BAB I PENDAHULUAN. Bank menurut pengertian umum dapat diartikan sebagai tempat untuk

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Bank menurut pengertian umum dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang. Namun, pada masa sekarang pengertian bank telah berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan sektor perekonomian di Indonesia yang semakin cepat. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam melakukan kegiatan perbankan harus mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perbankan yang berlaku. Bank juga harus mempunyai kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemampuan untuk mengelola dana, dan kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Bank

mempunyai

tugas

utama

dalam

kegiatan

usahanya

yaitu

penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana hanya dapat terjadi apabila dana telah dihimpun. Bank dalam melakukan penghimpunan dana dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat pada bank, dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank maka nasabah akan lebih percaya untuk menyimpan dana pada bank tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh bank juga

Universitas Sumatera Utara

berpengaruh karena dengan adanya pelayanan yang baik kepada penyimpan dana maka penyimpan dana akan merasa dihormati sehingga penyimpan dana merasa senang untuk menyimpan dananya pada bank tersebut. Bank adalah sebagai lembaga intermediasi, dimana proses pemberian dana dari unit surplus (penabung) untuk selanjutnya disalurkan kepada unit defisit (peminjam) yang terdiri dari sektor usaha, pemerintah dan individu/rumah tangga.1 Sejalan dengan perkembangan waktu maka kebutuhan masyarakat terhadap jumlah barang dan jasa juga semakin meningkat, kegiatan transaksi tidak dapat lagi dilakukan dengan pertemuan langsung oleh para pihak setiap hari sehingga memerlukan pihak perantara untuk mempermudah transaksi tersebut. Perantara dalam hal ini disebut dengan lembaga keuangan.2 Lembaga keuangan mempunyai peran penting terhadap kegiatan perekonomian yang terjadi pada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif untuk memberikan kelancaran dalam perekonomian. Lembaga keuangan sebagai suatu perantara keuangan dapat memungkinkan terjadinya suatu aliran dana dari pihak yang kelebihan dana sebagai pemberi pinjaman kepada pihak yang kekurangan dana sebagai peminjam.3 Bank merupakan lembaga keuangan yang dalam usahanya dapat memberikan kredit dan jasa-jasa dalam peredaran uang. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di 1

Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6. 2 Y. Stri Susilo, Bank & Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 4. 3 Ibid.


bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berusaha dalam bidang penerimaan-penerimaan

kewajiban

keuangan,

sehingga

dapat

meluaskan

pemberian kredit. Tujuan bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dalam masyarakat adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Selain dari fungsi penting bank, terdapat pula jenis-jenis layanan bank yang diberikan kepada masyarakat, yang salah satunya adalah Pemindahan uang. Bank umum menjalankan usaha memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.4 Pemindahan uang ini disebut juga dengan kegiatan transfer dana. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (selanjutnya disebut UU Transfer Dana), transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Transfer dana adalah bentuk fasilitas jasa yang diberikan bank kepada nasabah dalam hal mempermudah mengirim uang dengan cara elektronik. Penggunaan jasa transfer dana yang diberikan oleh bank tentu saja dapat mempermudah nasabah dalam melakukan kegiatan usahanya dan dengan adanya kecanggihan teknologi yang dimiliki bank, nasabah dapat terlayani dengan baik. Akan tetapi pada kenyataannya penggunaan transfer dana sering terjadi kesalahan sehingga dapat merugikan nasabah.

4

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 361-366.


