BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pada saat dimulainya era otonomi daerah, tiap-tiap pemerintahan daerah baik propinsi, kabupaten maupun kota menggerakkan roda pemerintahan dan perekonomiannya dengan mandiri dan penuh dengan kreatifitas. Dalam UndangUndang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi derah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1 Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibututuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan
1
Undang-Undang No. 32 tahun 2004
Universitas Sumatera Utara
analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat kemampuan/ kemandirian daerah. 2 Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan issue yang menonjol dalam pengelolaan administrasi publik yang muncul sekitar dua dasa warsa
yang
lalu.
Tuntutan
kepada
pemerintah
untuk
melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan adalah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Di dalam rumusan Pasal 3 UU. Nomor 28 Tahun
1999 3,
telah
secara
tegas
dan
limitatif
diatur
prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah good governance. Kesemua prinsip-prinsip good governance harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan penerimaan CPNS, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pekerjaan PNS saat ini diminati oleh sebagian besar pencari kerja. Di Indonesia menjadi seorang PNS bisa jadi sebuah impian untuk hampir semua pencari kerja. PNS sangat menarik karena adanya kepastian seperti gaji, keberlangsungan pekerjaan, dan pensiunan. Di dalam organisasi birokrasi tidak hanya terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi terdapat pegawai honorer yang membantu PNS dalam melaksanakan tugas birokrasi. Tenaga honorer menurut PP No 48 tahun 2005 Jo. PP 43 tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain 2
Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN., hlm. 22 3 UU. Nomor 28 Tahun 1999
Universitas Sumatera Utara
dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada isntansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. 4 Pemerintah telah membagi tenaga honorer ke dalam dua kategori. Pertama, honorer kategori I (K1), yakni yang diangkat sebelum 1 Januari 2005 dan mendapat honor dari APBN/APBD, atau sering disebut honor daerah (Honda). Kedua, honorer kategori II (K2) yakni honorer yang gajinya tidak bersumber dari APBN/APBD. Media massa menyatakan, proses verifikasi honorer K1 sudah rampung dan akan diangkat tahun ini.Sedangkan honorer K2 jumlahnya sekitar 640 ribu orang. Pengangkatan honorer K2 sebagai CPNS paling banyak 30 persen dari jumlah tersebut dan harus melalui proses seleksi antar tenaga honorer. Walaupun verifikasi honorer K1 telah rampung, namun pada kenyataannya proses pengangkatan honorer masih menyisakan masalah. Hingga kini belum ada kejelasan nasib honorer K1 yang tidak lolos seleksi. Hal ini ditambah dengan berkembangnya
kabar
pemalsuan
data
honorer.
Sebuah
media
cetak
memberitakan ada dugaan pemalsuan data honorer K1 yang lulus verifikasi dan validasi (verval). Dari 251 tenaga honorer Pemko Medan yang lolos verval, beberapa data tenaga honorer ditemukan data tahun pengangkatan yang diusulkan tidak sesuai dengan data sebenarnya. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang pengadaan CPNS dari tenaga honorer serta Surat Edaran (SE) Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah, telah menimbulkan efek
4
PP No 48 tahun 2005 Jo. PP 43 tahun 2007
Universitas Sumatera Utara
yang besar bagi peningkatan jumlah honorer di daerah. Harian Kompas menyebutkan sejumlah pemerintah daerah diduga merekayasa jumlah guru honorer dengan memanfaatkan kesepakatan antara pemerintah pusat dengan DPR agar guru honorer yang bertugas sebelum 1 Januari 2005 diangkat sebagai PNS. 5 Sebelumnya diperkirakan, jumlah honorer K1 berjumlah sekitar 54.000 orang. Namun, saat dilakukan verifikasi pada 31 Januari 2011, jumlah tenaga honorer yang diajukan pemerintah daerah meningkat lebih dari 150.000 orang. Modus yang banyak dilakukan adalah mengubah surat keputusan (SK) penugasan sebagai honorer, seolah-olah sebelum 1 Januari 2005, sehingga terbuka peluang menjadi PNS. Akibatnya, jumlah tenaga honorer yang diusulkan menjadi PNS membengkak. Tragisnya, ada honorer yang sudah lama bekerja jauh sebelum 2005 malah tidak diangkat. Sementara yang baru menjadi honorer langsung diangkat karena memiliki koneksi birokrasi di daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Walikota diberi wewenang baik secara terikat maupun wewenang bebas untuk mengambil keputusankeputusan untuk melakukan pelayanan umum, wewenang terikat artinya segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aturan dasar, sedangkan wewenang bebas artinya pemerintah secara bebas menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan karena aturan dasarnya memberi kebebasan
kepada
penerima
wewenang 6.
