BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Dewasa ini Corporate Social Responsibility atau yang disingkat menjadi CSR memang menjadi trend dan menjadi topik hangat yang ramai diperbincangkan di Indonesia. Banyak orang yang berbicara tentang CSR dan kian banyak perusahaan raksasa maupun menengah, baik yang multinasional ataupun domestik mulai memperhatikan dan mempraktikan CSR. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,1 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.2 Pengertian CSR sangat beragam. Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan
perusahaan
secara
finansial,
melainkan
pula
untuk
pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu
1
Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan” ,dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan “yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”. 2 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas menyebutkan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupn dn lingkungan yang bermamfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunits setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.
1
dari
beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku
kepentingan (stakeholders).3 Corporate social responsibility dalam literatur etika bisnis Amerika Serikat dikenal juga dengan sebutan social responsibility of corporations, kata corporation dilihat dari asal katanya “corpus/corpora” yang berarti badan. Dalam sejarah perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan itu merupakan suatu badan hukum yang didirikan untuk melayani kepentingan umum (not for profit), namun dalam perkembangannya justru menumpuk keuntungan (for profit).4 Pengalokasian dana corporate social responsibility di Kota Malang merupakan suatu kebijakan kepala daerah yang tidak umum dan juga lokasi dimana tempat dana CSR itu direalisasikan jauh dari lokasi lingkungan kerja perusahaan, sangat menjadi ironi ketika objek alokasi dana CSR tersebut merupakan kawasan-kawasan strategis yang nota bene adalah ruang publik dan juga ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Dalam perspektif bisnis, dapat dimungkinkan alokasi dana corporate social responsibility diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur yang berada pada tempat strategis dapat menjadikan suatu keuntungan tersendiri bagi suatu korporasi, selain telah memenuhi kewajiban hukum suatu korporasi 3
Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing,masyarakat sekitar, para pekerja perusahaan, dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. 4 Isa Wahyudi & Busyra Azheri.2011. Corporate Social Responsibility prinsip, pengaturan & implementasi.Malang. Setara Press. Hlm. XVi
2
(legal obligation) perusahaan juga dapat memasang papan iklan produk (branding) sebagai bentuk kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Dampak dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh kepala daerah dalam hal ini Walikota Malang yakni, permasalahan konsepsi corporate social responsibility yang semangat awal adalah murni untuk kesejahteraan sosial, kelestarian alam, dan secara terminologi CSR bermakna prerogatif yang berarti sukarela (voluntary), sebagai tanggung jawab moral (moral obligation) dan lain sebagainya, kini melalui alokasi dana CSR perusahaan dapat mempromosikan berbagai macam produk selayaknya ruang iklan, dan dapat pula dipandang sebagai perangkat pemasaran yang sangat potensial. Hal ini dapat mengubah paradigma corporate social resposibility yang seharusnya sebagai tanggung jawab moral bagi perusahaan, beralih menjadi lahan komersil.Dengan pentingnya program CSR ,maka korporasi banyak yang memberikan kebijakannya demi citra perusahaan ,ini tidak luput dari perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota ,dimana korporasi mengikatkan dirinya dengan Pemerintah Kota dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerjasama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerjasama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan, dalam praktek bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis.
3
Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian. Sebenarnya secara yuridis,selain kontrak yang dibuat secara tertulis, para pihak atau pelaku bisnis juga dapat membuat kontrak secara lisan (oral). Namun, kontrak yang dibuat secara lisanini mengandung resiko yang sangat tinggi,karena akan mengalami kesulitan dalam pembuktian jika terjadi sengketa hukum kontrak.5 Secara internal,satu dari beberapa unsur yuridis dalam sistem hukum kontrak adalah asas hukum. Menurut Mahadi, kata asas prinsip identik dengan principle dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah principium (kata latin). Principium berarti permulaan;awal, mula, sumber, asal, pokok, dasar, tumpukan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan suatu hal, yang hendak dijelaskan.Dalam arti tersebut, kata principle dipahami sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.6
5
Syaifuddin Muhammad.2012.Hukum Kontrak memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat,Teori,Dogmatik,dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan ). Mandar Maju.Bandung.Hal.1 6 Mahadi . 1989.Filsafah Hukum Suatu Pengantar,Citra Aditya Bakti,Bandung,hlm.119 dalam Syaifuddin Muhammad.2012.Hukum Kontrak memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat,Teori,Dogmatik,dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan ). Mandar Maju.Bandung.Hal.70
4
Setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan iktikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata7 yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan
itikad baik.
