Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
BAB I 1
BAB I Pendahuluan 1.1
Latar Belakang Universal Access adalah komitmen pemerintah untuk dapat memenuhi
kebutuhan dasar air minum dan sanitasi masyarakat Indonesia. Melalui kerja sama lintas sektor di pusat dan daerah, serta dukungan swasta, masyarakat dan lembaga donor, Indonesia optimis mencapai Universal Access Air Minum dan Sanitasi pada Tahun 2019 seperti yang diamanatkan RPJMN 2015-2019. Hal ini tentu saja tidaklah mudah karena pada kenyataannya proses tersebut seringkali terkendala, termasuk belum adanya penekanan regulasi hingga berdampak pada minimnya penganggaran
maupun
implementasi.
Perencanaan
sanitasi
yang
ditolak
penganggarannya menjadi hal yang biasa terjadi di kabupaten/kota maupun provinsi karena dianggap tidak ada dasar hukum yang melandasinya. Disamping itu sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan di daerah, padahal sanitasi saat ini menjadi standar perpsektif kualitas hidup masyarakat. Sehubungan dengan target universal access, maka realita tersebut sudah pasti akan sangat menghambat. Menyadari akan hal ini, maka kementerian-kementerian terkait saling bersinergi untuk mengupayakan lahirnya regulasi sebagai payung hukum pembangunan sanitasi. Upaya ini diinisiasikan pada Oktober 2013 dan pada akhir Desember 2014 berhasil membuahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi sebagai payung hukum pembangunan sanitasi yang meneguhkan seluruh modalitas pembangunan sanitasi yang telah diterapkan sejak 5 (lima) tahun terakhir di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Selain perpres, potensi lain sebagai modal advokasi kabupaten/kota dan provinsi untuk meningkatkan anggaran air minum dan sanitasi Pokja Sanitasi Kota Langsa
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
BAB I
terkait aspek regulasi adalah dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa sanitasi sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Sebelumnya, telah terbit pula Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga erat kaitannya dengan pembangunan sanitasi khususnya pasal 71. Menindaklanjuti target pemenuhan akses sanitasi secara menyeluruh, maka kebijakan
sanitasi
RPJMN
2015-2019
dalam
konteks
Program
Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahap II, lebih berorientasi pada peralihan tahapan, dari fase perencanaan ke fase implementasi. Eksistensi Program PPSP Tahap II sebagai bagian dari upaya akselerasi pencapaian Universal access 2019 memiliki peran penting, tidak hanya menjadi instrumen advokasi dan pengarusutamaan pembangunan sanitasi serta penyiapan dokumen perencanaan sanitasi
tetapi
saat
ini
yang
terpenting
adalah
penyiapan
implementasi
pembangunan sanitasi yang dituangkan dalam sebuah dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota. Tahun 2010 s/d 2011, Pokja Sanitasi Kota Langsa telah menyusun Dokumen Perencanaan Sanitasi, yakni Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) serta Memorandum Program Sanitasi (MPS). Dokumen-dokumen ini merupakan dokumen perencanaan sanitasi jangka menengah dan berlaku hingga 5 (lima) tahun. Namun Tahun 2015, Kota Langsa kembali menjadi peserta penyusun dokumen perencanaan sanitasi, yang akan memutakhirkan kembali dokumen sanitasi yang pernah disusun sebelumnya berupa Strategi Sanitasi Kota Langsa (SSK). Penyusunan SSK kali ini diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif, baik dari sisi substansi maupun alokasi dana dan waktu karena mengakomodir pemutakhiran BPS, SSK dan MPS Kota Langsa dalam 1 (satu) dokumen. Kepesertaan Kota Langsa sebagai pelaksana Program Percepatan Pembangunan Pokja Sanitasi Kota Langsa
Sanitasi
Permukiman
(PPSP)
Tahun
2015
didasarkan
pada
2
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
BAB I
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648- 565/Kep/Bangda/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Program PPSP Tahun 2015. Kota Langsa melaksanakan pemutakhiran dokumen perencanaan sanitasi, antara lain karena dipandang perlunya adanya peningkatan dokumen yang sudah ada, perlunya percepatan implementasi untuk pencapaian target Universal Access 2019, serta perlunya dilakukan penyesuaian terhadap RPJMD Kota Langsa. Terdapat korelasi yang kuat antara dokumen SSK yang pernah disusun sebelumnya dengan dokumen SSK yang merupakan pemutakhiran dokumen perencanaan sanitasi Kota Langsa. Disadari bahwa perubahan paradigma yang terjadi dalam masyarakat, terus berkembang sehingga membutuhkan berbagai upaya preventif melalui
perumusan
perencanaan
yang
representatif
terhadap
kebutuhan
masyarakat, termasuk penyediaan layanan sanitasi. Gerakan Membangun Langsa, menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri dalam konteks Universal Access 2019 sebagaimana amanah RPJMN 2015-2019 merupakan upaya pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Jika SSK yang pernah disusun merupakan bagian dari fase penyiapan dokumen perencanaan, maka SSK yang disusun saat ini menjadi bagian dari fase implementasi. SSK yang pernah disusun sebelumnya akan menjembatani peralihan dari kegiatan pembangunan sanitasi yang berfokus pada penyusunan dokumen
perencanaan
menuju
fase
perencanaan
yang
berorientasi
pada
implementasi. Hal ini kemudian memposisikan dokumen- dokumen perencanaan sanitasi yang pernah disusun sebelumnya menjadi referensi penting bagi penyelesaian SSK Tahun 2015.