Ketika
kita
melihat
kondisi
pemerintahan Kota Medan maka dalam pengangkatan pegawai honorer dan
5
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang pengadaan CPNS 6 Sadjijono, 2011, Bab-Bab Hukum Administrasi, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm 5960
Universitas Sumatera Utara
pegawai negeri sipil juga merupakan wewenang perintah Kota Medan yang tetap berkoordinasi ke pada pemerintah pusat. Wewenang pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan di segala aspek termasuk didalamnya adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan tenaga honorer di daerah. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerah. hal ini dapat dilihat pada Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak : 7 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah 3. Mengelola aparatur daerah 4. Mengelola kekayaan daerah 5. Memungut pajak dan retrebusi daerah 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
7
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Universitas Sumatera Utara
Selain UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur urusan pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Propinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (yang selanjutnya disebut PP No. 38 Tahun 2007), juga mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan. Pada Bab III tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pasal 5 ayat (1) menyatakan : Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Kewenangan pemerintah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) adalah : Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional serta agama, sedangkan yang menjadi urusan pemerintahan adalah : Pasal 2 ayat (4) menyatakan : Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi : 8 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan 5. Penataan Ruang 6. Perencanaan Pembangunan 7. Perhubungan 8. Lingkungan Hidup 9. Pertahanan 8
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Universitas Sumatera Utara
10. Kependudukan dan Catatan Sipil 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13. Sosial 14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 16. Penanaman Modal 17. Kebudayaan dan Pariwisata 18. Kepemudaan dan Olah Raga 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22. Statistik 23. Kearsipan 24. Perpustakaan 25. Komunikasi dan Informatika 26. Pertanian dan Ketahanan Pangan 27. Kehutanan 28. Energy dan Sumber Daya Mineral 29. Kelautan dan Perikanan 30. Perdagangan 31. Perindustrian
Universitas Sumatera Utara
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU No. 43 Tahun 1999). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 43 Tahun 1999 menyatakan 9 : ayat (1): Pegawai Negeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil b. Anggota Tentara Nasional Indonesia c. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia ayat (2): Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan b. Pegawai Negeri Sipil Daerah. ayat (3): Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Manajemen Kepegawaian yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil diatur pada UU No. 43 Tahun 1999 sedangkan pegawai yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah. Perekrutan terhadap tenaga honorer secara hukum memang diatur tetapi masih bersifat terbatas, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini
9
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
Universitas Sumatera Utara
Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 (yang selanjutnya disebut PP No. 48 tahun 2005) yang sekarang sudah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Salah satu masalah tenaga honorer ini adalah ketika diterbitkannya PP No. 48 Tahun 2005 pada Pasal 8 yang menyatakan : “Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di Lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Permasalahan yang penulis temukan adalah pengangkatan tenaga honorer di daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan masa kerja dari tenaga honorer. 10 Dari pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HONORER DI PEMERINTAHAN KOTA MEDAN DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”
B. Perumusan Masalah Adapun masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses penerimaan pegawai negeri sipil dan honorer di Pemerintahan Kota Medan?
10
Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
Universitas Sumatera Utara
2. Bagaimana Penerimaan pegawai negeri sipil dan honorer di Pemerintahan Kota Medan ditinjau dari Hukum Administrasi Negara? 3. Bagaimana manfaat adanya transparansi dan akuntabilitas penerimaan pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di Pemerintahan Kota Medan?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui proses penerimaan pegawai negeri dan pegawai honorer di pemerintahan Kota Medan. 2. Untuk mengetahui proses penerimaan pegawai negeri dan pegawai honorer di pemerintahan Kota Medan ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.
D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut : 1. Secara teoritis Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai penerimaan pegawai negeri sipil dan Pegawai Honorer ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Pemerintahan Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
2. Secara Praktis a. Agar masyarakat mengetahui bagaimana penerimaan pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di Pemerintahan Kota Medan Ditinjau dari Hukum Admininstrasi Negara. b. Agar mahasiswa fakultas hukum khususnya dan mahasiswamahasiswa umumnya mengetahui bagaimana penerimaan pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di Pemerintahan Kota Medan Ditinjau dari Hukum Admininstrasi Negara. c. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap penerimaan pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di Pemerintahan Kota Medan Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.
