1 BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Salah satu kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan pembangunan di sektor industri. Pertumbuhan suatu negara dapat dikatakan maju apabila didukung oleh majunya perindustrian yang dimiliki. Perindustrian yang semakin bertumbuh dan berkembang ikut menopang kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Kemajuan perindustrian tidak lepas dari peran pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pelaku industri. Dukungan pemerintah bagi para pelaku industri dapat melalui berbagai cara, salah satunya dengan memberi kemudahan di sektor perizinan industri. Menurut N.M.Spelt dan Ten Berge, dalam buku Pengantar Hukum Perizinan, menetapkan izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.1 Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Organ-organ pemerintahan yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundangundangan hukum tertulis, disamping itu organ-organ pemerintahan harus
1
Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pres, Jakarta, h.217
1
2 memperhatikan hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik selanjutnya disingkat AAUPB.2 Proses penetapan keputusan yang telah memenuhi AAUPB akan dapat menjadikan keputusan yang ditetapkan secara sah secara hukum dan responsif dalam arti memperhatikan berbagai kepentingan yang terkait. Dengan demikian, AAUPB disamping sebagai pedoman dalam proses penetapan suatu keputusan juga dapat sebagai sarana untuk menguji dari segi hukum terhadap penggunaan kekuasaan bebas pemerintah yang seakan-akan tidak terjamah oleh penilaian hukum. Pada awalnya dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga merugikan masyarakat luas. Oleh sebab itu perlu adanya asas-asas untuk membatasi dari wewenang administrasi tersebut sehingga terhindar dari pelampauan wewenang. Dalam Perundangan-undangan formal kita yang tertulis dalam sebuah naskah Undang-Undang untuk mengatur mengenai AAUPB. Pengakuan secara normatif terhadap keberadaan AAUPB sebagai instrumen pengujian terhadap tindakan pemerintahan mendapat penguatan lagi dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 (LN RI tahun 2004 Nomor 35, TLN RI No 4380) mengenai Perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 (LN RI Tahun 1986 Nomor 77, TLN RI Nomor
2
Ibid, h.235
3 3344) tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu perubahannya ditemukan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang secara limitatif menetapkan 2 (dua) alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan penggugat (orang atau badan hukum perdata) kepada badan/pejabat Tata Usaha Negara, yakni karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena bertentangan dengan AAUPB. Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b dikemukakan mengenai ruang lingkup dari AAUPB meliputi asas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 No 75, TLN RI No 3851) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Penjelasan ini menunjukkan AAUPB disamakan dengan asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Secara teoritis, seharusnya asas-asas penyelenggaraan negara lebih luas daripada AAUPB mengingat pemerintah (dalam arti sempit) dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor
9
Tahun
2004
merupakan
bagian
dari
penyelenggaraan negara (pemerintahan dalam arti luas). Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan “Penyelenggaraan negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang mentaati
4 asas-asas umum penyelenggara negara dan bebas dari praktik korupis, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Selanjutnya pada Pasal Pasal 1 angka 6 dikemukakan pengertian Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma
kesusilaan,
kepatutan,
dan
norma
hukum,
untuk
mewujudkan
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian dijelaskan pada Pasal 3 bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi 7 (tujuh) asas yaitu “asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas”. Oleh karena itu AAUPB secara material dapat dijadikan indikator penilaian atas tindakan-tindakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahannya, termasuk dalam hal menetapkan produk hukum perizinan daerah, baik berupa produk legislasi yang menjadi dasar perizinan maupun produk hukum berupa perizinan itu sendiri. Selain itu AAUPB juga diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (LN RI Tahun 2014 Nomor 244, TLN RI Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah. Bilamana AAUPB yang dikembangkan secara doktrinal dikaitkan dengan tindakan Pemerintah Daerah menerapkan perizinan, maka AAUPB tersebut pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu asas-asas bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas formal yang berhubungan dengan proses perumusan perizinan terdiri atas asas bertindak cermat dan asas permainan yang layak. Adapun asas material yang berhubungan dengan perumusan keputusan