Pokja Sanitasi Kota Langsa
3
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
BAB I
Gambar 1.1. Korelasi SSK dan Dokumen Perencanaan Sanitasi sebelumnya dengan Pemutakhiran SSK Tahun 2015
Sampai Tahun 2014, 444 Kab/Kota di Indonesia Telah memiliki Dokumen (Strategi Sanitasi Kota)
Fokus Pada Penyusunan Dokumen Perencanaan (SSK) Target MDGS
BPS, SSK, MPS Kota Langsa 2010 s/d 2011
Fase Perencanaan Menuju Implementasi
Pencapaian Target Universal Access (UA)
Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Langsa Tahun 2015
Sumber : Pokja Sanitasi Kota Langsa, Tahun 2015
Dokumen Strategi Sanitasi Kota Langsa yang disusun saat ini bersifat urgen karena akan menjadi dokumen perencanaan berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten guna memberikan arah yang jelas bagi pembangunan sektor sanitasi sehingga dalam tahap
implementasi
dapat
dilakukan
secara
sistematis,
terintegrasi
serta
berkelanjutan. Dengan tetap mengedepankan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Kota Langsa, SSK difokuskan untuk mengoperasionalkan urusan wajib sekaligus Pokja Sanitasi Kota Langsa
4
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
BAB I
menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kota Langsa terhadap pengelolaan sanitasi. Secara spesifik, SSK Tahun 2015 diharapkan dapat berkontribusi positif sebagai salah satu input penting dalam dokumen perencanaan daerah, menjadi instrumen implementasi RPJMD Kota Langsa Tahun 2015-2019 dan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW Kota Langsa 2015-2035 pada sektor sanitasi, yang bermuara pada peningkatan kondisi lingkungan permukiman yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Langsa. Dokumen Strategi Sanitasi Kota Langsa menyajikan data yang esensial mengenai profil eksisting, strategi serta rencana tindak implementasi pembangunan
sanitasi,
yang
membuat
dokumen
ini
bersifat
urgen
dan
memposisikannya sebagai salah satu dokumen strategis di antara dokumen perencanaan daerah Kota Langsa, seperti RPJPD, RPJMD, Renstra serta RTRW. Ilustrasi posisi Dokumen Strategi Sanitasi Kota Langsa direpresentasikan dalam gambar berikut ini. RPJPD KOTA LANGSA RPJMD KOTA LANGSA
Gambar 1.2 Ilustrasi posisi Dokumen Strategi Sanitasi Kota Langsa
RENSTRA SKPD KOTA LANGSA RKPD KOTA LANGSA
Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Langsa Tahun 2015
DiImplementasikan ke dalam Dokumen perencanaan Daerah Kota Langsa
RENJA SKPD KOTA LANGSA
RTRW KOTA LANGSA RDTR
RTBL
Sumber : Pokja Sanitasi Kota Langsa, Tahun 2015 Pokja Sanitasi Kota Langsa
5
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
BAB I
Pembangunan sanitasi pada dasarnya terkait erat dengan kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk serta daerah kumuh yang memiliki pengaruh terhadap kesehatan lingkungan, dan pada gilirannya akan sangat mengintervensi dalam menentukan taraf produktifitas masyarakat. Pemerintah Kota langsa
saat ini masih diperhadapkan pada beberapa persoalan termasuk belum
tertanganinya sektor sanitasi. Oleh karena itu Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota langsa diharapkan dapat berperan nyata sebagai rujukan sharing peran stakeholders sanitasi yang partisifatif, kendali bagi realisasi pembangunan sanitasi serta dijadikan salah satu instrumen dalam mengestimasi kebutuhan pembiayaan pembangunan sanitasi. Berdasarkan posisinya, Dokumen Strategi Sanitasi Kota langsa berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan sanitasi jangka menengah termasuk dalam mengakselerasi capaian target universal access 2019 yang pada akhirnya diharapkan dapat bermuara pada perbaikan kondisi lingkungan dan peningkatan produktifitas masyarakat Kota langsa. 1.2 a.
