BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan.1 Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam prakteknya dibuat tertulis dimuka notaris berupa akta pendirian perusahaan perseorangan.2 Bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha (business organization) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu (Pemerintah Belanda), di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya, Burgelijk Maatschap/Maatschap, Vennootschap onder Firma atau Firma (Fa), dan Commanditaire Vennootschap (CV). Selain itu, ada pula yang sudah di Indonesiakan, seperti perseroan terbatas atau PT, yang sebenarnya berasal dari Naamloze Vennootschap (NV). Kata "vennootschap" diartikan menjadi kata "perseroan", sehingga dapat dijumpai sebutan Perseroan Firma, Perseroan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas bersamaan dengan itu, 1
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hal.1. 2 Ibid, hal. 1-2.
1 Universitas Sumatera Utara
2
ada juga yang menggunakan kata perseroan dalam arti luas, yaitu sebagai sebutan perusahaan pada umumnya.3 Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha selalu dihadapan pada dua kondisi yakni kondisi usaha berhasil mendapat keuntungan dan kondisi usaha mengalami kerugian. Kondisi kedua risiko dalam usaha, oleh karena setiap pelaku usaha dalam memulai usaha harus telah mengantisipasi risiko dengan aturanaturan hukum. Risiko usaha dapat dibagi kepada para pihak yang menjalankan usaha, hal ini disepakati para pihak ketika mereka bersepakatan memilih badan usaha apa yang akan mereka gunakan dalam menjalankan usaha tersebut. Salah satu pertimbangan adalah masalah tanggungjawab utang piutang perusahaan terhadap harta pribadi dalam hal pengembanan wewenang dan tanggung jawab, pemilih biasanya memikirkan faktor risiko yang akan dihadapi. Pada perusahaan yang jenis badan usahanya memiliki tanggungjawab tidak terbatas, apabila perusahaan mengalami
risiko
kerugian,
maka
harta
pribadi
jadi
jaminan
atas
hutang/kewajibannya. Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu untuk melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan.4 Baik secara teoritis maupun ditinjau dari status hukumnya, bentuk usaha atau perusahaan memiliki dua bentuk : a. Bentuk usaha atau perusahaan bukan badan hukum
3
Mulhadi, Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia), Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, Bogor, 2010, hal. 22. 4 H.M. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Hukum Persekutuan Perdata), Jilid I, Jakarta: Djambatan, 1982, hal. 23.
Universitas Sumatera Utara
3
b. Bentuk usaha atau perusahaan badan hukum Sepintas lalu kedua badan usaha yang disebut terakhir tidak ada perbedaan. Namun jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan, ada perbedaan yang cukup mendasar, yakni masalah tanggung jawab.5 Bahwa tidak semua badan usaha merupakan suatu badan hukum, disini kami akan sedikit memberikan penjelasan secara singkat mengenai perbedaan antara badan usaha yang telah berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, sebagai berikut: Badan usaha yang berbadan hukum: 1. Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subyek hukum di samping manusia. , 2. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaan saja (harta pribadi pengurus/anggotanya tetap bebas dari sitaan) 3. Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi, Perum, Perjan, Persero dan Yayasan. Badan usaha yang bukan badan hukum : 1. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan itu sendiri karena ia bukanlah badan hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. 2. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, maka harta pengurus/anggotanya ikut tersita juga. 3. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah Burgelijk Maatschap/Maatschap, Vennootschap onder Firma atau Firma (Fa), dan Commanditaire Vennootschap (CV).6 Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, perdagangan, dan perjasaan.
5 6
Mulhadi., op.cit., hal. 23 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Aneka Cipta, Jakarta, 2007,
hal.10.
