KONSEP PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERENCANAAN DAERAH DI BIDANG INDUSTRI Oleh: Menteri Perindustrian
Disampaikan pada Rapat Kerja Departemen Perindustrian dengan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia Makassar, 25 – 28 Maret 2008 (Bahan untuk Dibagikan)
DAFTAR ISI BAGIAN I
: KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL A. Perkembangan Kebijakan Industri Nasional B Pola Pikir B. C. Bangun Industri Indonesia Tahun 2025 D. Tujuan E. Sasaran F. Arahan Pengembangan Industri G. Strategi H. Pendekatan I I. Industri Prioritas J. Bottom-up Policy: Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah K. Kompetensi Inti Industri Daerah L. Industri Komoditi Unggulan Daerah
BAGIAN II
: FASILITAS PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL A. B. C. D.
BAGIAN III
Jenis Industri yang Mendapat Fasilitas Definisi Beberapa Jenis Industri yang Mendapat Fasilitas Jenis Fasilitas Pemerintah Mekanisme Pemberian Fasilitas
: RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL Pokok-pokok Batang Tubuh Rancangan Perpres
2
3
BAGIAN I
KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL
A. Perkembangan Kebijakan Industri Nasional Periode Rehabilitasi
Kebijakan
dan Stabilitasi (1967--1972) (1967
Periode Oil-Oil Booming (1973--1981) (1973
Periode Penurunan H Harga Mi Minyak k (1982 - 1985)
+ Industri
Orientasi
Pembangunan Industri Substitusi Impor
• penguatan struktur industri;; industri • Pembangunan teknologi di beberapa sektor (aerospace, mesin,, mesin maritim). maritim ).
Inward looking
Periode Penurunan Harga H Mi Minyak k (1986 - 1996)
Periode Periode Pemulihan Krisis dan dan P Pemulihan lih Pembangunan 1997--2004 1997 (2005--2009) (2005
+
+ • Pembangunan
industri orientasi ekspor
Outward looking
4
• Pembangunan
• Revitalisasi, Revitalisasi, konsolidasi
dan restrukturi sasi industri
industri prioritas dengan sistem kluster
Inward and Outward looking
Negara Industri M Maju Baru
Recovery Aksselerasi
5
B. Pola Pikir
6
C Bangun Industri Indonesia Tahun 2025 C.
INDUSTRI AGRO
PETRO KIMIA SEMEN BAJA DLL
INDUSTRI TELEMATIKA
INDUSTRI ALAT ANGKUT
INDUSTRI BARANG MODAL
INDUSTRI KOMPONEN (BASIS U K M)
SDA TERBARUKAN SUMBERDAYA MANUSIA
TPT SEPATU ELEKTRONIK DLL
SDA TIDAK TERBARUKAN RESEARCH & DEVELOPMENT
INDUSTRI ANDALAN MASA DEPAN
BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH DAYA KREATIF
7
D. Tujuan Masalah Sektor Industri:: Industri Ketergantungan K t t impor i bahan baku yang masih tinggi Ragam dan jenis industri terbatas Struktu Strukturr industri kurang dalam dan kuat Diversifikasi produk ekspor terbatas Peranan IKM dalam struktur industri belum memadai Penyebaran industri sebagaian besar di P. Jawa (>60%)
Masalah Nasional Nasional:: Tingginya pengangguran dan kemiskinan Melambatnya ekspor Rendahnya pertumbuhan ekonomi Lemahnya sektor infrastruktur Ketertinggalan kemampuan teknologi
Tujuan Pembangunan Industri (2004 (2004--2009):
1 1.
M i k tk Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
2.
Meningkatkan ekspor
3 3.
Mendukung d k pengembangan sektor ekonomi khususnya infrastuktur
4 4.
Meningkatkan kemampuan teknologi industri
5.
Pendalaman struktur & diversifikasi produk
6.
