BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penulisan Aspek Hukum Internasional itu sendiri yang menjadi alasan utama dalam upaya pemilihan judul skripsi ini. Sebab dunia internasional dihadapkan kepada beragam aspek dan kepentingan yang berbeda antara kepentingan satu negara dengan kepentingan negara lain. Juga kepentingan-kepentingan tersebutlah yang terkadang menimbulkan suatu perselisihan antar suatu negara dengan negara lain, ataupun antar hukum yang digunakan oleh suatu negara dengan negara lain. Dalam hal tersebut maka menjadi berlakulah suatu tatanan kaedah Hukum Internasional yang ada dan kemudian mengaturnya. Suatu konsep Hukum Internasional adalah berlaku apabila telah diterima sebagai suatu ketentuan yang mengatur oleh Masyarakat Internasional itu sendiri. Hal ini dapat berupa suatu Kebiasaan Internasional yang telah lama ada, maupun berdasarkan atas suatu landasan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih negara sebagai salah satu subjek Hukum Internasional yang telah diakui keberadaannya. Dalam bukunya yang berjudul, “An Introduction to International Law”, J. G. Starke memberikan definisi Hukum Internasional sebagai berikut: “Adapun Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain.” 4 4
J. G. Starke, An Introduction to International Law
Universitas Sumatera Utara
Seorang sarjana hukum Belanda yang sangat terkenal terutama dalam Hukum Internasional, Grotius (Hugo de Groot: 1583-1645) menulis secara sistematis tentang kebijaksanaan perang dan damai dalam bukunya, “De Jure Belli ac Pacis” (The Law of War and Peace = Perihal Hukum Perang dan Damai), membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan (customs) yang diikuti negara-negara dari zamannya. Ia juga memperkenalkan beberapa doktrin Hukum Internasional, misal doktrin “Hukum Kodrat” (Law of Nature) yang menjadi sumber dari Hukum Internasional itu di samping kebiasaan dan traktat. Dan hubungan dengan karangannya ini, maka Grotius dianggap sebagai “Bapak dari Hukum Internasional” (Father of The Law of Nations). 5 Secara khusus mengenai latar belakang pemilihan judul skripsi ini adalah erat berhubungan dengan konsep dan kaedah yang terdapat di dalam Hukum Internasional dengan mengamati dan meneliti aspek perkembangannya. Dan saat ini telah dirasakan pula arti pentingnya suatu bagian dari Hukum Internasional itu, yakni mengenai Hukum Udara dan Ruang Angkasa Internasional yang keberadaannya perlu dicermati. Mengingat bahwa wilayah udara dan ruang angkasa telah menjadi suatu sumber daya yang penting bagi pertahanan dan keamanan, juga bernilai ekonomis tinggi di dalam pemanfaatannya. Untuk penerbangan di ruang angkasa diawali pada tanggal 4 Oktober 1957, dimana pada saat itu Uni Soviet (sekarang telah berubah/pecah menjadi beberapa negara yang berdiri sendiri) berhasil meluncurkan satelit buminya yang pertama. Keberhasilan ini menimbulkan penghargaan dan pandangan terhadap 5
Mochtar Kusumaatmadja, LLM., Pengantar Hukum Internasional, Penerbit: Bonacipta, Bandung, 1977, Hal. 23-24.