Metodologi Penyusunan Metode dan Jenis Data Metode penyusunan dan mekanisme pemutakhiran SSK pada Program PPSP
II mengalami perubahan. Sistematika dokumen dirampingkan dengan maksud agar pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus pada implementasi kegiatan. Lebih singkat dan berkurangnya kuantitas dokumen, diimbangi dengan jaminan bahwa substansi penting SSK tidak akan berkurang. Produksi dokumen menjadi lebih praktis dan mudah dipahami dengan dikembangkannya Instrumen Profil Sanitasi dan Instrumen Perencanaan Sanitasi. Instrumen Profil Sanitasi digunakan untuk memudahkan penentuan area beresiko berdasarkan risiko sanitasi. Adapun Instrumen
Perencanaan
dirancang
untuk
memudahkan
kabupaten/kota
menentukan program dan kegiatan sanitasi khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Pokja Sanitasi Kota Langsa
6
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
BAB I
Penyusunan dokumen SSK yang dimutakhirkan pada dasarnya terdiri dari 5 (lima) proses, diawali dengan internalisasi dan penyamaan persepsi hingga finalisasi. Setiap proses melahirkan output (keluaran) yang akan diterjemahkan dalam bab dan sub bab serta menggunakan instrumen yang telah ditentukan. Proses yang dimaksud dijabarkan dalam gambar dan tabel berikut. Gambar 1.3. Proses Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota langsa
Sumber : Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, Modul 4 Pemutakhiran SSK, April 2015
Tabel 1.1. Penjabaran Proses, Output, Bab dalam Dokumen SSK serta Instrumen Proses
Output
Proses 1 Internalisasi dan Penyamaan Persepsi
Terciptanya kesamaan persepsi anggota Pokja terkait pemutakhiran SSK dan kesepakatan atas rencana kerja Pokja Tergambarnya wilayah kajian serta profil wilayah kabupaten/kota Hasil studi EHRA dan kajian lainnya Tergambarkannya profil sanitasi Kabupaten/Kota Teridentifikasinya permasalahan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase) Ditetapkannya area berisiko sanitasi
Proses 2 Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Sanitasi Pembangunan Sanitasi
Pokja Sanitasi Kota Langsa
Bab dalam dokumen ssk
Instrumen
Bab 1 : Pendahuluan
Bab 2 : Profil Sanitasi Saat Ini
1. DSS 2. KKL 3. Instrumen Profil Sanitasi
7
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK Proses
BAB I Output
Proses 3 Skenario Pembangunan Sanitasi
Bab dalam dokumen ssk
Ditetapkannya visi & misi sanitasi Ditetapkannya zona dan sistem sanitasi Ditetapkannya tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Analisa kemampuan pendanaan APBD kab/kota untuk sanitasi Dirumuskannya strategiPengembangan Sanitasi Dihasilkannya daftar program dan kegiatan pengembangan sanitasi
Dirumuskannya Monitoring Evaluasi Capaian SSK Evaluasi Capaian SSK Proses 4 Konsolidasi Pengaanggaran dan Pemasaran Sanitasi
Pendanaan indikatif dari APBD dan non- APBD di Kabupaten/Kota
Proses 5 Finalisasi
Terlaksananya pembahasan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten/Kota
Instrumen
Bab 3 : Kerangka Pengembangan Sanitasi
1. Instrumen Profil Sanitasi 2. KKL
Bab 4 : Strategi Pengembangan Sanitasi Draft Bab 5 dan Lampiran 4 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi
1. SWOT 2. KKL 1. Instrumen Perencanaan 2. Sanitasi 3. KKL
Bab 6 : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Bab 5 dan Lampiran 4 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Dokumen SSK ditandatangani oleh Ketua Pokja/Walikota
Sumber : Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, Modul 4 Pemutakhiran SSK, April 2015
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota langsa terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer yakni data yang diperoleh dari survei lapangan dan interview dengan narasumber. Sedangkan data sekunder yakni data yang diperoleh dengan melakukan studi literatur terhadap dokumen-dokumen strategis antara lain Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka, RPJPD, RPJMD, APBD, RPI2JM, RTRW, termasuk dokumen kebijakan-kebijakan pusat dan daerah terkait sanitasi lainnya. Demikian pula dengan referensi yang berfokus pada sektor sanitasi seperti Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota langsa, Strategi Sanitasi Kota langsa (SSK), dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kota langsa.