Meningkatkan penyebaran industri ke luar pulau Jawa
Tujuan Pembangunan Industri (2010(2010-2025):
1. Memperkuat Industri Manufaktur sehingga menjadi
World Class Industry.
2. Meningkatkan g peran industri prioritas agar menjadi motor penggerak perekonomian. 3. Meningkatkan peran IKM dalam struktur industri sehingga terjadi keseimbangan peran IKM dengan industri besar.
8
E. Sasaran Jangka Menengah 2004 - 2009
1. 2.
3.
4. 5.
6.
Terselesaikannya program Revitalisasi Konsolidasi Revitalisasi, & Restrukturisasi Industri. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan kesempatan kerja dalam j l h besar. jumlah b Teroptimalisasikannya pasar dalam negeri dalam rangka pembangunan industri komponen p lokal & industri pengolah sumberdaya dalam negeri lainnya. Meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor ekspor. Tumbuhnya industri potensial yang menjadi motor pertumbuhan industri masa depan. Meningkatnya pertumbuhan IKM (khususnya Industri Menengah tiga kali lebih tinggi gg dari industri kecil). )
Output Yang Diharapkan
1. Besarnya y kemampuan sektor industri untuk menyediakan lapangan kerja baru ba u 2. Mengembalikan kinerja industri yang terpuruk akibat krisis 3 Meningkatkan 3. M i k tk kemampuan daerah menghasilkan produk olahan 4. Tumbuhnya y industri penunjang, komponen, dan bahan baku industri 5. Meningkatkan kinerja ekspor secara signifikan 6. Membangun pilarpilar industri masa depan 7. Memperkuat struktur industri
2010 -2020
2025 -20….
Negara dust Industri Maju baru
Negara Industri yang Tangguh di Dunia
9
F Arahan Pengembangan Industri F. 1. Memperluas l kesempatan k kerja k dalam d l jumlah l h yang besar, b melalui: a Mengoptimalkan pasar dan pendayagunaan potensi dalam a. negeri potensi inti daerah b. Menumbuhkan industri p c. Menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah d. Mendorong tumbuhnya industri baru yang memperkuat struktur, k dan d menambah b h kapasitas k nasionall terpasang 2. Meningkatkan daya saing Internasional, melalui: a. Melanjutkan program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri b Meningkatkan efisiensi, b. efisiensi produktivitas, produktivitas dan inovasi teknologi
Kebijakan Industri Nasional
G. Strategi g a) Strategi Pokok (Peningkatan Daya Saing):
Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai;; nilai Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun kompetensi inti industri;; industri Peningkatan Produktivitas Produktivitas,, Efisiensi,, dan Pendalaman Efisiensi Struktur;; Struktur Pengembangan Industri Kecil dan Menengah g .
b) Strategi Operasional:
Pengembangan Lingkungan Bisnis yang Nyaman dan Kondusif;; Kondusif Mendorong pertumbuhan dengan fokus klaster industri prioritas prioritas;; dan Kompetensi K t i Inti I ti Industri I d t i Daerah
10
11
H. Pendekatan Implementasi pembangunan industri nasional dilakukan g dan terintegrasi g di seluruh daerah. secara sinergi Sinergi dengan daerah, pendekatan yaitu : pendekatan,
A.
B B.