Universitas Sumatera Utara
Uni Soviet membumbung tinggi, sekaligus menurunkan gengsi Amerika Serikat yang merupakan negara saingannya. Sejak keberhasilan Uni Soviet meluncurkan satelitnya yang diberi nama Sputnik I, maka Amerika Serikat berusaha pula untuk menyaingi atau setidaktidaknya mensejajarkan kedudukannya dengan pihak Uni Soviet dalam berbagai kemajuan khususnya teknologi ruang angkasa. Pendaratan yang dilakukan oleh astronot Amerika Serikat di bulan dengan mulus merupakan kejadian yang menggemparkan dunia internasional dan sekaligus menaikkan gengsi Amerika Serikat di forum internasional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang telah dicapai di bidang keantariksaan telah memungkinkan dan membuka kesempatan yang cukup besar bagi berbagai pihak maupun negara tertentu untuk melakukan kegiatan di ruang angkasa. Kegiatan dalam bidang keantariksaan ini nampaknya akan terus meningkat baik mengenai jumlah negara yang terlibat di dalamnya maupun mengenai ruang lingkupnya. Priyatna Abdurrasyid juga mengemukakan bahwa: “Kini kita hidup dalam abad angkasa (Space Age). Ilmu pengetahuan yang selamanya bergerak maju, berkembang pesat dalam 50 tahun terakhir ini, terutama sejak Perang Dunia II. Kemajuan teknologi khususnya teknologi penerbangan pada abad kini memberi akibat yang positif kepada tingkat kehidupan manusia yang sekarang telah mampu melakukan penerbanganpenerbangan ke dan di ruang angkasa.” Memang, berbagai bentuk pesawat ruang angkasa (flight instrumentalities) telah diciptakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berbagai bentuk satelit, stasiun ruang angkasa serta kendaraan ruang angkasa lainnya telah mengorbit bumi atau menjelajahi ruang angkasa. Semua alat-alat atau benda-benda buatan manusia itu
Universitas Sumatera Utara
telah dimanfaatkan guna peningkatan kualitas dan taraf hidup manusia, penelitian ilmu pengetahuan dan pencarian sumber-sumber alam baru. 6 Berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Maka tidaklah berlebihan bila aspek pemanfaatan dari wilayah udara dan ruang angkasa Indonesia juga mendapat suatu perhatian khusus. Hal ini berkaitan dengan adanya kesadaran bahwa wilayah udara dan ruang angkasa suatu negara merupakan salah satu sumber daya yang sifatnya terbatas dan berperan penting bagi stabilitas pertahanan keamanan dan ekonomi suatu negara. Salah satu bagian khusus yang termasuk di dalam wilayah udara dan ruang angkasa Indonesia itu adalah suatu kawasan yang disebut sebagai Geo Stationary Orbit (GSO). Adapun GSO ini adalah merupakan suatu kawasan terbatas yang terletak di sekitar garis khatulistiwa (Equator), dan hanya “dimiliki” oleh beberapa negara saja yang wilayah udaranya tepat berada di bawah kawasan GSO. Dan hanya di dalam kawasan GSO inilah dapat diletakkan posisi dari satelit-satelit agar dapat tetap pada orbitnya guna melakukan suatu fungsi tertentu. Adanya prinsip “Common Heritage of Mankind” (Warisan bagi Seluruh Manusia) dan “First Come First Served” (Kebebasan Mengeksploitasi) 7 di dalam pemanfaatan ruang angkasa, secara khusus mengenai kawasan GSO, membuat negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi secara berlomba-lomba ingin menguasai pemanfaatan kawasan GSO yang sifatnya terbatas tadi. Hal ini 6 7
Juajir Sumardi, Hukum Ruang Angkasa, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Hal. 2-3. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 Pasal 136.
Universitas Sumatera Utara
menimbulkan suatu ketidakadilan bagi negara-negara lain yang belum lagi memiliki kemampuan dalam usaha pemanfaatan wilayah udara dan ruang angkasa, khususnya GSO tersebut. Namun, di samping hasil-hasil yang positif dari aplikasi teknologi ruang angkasa, tidak dapat diabaikan begitu saja kenyataan yang telah menimbulkan masalah bagi masyarakat internasional. Negara-negara maju, terutama kedua space power yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet (pada saat masih berada pada situasi Perang Dingin) tampak berlomba-lomba dalam usaha pemanfaatan ruang angkasa tanpa memperhatikan negara-negara yang sedang berkembang. Pada umumnya kebijakan keantariksaan kedua negara space power itu banyak didasarkan pada kehausan untuk dominasi politik dan militer. Atas dasar kehausan dan dominasi politik dan militer tersebut, maka nampaklah bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ruang angkasa itu dapat menimbulkan dua arah dampak, yaitu di samping memberikan dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap umat manusia itu sendiri. Hal ini bergantung pada sudut mana dampak tersebut dilihat. Sesuai uraian di atas, penulis merasa sangat tertarik untuk memilih judul skripsi:
“KEDUDUKAN,
PENGATURAN
DAN
PEMANFAATAN
WILAYAH UDARA DAN RUANG ANGKASA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI NEGARA KHATULISTIWA”.