5 perizinan adalah asas motivasi untuk setiap keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang tidak secara jelas menerapkan perizinan dalam asas-asas umum penyelenggara negara dan bebas dari praktik korupis, kolusi, dan nepotisme. Mengingat AAUPB yang terdapat dalam perundang-undangan formal maka seharusnya juga ada pada pemberian izin. Berkaitan dengan ketentuan Perizinan di bidang Perindustrian pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan Di Bidang Perindustrian Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil. Kata kecuali disini ditegaskan untuk pengecualian wajib memiliki Izin Usaha Industri bagi Industri Kecil, tapi bagaimana jika Industri Kecil inilah yang dapat mencemari lingkungan hidup mengingat dari hal kecil yang dapat berdampak besar. Maka disinilah peran Pemerintah sebagai Tata Kepemerintahan Yang Baik perlu lebih selektif dalam pemberian izin usaha industri. Dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri pada Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri dari Walikota. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Jenis Usaha Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari IUI Kecil, IUI Menengah, IUI Besar. Penjelasan Perda tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian wajib memiliki IUI diantara Jenis Usaha Industri, sehingga antara Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) terdapat konflik
6 norma dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Dalam pemberian izin usaha industri yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang. Penetapan perizinan selain harus memenuhi AAUPB juga harus sejalan dengan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut, serta tata kepemerintahan yang baik (good governance). Keberadaan good governance ini muncul dari ketidakpercayaan masyarakat, dan juga disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang aparatur pemerintah, terhadap aspirasi masyarakat yang mendorong suburnya praktik KKN.3 Pemerintah belum memiliki peraturan yang mengatur secara khusus tentang pedoman penerapan good governance. Prinsip-prinsip good governance tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pelaksanaan good governance berarti mempertegas arti pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance, namun sebaiknya asas yang dimasukkan harus diuraikan lebih lanjut dengan jelas di dalam pasal-pasal undang-undang dan dijelaskan pada bagian penjelasan. Alternatif yang dapat dipilih adalah dengan membuat peraturan tentang penerapan good governance dalam pelaksanaan pemberian izin usaha industri. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, good governance dalam prakteknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik dalam setiap pembuatan 3
Jawade Hafidz Arsyad, 2013, Korupsi dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta,
h.281
7 kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik Di bidang pelayanan publik, harapan masyarakat mengenai terwujudnya pelayanan, yang cepat, tepat, murah, manusiawi dan transparan serta tidak diskriminatif belum terlaksana sebagaimana mestinya. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Penegakkan hukum terhadap kegiatan usaha industri dalam hubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dapat bersifat preventif maupun represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Dalam hubungan ini, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan usaha industri dengan menerapkan ketentuan perizinan sebagai sarana pencegahan atau pengendalian. Salah satu instrument hukum yang harus dioptimalkan sebagai tindakan preventif adalah keputusan administrasi Negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mencegah perilaku warga masyarakat terhadap pencemaran lingkungan hidup. Kota Denpasar yang memiliki visi yang berwawasan lingkungan, berarti setiap kegiatan pembanguanan harus diintegrasikan dengan pembangunan yang bersandarkan pada pelestarian fungsi lingkungan hidup. Seluruh pembangunan harus
mensinergikan
model
pembangunan
dengan
sistem
pengendalian
8 lingkungan lingkungan hidup secara terpadu. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka fokus penelitian adalah pengaturan tata kepemerintahan yang baik dalam pemberian izin usaha industri untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kota Denpasar.
1.2.Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan suatu rumusan masalah sebagai berikut : 1) Mengapa tata kepemerintahan yang baik wajib diterapkan dalam pemberian izin usaha industri? 2) Bagaimana keterkaitan tata kepemerintahan yang baik pada pemberian izin usaha industri dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kota Denpasar?