Top-Down (By Design)
B tt Bottom-Up U
dilakukan
dengan
2
(dua)
Pengembangan 32 Klaster Industri f , Prioritas ((basis industri manufaktur, industri agro, industri alat transportasi, industri telematika, dan IKM) IKM), yang dipilih berdasarkan kemampuan nasional untuk bersaing di pasar domestik dan internasional. Pengembangan industri pengolahan komoditi unggulan daerah menuju Kompetensi Inti Industri Daerah (pemberdayaan produk industri unggulan daerah)
12
I. Industri Prioritas Terpilih 32 industri prioritas dari 365 industri, dengan 9total output 78% 9total ekspor 83%
I. AGRO 1. Makanan dan minuman (kakao, coklat, buahbuahb h buahan, kelapa, k l tembakau, kopi, gula) 2. Hasil laut 3. Kelapa sawit 4. Produk kayu 5. Karet
II. ALAT ANGKUT Fokus Industri Prioritas
1.Otomotif 1.Otomotif 2.Perkapalan 2. Perkapalan 3.Kedirgantaraan 3. Kedirgantaraan 4.Perkereta 4. Perkereta--apian
III. TELEMATIKA *) V. IKM Tertentu 1.Makanan Ringan 2.Garam Rakyat 3.Minyak Atsiri 4.Kerajinan Tradisional 5.Batu Mulia dan Perhiasan 6.Gerabah / Keramik Hias
Catatan:: 10 klaster dalam RPJMN 2004 - 2009: Catatan (1) industri makanan dan minuman minuman;; (2) industri pengolah hasil laut laut;; (3) industri tekstil dan produk tekstil; tekstil;
IV. Basis Industri Manufaktur 1 Industri Material Dasar 1. (besi dan baja, alumunium, semen, petrokimia, minyak nabati, selulosa, keramik) 2. Industri Komponen & Penunjang (permesinan, otomotif, elektonika) 3. Industri Permesinan (perkakas, alsintan, peralatan listrik & mesin listrik, mesin & peralatan pabrik, mesin penggerak umum, alat konstruksi & peralatan pabrik)
( ) industri alas kaki; (4) (5) industri kelapa sawit sawit;; (6) industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); bambu); (7) industri karet dan barang karet karet;; (8) industri pulp dan kertas kertas;; (9) industri mesin listrik dan peralatan listrik; listrik; dan (10) industri petrokimia petrokimia..
*) Termasuk Industri Kreatif Industri Kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreatifitas, kreatifitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang orang--orang yang terlibat. terlibat.
13
Strategi Pengembangan Menurut Jenis Industri Prioritas (1)
INDUSTRI AGRO
Ke arah produk p odu jad jadi hilir (dijual dalam bentuk produk d k akhir) khi )
• Upaya diversifikasi,, diversifikasi peningkatan nilai tambah, pendalaman d l struktur dan • Pemerataan pembangunan industri
Industri Agro: (1) Makanan dan Minuman ;(2) Pengolahan Hasil Laut; (3) Pengolahan Kelapa Sawit; (4) Barang Kayu (Termasuk Rotan dan Bambu); (5) Pengolahan Karet
14
Strategi Pengembangan Menurut Jenis Industri Prioritas (2) KBM Roda 4 :
KBM Roda 2 : 9 Full manufacturing 9 Disain & engineering
INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI
Perkapalan : 9 Penguasaan
teknologi rancang bangun dan perekayasaan
Industri Alat Transport: 1. Otomotif 2. Perkapalan 3 Kedirgantaraan 3. 4. Perkeretaapian
• Peningkatan komponen lokal • Disain & engineering komponen • Disain & engineering kendaraan utuh (tidak hand--on dengan MNC) hand • Full manufacturing (untuk kendaraan Niaga & penumpang kecil) Perkeretaapian: 9 Co Co--Design g dan Co Co--
Manufacturing
Kedirgantaraan : 9 Penguasaan
teknologi roket 9 Peningkatan kemampuan industri penunjang pesawat terbang
15
Strategi Pengembangan Menurut Jenis Industri Prioritas (3) Perangkat Keras/Devices Keras/ Devices
Industri Telematika
Industri Telematika: 1. Industri Hardware 2. Industri Software
Infrastruktur/Jaring Infrastruktur/ -an: • Universal B db d Broadband Access • Wireline • Wireless • Mobile • Satellite