Ketentuan penyelenggara transfer dana juga telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 2 UU Transfer Dana yang menyebutkan Penyelenggara Transfer Dana, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana. Dengan adanya jasa transfer dana yang disediakan oleh bank maka nasabah memperoleh keuntungan untuk dapat melakukan transaksi perdagangan yang lancar dengan pihak lain, memudahkan transaksi pembayaran kepada pihak lain, dan yang terpenting keamanan nasabah dalam melakukan pemindahan uang lebih terjamin dikarenakan kegiatan transfer dana dilakukan secara elektronik.5 Keuntungan yang didapat dari transfer dana dan penggunaannya yang mudah dilakukan oleh nasabah membuat jasa transfer dana ini menjadi suatu kebutuhan tertentu. Tetapi pada kenyataannya transfer dana juga menimbulkan sedikit masalah atau timbulnya keluhan dari nasabah ketika mesin yang digunakan untuk melakukan transfer dana tersebut mengalami gangguan seperti offline, rusak bahkan dapat terjadinya pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank. Permasalahan ini sudah menjadi umum bagi kalangan nasabah akan tetapi kerugian yang ditimbulkan kepada nasabah sering kali dikarenakan adanya pemblokiran rekening dari pihak bank sendiri. Pemblokiran rekening nasabah oleh pihak bank cukup memiliki kesalahan, bisa saja dari kepentingan bank misalnya terjadi suatu tindak pidana pencucian uang sehingga rekening nasabah tersebut harus diblokir oleh pihak bank dan bisa saja dari kepentingan nasabah itu sendiri, yang dikarenakan adanya pembobolan 5

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembayaran (diakses tanggal 9 Juli 2014).


rekening sehingga rekening nasabah juga diblokir. Alasan pihak bank untuk melakukan pemblokiran dengan argumen hukum adalah alasan yang cukup kuat, namun apabila pemblokiran tersebut dilakukan tanpa ada argumen hukum yang jelas maka hanya akan merugikan nasabah bahkan dapat menimbulkan sejumlah kerugian dari segi lain, apalagi pemblokiran tersebut dilakukan oleh pihak bank tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik rekening atau nasabah. Dengan adanya pemblokiran rekening maka kerugian yang dialami nasabah pastinya berdampak domino, tidak bisa melakukan penarikan dana, melakukan pentransferan dana, apalagi melakukan penyimpanan dana. Tidak ada pihak yang mau disalahkan, namun dengan jalur hukum para pihak dapat menentukan siapa yang telah melakukan kesalahan apakah bank yang sepihak melakukan pemblokiran atau nasabah yang telah mengalami kerugian akibat adanya pemblokiran rekening. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap jasa yang diberikan kepada konsumen pada prinsipnya harus dilaksanakan dengan baik akan tetapi pelaku usaha tersebut dapat melepaskan tanggung jawabnya karena keadaan-keadaan tertentu yang pada akhirnya pelaku usaha tidak harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen. Nasabah/konsumen dalam hal ini yang mengalami kerugian akibat terjadinya pemblokiran rekening, sebenarnya merupakan tanggung jawab bank/pelaku usaha, akan tetapi pada awal pembukaan rekening tentu saja bank memberikan syarat-syarat tertentu. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kegiatan transfer dana ini, baik yang disebabkan oleh pihak bank sendiri maupun oleh kesalahan nasabah bank seperti permasalahan yang dihadapi oleh PT. Bank Cimb


Niaga Syariah, Tbk dengan Rosman M dalam perkara di Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) yang kemudian berakhir di pengadilan. Adapun perkara tersebut adalah mengenai kerugian yang dialami oleh Rosman M dikarenakan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan akibat adanya pemblokiran rekening. Rosman M awalnya telah menyelesaikan sengketa ini melalui BPSK akan tetapi Rosman M tidak puas dengan putusan yang telah ditetapkan oleh BPSK dan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Rosman M mengajukan kasasi sehingga dalam hal ini Rosman M menjadi Pemohon Kasasi dan PT. Bank Cimb Niaga menjadi Termohon Kasasi. Masalah-masalah yang muncul atas pemblokiran rekening milik nasabah pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 43 K/Pdt.Sus/2013 ini tentu saja menjadi kajian yang menarik, sehingga penting dan perlu diteliti untuk melihat sejauh mana peraturan-peraturan yang ada dapat memberikan kepastian hukum atas dampak kerugian yang ditimbulkan dan juga untuk mengetahui sejauh mana peraturan-peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan hukum terhadap dana milik nasabah.

B. Rumusan Masalah Adapun 3 permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu: 1. Bagaimanakah perlindungan konsumen dalam penggunaan jasa perbankan? 2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa kepada konsumen atas kerugian yang dialami akibat pemakaian jasa? 3. Bagaimanakah tanggung jawab bank atas pemblokiran rekening nasabah secara sepihak dalam putusan Mahkamah Agung No.43 K/Pdt.Sus/2013?


