BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang telah di atur didalam undang-undang1. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di indonesia , karena selain kuantitaas notaris yang begitu besar, notaris di kenal sebagai kelompok elit indonesia2. Peranan dan kualitas notaris yang begitu besar tersebut maka seorang yang akan menjadi seorang notaris haruslah mendapatkan pendidikan khusus terkait dengan profesi seorang notaris yang kini menjadi pendidikan strata 2 magister kenotariatan sebagaimana salah satu syarat yang di atur didalam pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Inti tugas dari seorang notaris sebagai pejabat umum adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa notaris, yang pada asasnya sama dengan tugas hakim memberikan putusan tentang keadilan para pihak yang bersengketa. Notaris juga membuat grosse akta tertentu dimana terdapat kepala
1
Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) 2
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indoesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm.1
2
akta yang berbunyi ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” klausul ini membawa konsekuensi yaitu mempunya kekuatan eksekutorial.3 Dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris baik relaas maupun akta parah pihak, menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpihak pada aturan hukum ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris.4 Profesi notaris juga memiliki peran penting pada perkembangan ekonomi di indonesia yaitu di bidang perusahaan khususnya perseroan terbatas seperti pendirian perusahaan, jual beli perusahaan, jual beli saham, dan perubahan anggaran dasar perusahaan melalui rapat umum pemegang saham. Perseroan terbatas menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” 3 Dwi ajeng sekar, 2012, Peran Notaris Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Pada Sengketa Kepemilikan Saham, thesis FH-‐UGM, Yogyakarta, hlm.2 4 Ibid, hlm. 7
3
Dalam pasal 511 ayat (11) KUHPerdata, saham didefinisikan sebagai suatu kebendaan bergerak. ” sero-sero atau andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak alan tetapi hanya teradap pesertanya selama persekutuan berjalan” Kepemilikan saham sebagai benda bergerak memberi hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak kebendaan itu, dapat dipertahankan terhadap setiap orang atau droit de suite, yakni hak kebendaan melekat di tangan siapapun berada, dengan demikian pemilik saham dapat menutut haknya atas saham tersebut di tangan siapapun berada.5 Saham sebagai salah satu jenis surat berharga, saham dapat diperalihkan atau di pindah tangankan atau diperdagangkan. Ketentuan pemindahan hak atas saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 56 yang isinya adalah : “(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau 5
Sriharyati, 2014, Peran Notaris dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) terkait dengan jual beli saham, tesis, fakultas hukum,Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 3
4
pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. (5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. “ Konsekuensi dari hanya dikenal satu jenis saham atas nama, maka pemindahan dilakukan dengan akta pemindahan hak baik dalam akta otentik maupun akta dibawah tangan. Selanjutnya dalam proses pemindahan saham tersebut, akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan dan direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam daftar pemegang saham perseroan dan/daftar khusus dan wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada menteri paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.6 Dalam dunia bisnis saat ini saham bukan hanya dapat menjadi objek jual beli, tukar menukar dan pinjam meminjam tetapi saham juga dapat di hibahkan dari pemilik kepada pihak lainnya. Dalam hal hibah saham ini peran notaris sangan lah penting dalam pembuatan akta hibah saham dalam bentuk otentik maupun dibawah tangan tersebut agar peroses pemindahan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseron Terbatas. Tentang pengaturan tentang hibah saham sendiri belum di atur lebih spesifik didalam ketiga undang-undang teersebut sehingga harus adanya penafsiran terhadap undang-undang lain yang terkait 6
Nindyo Pramono,Op.cit. Hlm.114
5
terhadap hibah saham tersebut seperti tentang hibah yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saham yang diatur didalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 dan kewenangan yang dapat membuat akta hibah tersebut pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Ketentuan undang-undang sudah sangat jelas mengatur tentang bagaimana cara-cara maupun prosedur pemindahan hak atas saham tersebut, tetapi masih ada saja pelanggaran yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh profesi notaris sehingga berdampak pada pertanggung jawaban pribadi notaris tersebut. Bentuk pelanggaran misalnya proses hibah saham yang tidak sesuai dengan syarat subyektif dan syarat obyektif yang tidak diperhatikan oleh notaris, apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka akta yang dibuat oleh notaris dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan. Kerugian yang dialami oleh pihak-pihak juga di mintai pertanggung jawaban kepada notaris karena terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Tindakan notaris yang merugikan pihak lain seperti yang dikemukakan diatas dianggap telah terjadi pada kasus pembatalan akta hibah saham yaitu pada perseroan tertutup yang berkedudukan di kota Surabaya yaitu PT. Mitra Sukses Makmur yang mana salah satu dari pemegang saham PT. Mitra Sukses Makmur yaitu Aryo sutanto yang memiliki saham sebanyak 550 lembar saham,
untuk mmengembangkan perusahaan tersebut PT. Mitra