Perangkat Lunak & Content
16
Strategi Pengembangan Menurut Jenis Industri Prioritas (4)
B i IIndustri Basis d t i Manufaktur Basis Industri Manufaktur: 1 Tekstil & Produk Tekstil 1. 2. Alas Kaki 3. Keramik 4. Elektronika Konsumsi 5. Pulp dan Kertas 6. Petrokimia
7. Semen 8. Baja 9. Mesin Listrik & Alat Listrik 10. Alat Pertanian 11. Peralatan Pabrik
9 Restrukturisasi 9 Peningkatan d daya saing i 9 Peningkatan kapasitas 9 Penguatan dan pendalaman struktur
17
Strategi Pengembangan Menurut Jenis Industri Prioritas (5)
Industri Kecil & Menengah
IKM Prioritas: 1. Kerajinan dan Barang Seni 2. Batu Mulia dan Perhiasan 3. Gerabah/Keramik Hias 4. Garam Rakyat 5. Minyak Atsiri 6. Makanan Ringan
9 Disain; Disain; Teknologi;; dan Teknologi Mutu 9 Akses terhadap Sumber Dana dan Manajemen 9 Pasar khusus untuk Ekspor
Pengembangan sentra-sentra IKM dengan meningkatkan fasilitas layanan y UPT yang y g didukung g oleh kelembagaan yang ada di daerah
J. Bottom-up Policy: Pengembangan b Kompetensi Inti Industri d Daerah h Membangunkan kom komp petensi inti industri daerah melalui pengembangan industri pengolahan produk produk--produk unggulan daerah;; daerah Telah teridentifikasi produk produk--produk unggulan daerah per propinsi, yang akan disepakati untuk didorong bersama dengan Pemerintah Daerah Daerah;; Telah teridentifikasi kompetensi inti p kabupaten kabupaten/ p /kota. kota. industri beberapa
18
K. Kompetensi p Inti Industri Daerah Definisi
Kompetensi inti industri daerah adalah sekumpulan keunggulan atau keunikan sumberdaya termasuk sumberdaya alam dan kemamp an suatu kemampuan s at daerah dae ah untuk membangun daya saing dalam rangka mengembangkan perekonomian Propinsi dan Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota menuju kemandirian.. kemandirian
19
Karakteristik Merupakan produk unggulan di daerah atau yang memiliki potensi sebagai unggulan unggulan;; Memiliki keterkaitan yang kuat (baik keterkaitan horizontal maupun keterkaitan vertikal vertikal); ); Produk memiliki keunikan lokal; lokal; Tersedianya sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai
19
20
1 A
2
3
4
5
6
7
8
5
8
6
8
8
8
9
T ota
l
Jay a Bar a t Ir ian
es i T enga h es i S e lata Sul a n wes i Ba ra t Sul a wes i T eng Mal u gar a ku Mal u ku U tara Pap u a Sul a w
Sul a w
es i U tar a ntalo G oro
Sul a w
NT T
ntan Ba ra t ntan T e ngah Kal im antan Se la Kal im ta n antan T imu r NT B Kal im a
Industri Pengolahan
Kal im a
No
NAD Sum a ter a U tar a Sum ater a Bar a t Ria u Kep u laua n Riau Lamp ung J amb i Ben g kul u Sum ater a Sel a Ban g tan ka B eli tun Ban t g en DKI J ak art a J aw a Bar a t J aw a Te ng ah DI Yo gyak ar ta J aw a Ti mu r Bal i
L. Industri Komoditi Unggulan Daerah
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1
Makanan Minum an & Tem bakau Makanan, Industri Pengolahan Kelapa Saw it
2
Industri Pengolahan Kelapa
3
Industri Hasil Laut
4
Industri Pengolahan Kakao
5
I d t iP Industri Pengolahan l h L Lada d
6
Industri Pengolahan Gula Aren
6
6
7
Industri Pengolahan Pala
8
8
8
Industri Berbasis Tebu/gula
9
2 6
4
8
6
6
6
g Kopi p Industri Pengolahan Industri Pengolahan Jagung
7
11
Industri Pengolahan Tepung & Pasta
6
12
Industri Pengolahan Mete
13
Industri Baw ang Merah
14
I d t iP Industri Pengolahan l h M Makanan k Ri Ringan Industri Rokok / Tembakau Industri Garam Beryodium
17
Industri Pengolahan Buah
B 1 2
Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki Industri Kulit dan Alas kaki Industri Keraj Sulaman / Tenun
3
Industri Tekstil & Produk Tekstil
