BAB I PENDAHULUAN Bagian Pendahuluan ini akan menguraikan rencana penelitian yang dijabarkan ke dalam latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, manfaat penelitian, proses penelitian dan sistemmatika penulisan atas proses penelitian Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Aset Tetap Studi pada Pemerintah Kota Sorong Papua Barat.
1.1.
Latar Belakang Pengelolaan aset daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah
berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan di keluarkannya Undang-Undang ini maka daerah di beri wewenang untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dibentuknya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan dan pengelolaan aset daerah dengan asas otonomi daerah. Dengan adanya pelimpahan kewenangan yang besar maka pemerintah
1
daerah bertanggung jawab dalam mengatur sumber dayanya sendiri, termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, yang kemudian ganti dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan ditindaklanjuti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negra/Daerah yang dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) pemindahtanganan, (8) pemusnahan, (9) penghapusan, (10) penatausahaan dan 11) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Barang
milik
daerah
merupakan
komponen
penting
yang
harus
dipertanggungjawabkan karena pos ini dikeluarkan melalui mata anggaran belanja dalam belanja daerah. Oleh karenanya, pengeluaran atas barang milik daerah harus dipertanggungjawabkan dalam LRA, sedangkan nilai keseluruhan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan SKPD dilaporkan dalam neraca pemerintah daerah. Informasi mengenai barang milik daerah yang ada dalam penguasaan SKPD dilaporkan dalam neraca pemerintah daerah. Informasi mengenai barang milik daerah yang akurat, dapat dipercaya, andal, dan dapat
2
tepat waktu hanya bisa disajikan jika penatausahaan terhadap barang-barang tersebut dilakukan secara sistemmatik dan memadai. Hal ini berarti pemerintah daerah harus mempunyai kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pelaporan barang milik daerah yang dapat berfungsi sebagai pengendali sistem dalam organisasi pemerintahan. Untuk memberikan jaminan bahwa laporan barang milik daerah telah dilaksanakan dengan baik, perlu dibangun sistem pengendalian internal (SPI) atas hal tersebut. Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah, pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu. Dalam upaya untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara, setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan untuk memberi pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajiakan sesuai dengan SAP. Pengendalian intern tersebut sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian risiko, terselenggaranya aktivitas pengendalian,
3
terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi serta terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah didefinisikan sebagai sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan dengan tujuan agar dapat dilakukan penghematan keuangan negara, peningkatan pengawasan dan pengamanan barang milik daerah, dan peningkatan tertib administrasi barang milik daerah. Dalam kenyataannya, kegiatan penatausahaan barang daerah tidak selalu berjalan mulus dan masih banyak terjadi permasalahan yang berakibat pada rendahnya akurasi data barang milik daerah yang dilaporkan hingga laporan inventarisasi tidak menggambarkan seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang akhirnya tidak dapat menghasilkan suatu laporan keuangan (neraca) yang dapat diandalakan karena mengandung informasi yang bias. Kota Sorong merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong, Pemerintah Kota Sorong menjadi objek penelitian karena pada hasil pemeriksaan BPK Provinsi Papua Barat atas Laporan Keuangan ditemukan bahwa nilai penyajian aset tetap serta pengelolaan aset belum dilakukan secara optimal. Dengan adanya
4
kebijakan Pemerintah Daerah Kota Sorong untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mulai tahun 2007-2009 sejak itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) disebabkan karena hasil pemeriksaan BPK dapat di temukan adanya maslah terkait dengan aset serta tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada tahun 2010 BPK memberi opini Tidak Wajar karena BPK tidak memperoleh keyakinan yang memadai mengenai pengelolaan aset sedangkan pada tahun 2011 dan 2012, BPK memberi opini Disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sorong. BPK memberikan opini Disclaimer pada tahun 2011dan 2012 karena hasil pemeriksaan BPK tidak memperoleh keyakinan yang memadai mengenai pengelolaan aset selain itu ditemukan belum tertibnya pendataan aset dan pengelolaan aset tidak memadai serta tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Papua Barat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sorong, hal-hal yang dikecualikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sorong adalah penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diakibatkan karena masalah aset dan kas daerah yang belum dapat ditelusuri dengan baik. Berdasarkan adanya opini BPK RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Sorong mulai dari tahun 2007–2013 yang tidak mendapatkan
5
perkembangan ke opini yang wajar karena BPK tidak memperoleh keyakinan yang memadai tentang nilai aset yang disajikan di neraca daerah dan tidak ditaatinya petaruran perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi
Efektivitas Sistem
Pengendalian Intern Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Sorong”.
