1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Banyak wajib pajak yang berpikiran bahwa pajak memberatkan masyarakat karena tidak adanya kontra prestasi langsung yang didapat oleh si pembayar pajak. Pajak dianggap penting oleh pemerintah, sehingga untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tersebut, Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 UU KUP yang menyebutkan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Tetapi pada kenyataannya banyak wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak secara jabatan. Yang dimaksud NPWP secara jabatan adalah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan NPWP kepada orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, namun yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak (Pasal 2 ayat (4) UU KUP)
2
Adanya pemberian NPWP secara jabatan menimbulkan berbagai masalah dalam mayarakat dan salah satu penyebabnya adalah ketidakakuratan data. Untuk mencegah masalah tersebut maka Dirjen Pajak telah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak melalui Koran maupun tulisan-tulisan di tempat-tempat umum, tetapi sosialisasi tersebut belum maksimal sehingga hal ini mendorong Dirjen Pajak untuk memberikan sosialisasi yang lebih menarik kepada wajib pajak melalui pemberian Slogan Orang Bijak Taat Pajak dan lewat iklan di media massa: Tak Punya NPWP, Apa Kata Dunia?. Dengan adanya sosialisasi yang lebih menarik ini diharapkan dapat menjadikan pemahaman masyarakat tentang pajak meningkat dan masyarakat akan suka rela mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Sleman, dimana mayoritas masyarakatnya kurang mengerti dan paham mengenai arti dan fungsi NPWP tersebut. Dalam hal ini, dikarenakan bahwa masyarakat tersebut kurang mendapat pengetahuan mengenai NPWP itu sendiri sehingga mereka tidak memiliki NPWP bahkan kaget dan mengeluh jika memperoleh NPWP secara jabatan. Mereka merasa bahwa mereka telah melakukan pelanggaran peraturan perpajakan dengan memperoleh NPWP secara jabatan dan ada yang mengeluh karena data yang ada tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Akibatnya jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP menjadi sangat rendah dan berdampak sangat besar bagi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan adanya sosialisasi NPWP tersebut tingkat kepemilikan NPWP diharapkan akan menjadi meningkat dan wajib pajak tersebut dapat
3
melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga pendapatan Negara meningkat. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Memiliki NPWP di Kabupaten Sleman.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan mempengaruhi minat wajib pajak untuk memiliki NPWP?
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap minat Wajib Pajak untuk memiliki NPWP.
1.4 Manfaat Penelitian 1. Bagi Penulis Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk menerapkan teori yang diperoleh di perkuliahan dalam kehidupan dan untuk memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1)
4
2. Bagi Wajib Pajak Untuk membantu wajib pajak mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang NPWP serta menyadari akan perlunya memiliki NPWP untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 3. Bagi Pembaca Sebagai
referensi
atau
masukan
untuk
melakukan
penelitian
selanjutnya yang berhubungan dengan NPWP. 4. Bagi Pemerintah Untuk mengevaluasi apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dan pemahaman wajib pajak tersebut dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk memiliki NPWP sehingga jumlah kepemilikan NPWP dapat meningkat.
1.5 Batasan Penelitian Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu : 1. Dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), karena penghasilan yang dibawah PTKP tidak dikenakan pajak. 2. Dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang belum memiliki NPWP sehingga lebih mudah untuk mengetahui apakah sosialisasi tersebut dapat meningkatkan jumlah kepemilikan NPWP atau tidak. 3. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman. Lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti mengingat bahwa di daerah Sleman banyak aktivitas ekonomi berlangsung sehingga masyarakatnya sudah banyak yang sudah
5
bekerja baik itu dari usaha sendiri maupun bekerja pada pihak lain dan juga untuk membatasi agar lingkup objek yang diteliti tidak terlalu luas sehingga waktu penelitiannya tidak terlalu lama.