Universitas Sumatera Utara
4
Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum firma dan Perseroan Komanditer (CV).7 Perseroan
Komanditer
(CV)
atau
sering
kali
disebut
dengan
Commanditaire Vennootschap (untuk selanjutnya disebut CV) adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschieter), dan diatur dalam KUHD.8 Keberadaan Perseroan Komanditer (CV) (selanjutnya disebut CV) dalam lalu lintas bisnis telah dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha, sebagai salah satu bentuk badan usaha. Dasar pengaturan Perseroan Komanditer (CV) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) tidak diatur secara khusus/tersendiri sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (Maatschap), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi Perseroan Komanditer (CV) dapat diberlakukan terhadap pasal-pasal mengenai persekutuan firma maupun persekutuan perdata. Ketentuan Perseroan Komanditer (CV) terdapat pada pasal 19, 20, 21 dan pasal 32 KUHD.9 Pengaturan hukum atas CV sama dengan persekutuan firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara Perseroan Komanditer (CV) dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas-uang yang diatur menurut 7
Abdulkadir Muhammad, Op., Cit, hal. 84 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi, 2007, hal. 51. 9 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha), Mega Poin, Divisi dari Kesain Blanc, 2005, Bekasi Indonesia, hal.1. 8
Universitas Sumatera Utara
5
ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga Perseroan Komanditer (CV) adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Karena dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja firmant, sedangkan dalam Perseroan Komanditer (CV) selain sekutu kerja terdapat juga sekutu komanditer, yaitu sekutu diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan.10 Sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 19 KUHD, Ayat (1) : Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung- renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Ayat (2) Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud firma terhadap perseropersero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. (KUHD. 16,20,22 dan seterusnya) Perseroan komanditer atau juga disebut perseroan dengan penanaman modal diadakan antara seseorang pesero yang mempunyai beheer atau beberapa pesero yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri untuk seluruhnya (solider) dengan seorang Peseroan Komanditer (CV) atau beberapa orang lain yang hanya bertanggung jawab sampai dengan uangnya yang ditanam dalam usaha itu. Persero-persero yang bertindak sebagai penanam modal tidak ikut bertanggung jawab secara solider. Pertanggunggan jawab hanya meliputi sampai jumlah uang yang ditanamkan itu. Dalam perseroan itu persero komanditer tidak bertindak keluar. Struktur dari Perseroan Komanditer (CV) itu tergantung dari pada persetujuan yang diadakan antara pihak-pihak yang bersangkutan.11
10
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan, Jilid 2, cet. 12, Djambatan, Jakarta, 2008, hal.75. 11 Ahmad Ichsan, Hukum Dagang (Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan Angkutan, Pradnya Paramita, cetakan kelima, Jakarta, 1993, hal. 129.
Universitas Sumatera Utara
6
Cara mendirikan Perseroan Komanditer (CV) Dalam KUHD tidak ada pengaturan secara khusus mengenai cara mendirikan Perseroan Komanditer (CV). karena Perseroan Komanditer (CV) adalah firma, Pasal 22 KUHD dapat diberlakukan. Dengan demikian, Perseroan Komanditer (CV) didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Akta kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Akta yang sudah didaftarkan itu diumumkan dalam Berita Negara.12 Sama halnya dengan firma, syarat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM diperlukan karena persekutuan komanditer bukan badan hukum. Praktik perusahaan yang berbentuk persekutuan komanditer di Indonesia membuktikan hal ini. Pada Perseroan Komanditer (CV) tidak ada pemisahan antara harta kekayaan persekutuan dan harta kekayaan pribadi para sekutu komplementer. Karena Perseroan Komanditer (CV) adalah firma yang lebih sempurna atau khusus, maka tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan.13 Perseroan Komanditer (CV) mengenal dua macam pesero yaitu bagi pesero yang hanya memasukkan uang atau barang kedalam perseroan disebutkan sebagai pesero komandit-diam, sedangkan pesero yang selain memasukkan uang atau barang juga melakukan pengurusan perseroan yang disebut pesero pengurus dan mereka inilah yang menjalahkan perusahaan dan bertindak keluar atas nama perseroan, dan menyelenggarakan pemeliharaan, pengurusan perseroan seharihari.14
12
Abdulkadir Muhammad, op.cit, hal.94. Ibid 14 M.Nadzir Said, Hukum Perusahaan di Indonesia I, Alumni, Bandung, 1987, hal. 191. 13
Universitas Sumatera Utara
7
Hubungan intern diantara sekutu biasa atau pengurus (gewone vennooten) dengan Perseroan Komanditer (CV) terdapat perbedaan, dimana sekutu biasa atau pengurus (gewone vennooten), selain memasukkan uang atau benda kedalam persekutuan, juga memasukkan tenaga, dalam rangka mengurus dan menjalankan persekutuan. Disamping itu, sekutu biasa atau pengurus juga memikul tanggung jawab tidak terbatas ada kerugian yang diderita persekutuan dalam usahanya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer, tidak terbebani kerugian yang lebih dari jumlah modal yang dimasukkannya.15 Dapat dilihat, pada persekutuan komanditer terdiri dari dua macam sekutu: 1.
Sekutu pengurus atau sekutu komplementer (complimentaris) yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam persekutuan komanditer. Selain dia sekutu komanditer
yang
juga
ikut
memberi
pemasukan
modal,
sekutu
komplementaris sekaligus menjadi pengurus Perseroan Komanditer (CV). 2.
