Abadi Sentosa Yogyakarta. Merupakan sebuah penulisan hukum yang ditulis oleh Desi Anggraeni Kasih, lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Dalam penulisan hukum tersebut, penulis membahas mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara SPG Rokok Djarum dengan EO CV.Berkah Abadi. Dalam penulisan hukum tersebut menekankan pada perjanjian kerja waktu tertentu antara SPG dengan EO CV. Berkah Abadi sementara dalam penulisan hukum ini, penulis menekankan pada perlindungan hukum pada profesi DJ dalam perjanjian kerjasama dengan pihak EO. Objek dan/atau Subjek serta waktu penelitian dalam penulisan hukum ini berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti. Penelitian serupa diluar sepengetahuan penulis diharapkan dapat saling melengkapi serta menambah literatur dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khusunya di bidang hukum perdata.
E. Manfaat Penelitian
8
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui dan mengenal lebih jauh tentang Disc Jockey (DJ) khususnya terkait perlindungan hukum yang semestiya diterima oleh Disc Jockey (DJ). Penulisan ini juga diharapkan sebagai bahan kajian untuk menambah literatur tentang Disc Jockey (DJ) yang selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. 2. Manfaat Praktis Penulisan ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi masukan bagi para pihak yang berkepentingan yaitu Disc Jockey (DJ) sebagai suatu profesi dan Pihak Event Organizer sebagai pihak yang akan mengikat.