E. Keaslian Penulisan Skripsi yang berjudul tentang “Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Pemerintahan Kota Medan ditinjau dari Hukum Administrasi Negara” adalah karya dari penulis. Sehubungan dengan keaslian judul skripsi, penulis telah melakukan pengecekan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH-USU) untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum terdapat di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH-USU). Ditinjau dari materi permasalahan yang ada dan materi penulisan skripsi ini, sejauh ini belum pernah didapati dan dilihat kesamaan masalah seperti pada penulisan skripsi ini. Bila ternyata dikemudian hari diketemukan skripsi yang
Universitas Sumatera Utara
sama, penulis siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
F. Tinjauan Kepustakaan 1. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Pemerintahan Kota Medan Nuansa profesionalisme dalam sistem rekruitmen PNS tuntutannya semakin tinggi. Konsep teori “The Right Man on The Right Place” ingin diwujudkan dan menjadi agenda reformasi dan birokrasi pemerintahan. Aplikasinya, dilakukanlah perubahan peraturan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menetapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab dan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Dan sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo. Undang-Undang Dasar Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
bahwa
melaksanakan
tugas
diperlukan secara
Pegawai
profesional
Negeri
dan
yang
bertanggung
berkemampuan jawab
dalam
penyelesaian tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di dalam organisasi birokrasi tidak hanya terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi terdapat pegawai honorer yang membantu PNS dalam melaksanakan tugas birokrasi. Tenaga honorer menurut PP
Universitas Sumatera Utara
No 48 tahun 2005 Jo. PP 43 tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugastugas tertentu pada isntansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Eksistensi pegawai honorer daerah diakui secara formal dalam UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 2 ayat (3) dan diimplementasikan dalam struktur sumber daya aparatur
Indonesia,
yang
berfungsi
membantu
pelaksanaan
tugas-tugas
pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat khususnya di daerah. Belum adanya sistem pengelolaan pegawai honorer daerah secara nasional, telah mendorong pemerintah daerah berinisiatif mengangkat pegawai honorer daerah dengan alasan kebutuhan unit kerja walaupun rekruitmennya dilakukan tanpa mekanisme standar seleksi yang benar.
2. Kajian Hukum Administrasi Negara Mengenai Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Pemerintahan Kota Medan. Dalam hukum administrasi negara kita mengenal yang namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). AAUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Sebenarnya menyamakan AAUPB dengan norma hukum tidak tertulis dapat menimbulkan salah faham, sebab dalam konteks ilmu hukum telah dikenal bahwa antara “asas” dan “norma” itu terdapat perbedaan. Pada kenyataannya, AAUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak
Universitas Sumatera Utara
semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkrit atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi hukum. AAUPB terdiri dari asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Di AAUPB dikenal dengan yang namanya wewenang Dengan adanya wewenang maka pemerintah pusat maupun daerah dapat melakukan tindakan hukum pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara karena didalamnya terkandung hak dan kewajiban dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya kewenangan ini maka pemerintah daerah khususnya dapat mengatur daerahnya baik dalam hal urusan rumah tangga daerah, aparatur pemerintahan daerah, mengelola kekayaan alamnya, dll.
Universitas Sumatera Utara
G. Metode Penelitian Salam melakukan penulisan skripsi ini data merupakan dasar utama, agar tujuan dapat lebih terarah dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain : 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, karena penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. 11 Pada penelitian hukum normative data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 12 2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam hal ini berusaha mengumpulkan data-data melalui sarana kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari dan menganalisis secara sistematik buku-buku, peraturan-peraturan, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. b. Penelitian Lapangan (Field Research) Penulisan langsung mengadakan penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian ke Pemerintahan Kota Medan dengan mengadakan
11
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada:2003) hlm. 14 12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) hlm. 14
Universitas Sumatera Utara
wawancara sejumlah pertanyaan dan memperoleh data yang langsung berhubungan dengan judul skripsi. 3. Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kuantitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
H. Sistematika Penulisan Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut : BAB I
: Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
BAB II
: Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Pemerintahan Kota Medan. Dalam bab ini berisi tentang Pengertian Pegawai Negeri, Pengertian Pegawai Honerer, Pengertian Hukum Administrasi Negara, tentang Pemerintahan Kota Medan dan
Universitas Sumatera Utara
kewenangan pemerintahan dalam mengangkat Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer. BAB III
: Kajian Penerimaan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer di Pemerintahan Kota Medan ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. Dalam bab ini berisi tentang ciri-ciri hukum administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas, asas transparansi, asas akuntabilitas, penerimaan pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di pemerintahan Kota Medan.
BAB IV
: Apakah manfaat adanya Transparansi dan Akuntabilitas terhadap penerimaan pegawai negeri sipil dan Pegawai Honorer di Pemerintahan Kota Medan. Dalam bab ini berisi tentang, manfaat adanya Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Pemerintahan Kota Medan.
BAB V
: Kesimpulan dan Saran a. Kesimpulan b. Saran
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