1.3. Ruang Lingkup Masalah Ruang lingkup penulisan skripsi yang berjudul pengaturan tata kepemerintahan yang baik dalam pemberian izin usaha industri untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kota Denpasar yaitu permasalahan yang pertama mengenai kewajiban menerapkan tata kepemerintahan yang baik dalam pemberian izin usaha industri. Permasalahan yang kedua mengenai keterkaitan tata kepemerintahan yang baik pada pemberian izin usaha industri dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kota Denpasar.
9 1.4. Orisinalitas Penelitian Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian adapun dalam penelitian kali ini, penelitian akan menampilkan 2 (dua) skripsi terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan “Pengaturan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Pemberian Izin Usaha Industri Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Denpasar”. Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat didalam dunia pendidikan di Indonesia, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang sedang ditulis dengan menampilkan beberapa judul penelitian skripsi terdahulu sebagai pembanding.
No
Judul
Penulis
Rumusan Masalah
1
Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perizinan Kegiatan Industri Tekstil Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemberian Izin Industri Dalam Rangka Publik Service Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Study Di Kota Medan)
Nani Suryani, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana .
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perizinan Industri Tekstil? 2. Apa Saja Kendala Dan Upaya Terlaksananya Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perizinan Industri Tekstil. 1. Bagaiamana Upaya Pemerintah Daerah Kota Medan Dalam Melakukan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Melalui Izin Industri Yag Diberikan Dalam Rangka Pelayanan Publik? 2. Bagaiamana Hubungan Antara Pemberi Izin Dengan Upaya Dampak Pengendalian Lingkungan Hidup Dalam Sektor Industri?
2
Putri Eka Ramadhani, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2007
10 1.5. Tujuan Penelitian Skripsi ini merupakan suatu tulisan ilmiah, sudah tentu mempunyai tujuan tersendiri yang hendak dicapai. Tujuan dari penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus seperti berikut ini : 1.5.1
Tujuan Umum Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami
dan mengerti tentang bagaimana penerapan tata kepemerintahan yang baik dalam pemberian izin usaha industri dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kota Denpasar. Dengan tujuan tersebut lebih lanjut diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 1.5.2
Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus dari penulisan laporan akhir/ skripsi yang hendak
dicapai sesuai permasalahan adalah sebagai berikut : a) Untuk memahami dan melakukan analisis secara mendalam mengenai kewajiban menerapkan tata kepemerintahan yang baik dalam pemberian izin usaha industri; b) Untuk memahami keterkaitan tata kepemerintahan yang baik pada pemberian izin usaha industri dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kota Denpasar.
11 1.6. Manfaat Penelitian 1.6.1
Manfaat Teoritis Ditinjau dari manfaat teoritis maka hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan pikiran terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum. Bermanfaat secara khusus mengenai kewajiban menerapkan tata kepemerintahan yang baik dalam pemberian izin usaha industri dan mengenai keterkaitan tata kepemerintahan yang baik pada pemberian izin usaha industri dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kota Denpasar. 1.6.2
Manfaat Praktis Adapun terdapat manfaat praktis dari penulisan laporan akhir/ skripsi yang
hendak diberikan adalah sebagai berikut : a) Untuk melatih diri dalam mengungkapkan pendapat dan saran terhadap suatu permasalahan; b) Untuk mengetahui kewajiban menerapkan tata kepemerintahan yang baik dalam pemberian izin usaha industri; c) Untuk mengetahui keterkaitan tata kepemerintahan yang baik pada pemberian izin usaha industri dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kota Denpasar.