Berdasarkan pasal tersebut dapat
disimpulkan bahwa itikad baik tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undangundang . Asas iktikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu : 1. Iktikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian
rupa
sehingga
tidak
merugikan
salah
satu
pihak.konsekuensinya adalah bahwa hakim boleh melakukan peninjauan
7
Pasal 1338 dalam KUHPerdata berbunyi : (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (2)Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.(3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
5
terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang apabila pelaksanaan perjanjian ini akan bertentangan dengan iktikad baik.8 2. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu
pengertian iktikad baik yang
terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda iktikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran.9 Sebagai contoh kasus Pemerintah Kota Malang merevitalisasi alun-alun Merdeka Kota Malang, dengan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Rakyat Indonesia, seluruhnya ditanggung dari CSR BRI. Pengerjaannya dilakukan Desember 2014 lalu, dan selesai April 2015. Bersamaan
dengan
face-offalun-alun,
ternyata
juga
menyertakan
pembangunan ATM Drive Thru sebagai bagian dari perjanjian antara BRI dan Pemkot Malang, yang mana tertulis jelas pada perjanjian kerjasama antara pemkot dengan pihak BRI yaitu pada Ruang Lingkup pasal 3 ayat 3 yang mana berbunyi sebagai berikut :10 (3) jenis-jenis kegiatan pada perjanjian kerja sama ini meliputi : a. pembangunan,perbaikan,dan penataan obyek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 b. penyediaan lahan untuk pembangunan Drive Thru ATM dan memasang branding pada sebagian lahan objek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian mengenai pemanfaatan Barang Milik daerah. Pertentangan pembangunan drive-thru ini dikarenakan Alun-Alun bukan saja sekedar landmark bagi kota, namun juga telah dinyatakan sebagai Ruang
8
R. Subekti. 1983.Hukum Perjanjian. Jakarta. Citra Aditya Bakti.Hal 25. Asas itikad baik dalam perjanjian .2012.http://law.uii.ac.id/diakses tanggal 28 Februari 2016 pukul 17.00 10 Perjanjian kerjasama PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero),Tbk. Kantor wilayah Malang dengan Pemerintah Kota Malang Tentang Pemberian Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam Rangka Revitalisasi Alun-Alun Kota Malang. 9
6
Terbuka Hijau yang fungsi utamanya adalah ruang interaksi sosial dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang juga menyatakan RTH sebagai kawasan lindung yang menjadi prasarana imbuhan alami (natural recharge) bagi konservasi sumber daya air. Sehingga dengan jelas harus dipahami bahwa alun-alun adalah kawasan lindung konservasi yang seharusnya tidak didirikan bangunan, apalagi dengan motif komersial didalamnya. Banyak Sejumlah Tokoh baik Pengamat Lingkungan maupun Pengamat Tata Kota menolak adanya rencana ATM Drive Thru di Alun-alun Merdeka Malang dengan berbagai pertimbangan. Diantaranya :11 1. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jatim, Ony Mahardika menyatakan bahwa WALHI berkepentingan terhadap kasus pembangunan ATM Drive Thru di Alun-Alun Kota Malang ini karena secara kualitas dan kuantitas, Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang telah mengalami kemunduran signifikan “Jika mau dilihat, jumlah RTH di Kota Malang ini jauh dari kebutuhan minimal suatu wilayah. Luas Ruang Terbuka Hijau di Malang hanya sekitar 2,8% padahal kebutuhan minimal RTH sebuah kawasan itu sebesar 30%. Kita juga masih ingat berbagai kasus alih fungsi lahan dan RTH di Kota Malang seperti kasus APP, Taman Kunir, Lapangan Rampal dan MOG. Kota Malang ini secara masif dan sistematis menghabisi ruang terbuka hijau kotanya sendiri, karena itu jika kita biarkan pembangunan
11
Walhi “BRI ancam RTH kota Malang” http://www.walhi.or.id/bri-ancam-rth-kotamalang.html diakses tanggal 23 Desember 2015
7