3
3
6
3
2 3
3
6
3
7 3
3
3
5
2
5
1
6
4
5
6
4
7 13 4
4 4
6
5
6
9
1 2
4
4
19 2
2
6
1
2
11
4 9
3
6
5
4 13
5
1
107 53
5 5
3
6 4
6
6
34 23
6
4 1
2
7
3
2
12 4 2 51 7
3 9
8
15
2 7
8
55
6
2 7
49
7
5
3
9
16
2
6
10
15
2
3
3
5
5
26
3
12 4
22 23
3
34
21
C 1
Barang Kayu & Hasil Hutan Industri Pengolahan Rotan
2
Industri Kerajinan Purun / Anyaman
3
Industri Pengolahan Kayu
4
Industri Gambir
D 1
Pupuk, p , Kim ia & Barang g dari Karet Industri Pengolahan Karet
2
Industri Minyak Atsiri
3
Industri Minyak Jarak
4
Industri Olefin/Petrokimia
E 1
S Sem en & B Bahan h G Galian li Non N Logam L Industri Genteng / Batubara
2
Industri Semen
F
Logam dasar, Besi & Baja Industri Barang Logam
1 G
3
4
5
6
7
8
9
4
2
6
3 1
8
5
4
1
4
6
1
4
1
1 10
3
T ota l
Jay a Bar a t
6
42 12 2
5
1
2
38 9
8 6
Ir ian
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 5
7
Sul a wes i Utar a G oro ntalo Sul a wes i T eng ah Sul a wes i Se la tan Sul a wes i Ba ra t Sul a wes i T eng gar a Mal u ku Mal u ku U tara Pap u a
2
NT T
1
Kal im antan Ba ra Kal im t antan T eng Kal im ah antan Se la Kal im tan antan T imu r NT B
Sum a t
Industri Pengolahan NAD
No
er a U t ar a Sum ater a Bar a t Ria u Kep u laua n Riau Lamp ung J amb i Ben g kul u Sum ater a Sel a Ban g tan ka B eli tun Ban t g en DKI J ak art a J awa Bar a t J awa Te ng ah DI Yo gyak a r ta J awa Ti mu r Bal i
Industri Komoditi Unggulan Daerah
5
9
8
4
3
1
9
6 11
6
61
2
6
9
1
23
4
14
5
5 2
2
5
1
2
2
3
6
1
Alat Angkut, Mesin & Peralatan Industri Perkapalan
4
2
Industri Alsintan
4
3
Industri Sk. Cadang / Komp. Otomotif
10 4
4
Industri dust Telematika e e at a
1
H 1
Barang lainnya Industri Perhiasan
2
Industri Kreatif
6 13
6
1
2
13
15
19 14
1
1
2
4
5
1
1
3
Industri Barang Seni
4
I d t i Kerajinan Industri K ji B Batu t M Mulia li / P Perakk
5
Industri Kerajinan Gerabah 1 Catatan: 1. Angka di dalam matriks menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang memiliki industri pengolahan tertentu di suatu provinsi 2. Kotak yang diarsir merupakan produk prioritas yang akan ditangani dalam w aktu jangka menengah
1 1
2
1 1
1 2
6
5 9
22
II. Fasilitas Pemerintah dalam Mendukung Kebijakan Industri Nasional
Kebijakan Industri Nasional
A. Jenis Industri yang Mendapat Fasilitas Dalam rangka menumbuhkan dan atau mempercepat pengembangan industri nasional, pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada: 1. Industri prioritas, khususnya industri prioritas tinggi, industri pionir dan kompetensi inti industri daerah; 2. Industri yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau daerah lain y yang g dianggap gg p p perlu;; 3. Industri yang melakukan pengembangan SDM; 4 Industri yang melakukan penelitian 4. penelitian, pengembangan dan inovasi; 5. Industri yang melakukan alih teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; 6. Industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; 7. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
23
24
B.. Definisi Beberapa p Jenis Industri yang y g Mendapat p Fasilitas Industri Pionir Industri Prionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, luas memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Industri Prioritas Tinggi
Industri Prioritas Tinggi adalah industri prioritas yang berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja dan atau mampu mendukung secara signifikan kegiatankegiatankegiatan ekonomi sebagai berikut: a.Pengembangan a. Pengembangan infrastruktur; b.Usaha b. Usaha penanggulangan kemiskinan; c.Peningkatan kemampuan industri c.Peningkatan pertahanan dalam negeri.