1.7. Landasan Teoritis Landasan Teori menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, bahwa landasan teoritis merupakan pijakan untuk mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang diperoleh dari rangkaian penelusuran terhadap teori hukum, konsep-konsep
12 hukum, asas-asas hukum, dan lain-lain yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian.4 Landasan Teori sangat penting dalam sebuah penulisan skripsi yang memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. Pada umumnya teori bersumber dari Undang-undang, buku atau karya tulis suatu bidang ilmu, dan laporan penelitian.5 Dalam perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, teori yang dikemukakan oleh para ahli sering dijadikan acuan didalam memecahkan masalah-masalah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bangsa, dan negara seperti misalnya teori dalam ilmu hukum.6 Dalam pengkajian masalah penelitian ini, digunakan beberapa teoriteori antara lain : 1.7.1. Teori Kewenangan Kewenangan diartikan dengan kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.7 Kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan.
4
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h.73 5 Ibid, h.78 6 Salim H.S, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, h.1 7 Ridwan HR, op.cit, h.99
13 Dalam kaitan itu, Philipus M. Hadjon,8 menyamakan istilah wewenang atau kewenangan, bahwa wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek administrasi adalah wewenang pemerintahan (bestuurs bevoegdheid). Sedangkan, menurut Henc Van Maarseveen dalam Philipus M. Hadjon wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht), sehingga wewenang dalam konsep hukum publik berkaitan dengan kekuasaan.9 Menurut H.D. Van Wijk dan Willen Konijnenbelt, terdapat tiga model penyerahan wewenang, yaitu secara atribusi, delegasi, dan mandat.10 Kewenangan yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari pembentukan undang-undang. Pada model ini, pemberian dan penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang ada. Pada konsep delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum
tertentu.
Dengan
demikian,
menurut
Suwoto
Mulyosudarmo,
pendelegasian kekuasaan, delegataris adalah melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dan dengan tanggung jawab sendiri. Oleh sebab itu, pelimpahan itu disebut pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab. Sementara pada konsep mandat, mandataris hanya bertindak untuk atas nama pemberi mandat, 8
Philipus M. Hadjon, 1999, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h.1-2 9 Philipus M. Hadjon, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, h.10 10 Ibid, h.46
14 sehingga tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat.11 1.7.2. Teori Tindak Pemerintahan Menurut F.A.M. Stroink en.J.G. Steenbeek dalam buku “Inleiding in Het Staats-en Administratief Recht” Pemerintah atau administrasi Negara adalah sebagai subjek hukum.12 Sebagai subjek hukum pemerintah sebagaimana subjek hukum
lainnya
melakukan
(feitelijkhandelingen)
berbagai
maupun
tindakan
tindakan
baik
hukum
tindakan
nyata
(rechtshandelingen).
Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum,13 misalnya tindakan pemerintah untuk meresmikan proyek pembangunan irigasi. Tindakan
hukum
menurut
R.J.H.M.
Huisman
dalam
buku
Algemeen
Bestuursrecht, Een Inleiding,14 merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Disebutkan bahwa tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintah atau administrasi Negara yang dimaksudkan
untuk
menimbulkan
akibat-akibat
hukum
dalam
bidang
pemerintahan atau administrasi Negara. Berdasarkan pengertian ini tampak ada
11
Ibid, h.42 URL:http://mukliswardana.blogspot.com/2014/09/hubungan-hukum-tata-negaradengan-hukum_27.html 13 Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cet.9, Rajawali Pres, Jakarta, h.109 14 ibid, h.110 12
15 beberapa unsur yang terdapat didalamnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintah atau administrasi Negara yakni sebagai berikut : 1) Tindakan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri: 2) Tindakan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; 3) Tindakan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang Hukum Administrasi Negara; 4) Tindakan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.15 Pemerintah atau administrasi Negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum. Pemerintah dalam mewakili dua institusi maka dikenal ada dua macam tindakan hukum yaitu tindakan-tindakan hukum publik (publiekrechtshandelingen) dan tindakan hukum privat (privaatrechtshandelingen). Adapun yang dimaksud dengan kedua tindakan pemerintah diatas adalah : 1) Tindakan Pemerintah yang Bersifat Hukum Privat Tindakan Hukum pemerintah yang bersifat privat bukanlah pembagian yang absolut, karena pemerintah atau alat administrasi Negara sering juga mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan subjek hukum-subjek hukum lain berdasarkan hukum privat. Misalnya, sewa-menyewa (Pasal 1548