Perseroan Komanditer (CV) yang disebut juga sekutu tidak kerja, yang statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena sekutu komanditer tidak ikut mengurus persekutuan komanditer dia tidak ikut bertindak keluar.16 Dalam soal pengurusan persekutuan, sekutu komanditer dilarang
melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Dia hanya boleh mengawasi pengurusan jika ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Apabila ketentuan ini dilanggar, Pasal 21 KUHD memberi sanksi bahwa tanggung jawab sekutu 15
Mulhadi, Op., Cit. Hal 61-62. M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, 201 l, hal. 17-18. 16
Universitas Sumatera Utara
8
komanditer disamakan dengan tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan. Untuk menjalankan, perusahaan, persekutuan komanditer dapat menempatkan sejumlah modal atau barang sebagai harta kekayaan persekutuan, dan ini dianggap sebagai harta kekayaan yang dipisahkan, dari harta kekayaan pribadi sekutu komplementer. Hal ini dibolehkan berdasarkan rumusan Pasal 33 KUHD mengenai pemberesan firma. Kekayaan terpisah ini dapat diperjanjikan dalam anggaran dasar (akta pendirian) walaupun bukan badan hukum.17 Hanya sekutu komplementer yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya dapat menagih sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang bertanggung jawab penuh. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan (Pasal 19 ayat (1) KUHD), sedangkan yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga hanya sekutu komplementer. Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam, sedangkan sekutu komplementer bertanggung jawab ke luar dan ke dalam.18 Pendirian persekutuan komanditer pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma, yaitu umumnya dengan akta notaris kemudian didaftarkan di kepaniteraan PN di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan dan kemudian mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara RI. Adapun isi akta pendirian : 1. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri. 17 18
Abdulkadir Muhammad, op.cit, hal. 95. Ibid, hal. 95-96
Universitas Sumatera Utara
9
2. Penetapan nama Perseroan Komanditer (CV) dan kedudukan hukumnya. 3. Keterangan mengenai Perseroan Komanditer (CV) yang menyatakan sifat CV itu di kemudian harinya akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus. 4. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan. 5. Mulai dan berakhirnya Perseroan Komanditer (CV). 6. Klausul-klausul lain yang penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri. 7. Pendaftaraan akta pendirian ke PN harus diberi tanggal. 8. Pembentukan kas atau uang dari Perseroan Komanditer (CV) yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga yang jika sudah kosong maka berlakulah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. 9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan. 10. Maksud dan tujuan persekutuan komanditer. 11. Modal persekutuan komanditer. 12. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer. 13. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu. 14. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu.19 Sama halnya dengan firma, tata cara pendirian Perseroan Komanditer (CV) tidak ada ketentuan yang tegas dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tetapi dalam praktek diabuat secara Autentik (akta notaris). Perseroan Komanditer (CV) didirikan dengan pembuatan Anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat dimuka notaris. Akta pendirian kemudian didaftarkan di kapaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Akta pendirian yang sudah didaftarkan itu diumumkan dalam Berita Negara.20 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa :
19
Handri Raharjo, Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan), Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2013, hal. 56-59. 20 Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta, 2009, hal.146.
Universitas Sumatera Utara
10
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan tersebut dispesifik pada pasal-pasal berikutnya yaitu pada Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan kewenangan notaris yaitu : (1)
(2)
(3)
Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula: a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku klepper. b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. c. Membuat copy dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan d. Melakukan pengesahan kecocokan photo copy dengan surat aslinya. e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. Membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Di dalam Pasal 28 KUHD "selain dari pada itu para pesero diwajibkan
pula menyelenggarakan pengumuman dan petikan akta sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 26 dalam Berita Negara". Selama ini pada umumnya yang dipenuhi hanya pasal 27 KUHD yang menyebutkan "pendaftaran itu harus ditanggali pada hari akta atau petikannya dibawa di ke paniteraan. Pada umumnya Akta pendirian CV hanya sebatas didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, sedangkan untuk pengumuman di Berita Negara jarang dilakukan.
Universitas Sumatera Utara
11
Selama ini walaupun Akta pendirian CV belum ada diumumkan di dalam Berita Negara akan tetapi dapat melakukan dan atau menjalankan kegiatan usaha, meskipun
didalam
Undang-undang
secara tegas
diwajibkan
untuk
diumumkan dalam Berita Negara. Dari uraian diatas, Perlu penelitian lebih lanjut mengenai Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap), yang dituangkan dalam judul
tesis
"Kepastian
Hukum
Akta
Pendirian
Perseroan
Komanditer
(Commanditaire Vennootschap) yang tidak diumumkan dalam berita Negara ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang" B. Rumusan Masalah Dari latar belakang tersebut di atas, maka agar lebih jelasnya perlu dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut : 1.