Industri prioritas adalah klaster industri yang memiliki prospek tinggi untuk dikembangkan berdasarkan kemampuannya bersaing di pasar internasional, dan industri yang faktorfaktorfaktor produksi untuk bersaingnya tersedia dengan cukup di Indonesia.
C. Jenis Fasilitas Pemerintah (1)
25
Fasilitas pemerintah yang akan diberikan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 dan Pasal 21 Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Modal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Bidang--bidang Usaha Tertentu dan/ dan/atau di Daerah--daerah Tertentu Daerah Tertentu.. Pemberian fasilitas ini dapat dilakukan peninjauan paling lama setiap 2 (dua) tahun. tahun. INSENTIF FISKAL
1. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang--bidang usaha tertentu dan/ bidang dan/atau di daerah daerah--daerah tertentu,, meliputi: tertentu meliputi: a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam enam)) tahun masingmasing-masing sebesar 5% (lima persen)) per tahun persen tahun;; b Penyusunan dan amortisasi dipercepat b. dipercepat;; c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subyek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh (sepuluh persen), persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku berlaku;; dan d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 ((sepuluh sepuluh)) tahun sesuai d k t t b l k . dengan ketentuan yang berlaku berlaku. 2. Insentif berupa pembebasan bea masuk impor mesin, mesin, barang,, dan bahan baku bagi industri yang barang menghasilkan barang dan industri yang menghasilkan jasa dalam rangka penanaman modal ((pengembangan pengembangan dan perluasan perluasan)) selama 2 ((dua dua)) masa produksi. produksi.
3. Insentif berupa penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) komoditas primer. 4. Insentif berupa pembebasan bea masuk atas iimpor barang b untuk t k kegiatan k i t usaha h hulu h l migas i serta panas bumi bumi.. 5. Insentif berupa PPN ditanggung pemerintah atas po barang ba a g u tu kegiatan eg ata usaha usa a e sp o as hulu uu impor untuk eksplorasi migas dan panas bumi bumi.. 6. Insentif berupa pembebasan bea masuk impor platform pengeboran atau produksi terapung di b bawah h air. i 7. Insentif berupa kemudahan impor (bebas BM) atas bahan--bahan yang diproses untuk tujuan ekspor. bahan ekspor. 8 Insentif I tif berupa b b b iimpor atas t bahan b h 8. pembebasan bahanbahan yang diproses dalam kawasan berikat berikat.. 9. Insentif berupa pembebasan BM, PPN, PPh PPh,, PPnBM dan pungutan pajak lainnya untuk kegiatan industri di kawasan Batam Batam,, Bintan, Bintan, dan Karimun Karimun..