1.2.
Rumusan Masalah Gambaran diatas menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan
salah satu komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pertanggugjawaban Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Sorong menjadai objek penelitian karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2007-2013 BPK tidak memberikan opini yang wajar karena ditemukan nilai aset yang bermasalah sangat signifikan dan ada juga aset yang belum ditelusuri dengan baik serta tidak ditaatinya petaruran perundangan. Dengan demikian maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian intern pengelolaan aset yang meliputi lima (5) komponen menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan. 1.3.
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:
6
1.
Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan aset tetap pada Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sorong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008?
2.
Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sorong untuk dapat menanggulangi penyalahgunaan aset tetap?
1.4.
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian intern pengelolaan aset tetap yang ada di Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sorong. 1.4.2. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pikiran kepada: 1.
Pemerintah Kota Sorong dalam menentukan kebijakan sistem pengendalian intern yang diterapkan terhadap pengelolaan aset tetap daerah agar tertib, efektif dan efisien.
2.
Bagi Kalangan Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh penelitian selanjutnya
yang
membutuhkan
perbandingan untuk penelitian sejenis.
7
informasi
sebagai
bahan
1.5.
Batasan Masalah Untuk memudahkan penyusunan dalam membahas pokok pikiran secara
jelas, perlu ditentukan adanya pembatasan masalah. Dalam hal ini, permasalahan hanya terbatas pada sistem pengendalian intern atas aset tetap yang di terapkan oleh Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong.
1.6.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan tesis ini disusun menjadi masing-masing bab secara
rinci, yaitu sebagai berikut: Bab I : PENDAHULUAN Pengantar, yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Sistematika Penulisan, serta Keaslian Penelitian. Bab 2 : TINJAUAN PUSTAKA Menyajikan Landasan Teori yang menguraikan tentang Pengertian Sistem Pengendalian Intern, Pentingnya Sistem Pengendalian Intern, Komponen Sistem Pengendalian Intern, Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap, Karakteristik Aset Tetap, Cara Perolehan Aset Tetap, Perolehan Aset Tetap, Perolehan Aset Gabungan, Pengakuan Aset Tetap, Pengukuran Aset Tetap, Penilaian Aset Tetap, Pengertian Aset Daerah.
8
Bab 3 :
OBJEK PENELITIAN
Menyajikan Objek Penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Kondisi Daerah, Aspek Geografis dan Demografis, Visi dan Misi serta Struktur Organisasi yang ada di Inspektorat dan BPKAD Kota Sorong. Bab 4 : METODOLOGI PENELITIAN Menyajikan Metode Penelitian, Pengambilan
Sampel,
Populasi,
Jenis Penelitian, Objek Penelitian, Metode Teknik
Pengambilan
Sampel,
Teknik
Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Penyusunan Kesimpulan. Bab 5 : HASIL PENELITIAN DAN PEMAPARAN KASUS Menyajikan hasil penelitian, hasil rekapan skor internal control questionaire (ICQ) Inspektoran Kota Sorong beserta temuan yang terkait dengan 5 (lima) komponen pengendalian intern yaitu: Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan. Pemaparan kasus SPI BPKAD Kota Sorong, Hasil Rekapan Skor internal control questionaire (ICQ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta temuan yang terkait dengan 5 (lima) komponen SPI. Bab 6 : RINGKASAN DAN PEMBAHASAN Menyajikan Analisis Pengendalian Intern, langkah-langkah untuk menunjang efektifitas dan efisiensi yang komponennya yaitu Memperoleh Dukungan dan Komitmen, Sosialisasi, Evaluasi dan Unpan Balik serta Usulan Perbaikan yang mencakup lima komponen sistem pengendalian. Bab 7 : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI Menyajikan Kesimpulan, Keterbatasan dan Rekomendasi.
9