15
ibid, h.113
16 KUHPerdata), jual-beli (Pasal 1546 KUHPerdata) dan perjanjian kerja antara pemerintah dengan pengusaha berdasarkan Titel 7 dan 7A Buku III KUHPerdata. 2) Tindakan Pemerintah yang Bersifat Hukum Publik Tindakan hukum pemerintah yang bersifat hukum publik dapat digolongkan menjadi dua macam. Pertama, tindakan hukum publik bersegi dua (tweezijdige publiekrechtelijke handeling) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara atau pemerintah di dalam mengadakan hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya. Seperti perjanjian kerja yang diadakan antara pemerintah sebagai pemberi pekerja dengan pengusaha sebagai pihak penerima pekerja dengan jangka waktu tertentu. Kedua, tindakan hukum publik bersegi satu (eenzijdige publiekrechtlijke handeling) yaitu hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah. Tindakan hukum publik yang bersegi satu yaitu tindakan yang dilakukan oleh alat-alat kelengkapan Negara atau pemerintah menurut suatu wewenang istimewa, yang diberi nama beschikking atau disebut juga penetapan atau perbuatan penetapan (beschikking handeling).16 1.7.3. Teori Perizinan Hukum administrasi mengandung banyak materi, berupa norma yang mengikat rakyat, sebaliknya bahwa hukum administrasi juga mengatur perlakuan atas hak rakyat. Tugas mengatur yang dilakukan oleh pemerintahan, salah satunya melahirkan sistem perizinan.
16
H. Muh. Jufri Dewa, 2011, Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik, Unhalu Press, Kendari, h.76-78
17 Perizinan merupakan keputusan pejabat tata usaha negara untuk mengendalikan suatu kegiatan, agar kegiatan tersebut tidak melanggar kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan kata lain, perizinan pada umumnya dan izin pada khususnya. Perizinan disini berfungsi sebagai instrumen pengendalian kegiatan dan sebagai sarana untuk menstimulusi perilaku yang baik untuk lingkungan atau untuk mencegah perilaku yang tidak dikehendaki. Pemberian izin dalam rangka izin usaha dan pengelolaan lingkungan merupakan suatu instrument penting untuk mengendalikan suatu kegiatan usaha, agar kegiatan tersebut tidak melanggar kepentingan hak kolektif masyarakat yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum adalah tetap berfungsi ekosistem agar pembangunan berkelanjutan dan tetap terpeliharanya tingkat kualitas lingkungan agar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat senantiasa terjamin. Untuk menyelenggarakan satu kegiatan usaha diperlukan berbagai macam izin. Memberi pengertian izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya dilarang
suatu
perbuatan,
maka
keputusan
tata
usaha
Negara
yang
memperkenankan putusan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.17 Fungsi izin usaha industri sebagai alat pemerintah dalam melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan untuk menciptakan iklim yang sehat dan dinamis bagi pengembangan dunia usaha industri diharapkan pada dua kepentingan. Kedua kepentingan yang dimaksud, yaitu :
17
E. Utrecht, 1963, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, h.150
18 1) Kepentingan pemerintah sebagai dasar pengaturan dan pengarahan sesuai rencana pengembangan industri. 2) Kepentingan perusahaan sebagai landasan hukum oprasional, jaminan kepastian usaha, jaminan perlindungan, dan pembinaan usaha. 1.7.4. Teori Perlindungan Lingkungan Hidup Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus seimbang antara kepentingan peningkatan ekonomi dengan kepentingan melestarikan lingkungan. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Perlindungan dan
19 pengelolaan dilakukan secara terpadu mencakup seluruh bidang-bidang lingkungan hidup untuk keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, administrasi Negara merupakan pihak yang domain yang merupakan konsekuensi dari sebuah Negara kesejahteraan.18 Terdapat 14 asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni tanggung jawab Negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan,
keterpaduan,
manfaat,
kehati-hatian,
keadilan,
ekoregion,
keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan local, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.
