BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari.1 Tansportasi sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu transportasi laut, udara dan darat. Dari tiga macam sarana transportasi tersebut, sarana transportasi darat merupakan sarana transportasi yang paling banyak digunakan salah satunya kendaraan bermotor berupa mobil. Mobil adalah kendaran bermotor yang beroda empat atau lebih yang digerakan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar dan mempunyai bentuk tertentu. Dalam kenyataanya kemampuan untuk memiliki sebuah kendaraan mobil tidaklah mudah, mahalnya harga mobil baik baru maupun bekas mengakibatkan tidak terjangkaunya sebagian masyarakat untuk membeli mobil, akan tetapi karena pentingnya kegunaan mobil sebagai alat transportasi di masyarakat sekarang ini dan mahalnya harga mobil maka terbuka peluang usaha bagi perusahaan pembiayaan untuk melayani atau membantu masyarakat agar bisa mempunyai mobil sendiri yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan akan alat transportasi dirasakan mendesak apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah yang tidak terjangkau sarana transportasi umum. Salah satu 1
Pengertian Transportasi”, http:// id.wikipedia.org/wiki/Transportasi, diakses tanggal 1 Oktober 2013.
1 Universitas Sumatera Utara
2
cara mengatasi hal tersebut, yaitu dengan memiliki alat tranportasi sendiri. Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung seluruh aktifitas sehari-hari. Keterbatasan financial selalu menjadi penghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar.2 Adapun bentuk pelayanan atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat yaitu melalui pembiayaan konsumen dengan memberikan fasilitas pembiayaan berupa dana untuk membeli kendaraan bermotor melalui transaksi jual beli bersyarat antara pembeli dan penjual. Penjual di sini bisa perseorangan maupun perusahaan. Fasilitas pembiayaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam perjanjian yang diberi nama perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara pembeli atau konsumen disebut sebagai debitur dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur. dalam pembelian kendaraan tersebut hak milik seolah-olah beralih ke pembeli, akan tetapi pada kenyataannya tidak karena hak milik ada ditangan kreditur, dimana penyerahan hak milik berupa BPKB merupakan salah satu syarat terjadinya perjanjian pembiayaan tersebut. Kebutuhan masyarakat yang meningkat ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha dalam memberikan penawaran alat tranportasi baik berupa kendaran bermotor roda dua /motor/ kendaran bermotor roda empat kepada masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini pelaku usaha saling berlomba-lomba dalam menawarkan barangnya dengan pemberian hadiah, diskon, kemudahankemudahan cara pembelian yaitu dengan cara pemberian kredit dengan uang
2
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cet-1, hlm, 95
Universitas Sumatera Utara
3
muka yang ringan. Selain memberikan kemudahan kepada konsumen yang membutuhkan alat tranportasi tersebut, juga para pelaku usaha berlomba-lomba menawarkan dagangannya dengan cara membuat iklan maupun langsung membuka show room dijalan-jalan khususnya untuk alat tranportasi sepeda motor atau melakukan promosi/pameran di mal/pasar swalayan untuk alat tranportasi roda empat/mobil maupun sepeda motor. Segala bentuk penawaran ini dilakukan agar konsumen tertarik untuk membelinya dan akhirnya pelaku usaha dapat dengan mudah untuk meraup keuntungan dari konsumen. Penjualan melalui sistem kredit mulai marak dan berkembang di masyarakat seiring dengan banyaknya produk yang diluncurkan ke pasar dan juga kebutuhan manusia yang kompleks yang juga didorong oleh kecenderungan masyarakat yang konsumtif, mendorong manusia untuk selalu mencari alat yang bisa memudahkan aktifitasnya sehari-hari salah satu kebutuhan penting manusia adalah alat transportasi, untuk mendukung mobilitas manusia yang semakin tinggi. Sepeda motor adalah salah satu sarana transportasi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alternative yang sangat menggiurkan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli kendaraan secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.3 Jasa pembiayaan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan sumber dana pembiayaan, disamping melalui badan usaha atau lembaga lainnya yang sama-sama memberikan kredit seperti melalui jasa perbankan. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi
3
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
4
(consumer credit). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh 4
perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Keppres Nomor 61 tahun 1988 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik langsung dana dari masyarakat.4 Lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahannya meliputi bidang usaha seperti yang diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/198, yang antara lain adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sewa Guna Usaha (leasing). Modal Ventura (venture capital). Perdagangan Surat Berharga (securities company). Anjak Piutang (factoring). Usaha Kartu Kredit (credit card). Pembiayaan Konsumen (consumer finance).5
