BAB I PENDAHULUAN. baik di tahun kedepannya. Dengan keyakinan tersebut, pemerintah membuat

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar belakang Merosotnya perekonomian Indonesia pada tahun 2015 mendorong

pandangan positif pemerintah untuk dapat mencapai perekonomian yang lebih baik di tahun kedepannya. Dengan keyakinan tersebut, pemerintah membuat target APBN tahun 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun, atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun. Dengan ditentukannya target tersebut, sebenarnya tidak jauh dari upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk dapat merealisasikan target tersebut, pemerintah memotori pajak sebagai sumber dana yang paling kuat dalam menanggung penerimaan negara. Di sisi lainnya, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap implementasi tarif perpajakan yang dianggap tinggi serta dana yang dianggap kurang transparan pengelolaannya membuat masyarakat enggan dalam menjalankan kewajiban perpajakan tersebut. Karena kurangnya kesadaran diri, para wajib pajak mencari berbagai cara untuk menghindari kewajibannya seperti enggan membayar pajak yang terhutang bahkan menghindari diri dari pajak yang diterapkan di negeri sendiri dan mengalihkannya ke negara lain yang membuat modal dalam pembangunan negara yang seharusnya masuk dalam kas negara mengalir ke negara lain dengan salah satu alasan bahwasannya pajak yang

1 Universitas Sumatera Utara

2

diterapkan di negara lain jauh lebih kecil bahkan nihil. Sehingga hal tersebut sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat kaya di Indonesia suka memarkirkan kekayaannya di negara lain demi terhindar dari kewajiban pajaknya. Banyak kalangan yang selama ini menunggu dihadirkannya sebuah program yang dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum untuk mengungkap kekeliruan akan sistem perpajakan yang berakibat menimbulkan sanksi-sanksi bagi mereka yang terjadi akibat faktor kesengajaan maupun ketidakpahaman sistem perpajakan yang berjalan. DPR RI merespon cepat dan segera memperkenalkan sebuah program ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dengan hangat, pemerintahan di bawah komando Presiden Joko Widodo menyambut kebijakan yang diusulkan DPR RI yang dikenal sebagai “Pengampunan Pajak” atau yang lebih mendunia dinamakan “Tax Amnesty.” Tax Amnesty di Indonesia sebenarnya bukan kali pertama dilaksanakan, program ini sudah ada sejak 20 tahun setelah kemerdekaan Indonesia atau lebih tepatnya dimulai pada tahun 1964. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang terkait pengampunan pajak ini bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi, melalui perangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres). Namun, sejarah tax amnesty tahun 1964 ini tergolong gagal karena adanya Gerakan 30 September PKI atau yang lebih dikenal dengan G30S/PKI. Sejarah juga mencatat, rendahnya pemasukan dari dana hasil tax amnesty ini akibat dari banyaknya pungutanpungutan lainnya, yaitu diantaranya Gekerev dan SWI Dwikora. Hal ini berakibat mengurangi daya bayar pajak para wajib pajak. Setelah dijalankannya program Pengampunan Pajak di tahun 1964, pemerintah Indonesia tidak menyerah untuk menghadirkan kembali program ini

Universitas Sumatera Utara

3

ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di tahun 1984, Pemerintah Indonesia melaksanakan program tax amnesty dengan tujuan bukan untuk mengembalikan dana revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari official-assesment (besarnya jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah) diubah ke self-assesment (besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri). Tetapi sayangnya, program ini kembali gagal karna sistem perpajakan di Indonesia pada tahun itu belum terbangun. 30 tahun setelah program amnesti pajak kedua di Indonesia dijalankan, pemerintah kembali memperkenalkan program ini kehadapan masyarakat. Terhitung sejak 1 Juli 2016, pemerintah menjalankan kebijakan pengampunan pajak yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta transformasi ekonomi di Indonesia ke arah yang lebih baik melalui pengalihan harta dan pembayaran uang tebusan dari masyarakat. Selain itu, tax amnesty sendiri dianggap dapat menutup defisit anggaran serta meningkatkan basis pajak. Adapun saat ini, pemerintah menginginkan repatriasi dengan harapan dana tersebut bisa diinvestasikan sehingga menjadi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, diikuti dengan peningkatan daya beli, sehingga terjadilah keadilan bagi masyarakat Indonesia. Pada saat penyosialisasian, Ditjen Pajak memilih slogan “Ungkap, Tebus, Lega,” sehingga para wajib pajak lebih mudah memahaminya. Slogan tersebut diambil dari definisi pengampunan pajak dalam undang-undang, yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikneai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar


4

uang tebusan. “Ungkap” bermakna agar wajib pajak melaporkan dan mengungkapkan seluruh harta yang belum atau disembunyikan selama ini sampai dengan akhir tahun pajak. “Tebus” diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang berdasarkan penghitungan pengampunan ke kas negara untuk mendapat pengampunan pajak. “Lega” dimaknai agar wajib pajak tidak perlu takut lagi karena semua kewajiban pajaknya dianggap sudah sah. Tax amnesty tidak sulit dan tidak dimaksudkan untuk mempersulit apalagi untuk menakut-nakuti. Tax amnesty itu justru sarana untuk menyelesaikan kewajiban masa lalu yang tidak benar (Darussalam, Pengamat Perpajakan – Darussalam Tax Center: 2016). Pada tanggal 29 Agustus 2016 dikeluarkan peraturan baru Tax Amnesty yaitu PER-11/PJ/2016 oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan terbaru tax amnesty ini menjelaskan siapa saja yang menjadi subjek pajak tax amnesty, bagaimana jika tidak mengikuti program tax amnesty, dan hal lainnya yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Target penerimaan pajak dari program tax amnesty sendiri sebesar Rp165 Triliun yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai misi untuk membuat transformasi ekonomi yang jauh lebih baik dan membantu APBN negara pada masa-masa mendatang tetap stabil. Kebijakan pengampunan pajak di Indonesia pada tahun 2016 ini diyakini sebagai salah satu program terbaik dalam sejarah dunia terkait fiskal. Hal tersebut terlihat dari tingginya antusiasme peserta, jumlah tebusan, dan total deklarasi repatriasi. Program tax amnesty kali ini yang tertinggi dalam aspek apapun. Kebijakan tax amnesty pada masa ini bisa dirasakan oleh masyarakat melalui pembiayaan pembangunan yang tertuang pada APBN serta terlihat dari nilai mata


5

uang yang menguat. Tak hanya itu, dampak positif lainnya yaitu indeks harga saham gabungan yang terus membaik. Walaupun program ini dianggap terbaik dalam sejarah, target yang ditetapkan tidak tercapai yaitu hanya mencapai Rp105 Triliun per 1 Maret 2017 atau baru menutupi 63,63 persen dari target yang diminta Presiden Joko Widodo. Hal itu disebabkan karena masih rendahnya realisasi yang dilakukan para wajib pajak. Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penuis tertarik untuk mengambil judul “IMPLEMENTASI TAX AMNESTY DALAM TRANSFORMASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2016 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR.”


6

1.2

Tujuan dan manfaat A. Tujuan Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut. a) Menjelaskan bagaimana penerapan tax amnesty pada peningkatan dan transformasi penerimaan pajak tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. b) Mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam penerapan program tax amnesty tahun 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

B. Manfaat Adapun manfaat dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. I.

Bagi mahasiswa: a) diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menjadi sumber pemahaman serta wawasan mengenai tax amnesty dan juga perubahan ekonomi yang disebabkannya karena masih sedikitnya referensi mengenai pembahasan ini. b) diharapkan dapat menerapkan hasil dari pemaparan-pemaparan yang tersedia dalam kehidupan berpajak yang baik. c) Untuk menguji dan memperdalam pengetahuan mahasiswa mengenai tax amnesty agar dapat mengaplikasikan langsung ke dalam kehidupan bermasyarakat


7

II.

Bagi Kantor Pajak Pratama Medan Timur

a) dapat menjadi referensi dan masukan dalam menerapkan tax amnesty agar lebih efisien dan tepat sasaran. b) Dapat memberikan informasi untuk meningkatkan serta menambah efektifitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. c) Sebagai sarana mempererat hubungan positif dengan Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP USU. d) Dapat memperoleh perbandingan yang nyata antara pendidikan yang diperoleh dengan kenyataan di kantor pajak. e) Menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, serta disiplin terhadap segala pekerjaan yang ditugaskan.

III.