1.8. Metode Penelitian 1.8.1 Jenis Penelitian Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Studi dalam rangka penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam implementasinya yang selalu dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum. 1.8.2 Jenis Pendekatan Adapun Jenis pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan UndangUndang sebagai (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yakni sebagai berikut:
18
Helmi, 2013, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, h.44-46
20 1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan semua regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.19 Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), digunakan yakni dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan AAUPB dan pemberian izin usaha industri untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kota Denpasar. 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dalam pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.20 Adapun konsep-konsep yang dikaji dalam penulisan ini adalah Konsep Kewenangan, Konsep Tindak Pemerintahan, Konsep Perizinan dan Konsep Perlindungan Lingkungan Hidup. 1.8.3 Sumber Bahan Hukum Dalam penulisan skripsi ini ada 3 sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier sebagai berikut : 1. Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (memiliki kekuasaan). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundangundangan.21 Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang 19
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, tanpa penerbit, Jakarta, h.93 20 Ibid, h.95 21 H.Zainuddin Ali, 2009, Metode penelitian Hukum, Sinar Grafika, tanpa penerbit, Jakarta, h.47
21 fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.22 Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini meliputi : a.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 No 75, TLN RI No 3851) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
b.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 (LN RI tahun 2004 Nomor 35, TLN RI No 4380) mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (LN RI Tahun 1986 Nomor 77, TLN RI Nomor 3344) tentang Peradilan Tata Usaha Negara
c.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 (LN RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN RI Nomor 5059) tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup;
d.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 2014 (LN RI Tahun 2014
Nomor 4, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 46) tentang Perindustrian; e.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (LN RI Tahun 2014 Nomor 244, TLN RI Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah;
f.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 198, TLN RI Nomor 4910) tentang Prinsip-Prinsip Kepemerintahan Yang Baik; 22
Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, h.34
22 g.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 (LN RI Tahun 2012 Nomor 48, TLN RI Nomor 5285) Tentang Izin Lingkungan;
h.
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/MIND/PER/6/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008
Nomor 13) Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; i.
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 05/MIND/PER/2/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
j.
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 12) tentang Ijin Usaha Industri;
k.
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 23) tentang Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Perindustrian.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau hasil karya ilmiah kalangan hukum dan rancangan undang-undang. Bahan hukum sekunder dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer untuk membantu mengalisis permasalahan dalam penelitian, yaitu :
23 a.
Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan tata kepemerintahan yang baik, izin usaha industri dan pencemaran lingkungan hidup;
b.
Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian;
c.
Berbagai makalah, hasil seminar, majalah, jurnal ilmiah dan media informasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder23. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Bahan-bahan hukum tersier diperoleh dari ensiklopedi tentang peraturan perundang-undangan, kamus hukum, serta dokumen-dokumen
penunjang
lainnya
yang
dapat
mendukung
maupun
memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumenter yaitu sebagai berikut : a.
Studi kepustakaan dilakukan untuk melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur,
karya
ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian. b.
Studi Dokumenter, yakni penelitian terhadap dokumen- dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.
23
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h.52
24 1.8.5 Teknik Analisis Bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer dan sekunder di analisis melalui langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi. Deskripsi maksudnya uraian apa adanya terhadap suatu kondisi dari proposisi-proposisi hukum. Sistematisasi maksudnya upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum antara peraturan perundang-undangan dengan literatur yang terkait. Eksplanasi (menerangkan) maksudnya menjelaskan hubungan antara bahan-bahan hukum yang satu dengan yang lainnya serta memberikan argumentasi terhadap hubungan bahan-bahan hukum tersebut.
