BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima banyak menjadi permasalahan di indonesiaterutama di kota-kota besar yang padat pemduduknya. Karena kebijakan tersebut dapat merugikan usaha masyarakat kecil dalam mencari rezekinya. Kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima terutama pedagang sayur-sayuran, buah-buahan dan penjual makanan
selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja karena
mereka bertugas untuk melaksanakan penertiban dan peraturan daerah. Di Kotamadya Medan kebijakan pemerintah dalam melakukan penertiban sering berupa penggusuran pedagang kaki lima selalu melibatkan satuan polisi pamong praja kota medan. Untuk melaksanakan tugasnya, polisi pamong praja sudah dibekali peraturan daerah yang selalu melibatkan satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima. Setiap daerah dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya pasti mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita dan tujuan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya. Karena cita – cita merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maka antara negara satu dengan negara lainnya tidak sama dalam hal pencapaian tujuan. Demikian juga dengan negara Indonesia yang mempunyai tujuan seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Universitas Sumatera Utara
khususnya Alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut juga termasuk dalam sistem negara kita yang menganut sistem welfare state atau negara kesejahteraan yakni semua kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya baik pemerintah maupun daerah. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban baik dalam hal pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah
melalui
pendekatan
prosperity
(Kemakmuran)
dan
security
(keamanan). Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dan terkendali dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah, terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban
Universitas Sumatera Utara
Umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Undang-undang No. 32 Pasal 148 ayat 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat 1, keberadaan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis karena mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148. Berpijak pada Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah inilah, penulis akan mencoba menguraikan keberadaan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Memperhatikan tugas Polisi Pamong Praja terutama dilapangan sebagai pembantu
Kepala
Daerah
dalam
penegakkan
Peraturan
Daerah
dan
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat tersebut, maka Polisi Pamong Praja dituntut untuk tanggap dan mampu menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dan terkendali, oleh sebab itu perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi berbagai usaha maupun tindakan dan segala
kegiatan
yang
berhubungan
dengan
perencanaan,
penyusunan,
pembangunan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban secara berdayaguna dan berhasil guna sehingga peranan Polisi Pamong Praja tersebut akan dapat lebih dirasakan manfaatnya
di
semua
bidang
termasuk
pembangunan
pemerintah
dan
Universitas Sumatera Utara
kemasyarakatan yang tertib aman dan teratur dalam kepedulian terhadap adanya peraturan daerah yang diberlakukan. Dengan memperhatikan tugas, wewenang, dan fungsi dari Polisi Pamong Praja, maka mereka di tuntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya disemua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju pembangunan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin komplek masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula. Situasi dan kondisi yang semakin maju sangatlah diperlukanadanya anggota Polisi Pamong Praja yang mempunyai wawasan pengetahuan yang luas profesionalisme dan sikap disiplin serta ketahanan mental yang tinggi, sehingga dimungkinkan terwujudnya aparatur Polisi Pamong Praja yang mempunyai pola pikir yang cepat, produktif, proaktif dan berwibawa disertai dengan amal perbuatan dharma bhakti dan pengabdian yang nyata (Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990). Lebih – lebih dalam rangka pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah Kotamadya Medan. Tantangan yang perlu diwaspadai dan dijabarkan serta dikembangkan baik dalam bentuk kebijaksanaan maupun gerak operasional Polisi Pamong Praja
Universitas Sumatera Utara
di harapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk menegakkan peraturan dan kebijakan pemerinta serta meningkatkan dan menggali sumber pendapatan asli daerah, sehingga dapat untuk modal pembangunan yang benarbenar dapat diandalkan oleh masing- masing daerah. Berdasarkan uraikan diatas, maka perlu kiranya di cari permasalahan apa yang menghambat kinerja Polisi Pamong Praja yang selanjutnya perlu segera diadakan pemecahan masalah atau jalan keluarnya sehingga dapat mampu berperan aktif membantu Kepala Daerah di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
B. Rumusan Masalah Masalah yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini sangat singkat, agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca yang mana diantara masalahmasalah tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kotamadya Medan? 2. Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi Polisi Pamong Praja dalam rangka penengakan Peraturan Daerah di Kotamadya Medan dan Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan hambatan yang dihadapi dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah di Kotamadya Medan ?
C. Tujuan Penelitian Setiap langkah seseorang yang akan mengadakan penelitian tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Sebelum penelitian dilaksanakan terlebih dahulu harus menentukan tujuan dari penelitiannya, untuk menghindari agar penelitian yang akan dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan yang telah
Universitas Sumatera Utara
ditentukan, sehingga dalam penelitiannya akan mudah dilaksanakan. Sebab tujuannya digunakan sebagai patokan dalam pengumpulan data dan sebagai pembatasan dalam penelitian. Karena tanpa tujuan yang jelas data yang terkumpul akan mudah hilang dan akan menyimpang dari maksud penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kotamadya Medan. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya apa saja yang dihadapi Polisi Pamong Praja Kotamadya Medan dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah di Kotamadya Medan.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dalam penelitian yang berjudul Peran Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah di Kotamadya Medan. a. Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi bagi dunia akademis dibidang hukum, khususnya mengetahui peran, hambatan, dan upaya upaya yang dilakuakan polisi pamong praja dalam membantu tugas Walikota dalam rangka penegakan Peraturan Daerah terutama penggusuran pedagang kaki lima. b. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini yaitu Polisi Pamong Praja,
Universitas Sumatera Utara
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan kinerja dari Polisi Pamong Praja dan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pemecahan dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja di Kotamadya Medan dalam melaksanakan peratura daerah no 31 tahun 2007.
E. Metode Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu : 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahanbahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Dalam Penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung juga di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Medan, baik itu dilakukan dengan pegamatan secara langsung tentang tata cara kerja instansi tersebut maupun mengadakan wawancara kepada pegawai yang berwenang memberikan informasi.
Universitas Sumatera Utara
F. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai sub bab. Antara lain disebutkan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan. BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG POLISI PAMONG PRAJA Dalam kaitan ini yang akan dibahas adalah tentang : Pengertian Polisi Pamong Praja, Jenis Polisi Pamong Praja,Tugas Dan Fungsi Polisi Pamong Praja, Kedudukan Polisi Pamong Praja. BAB III. PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENINDAKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN Dalam bab ini diuraikan pembahasan tantang : Gambaran Umum tentang Kota Medan, Gambaran Umum tentangKantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan,
Universitas Sumatera Utara
BAB IV. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM MELAKSANAKAN PERDA NO. 31 TAHUN 2007 Dalam bab ini dibahas tentang : Gambaran Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Tugas-tugas Polisi Pamong Praja Di Kota Medan, Posisi Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Tugas Penindakan Penggusuran Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan, Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dan Usaha Yang Dilakukan. BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan juga saran.
Universitas Sumatera Utara