Berbagai kegiatan usaha lembaga pembiayaan tersebus di atas yang dewasa ini berkembang pesat dalam masyarakat adalah suatu bidang usaha yang melakukan kegiatannya dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen. Pembiayaan dana bagi konsumen itu dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga
4
Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, cet-1, hlm 204 5 Sunaryo, Op.Cit., hlm. 2
Universitas Sumatera Utara
5
pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran dan berkala oleh konsumen.6 Perusahaan pembiayaan konsumen adalah pihak yang menyediakan dananya untuk keperluan konsumen membeli barang, sedangkan yang dimaksud konsumen adalah pihak yang menggunakan dana pembiayaan dari perusahaan pembiayaan untuk membeli barang dengan kewajiban membayar kembali hutang pembiayaan secara berkala. Perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dibuat sebagai perwujudan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Perjanjian pembiayaan tersebut berfungsi sebagai dokumen sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. 7 Sebagai suatu perjanjian yang menegaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat pihak penanggung dengan tertanggung, maka kedua belah pihak harus menaati seluruh isi perjanjian, karena jika salah satu pihak tidak memenuhi maka dapatlah dikatakan pihak yang ingkar janji tersebut telah wanprestasi dan berhak menuntut ganti kerugian, seperti yang tercantum dalam Pasal 1239 dan 1240 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.8 Berdasarkan hal tersebut di atas PT. Oto Multiartha, sebagai salah satu perusahaan pembiayaan atas kendaraan bermotor menganggap adanya sebuah peluang bisnis dan juga menjadi sebuah solusi yang saling menguntungkan kepada masyarakat. Karena dengan adanya lembaga pembiayaan, masyarakat
6
Ibid. hlm. 6 Sunaryo, op.cit., hlm 99 8 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989, hlm 291-292 7
Universitas Sumatera Utara
6
dimudahkan memiliki barang yang dibutuhkan dengan segera tanpa harus memiliki uang tunai saat itu. Peralihan kepemilikan alat transportasi baik kendaran roda dua maupun roda empat, dari pelaku usaha ke konsumen dapat dilakukan dengan membeli langsung maupun dengan cara angsuran atau dalan praktek bisnis dikenal dengan istilah kredit. Cara-cara pembelian langsung artinya peralihan kepemilikan barang beralih seketika itu juga diikuti dengan pembayaran/penyerahan uang secara lunas dalam praktek hal ini tidak mengalami kendala yang berarti, namun peralihan barang secara angsuran dalam praktek banyak permasalahan yang timbul dan semakin kompleks. Banyaknya animo masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan alat transportasi ini secara angsuran/kredit/berkala, mengakibatkan menjamurnya pendirian perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan. Bahkan Bank Indonesia mencatat pada bulan Juli tahun 2011 posisi pembiayaan seluruh multifinance mencapai Rp.217,54 trilliun, angka ini mengalami kenaikan 2,4% bila dibandingkan pada bulan sebelumnya. Khusus untuk leasing pada bulan Juli Tahun 2011 nampak meningkat 2,2% dari bulan sebelumnya menjadi Rp.167,44 trilliun. Hari raya Lebaran tahun ini diyakini yang mampu mendorong meningkatnya pembiayaan tersebut.9 Syarat-syarat umum mengenai perjanjian pembiayaan tentunya sudah diatur secara jelas dalam Pasal-Pasal dan telah disepakati para pihak, akan tetapi tetap terjadi penyimpangan yang dilakukan pihak debitur, penyimpangan dalam
9
Kompas.com, 07 September 2011, diakses tanggal 31 Maret 2013
Universitas Sumatera Utara
7
hal ini biasa dikenal dengan istilah wanprestasi. Adapun wanprestasi yang terjadi di PT. Oto Multiartha Cabang Medan yaitu mengenai pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan debitur tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur. Padahal sudah jelas disebutkan dalam Pasal 3 huruf (i) menyebutkan bahwa : “Debitur tidak boleh menyewakan, meminjamkan, menjaminkan atau memindahtangankan tersebut kepada pihak lain”. Menghadapi permasalahan tersebut pihak PT. Oto Multiartha Cabang Medan tempat penulis melakukan penelitian mempunyai penyelesaian tersendiri terhadap terjadinya wanprestasi berupa pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan debitur dan berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Dengan banyaknya lembaga pembiayaan yang ada ini, memang satu sisi merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha maupun orang perseorangan karena dapat membantu dalam masalah keuangan, bagi perusahaan dapat memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dalam jangka waktu tertentu, bagi orang perseorangan dapat meringankan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, karena pembayaran pembelian diangsur dengan jangka waktu tertentu (tiga sampai lima tahun). Namun disisi lain banyak kasus/masalah yang timbul seiring dengan menjamurnya keberadaan lembaga pembiayaan ini yang utama adalah masih lemahnya pengawasan terhadap proses pelaksanaan lembaga pembiayaan khususnya dalam pelanggaran perjanjian baku
Universitas Sumatera Utara
8
pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, seperti yang tercantum dalam UndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan latar belakang di atas tersebut penulis mengangkat judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Kredit Mobil Yang Dialihkan Kepihak Ketiga (PT. Oto Multiartha).