6
Sukses Makmur menjaminkan aset milik pribadi kepada PT Central bank Asia. Setelah berjalan beberapa bulan perusahaan tidak dapat melunasi kredit kepada pihak bank tersebut maka Ninik Setiawan selaku komisaris PT.Mitra Sukses makmur yang mana merupakan istri dari aryo sutanto dengan perjanjian pisah harta, menawarkan bantuan untuk melepaskan jaminan kredit yang ada pada BCA dengan sayarat menghibahkan seluruh saham milik aryo sutanto kepada Ninik Setiawan. Aryo Sutanto menyetujui tawaran tersebut dan dibuatkan akta hibah saham yaitu akta No. 71 tetang Hibah dan akta nomor 72 tentang Hibah, telah dibuatkan juga akta nomor 70 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mitra Makmur Sukses. Didalam akta perjanjian kredit Nomor 30 seharusnya telah mendapat persetujuan apabila adanya perubahan susanan pemegang saham dan pengurus kepada bank tetapi dari pihak bank tidak menanggapi pemeberitahuan tersebut. Walaupun tidak mendapat tanggapan dari pihak bank tetapi notaris Anita Lucia kendarto SH., Mkn tetap membuat akta hibah dan berita acara RUPS tesebut dan salinan akta tersebut juga tidak diberikan oleh notaris kepada pihak penghibah yaitu Aryo Sutanto. Janji bahwa akan mengembalikan aset yang dijaminkan ke bank BCA akan dikembalikan setelah penghibahan tidak dilakukan oleh penerima hibah sehingga penghibah mengalami kerugian, dan penghibah melakukan gugatan melalu pengadilan negri Surabaya dan telah memutuskan pembatalan akta hibah dan berita acara RUPSLB dikarenakan Notaris dan penerima hibah
7
telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dikenakan penggati kerugian kepada penggugat atau penghibah. Tidak hanya dalam membuat akta saja, kewenangan notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada pembuat akta seperti yang telah diatur pada pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehingga nantinya didalam proses pembuatan akta hibah pembuat akta dapat mengerti bagaimana saran-saran hukum yang dapat dimengerti dan memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap akta hibah yang telah dibuat oleh notaris. Selain kewenangan notaris untuk membuat akta otentik maupun penyululuhan hukum, notaris juga harus memiliki tanggung jawab terhadap akta-akta yang telah dibuatnya sebagaimana yang telah di atur pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga notaris setelah membuat akta tersebut tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya, seperti pada kasus diatas tanggung jawab notaris begitu besar terhadap akta notaris tentang akta hibah saham dan perubahan anggaran dasar PT Mitra Sukses Makmur. Peran dan tanggung jawab notaris sangat lah penting didalam mengemban tugasnya sehingga harus berdasarkan kaedah-kaedah yang ada dan tidak merugikan siapapun atau bersifat netral, Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis ingin meneliti lebih dalam dengan membuat tesis dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hibah Saham
8
(study kasus pada Putusan pengadilan nomor : 979/Pdt.G/2012/PN Sby)”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersbut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta hibah saham Perseroan Terbatas ? 2. Bagaimanakah akibat hukum dan posisi Notaris dalam hal pembatalan akta hibah dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa ? C. Keaslian penelitian Sepengetahuan dan sepenelusuran penulis, cukup banyak yang penelitian yang mengangkat mengenai perlindungan hukum bagi Notaris. Salah satu yang cukup relevan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Sriharyati tahun 2014, dengan judul “Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terkait Dengan Jual Beli Saham (study kasus pada PT. Karya Husada Investama)”. Adapun permasalahan yang diteliti adalah kedudukan anak dibawah umur sebagai pemilik saham , prosedur jual beli saham yang terjadi karena kewarisan, dan peran notaris dalam RUPS terkait dengan jual beli saham tersebut. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ajeng Sekar tahun 2012, dengan judul “peran Notaris Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian pada
9
sengketa kepemilikan saham (study kasus sengketa kepemilikan saham PT Radio Harapan semesta di kota batam). Adapun permasalahan yang diteliti adalah peran notaris dalam upaya menciptakan perdamaian pada sengketa kepemilikan saham dan kendala kendala yang dihadapi oleh notaris
dalam
upaya
meciptakan
perdamaian
pada
sengketa
kepemilikan saham. Berdasarkan pengamat penulis, penelitian tentang peran dan tanggung jawab notaris terhadap perubahan anggaran dasar sampai saat ini belum pernah ada. Akan tetapi apabila ternyata penelitian di atas ada kemiripan, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya. D. Tujuan Penelitian Pembuatan
dari
penelitian
dan
penulisan
yang
didasarkan
pada
permasalahan yang telah diuraikan di atas, memiliki beberapa tujuan, yaitu: 1. Untuk membahas peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta hibah saham perseroan terbatas. 2. Untuk membahas akibat hukum dan posisi Notaris dalam hal pembatalan akta hibah dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa. E. Manfaat Penelitian Hasil penelitian tentang “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hibah Saham Perseroan Terbatas(study kasus pada Putusan pengadilan nomor : 979/Pdt.G/2012/PN Sby)” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, akademisi, dan profesi yaitu:
10
1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum Kenotariatan. 2. Memberikan pengembangan ilmu di bidang perseroan terbatas khususnya terhadap notaris agar bekerja dengan profesional dan tetap menjadi panutan di masyarakat. 3. Memberikan pemahaman bagaimana sikap serta peran seorang notaris bila dalam perubahan anggaran dasar terdapat kesalaan dan menghindari kesalahan tersebut.
