BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara yang begitu luas wilayahnya dan sangat banyak penduduknya, dan sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan daiam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan yang kurang baik jika berhubungan dengan pajak begitu juga sebaliknya. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di daiain bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Pertimbangan untuk berlaku jujur dan membayar pajak secara efisien yang mendorong Wajib Pajak menyusun perencanaan pajak penghasilan (tax planning) melalui penghindaran pajak (tax avoidance). Berbeda dengan penyelundupan pajak (tax evasion) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penghindaran pajak itu sendiri merupakan perbuatan legal yang
Universitas Sumatera Utara
menggunakan
loopholes
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan sebagai hal yang positif untuk efisiensi pembayaran pajak. Sistem pemungutan pajak yang ditetapkan sebelum Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) No.7 tahun 1983 masih menggunakan sistem official assessment dan dengan berlakunya undang-undang tersebut maka sistem official assessment diubah menjadi self assessment. Dimana setelah dilakukan perubahanperubahan, maka muncul Undang-Undang Pajak Penghastlan (UU PPH) No. 10 tahun 1994 pada tanggal 01 januari 1995 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPH) No. 17 tahun 2000 pada tanggal 01 Januari yang berlaku sampai sekarang yang mana pemungutan pajak masih menganut sistem self assessment. Dalam sistem self assessment ini, PT. Perkebunan Nusantara III Medan menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jswab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai
Wajib
Pajak,
menghitung
jumlah
pajak
yang
terutang
serta
mcmasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara III Medan, untuk melakukan perencanaan
Universitas Sumatera Utara
pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan. Adanya sistem self assessment ini mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya, hal ini di samping mengganggu cashflow perusahaan juga bisa berakibat kelebihan pembayaran atas pemungutan
pendahuluan
tersebut
dimana
untuk
memperoleh
restitusi
memerlukan waktu dan biaya. Secara umum
motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk
memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut rnempengaruhi pengambilan keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama. Atas dasar hal tersebut di atas, maka dengan ini penulis akan mencoba menganalisis penerapan perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan sebagai bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan dan merasa tertarik untuk membahasnya dengan mengangkat judul skripsi, yaitu : Analisis Efektivitas Perencanaan Pajak Penghasilan pada PT. (Persero) Perkebunan Nusantara III Medan.
Universitas Sumatera Utara
B. Perumusan Masalah Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah efektivitas dari perencanaan pajak penghasilan terhadap jumlah pajak yang terhitung ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penulisan skripsi ini adalah : Untuk mengetahui sejauh mana perencanaan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan kebijakan perusahaan dalam hubungannya dengan efektivitas jumlah pajak yang akan dibayar.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Menambah wawasan penulis mengenai penerapan perencanaan pajak penghasilan yang sebenarnya, dibandingkan dengan teori-teori yang telah penulis pelajari. 2. Untuk memberikan ilustrasi kepada Wajib Pajak mengenai perencanaan pajak yang efektif, sebagai bagian dari rencana kebijaksanaan keuangan yang diterapkan perusahaan, agar diperoleh pembayaran pajak yang efisien 3. Untuk memberikan ilustrasi kepada fiskus (petugas pajak) mengenai perencanaan pajak oleh Wajib Pajak yang dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, sehingga mempermudah perannya dalam melakukan pengawasan atas kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak,
Universitas Sumatera Utara
4.
Sebagai bahan kajian ilmiah dalam dunia pendidikan, khususnya bidang
akuntansi perpajakan.
Universitas Sumatera Utara