C. Tujuan dan Manfaat penelitian Adapun tujuan dari tulisan ini diangkat adalah: 1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam penggunaan jasa perbankan. 2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa kepada konsumen atas kerugian yang dialami akibat pemakaian jasa. 3. Untuk mengetahui tanggung jawab bank atas pemblokiran rekening nasabah secara sepihak dalam putusan Mahkamah Agung No.43 K/Pdt.Sus/2013. Adapun manfaat dari tulisan ini diangkat adalah: 1. Manfaat teoritis Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai pertanggungjawaban bank atas pemblokiran rekening nasabah bank di Indonesia serta dalam pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum

ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan hukum perlindungan

konsumen. 2. Manfaat praktis a.

Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban bank atas pemblokiran rekening nasabah bank;

b.

Memberikan

masukan

terhadap

perkembangan

ilmu

pengetahuan

khususnya hukum perusahaan dan juga memberikan pemahaman pada pihak terkait seperti; praktisi hukum, praktisi legal corporate, dan juga mahasiswa diharapkan memberikan manfaat yang cukup luas.


D. Keaslian Penulisan Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Bank Atas Pemblokiran Rekening Nasabah Bank (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.43 K/Pdt.Sus/2013)” ini disusun berdasarkan pengumpulan bahan-bahan baik berupa bahan pustaka, undang-undang, peraturan perlindungan konsumen, maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan lembaga lainnya, yang diperoleh dari perpustakaan, media cetak, serta media elektronik. Sehubungan dengan keaslian judul ini, penulis telah melakukan pemeriksaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk membuktikan bahwa judul skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain di lingkungan Universitas Sumatera Utara maupun di lingkungan universitas/perguruan tinggi lainnya dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila di kemudian hari, ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam berbagai tingkat kesarjanaan sebelum skripsi ini dibuat, maka hal tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

E. Tinjauan Kepustakaan Tujuan perlindungan konsumen diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;


3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak-hak konsumen, dalam hal ini tentunya menyangkut tentang hak-hak asasi konsumen. Penegakan Hak Asasi Manusia bukan semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri akan tetapi yang terpenting adalah diakui dan dihormatinya martabat kemanusiaan setiap manusia, tanpa membedakan strata sosial, status sosial, status politik, etnik, agama, keyakinan politik, budaya ras, golongan dan sejenisnya. 6 Hal ini terlihat jelas dalam mukadimanya, yaitu: 7 ”bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.” Selanjutnya tujuan perlindungan konsumen, adalah untuk

6

Wulanmas Frederik, Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 14. 7 Ibid.


mengangkat harkat hidup dan martabat konsumen, yaitu dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa.8 Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam ruang lingkup perlindungan konsumen terdapat dua pihak yang melakukan hubungan hukum yaitu konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.9 Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.10 Pasal 1 angka 4 UUPK menyatakan bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat

dihabiskan

maupun

tidak

dapat

dihabiskan,

yang

dapat

untuk

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.11

8 9

Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 48. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka

2. 10

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka

11


3. 5.


Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perbankan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.12 Bank selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga menyediakan beberapa layanan jasa perbankan. Bentuk jasa perbankan salah satunya adalah jasa pemindahan uang, yaitu dengan adanya perintah dari si pemilik dana untuk mengirimkan sejumlah dana kepada si penerima. Pemindahan uang dalam hal ini disebut juga dengan transfer dana. Di dalam transfer ada berupa dana yang dikirimkan dari satu pihak ke pihak lain, dana ini juga sering disebut dengan uang dalam jumlah nominal tertentu. Pasal 1 angka 4 UU Transfer Dana, menyebutkan dana adalah: 1. Uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada penyelenggara penerima; 2. Uang yang tersimpan dalam rekening pengirim pada penyelenggara penerima; 3. Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain; 4. Uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir; 5. Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening pada penyelenggara tersebut dan/atau;

12

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 3.


6. Fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan penyelenggara kepada pengirim. Undang-Undang

Perlindungan

Konsumen

telah

mengatur

upaya

penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha dan konsumen yang bersengketa baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.13

F. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.14 Adapun penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Spesifikasi penelitian Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dapat dikatakan juga dengan penelitian sistematik hukum sehingga bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni pertanggung jawaban bank atas pemblokiran

13


11. 14

Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Edisi 1, Cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), mengutip pendapat Soerjono Soekanto, hlm. 2.


rekening nasabah bank. 15 Metode penelitian hukum normatif adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu. Penelitian ini juga dapat menjelaskan dan menerangkan kepada orang lain dan bagaimana hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu.16 Adapun sifat penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis yang merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. ketentuan-ketentuan

penerapan

17

Penelitian akan menguji, mengkaji

peraturan

yang

mengatur

tentang

pertanggungjawaban bank atas pemblokiran rekening nasabah bank. Jenis penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian yuridis normatif

adalah penelitian dengan penelusuran

dokumen atau lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. 2. Data penelitian Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.18 Sumber data di dapat dari Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana data yang diperoleh secara tidak langsung. a.

Bahan hukum primer

15

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 15. 16 C. F. G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir abad ke-20 (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 140. 17 Soerjono Seokanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 63. 18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.


Diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. b.

Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, berita-berita serta tulisan dan buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan.

c.

Bahan hukum tertier Bahan hukum tertier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

3. Alat pengumpulan data Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah dengan studi dokumen melalui penelusuran pustaka (library research) yaitu mengumpulkan data dari informasi dengan bantuan buku, karya ilmiah dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Menurut M. Nazil studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporanlaporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.19 4. Analisis data

19

M. Nazil. Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 111.


Penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data berikut dengan analisisnya.20 Metode analisis data yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan pada dasarnya ada dua, yaitu metode penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. 21 Metode penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada skesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.22

G. Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan ilmiah yang baik, maka penulisan skripsi ini diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur dan terbagi dalam bab-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapaun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini mengenai latar belakang penelitian, yang berisi alasan-alasan penulis mengambil judul sebagaimana tercantum diatas. Uraian-uraian dalam bab ini ditujukan sebagai penjelasan awal mengenai terminologi-terminologi

yang digunakan untuk mengemukakan

20

Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 69. Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11. 22 Ibid., hlm. 10. 21


permasalahan dalam mengidentifikasi masalah sebagai proses signifikasi

pembahasan.

Disamping

itu

untuk

mempertegas

pembahasan dicantum pula maksud dan tujuan serta kegunaan penelitian. BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN JASA PERBANKAN Bab ini menjelaskan bagaimana pengaturan perlindungan konsumen dalam penggunaan jasa perbankan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Dalam bab ini akan membahas secara normatif bagaimana landasan hukum pengaturan perlindungan konsumen serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan pencantuman klausula baku di Indonesia.

BAB III

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JASA KEPADA KONSUMEN ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI AKIBAT PEMAKAIAN JASA Bab ini menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa kepada konsumen atas kerugian yang dialami akibat pemakaian jasa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang muncul akibat pemblokiran rekening tersebut.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH

SECARA

SEPIHAK

DALAM

PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NO.43 K/Pdt.Sus/2013


Bab ini menjelaskan tanggung jawab bank atas pemblokiran rekening nasabah secara sepihak dalam putusan Mahkamah Agung No.43 K/Pdt.Sus/2013. Bab ini juga berisi kewenangan bank Persero dalam melakukan pemblokiran atas rekening milik nasabah, serta bagaimana tanggung jawab bank atas kerugian yang dialami nasabah akibat adanya pemblokiran rekening tersebut. BAB V

PENUTUP Bab

ini

berisi

kesimpulan

yang

dikemukakan

berdasarkan

permasalahan yang telah dibahas dan dianalisis, dalam bab ini juga dikemukakan berbagai saran dari penulis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.


BAB I PENDAHULUAN. Bank menurut pengertian umum dapat diartikan sebagai tempat untuk

Recommend Documents