ATM Drive Thru di Alun-Alun ini, akan semakin menambah preseden buruk perampasan RTH di Kota Malang” 2. Pendirian bangunan di kawasan lindung melanggar Perda Kota Malang, baik tentang Rencana Tata Ruang Wilayah maupun tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota. Dan juga BRI sebagai korporasi juga harus memperhatikan UU No 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disana menyebutkan tanggung jawab korporasi terhadap kualitas kehidupan dan lingkungan yang berkelanjutan. Tata Aturan pengelolaan lingkungan ini penting untuk diperhatikan agar kualitas lingkungan hiup, terutama di perkotaan harus tetap terjaga . 3. Muhnur Satyahaprabu Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Nasional menyatakan jika BRI tetap akan membangun RTH di kawasan lindung maka jelas melanggar aturan diatasnya “ada 6 (enam) peraturan baik berbentuk undang-undang, perda maupun peraturan Bank Indonesia yang telah diduga kuat dilanggar oleh pemkot dan BRI melalui perjanjian kerjasamanya. kami minta OJK untuk tidak terlebih dahulu mengeluarkan ijin pembangunan ATM DriveThru BRI di kawasan Alun-Alun Merdeka Malang. Jika pemkot dan BRI berkeras melanggar UU maka Walhi siap melakukan langkah-langkah hukum .” Dengan adanya pertentangan dari masyarakat maka pembangunan ATM Drive Thru tersebut dihentikan ,walaupun di dalam perjanjian kerja sama PT.Bank Rakyat Indonesia (persero),tbk kantor wilayah kota Malang dengan pemerintah kota Malang Tentang Pemberian Dana Tanggung Jawab Sosial
8
dan Lingkungan Dalam Rangka Revitalisasi alun –alun kota Malang tergambar jelas akan adanya pembangunan ATM Drive Thru. Pembangunan drive-thru ini bentuk kompensasi yang diberikan Pemkot Malang kepada BRI yang telah memberikan dana CSR untuk revitalisasi alun-alun. Dengan adanya ATM drive Thru, Bank BRI dapat membuat simbol kapital,branding dan citra dipusat kota Malang, ketika Bank BRI tidak dapat membuat itu,maka Bank BRI kehilangan nilai kapital,branding dan simbol di pusat kota malang. Berdasarkan adanya kasus diatas mengenai perjanjian kerjasama CSR dan implikasi pelaksanaan kerja samanya ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan asas itikad baik dalam perjanjian sehingga penulis memilih judul “ ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY” ( Ditinjau dari perjanjian Kerjasama PT.Bank Rakyat Indonesia dengan Pemerintah Kota Malang Tentang Pemberian Dana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Rangka Revitalisasi Alun –Alun Kota Malang)
B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana
pelaksanaan
Perjanjian
Kerjasama
Corporate
Social
Responsibility antara PT.BRI dengan Pemerintah Kota Malang ditinjau dari Asas Itikad Baik sebagaimana pasal 1338 ayat (3) ? 2. Bagaimana usaha penyelesaian dalam pelaksanaan kerjasama dalam Revitalisasi Alun-Alun Kota Malang antara PT.BRI dengan Pemerintah Kota Malang ?
9
C. TUJUAN PENULISAN Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas ,maka tujuan dari penulisan ialah : 1. Mengetahui pelaksanaan kerjasama CSR yang dilakukan oleh pihak BRI dan Pemerintah Kota Malang dalam Revitalisasi Alun-Alun Kota Malang ditinjau dari asas itikad baik. 2. Mengetahui usaha penyelesaian dalam pelaksanaan kerjasama CSR yang dilakukan oleh pihak BRI dan Pemerintah Kota Malang dalam Revitalisasi Alun-Alun Kota Malang. D. MANFAAT PENELITIAN Mamfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup manfaat akademis dan mamfaat praktis ,sebagai berikut : 1. Manfaat Akademis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat akademis,dengan memberikan sebuah wawasan baru atau memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu hukum , sehingga dihararapkan akan mendapatkan hasil yang bermamfaat dan berguna untuk masa yang akan datang. 2. Manfaat Praktis 1) Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
meningkatkan
dan
mengembangkan asas itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh pemerintah maupun korporasi.
10
2) Menjadi bahan pertimbangan dan tambahan pengetahuan bagi pihakpihak terkait dalam pengembangan hukum bisnis di Indonesia.
E. KEGUNAAN PENELITIAN Dengan tercapainya penelitian ini,maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa kegunaan diantaranya : 1. Kegunaan Praktis a. Bagi Penulis Selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum ,harapannya melalui penelitian penulisan ini dapat menambah wawasan penulis ,memberikan beberapa pemahaman mengenai hukum kontrak dan asas itikad baik dalam perjanjian, juga penerapan pengaturan hukum tentang CSR di Indonesia. b. Bagi Instansi Penegak Hukum Dengan diadakannya penelitian ini, harapannya penelitian menjadi panduan bagi Pemerintah daerah khususnya Daerah Malang dalam perjanjian kerjsama pembangunan fasilitas daerah khusunya dalam program CSR . c. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan acuan bagi masyarakat untuk lebih memahami asas itikad baik dalam hukum perjanjian dan pengaturan CSR di Indonesia.