Universitas Sumatera Utara
B. Perumusan Masalah Dari beberapa penjelasan yang telah diberikan sebelumnya di dalam tulisan ini, maka penulis mencoba mengangkat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kedudukan dan pengaturan hukum di wilayah udara dan ruang angkasa nasional Indonesia terhadap berbagai aktifitas? 2. Bagaimanakah pemanfaatan wilayah udara dan ruang angkasa nasional Indonesia dalam berbagai aktifitas sebagai negara khatulistiwa dan negara GSO (negara kolong)?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui kedudukan dan pengaturan hukum di wilayah udara dan ruang angkasa nasional Indonesia terhadap berbagai aktifitas. 2. Untuk mengetahui pemanfaatan wilayah udara dan ruang angkasa nasional Indonesia dalam berbagai aktifitas sebagai negara khatulistiwa dan negara GSO (negara kolong). Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat secara teoritis, yakni untuk pengembangan studi ilmu hukum selanjutnya, khususnya di bidang Hukum Internasional yaitu Hukum Udara dan Ruang Angkasa. Serta penulis berharap agar hasil penulisan skripsi ini dapat menambah khasanah kepustakaan Hukum Udara dan Ruang Angkasa.
Universitas Sumatera Utara
2. Manfaat secara praktis, yakni menjadi sumbangsih pada peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang kedirgantaraan dan keantariksaan, penelitian ilmu pengetahuan dan pencarian sumber-sumber alam baru. Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini juga adalah untuk menyelesaikan masa pendidikan penulis. Dan tentunya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakulltas Hukum Universitas Sumatera Utara.
D. Keaslian Penulisan Sehubungan dengan judul skripsi ini, maka telah dilakukan pemeriksaan di arsip yang ada pada Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, judul skripsi di atas tidak ada yang sama dengan judul skripsi lainnya baik yang ditulis sekarang maupun yang terdahulu. Dengan
demikian
judul
skripsi
ini
adalah
asli
dan
dapat
dipertanggungjawabkan secara akademik.
E. Tinjauan Kepustakaan Ditinjau dari judulnya, “Kedudukan, Pengaturan dan Pemanfaatan Wilayah Udara dan Ruang Angkasa Nasional Indonesia Sebagai Negara Khatulistiwa”, maka mengandung makna sebagai berikut: 8
8
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
Universitas Sumatera Utara
1. Kedudukan artinya tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dsb). 2. Pengaturan artinya proses, cara, perbuatan mengatur. 3. Pemanfaatan artinya proses, cara, perbuatan memanfaatkan. 4. Wilayah artinya daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dsb). 5. Udara artinya campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau (seperti oksigen dan nitrogen) yang memenuhi ruang di atas bumi seperti yang kita hirup apabila kita bernapas, hawa, ruang di atas bumi yang berisi hawa, angkasa, segala sesuatu yang berhubungan dengan penerbangan. 6. Ruang artinya rongga yang berbatas atau terlingkung oleh bidang rongga yang tidak berbatas, tempat segala yang ada. 7. Angkasa artinya lapisan udara yang melingkupi bumi, awang-awang, langit. 8. Nasional artinya bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. 9. Indonesia artinya nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia. 10. Negara artinya organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
Universitas Sumatera Utara
11. Khatulistiwa artinya garis khayal keliling bumi, terletak melintang pada nol derajat (yang membagi bumi menjadi dua belahan yang sama, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan), garis lintang nol derajat, ekuator.