Pokja Sanitasi Kota Langsa
8
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
BAB I
a). Teknik Pengumpulan Data
9
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik, antara lain : □
Desk Study (kajian Literature, data sekunder)
□
Field Research (Observasi, wawancara responden)
□
FGD dan indepth interview
b). Analisis dan Instrumen Analisis dilakukan terhadap Hasil Survay Studi EHRA dimana penentuan jumlah dan lokasi Studi EHRA akan menggunakan metode Sampling dan Stratifikasi secara proporsional, kemudian diinput dan diolah dengan program Epi Info dan SPSS hingga melahirkan nilai indeks risiko sanitasi. Area berisiko sanitasi diperoleh dengan menggunakan 3 (tiga) instrumen, yakni hasil Studi EHRA, Data Sekunder, serta Persepsi SKPD. Selain Studi EHRA, analisis juga dilakukan terhadap 6 (aspek) lainnya seperti peranserta masyarakat dan dunia usaha, kelembagaan, keuangan daerah dan sebagainya. Instrumen lain yang digunakan dalam penyelesaian dokumen adalah Diagram Sistem Sanitasi (DSS), Kerangka Kerja Logis (KKL), Instrumen Profil Sanitasi, Instrumen Perencanaan Sanitasi, serta Analisis SWOT. b.
Proses Penulisan Proses penulisan Dokumen Strategi Sanitasi Kota langsa dilaksanakan
melalui beberapa tahapan, yakni : 1.
Tahap Prapenulisan; Tahap prapenulisan berorientasi pada kegiatan awal yang diperoleh melalui penyepakatan-penyepakatan anggota Pokja. Selain itu, dibutuhkan pula proses pengumpulan data dan studi literatur terkait materi dokumen yang akan disusun, baik yang diterbitkan oleh Pokja AMPL maupun sumber lain yang relevan.
Pokja Sanitasi Kota Langsa
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
2.
BAB I
Tahap Penulisan Draft;
10
Penulisan draft berorientasi pada pengembangan ide yang masih bersifat tentatif yang secara sistematik didasarkan pada outline yang telah ditetapkan 3.
Tahap Revisi; Revisi adalah tahapan yang dilakukan untuk memperbaiki ide yang telah dituangkan
dalam
draft,
berfokus
pada
penambahan,
pengurangan,
penghilangan dan penataan isi tulisan sesuai pedoman penyusunan SSK, pembahasan internal, konsultasi publik, dan hasil penilaian / QA (quality assurance). 4.
Tahap Penyuntingan; Penyuntingan umumnya merupakan perbaikan / perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format dan lebih berorientasi pada aspek bahasa
5.
Tahap Publikasi Tulisan akan berarti atau bermanfaat jika dapat dibaca oleh target yang menjadi sasaran dilakukannya penulisan dokumen. Publikasi Dokumen SSK akan dipublikasikan, baik dalam bentuk fisik / buku maupun dalam bentuk digital / soft terutama melalui Sistem Monev berbasis web PPSP
c.
Proses Penyepakatan Penyepakatan data serta teknis penyelesaian dokumen, termasuk hasil akhir
SSK diperoleh melalui diskusi (focus group discussion) yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak terkait pembangunan sanitasi, tidak saja didasarkan pada studi literatur tetapi juga melalui pendekatan empirik.
Pokja Sanitasi Kota Langsa
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
1.3
BAB I
Dasar Hukum
11
Peraturan-peraturan (nasional, provinsi, dan daerah) yang menjadi dasar dalam penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten/kota dan juga pemutakhirannya. Undang-undang 1).