11
d. Kegunaan Teoritis Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan pandangan dan benar-benar berguna bagi pihak-pihak akademis ,instansi penegakan hukum,masyarakat maupun penulis terhadap rangkuman permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini. Dan juga memberikan sumbangasih bagi ilmu pengetahuan mengenai hukum perjanjian di Indonesia.
F. METODE PENELITIAN Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan skripsi ini,penulis menggunakan metode sebagai berikut : 1. Metode Pendekatan Pendekatan
masalah
merupakan
proses
pemecahan
atau
penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.12 Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.13 2. Lokasi Penelitian
12
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 112. 13 Fakultas Hukum. 2012. Pedoman Penulisan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 18
12
Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Pemerintah Kota Malang dan juga PT.BRI Kantor Wilayah Malang yaitu sebagai pihak yang terdapat didalam perjanjian. Hal ini dikarenakan penulis ingin mengetahui implementasi pelaksanaan kerjasama dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan antara pihak PT.BRI dengan pihak Pemerintah kota Malang. 3. Jenis dan Sumber Data Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut : a. Sumber Data Primer14 Sumber data primer adalah jenis data primer yang langsung dari sumber utama tanpa adanya perantara, yang didapat melalui proses interview/wawancara atau observasi pada tempat yang diteliti. Data utama yang diperoleh secara langsung yaitu perjanjian kerjasama PT.BRI kantor wilayah Malang dengan Pemerintah Kota Malang tentang Pemberian Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam Rangka Revitalisasi Alun-Alun Kota Malang. b. Sumber Data Sekunder
14
Bambang Sunggono. 1998.Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 116. Bambang mengemukakan bahwa bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari, 1). Norma atau kaidah dasar pembukaan UUD 1945. 2). Peraturan dasar, yaitu UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 3). Peraturan perundang-undangan. 4). Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat. 5). Yurisprudensi. 5). Traktat. 7). Bahan hukum dari zaman penjajahan yang kini masih berlaku. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa peraturan perundangundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum
13
Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui bahan-bahan literatur yaitu Undang-Undang dan PeraturanPeraturan, studi dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan cara mencatat atau meringkas dokumendokumen, serta penelusuran situs-situs internet yang berhubungan. c. Sumber Data Tersier Sumber data tersier berupa jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari Ensiklopedi, Kamus, Glosarry, dan lain-lain 4.
Teknik Penelusuran Bahan Hukum Bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur, dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat oleh penulis, sehingga
didapatkan
landasan
teori
untuk
digunakan
dalam
mengemukakan pendapat atau pandangan. 5. Teknik Analisis Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Wawancara
14
Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data
melalui tanya jawab,
dialog/diskusi dengan pihak terkait dan dianggap mengetahui banyak mengenai permasalahan dalam penelitian. b. Dokumentasi Yaitu pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait serta ditambah dengan penelusuran perundang-undangan dalam hal berkenaan dengan proses penelitian ini. c. Studi Kepustakaan Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan kepustakaan dari berbagai literatur/buku-buku maupun jurnal. d. Internet Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui internet atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya. 6. Teknik Analisa Data Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian hukum. G. RENCANA SISTEMATIS PENELITIAN Pada penelitian ini ,penulis membagi pembahasan kedalam empat bab,dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab,sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
15
Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan konsep, teori, atau kajian teori, berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi: pertama, tinjauan tentang perjanjian, di dalamnya memuat tentang pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian,asas-asas dalam perjanjin dan macam-macam perjanjian . Kedua, tinjauan tentang Corporate Social Responsibility, dalam hal ini dipaparkan mengenai kewajiban korporasi dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan dan juga pelaksanaan program CSR di Indonesia . Ketiga, tinjauan tentang asas itikad baik dan Keempat tinjauan tentang asas.
BAB III
PEMBAHASAN Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama CSR antara PT.BRI dengan Pemerintah Kota Malang dalam pemenuhan asas itikad baik sebagaimana pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta dianalisis secara content, comparative dan dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada (yang
16
terjadi) didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. BAB IV
PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta berisikan saran dan rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.
17