B. Permasalahan Permasalahan dalam skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kredit Mobil Yang Dialihkan Kepihak Ketiga (PT.OTO MULTIARTHA) akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk perjanjian kredit dengan pengalihan mobil kepada pihak ketiga ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengalihan mobil kepada pihak ketiga? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan kredit PT. Oto Multiartha?
C. Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kredit dengan pengalihan mobil kepada pihak ketiga. 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengalihan mobil kepada pihak ketiga.
Universitas Sumatera Utara
9
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan kredit PT. Oto Multiartha
D. Manfaat Penulisan Penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. 1. Manfaat Teoritis Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengaturan untuk membuat peraturan hukum tentang leasing di Indonesia. Selain itu hasil penulisan ini juga akan menambah khasanah kepustakaan di bidang terjadinya leasing khususnya apabila terjadi wanprestasi serta dapat dijadikan sebagai masukan-masukan bagi perusahaan-perusahaan atau lembaga pembiayaan leasing. 2. Manfaat Praktis Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi badan legislatif dan pemerintah dalam merancang, menyusun dan membuat peraturan kelembagaan usaha leasing serta peraturan yang berkaitan dengan periklanan di Indonesia, juga bagi para produsen serta masyarakat umum, mengenai berbagai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, penggunaan dan prosedur dalam pelaksanaan usaha leasing, terutama menyangkut hak dan kewajiban bagi para pihak. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai landasan operasional
Universitas Sumatera Utara
10
bagi instansi yang terkait seperti lembaga pembiayaan dalam bentuk usaha leasing
E. Keaslian Penulisan Sepanjang penelusuran di perpustakaan Fakultas hukum USU skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kredit Sepeda Mobil yang dialihkan kepada pihak ketiga (Studi PT. Oto Multiartha) belum pernah diteliti dalam bentuk skripsi dari Departemen Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum USU, namun ada beberapa skripsi yang mengangkat tentang pengalihan kredit ditinjau dari segi yang berbeda. Adapun skripsi yang terlebih dahulu mengangkat judul di atas antara lain berjudul Aspek-Aspek Hukum dari Pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit pada PT. Summit OTO Finance Medan, Akibat hukum pembatalan sepihak jual beli sepeda motor pada PT. Duta Putra Sentosa Tebing Tinggi, Tinjauan yuridis terhadap mengalihkan kredit mobil pada pihak ketiga (studi kasus pada Astra Credit Conpanies Cab. Medan), Akibat Hukum dari Pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli mobil secara kredit pada PT. Molek Motor Medan, Akibat Hukum pembatalan perjanjian jual beli mobil pada PT. Prima Mobil Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang sesuai dengan kajian permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga hasil kajian dalam
skripsi
ini
dapat
dikatakan
aktual
dan
asli
serta
dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Universitas Sumatera Utara
11
F. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif juga dilakukan penelitian lapangan melalui teknik wawancara dengan beberapa Credit Marketing Officer PT. Oto Multiartha Medan dan beberapa debitur PT. Oto Multiartha Medan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan menggunakan tolok ukur Pasal-Pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan R.I. 2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptf analitis, artinya memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang sedang diteliti.10 3. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang merupakan hasil olahan/tulisan/penelitian pihak lain.Dalam penelitin ini diperoleh dengan studi data sekunder berupa : a. Bahan hukum primer yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keppres RI No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Perdagangan R.I 10
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.III, Jakarta : UI Press, 1986,
hlm. 10.
Universitas Sumatera Utara
12
No.Kep122/MK/IV/2/1974.No.32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpd/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, KepMenkeu RI No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. b. Bahan-bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku ilmiah yang membahas perlindungan konsumen dan hasil-hasil penelitian, makalah-makalah seminar, naskah diberbagai media masa yang ada kaitannya dengan perjanjian baku dan perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen. c. Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum dan kamus lain yang membantu dalam penelitian ini. 4. Analisa Data Pada analisa data metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan teknik induksi yang digunakan untuk menganalisis data sekunder yang berbentuk dokumen perjanjian pembiayaan konsumen. Hasil editing kemudian diinterprestasikan dengan menggunakan teori dan konsep yang hasilnya dideskripsikan secara kualitatif kemudian diambil kesimpulan.
G. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kredit Mobil Yang Dialihkan Kepihak Ketiga (PT. Oto Multiartha), sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
13
BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT Pada bab akan membahas mengenai pengertian perjanjian dan asas-asas perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan syarat-syarat perjanjian dan perjanjian kredit dan pembiayaan konsumen.
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGALIHAN KREDIT Bab ini akan membahas tentang pengertian pengalihan kredit, objek pengalihan kredit, faktor-faktor penyebab terjadinya pengalihan kredit BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDIT MOBIL YANG DIALIHKAN KEPIHAK KETIGA Bagian ini akan membahas, bentuk perjanjian kredit dengan pengalihan mobil kepada pihak ketiga, perlindungan hukum terhadap pengalihan mobil kepada pihak ketiga dan akibat hukum terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan kredit pada PT. Oto Multiartha. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bagian ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan
Universitas Sumatera Utara