Bagaimana kedudukan hukum Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang tidak diumumkan dalam berita Negara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang?
2.
Bagaimana
tanggung
jawab
para
pengurus
Perseroan
Komanditer
(Commanditaire Vennootschap) yang Akta pendirian tidak diumumkan dalam berita Negara ? 3.
Apa yang menjadi persoalan dalam pendirian Perseroan Komanditer (CV) (Commanditaire Vennootschap) dalam praktek notaris sehari-hari ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
Universitas Sumatera Utara
12
1.
Untuk mengetahui kedudukan hukum Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang tidak diumumkan dalam berita Negara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2.
Untuk mengetahui tanggung jawab para pengurus Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang Akta pendirian tidak diumumkan dalam berita Negara
3.
Untuk mengetahui yang menjadi persoalan dalam pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) dalam praktek notaris seharihari.
D. Manfaat Penelitian Tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 1.
Secara akademis-teoritis, penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya ketentuan tentang Akta pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang tidak diumumkan dalam berita Negara sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum
2.
Secara sosial praktis, adalah memberikan sumbangan pemikiran terhadap mahasiswa-mahasiswa atau praktisi-praktisi hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum yang mengatur Akta pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang tidak diumumkan dalam berita Negara sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
Universitas Sumatera Utara
13
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Sumatra Utara, khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul "Kepastian Hukum Akta Pendirian CV yang tidak diumumkan dalam berita Negara ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang". Akan tetapi ada beberapa penelitian yang menyangkut masalah CV antara lain penelitian yang dilakukan oleh : 1. Saudari Lusiana (NIM. 002111030), Mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara, dengan judul penelitian "Kreteria Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Sebagai Subjek Hak Atas Tanah Penelitian Di Kota. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : a. Apakah Peseroan Komanditer dapat dimasukan sebagai Badan Hukum ? b. Apakah Perseroan Komanditer dapat mempunyai Hak Atas Tanah ? c. Bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan terhadap Perseroan Komanditer sebgai Subjek Hak Atas Tanah ? 2. Saudara Asrul (NIM. 017011006), Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara, dengan judul penelitian "Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Dalam Kedudukannya Sebagai Pemberi Hak Tanggungan Pada Pengikatan Hak Tanggungan). Adapun permasalahan penelitian ini adalah :
Universitas Sumatera Utara
14
a. Bagaimana kewenangan yuridis Peseroan Komanditer untuk melakukan pembuatan hukum sebagai pemberi Hak Tanggungan. b. Bagaimana
melaksanakan
kendala
Peseroan
Komanditer
dalam
pelaksanaan pengikat Hak Tanggungan. c. Bagaimana upaya yang dilakukan agar pengikat Hak Tanggungan tetap terlaksana 3. Saudara Muhammad Reza (NIM. 107011092), Mahasiswa
Magister
Kenotariatan Universitas Sumatra Utara, dengan judul penelitian "Analisis Terhadap Kepailitan Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) dan akibat hukumnya (studi kasus putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/Pailit/2006/PN.Niaga.Mdn ). Adapun yang permasalahan dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimana analisis permohonan Kepailitan yang dilakukan oleh Debitor sendiri yaitu CV. Widya Mandiri dikaitkan dengan Pasal 5 UndangUndang No.37 Tahun 2004 ? b. Bagaimana akibat hukum kepailitan Persekutuan Komanditer terhadap harta kekayaan para sekutu menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
dalam
Putusan
Pengadilan
Niaga
Medan
nomor
:
01/Pailit/2006/Pn.niaga Mdn atas Kepailitan CV. Widya Mandiri ? c. Bagaimana pelaksanaan pemberesan harta pailit para sekutu dalam Kepailitan CV. Widya Mandiri ?
Universitas Sumatera Utara
15
Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi sebagai peneliti ataupun akademisi. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.
Kerangka Teori Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran
teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu.21 Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.22 Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, guna mendapatkan kepastian hukum akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang tidak diumumkan dalam Berita Negara. Menurat Kalsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesame maupun dalam
21
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal.122 22 M. Solly Lubis, Filsqfat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.