Bagi Program Studi DIII Administrasi Perpajakan FISIP USU

a) Untuk mempromosikan dan membuka interaksi antar sumber daya manusia akademik Administrasi Perpajakan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama mengenyam pendidikan b) Untuk mempererat dan menjalin kerjasama yang baik antara pihak Program Studi Administrasi Perpajakan dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam menerapkan ilmu para akademisi mengenai perpajakan terlebih dalam bidang tax amnesty. c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kurikulum untuk mencapai standar mutu pendidikan di kalangan mahasiswa Prodi Administrasi

Perpajakan

FISIP

USU.


8

1.3

Uraian teoritis A. Definisi dan Fungsi Pajak Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum (Djajadiningrat, dalam Siahaan:2010). Sedangkan pajak memiliki 2 fungsi, yaitu: 1. Fungsi Budgetair, yaitu pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. 2. Fungsi Regulerend, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

B. Definisi Tax Amnesty dan Transformasi Ekonomi Pengertian tax amnesty atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan,


9

dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pengertian uang tebusan tertera pada pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Cara penghitungan uang tebusan diatur dalam pasal 5 UU No. 11 Tahun 2016, yaitu dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dengan dasar pengenaan uang tebusan. Objek Tax Amnesty adalah harta yang dimiliki oleh subjek tax amnesty, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas harta baik itu yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Subjek Tax Amnesty adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yang secara lengkap adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM, serta orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Jika WP belum mempunyai NPWP dan berkeinginan untuk mengikuti program tax amnesty, WP harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor pajak di daerah dimana WP tersebut tinggal. Transformasi ekonomi adalah proses perubahan struktur ekonomi, ditandai dengan pergeseran dari satu sektor ekonomi kepada sektor ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Tax amnesty jelas memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Negara karena jika kebijakan tax amnesty diterapkan maka tidak dimungkinkan lagi dana warga negara Indonesia yang diinvestasikan di luar negeri akan kembali masuk ke dalam negeri dengan


10

kata lain jumlah kekayaan negara akan meningkat dan negara Indonesia dapat merasakan pembayaran pajak dengan baik dengan itu presentase peningkatan perekonomian negara akan terlihat lebih baik dibandingkan sebelumnya.

C. Sejarah Tax Amnesty di Indonesia 1. Tax Amnesty tahun 1964 Tax Amnesty diperkenalkan ke masyarakat Indonesia dimulai pada tahun 1964 atau 20 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, lebih tepatnya pada era Soekarno. Kebijakan pengampunan pajak pada era ini bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi melalui perangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres). Tax Amnesty pada era ini berakhir pada 17 Agustus 1965, namun jumlah dana yang diterima sampai Juli 1965 hanya sebesar Rp12 Milyar atau sama besarnya dengan jumlah penerimaan dana SWI (Sumbangan Wajib Pajak) Dwikora. Hal tersebut dianggap aneh karna besaran dana yang diterima dari pengampunan pajak seharunya lebih besar daripada pungutan SWI Dwikora. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pungutan-pungutan lainnya, yaitu antara Gekerev dan SWI Dwikora yang mengakibatkan kurangnya daya bayar pajak para wajib pajak. Lalu pemerintah memperpanjang masa tax amnesty yang awalnya dalam Perpres No. 5 Tahun 1964 batas waktunya adalah sampai 17 Agustus 1965 diubah sampai 10 November 1965. Keputusan tersebut dianggap perlu untuk memberikan kelonggaran waktu kepada para pengusaha yang belum sepenuhnya memenuhi Perpres No. 5 tahun 1964.


11

Namun ternyata, program ini diperpanjang lagi sampai 30 November 1965 yang bertujuan memberikan kesempatan lagi kepada para wp yang masih melakukan kesalahan, utamanya dalam melakukan penghitungan harta kekayaan. Namun, sejarah tax amnesty pada tahun 1964 ini tergolong gagal karena adanya G30S/PKI. 2. Tax Amnesty tahun 1984 Pada tahun 1984 atau pada era Soeharto, tax amnesty kembali diberlakukan. Namun sejarah pengampunan pajak pada era ini bukan bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari official assesment system atau besarnya jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah diubah menjadi self assesment system atau besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Namun, sejarah tax amnesty Indonesia tahun 1984 ini mengalami kegagalan dikarenakan memang sistem perpajakan belum terbangun dengan baik.