C. Jenis Fasilitas Pemerintah (2) INSENTIF NON FISKAL
1. Pendaftaran perijinan investasi melalui pelayanan satu pintu (one stop service) service): a. Perijinan investasi secara online online.. b Pelayanan dari hulu ke hilir untuk logistik b. logistik,, produksi produksi,, kepabeanan dan kepelabuhan melalui sistem national single window (NSW). (NSW). c. Ketentuan tentang DNI tidak diberlakukan di KEK. 2. seperti:: 2 Kemudahan bagi tenaga kerja asing di bidang keimigrasian seperti a. Kemudahan pemberian ijin kunjungan untuk keperluan investasi dari 60 hari menjadi 90 hari. hari. b. Perpanjangan ijin tinggal terbatas dari 1 tahun menjadi 2 tahun tahun.. c. Perlakuan visa on arrival d. Prosedur keimigrasian melalui e-office dan e-passport dengan standar pelayanan ISO. e. Pembebasan ketentuan IMTA ((Ijin Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing Asing)) untuk pekerja asing dengan posisi direktur dan komisaris bagi investasi di KEK. 3. Kemudahan di bidang pertanahan pertanahan:: a. Hak Guna Usaha ((HGU)) sampai p dengan g 95 tahun di KEK.
26
D. Mekanisme Pemberian Fasilitas Mekanisme pemberian fasilitas pemerintah dilaksanakan melalui proses sebagai berikut: erikut: 1. Permohonan pemberian fasilitas diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI). 2. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) mengkaji, merumuskan, mengevaluasi dan merekomendasikan pemberian pencabutan fasilitas p pemerintah kepada p Menteri atau Pejabat j terkait atau p untuk diproses lebih lanjut penetapannya. 3. Prosedur dan mekanisme tersebut diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor d dan P Peningkatan (PEPI). N i lP i k t Ek i k t IInvestasi t i (PEPI)
27
28
III. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional
Kebijakan Industri Nasional
Pokok--pokok Batang Tubuh Rancangan Perpres (1) Pokok Pemerintah menetapkan kebijakan industri nasional yang meliputi meliputi:: Bangun Industri Nasional, Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah Pemerintah.. Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian menyusun dan menetapkan peta panduan (Road Map) Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup mencakup:: basis industri manufaktur manufaktur;; industri berbasis agro; industri alat angkut; angkut; industri elektronika dan telematika telematika;; industri penunjang industri kreatif kreatif;; dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu. tertentu. Dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah daerah:: Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi; provinsi; dan Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota /Kota menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota. Kabupaten /Kota. Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian menetapkan peta panduan pengembangan industri unggulan Provinsi dan peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten Kabupaten/Kota. /Kota. p Saat ini seluruh provinsi (33 provinsi) telah memiliki peta panduan pengembangan industri unggulan provinsinya masingmasing-masing.
29
Pokok--pokok Batang Tubuh Rancangan Perpres (2) Pokok Dalam rangka menumbuhkan dan atau mempercepat pengembangan industri nasional, pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada jenis industri tertentu sebagaimana telah dipaparkan pada slide sebelumnya sebelumnya. y . Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian membentuk Tim Teknis yang bertugas mengkaji, mengkaji, merumuskan dan mengevaluasi mengevaluasi:: Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas Prioritas;; Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi; Provinsi; dan Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Kabupaten/Kota. /Kota. Keanggotaan Tim Teknis terdiri dari unsur instansi pemerintah dan unsur lainnya yang dipandang perlu.. perlu Dalam melaksanakan tugasnya tugasnya,, Tim Teknis berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan kepentingan,, termasuk dunia usaha. usaha. Tim Teknis mengusulkan hasil kajian kajian,, perumusan dan evaluasi kepada Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian perindustrian,, untuk mendapat penetapan penetapan.. Para Menteri lain/ lain/pimpinan pimpinan instansi terkait melaksanakan ketentuan ketentuan--ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional dan peraturan pelaksanaannya pelaksanaannya,, d d kewenangannya k i -masing i . sesuaii dengan tugas dan masing masingmasing.
30
31
Nilai-nilai Nilai nilai yang memotori Kunci Sukses Pelaksanaan: I novatif N ilai tambah tinggi D aya y saing g berkelanjutan j O rientasi pasar global N etworkingg E fisien dan Produktif S inergi antar sektor I ptek A liansi strategis Kebijakan Industri Nasional
32
32 32