F.
Metode Penulisan Dalam rangka untuk mengumpulkan data-data dan bahan-bahan dalam
penyusunan skripsi ini, dan agar suatu penulisan mempunyai suatu manfaat, maka penulis merasakan perlu adanya suatu metode tertentu yang dipakai dalam pengumpulan data guna mencapai tujuan dari penulisan itu sendiri. Di dalam penulisan skripsi ini penulis memakai metode pengumpulan data yang bersumber dari perpustakaan, berbagai literatur dan berbagai media informasi yang ada, yang mengangkat permasalahan khusus mengenai judul skripsi ini. Dengan melakukan suatu metode penggabungan data-data yang telah diperoleh melalui library research, yaitu dengan menggunakan buku-buku, literatur-literatur, data-data dari berbagai media informasi yang dapat mendukung selesainya penulisan skripsi ini. Maka dengan demikian diharapkan dengan metode penggabungan pengumpulan data ini dapat membantu penulis dalam memahami permasalahan yang diangkat dan menjadi landasan pemikiran penulis dalam menganalisa permasalahan tersebut. Kiranya diharapkan tujuan untuk mendapatkan kebenaran akan jawaban yang sesungguhnya dari permasalahan yang telah penulis angkat dalam skripsi ini dapat tercapai dengan baik.
Universitas Sumatera Utara
G. Sistematika Penulisan Untuk menguraikan rangkaian materi dari skripsi ini penulis berusaha membuat suatu model-model penulisan sehingga menjadi suatu sistematika dari skripsi ini. Tujuan dari penentuan model-model tersebut adalah untuk mempermudah penguraiannya dan sekaligus pula untuk pemahamannya. Oleh karena itu penulis membagi skripsi ini ke dalam 5 bab dan dilengkapi dengan sub-sub bab dari setiap babnya, yakni sebagai berikut: BAB I:
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis hendak menguraikan beberapa uraian hal-hal yang bersifat umum, yaitu tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan.
BAB II:
PERKEMBANGAN
HUKUM
UDARA
DAN
RUANG
ANGKASA Pada bab ini penulis mencoba menyampaikan dan menguraikan tentang Sejarah Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Pengertian Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Prinsip-prinsip Hukum Udara dan Ruang Angkasa serta Perkembangan Hukum Udara dan Ruang Angkasa, baik itu secara nasional maupun internasional. BAB III:
KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM DI WILAYAH UDARA DAN RUANG ANGKASA NASIONAL INDONESIA TERHADAP BERBAGAI AKTIFITAS
Universitas Sumatera Utara
Pada bab ini terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu: Pengaturan Hukum Tentang Udara dan Ruang Angkasa, Kedudukan Udara dan Ruang Angkasa dalam Hukum Nasional dan Internasional, Pengaturan Hukum Angkasa Tentang Peluncuran Benda-benda Angkasa, Keduduka n Indonesia dalam Perjanjian Internasional Tentang Udara dan Ruang Angkasa, Pengaturan Hukum Tentang Jatuhnya Satelit atau Benda-benda Angkasa di Wilayah Republik Indonesia. BAB IV:
PEMANFAATAN
WILAYAH
UDARA
DAN
RUANG
ANGKASA NASIONAL INDONESIA DALAM BERBAGAI AKTIFITAS SEBAGAI NEGARA KHATULISTIWA DAN NEGARA GSO (NEGARA KOLONG) Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu: Pemanfaatan Wilayah Udara dan Ruang Angkasa Nasional Indonesia dalam Berbagai Aktifitas, Kedaulatan Indonesia Sebagai Negara Khatulistiwa dan Negara GSO (Negara Kolong). BAB V:
PENUTUP Sebagai bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, maka pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.
Universitas Sumatera Utara