Universitas Sumatera Utara
16
hubunganya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.23 Tujuan hukum yang mendekati realitis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat ditemukan bahwa "summum ins, summa injuria, summa lex, summa crux" yang artinya, hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.24 Bagi suatu penelitian, teori dan kerangka teori mempunyai kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut : 25 a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam fakta; b. Teori sangat berguna di dalam klasifikasi fakta; c. Teori merupakan ikhtiar dari hal-hal yang diuji kebenarannya. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum
23
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jekarta, 2008, hal 158. Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59. 25 Soerjono Soekanto, op.cit, hal.121. 24
Universitas Sumatera Utara
17
Menurut Utrecht, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (rechtzekerheit) dalam pergaulan manusia dan hubungan-hubungannya dalam pergaulan kemasyarakatan. Hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak lain.26 Untuk menjamin keteraturan dan menciptakan hubungan dalam pergaulan didalam masyarakat dan untuk mehilangkan, kebimbangan keracunan, dan kekeliruan maka diperlukan kepastian hukum untuk menjamin hal tersebut. Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi dapat kekecualian yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan.27 Tanpa kepastian hukum orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya, dan akhirnya timbulnya keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat menaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat" Lex dura, set tamen scripta (Undang-undang itu kejam tetapi demikianlah bunyinya). 28 26
M. Solly Lubis, Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum (Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana USU), hal. 17. 27 Theo Huijbers, Filsafat Dalam Lintas Sejarah, Yogyakarta: Kanisius, 1982), hal. 163 28 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 58.
Universitas Sumatera Utara
18
2.
Konsepsi a. Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.29 b. Akta pendirian adalah dokumen hukum yang menjelaskan tujuan perusahaan, dan memuat anggaran dasar serta pengurus yang dibuat dihadapan notaris dan pada intinya merupakan perjanjian diantara sekutu.30 c. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. d. Pesero adalah pemegang saham atau andil.31 e. Persekutuan Komanditer (CV) adalah persekutuan Firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan (sebagai modal), namun ia tidak ikut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan, dan tanggung jawabnya 29
Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/, 15April, 2015 30 Rudi Prasetya, Maatschap, Firma dan Perseroan Komanditer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.26. 31 Mulhadi, op.cit, hal. 22.
Universitas Sumatera Utara
19
terbatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya. Artinya, sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap Perseroan Komanditer (CV), sebab hanya sekutu komplementer yang diserahi tugas untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga (pasal 19 KUHDagang).32 f. Lembaran Negara adalah suatu Lembaran (kertas) tempat mengundang atau mengumumkan suatu peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suatu undang-undang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara, yang mempunyai nomor berurut. Lembaran Negara diterbitkan oleh Departemen kehakiman (sekarang Secretariat Negara), yang disebut dengan tahun pemberitahuan dan nomor berurut.33 Misalnya: L.N. tahun 1962 No. 1 (L.N. 1962/1), L.N. tahun 1962 No. 2 (L.N. No. 2 tahun 1962). g. Berita Negara adalah suatu penerbitan resmi Menteri Kehakiman (Sekretariat Negara) yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu. Seperti : Akta pendirian P.T., Firma, CV, Koperasi, namanama orang dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia, dan lain-lain. G. Metodologi Penelitian 1.
Sifat dan Jenis Penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, bersifat analisis
deskrptif maksunya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan 32
Abdul R. Saliman et al, Hukum bisnis untuk perusahaan, Prenada Media, Edisi Kedua Cetakan Ke-1, Jakarta hal. 95 33 Dwisetiati.Wordpress.Com/2012/06/05/Lembaran-Negara-Dan-Berita-Negara/ (diakses tanggal 7 Juni 2015). Pukul 18.00 Wib
Universitas Sumatera Utara
20
berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.34 Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum,35 yang terdapat Kitab UndangUndang Hukum Dagang maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas,36 yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu mengenai Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) dikaitkan ketentuan Kitab Undangundang Hukum Dagang. 2.
Sumber Data Berdasarkan sifat penelitian tersebut diatas, maka data yang dikumpulkan
berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa Norma Dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.37
34
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hal. 101 35 Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang, 1996, hal.13. 36 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 13 37 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 30
Universitas Sumatera Utara
21
a.
Bahan hukum primer.38 Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.
b.
Bahan hukum sekunder.39 Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang tidak diumumkan dalam berita Negara.
c.
Bahan hukum tertier.40 Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.
3.
Alat Pengumpul Data Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti
maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi pustaka, sedangkan alat pengumpulan data adalah studi dokumen, studi dokumen
38
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 53 39 Ibid 40 Ibid
Universitas Sumatera Utara
22
dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis literarur buku-buku, peraturan peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis. 4.
Analisa Data Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna
untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Adanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).41 Analisis
data
adalah
proses
mengatur
urutan
data,
mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.42 Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berapa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.43
41
Bungi Burhan, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Midal Aplikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.53. 42 Lexy J.Moleong, Metode Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 103. 43 Ibid, hal.3
Universitas Sumatera Utara