D. Dasar Hukum Tax Amnesty Yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan program tax amnesty adalah: 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 2. Peraturan Pelaksanaan

Menteri

Keuangan

Undang-Undang

Nomor Nomor

118/PMK03/2016 11

Tahun

2016

tentang tentang

Pengampunan Pajak 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wiayah Negara Kesatuan


12

Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak 4. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

1.4

Ruang lingkup Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan pembatasan

masalah

hanya pada bagaimana pengaruh diterapkannya tax amnesty serta

transformasi ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan pengampunan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

1.5

Metode tugas akhir Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi yang sesuai,

maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut. A. Tahap Persiapan Penulis melakukan berbagai persiapan dimulai dari menentukan judul serta menyusun proposal, lalu melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas akhir ini. Sebelumnya, penulis telah memikirkan dengan matang tema dalam menyusun tugas akhir ini yang sesuai dengan tempat dimana penulis telah melakukan kegiatan PKL. B. Studi Literatur Penulis melakukan riset berupa mencari data dan informasi mengenai tugas akhir ini dengan membaca teori-teori, menelah buku-buku literatur,


13

undang-undang perpajakan, internet, maupun melalui media lainnya yang berhubungan dengan laporan tugas akhir ini. C. Observasi Lapangan Penulis melakukan observasi lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur untuk melakukan pengamatan langsung terhadap data yang didapatkan di KPP Pratama Medan Timur. D. Pengumpulan Data Adapun data-data yang penulis kumpulkan untuk digunakan dalam membuat laporan tugas akhir berikut ada 2 jenis, yaitu: 1. Data Primer Yaitu mengumpulkan data melalui wawancara kepada pihak KPP Medan Timur dan juga mengambil data langsung yang telah tersedia di KPP tersebut. 2. Data Sekunder Yaitu mengumpulkan data dengan mengambil dari buku-buku, jurnaljurnal, peraturan-peraturan serta laporan melalui internet dan yang tersedia di perpustakaan. E. Analisis Data dan Evaluasi Penulis melakukan analisis serta mengevaluasi data-data yang telah diperoleh mengenai Tax Amnesty dan Transformasi Ekonomi dalam menyusun laporan tugas akhir ini.


14

1.6

Metode pengumpulan data Dalam

menyusun

laporan

tugas akhir ini, ada tiga metode yang

dilakukan untuk mengumpulkan data-data, yaitu sebagai berikut.

A. Metode Wawancara (interview) Yaitu melakukan wawancara langsung kepada pegawai di bidang Pengelolaan Data Informasi di KPP Pratama Medan Timur yang dianggap mampu memberikan data dan

informasi yang diperlukan dalam

menyusun laporan tugas akhir. B. Metode Pengamatan (observation) Yaitu melakukan peninjauan langsung ke KPP Pratama Medan Timur yang diperlukan guna menunjang informasi yang lebih akurat. C. Metode Dokumentasi (documentation) Yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan arsip-arsip penting mengenai Tax Amnesty yang terdapat pada KPP Pratama Medan Timur yang diperoleh guna melengkapi penyusunan laporan tugas akhir ini.

1.7

Sistematika penulisan Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut. BAB I:

PENDAHULUAN Dalam bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan proposal dalam pemilihan judul. Bab ini terdiri dari latar belakang tugas akhir,


15

tujuan dan manfaat, uraian teoritis, ruang lingkup laporan tugas akhir, metode tugas akhir, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir.

BAB II:

GAMBARAN UMUM Pada bab ini penulis menggambarkan gambaran umum tentang KPP Pratama Medan Timur yang berisi tentang sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur , struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, serta gambaran pegawai KPP Pratama Medan Timur.

BAB III: GAMBARAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menjabarkan data-data yang berkaitan dengan peraturan-peraturan Tax Amnesty di Indonesia.

BAB IV: ANALISIS DAN EVALUASI DATA Pada bab ini penulis mengemukakan tentang analisis dan evaluasi terhadap data-data yang berhubungan dengan judul laporan tugas akhir yaitu data mengenai tax amnesty serta transformasi

penerimaan

pajak

tahun

2016

dengan

membandingkan penerapan teori yang ada dan yang diperoleh di lapangan.


16

BAB V:

PENUTUP Pada bab ini penulis menarik kesimpulan pada bab-bab sebelumnya dan penulis juga memberikan saran pada pihakpihak yang terkait dalam proposal tugas akhir berikut.


BAB I PENDAHULUAN. baik di tahun kedepannya. Dengan keyakinan tersebut, pemerintah membuat

Recommend Documents