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene;
3).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;
4).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
6).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
8).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
10). Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
11). Pengelolaan Sampah; 12). Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; 13). Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 32 tahun
2009 tentang
14). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pokja Sanitasi Kota Langsa
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
BAB I
Peraturan Pemerintah : 1)
12
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air;
2)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air;
3)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;
4)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
5)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah B3;
7)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum;
10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Pokja Sanitasi Kota Langsa
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
BAB I
Peraturan Presiden Republik Indonesia 1)
13
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20152019;
2)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Keputusan Presiden : 1)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
2)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
3)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
Peraturan Menteri Republik Indonesia 1)
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air;
2)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum;
4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Pokja Sanitasi Kota Langsa
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
6)
BAB I
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7)
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
8)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Keputusan Menteri ; 1)
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1995 tentang Program Kali Bersih;
2)
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum;
3)
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 337 Tahun 1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum;
4)
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 296 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL -UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum;
5)
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
6)
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman;
Pokja Sanitasi Kota Langsa
14
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
7)
BAB I
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
8)
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik;
9)
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205 Tahun 2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
10) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Persampahan; 11) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 12) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 648-565 Tahun 2014
tentang
Penetapan
Kabupaten/Kota
sebagai
Pelaksana
Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015. Peraturan Daerah : 1. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Sekda Kota Langsa 2. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa 3. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Daerah Kota Langsa 4. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Kesehatan 5. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekda dan Setwan Kota Pokja Sanitasi Kota Langsa
15
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
BAB I
6. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis 7. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Walikota Langsa No. 30 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa 2007- 2012 9. SE Mendagri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah 1.4
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan pada pemutakhiran SSK terdiri dari 6 Bab dengan
rincian tiap Bab sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan Bab ini menjelaskan pendahuluan yang mencakup: (1.1) Latar Belakang, (1.2) Metodologi Penyusunan, (1.3) Dasar Hukum dan (1.4) Sistematika Penulisan Pemutakhiran SSK. Bab 2 Profil Sanitasi Saat Ini Bab ini (Beserta Lampiran 1) menjelaskan wilayah kajian SSK dan kondisi umum Kabupaten/Kota yang mencakup: (2.1) Gambaran Wilayah meliputi administratif, kependudukan, jumlah penduduk miskin, keuangan dan perekonomian daerah, kebijakan penataan ruang, dan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah, komunikasi dan media. (2.2) Kemajuan Pelaksanaan SSK, (2.3) Profil Sanitasi Saat ini, dan (2.4) Area Berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi. Bab 3 Kerangka Pengembangan Sanitasi Bab ini menjelaskan kerangka pengembangan sanitasi yang mencakup informasi: (3.1) Visi dan misi Sanitasi, (3.2) Tahapan Pengembangan Sanitasi (Sistem dan zonasi) dengan sub penjelasan bab (3.2.1) Tahapan pengembangan sanitasi, Pokja Sanitasi Kota Langsa
16
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
BAB I
(3.2.2), Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi, (3.2.3) Skenario pencapaian sasaran (3.3) Kemampuan pendanaan sanitasi daerah. Bab 4 Strategi Pengembangan Sanitasi Bab ini menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang mencakup tidak hanya aspek teknis saja tetapi juga aspek non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan jender dan keberpihakan pada masyakarat miskin). Strategi dapat disusun menggunakan analisis Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) atau perangkat analisis lain (contoh: Gap analysis, balance score card dll) . Selain itu, bab ini juga memberikan informasi detail mengenai program dan kegiatan yang dihasilkan dari simulasi menggunakan Instrumen Perencanaan Sanitasi. Lengkapi dengan informasi mengenai: lokasi kegiatan, kelompok sasaran/penerima manfaat (beneficieries), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll.
Secara detail informasi dimasukkan
dalam Lampiran 4. Informasi Strategi Pengembangan Sanitasi meliputi: (4.1) Air Limbah Domestik, (4.2) Pengelolaan Air Limbah, (4.3) Drainase Perkotaan. Bab 5 Program, Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi. Bab
ini
menjelaskan
mengenai:
(5.1)
Ringkasan
kebutuhan
investasi
pengembangan sanitasi (air limbah domestik, persampahan, dan drainase) 5 (lima) tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan partipasi swasta/CSR, Partisipasi Masyarakat berserta Funding Gab, (5.2) Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah, (5.3) Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan non pemerintah, dan (5.4) Antisipasi Funding Gap. Pada dasarnya Bab 5 (beserta Lampiran 4) merupakan hasil pembahasan yang diperoleh saat internalisasi dan eksternalisasi program dan kegiatan setelah dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya.
Pokja Sanitasi Kota Langsa
17
Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK
BAB I
Bab 6 Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK
18
Bab ini menjelaskan mekanisme monev implementasi SSK 5 (lima) tahun kedepan. Lampiran-lampiran
Pokja Sanitasi Kota Langsa
Lamp 1: Hasil Kajian Aspek Non Teknis dan Lembar Kerja Area Berisiko
Lamp 2: Hasil analisis SWOT
Lamp 3: Kerangka Kerja Logis
Lamp 4: Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi
Lamp 5: Deskripsi Program
Lamp 6: Daftar Perusahaan Penyelenggara CSR yang potensial
Lamp 7: Kesiapan Implementasi
Lamp 8: Rencana Kerja Tahunan
