Menteri Perindustrian Republik Indonesia
SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI PADA RAPAT KERJA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DENGAN DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA KAWASAN BARAT INDONESIA TAHUN 2008 Surabaya, 11-14 Maret 2008
Yth. Gubernur Jawa Timur, Yth. Para Pejabat di lingkungan Departemen Perindustrian, Yth. Para Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten / Kota di Kawasan Barat Indonesia, dan Yth. Para Undangan dan Saudara Peserta Rapat Kerja.
Assalaamu’alaikum Wr.Wb. Salam Sejahtera untuk kita semua
1
Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal’afiat untuk melaksanakan acara pembukaan Rapat Kerja Departemen Perindustrian Tahun 2008. Adapun tema Rapat kerja ini adalah ”Peningkatan Daya Saing Industri Nasional melalui Konsolidasi
Pelaksanaan
Pengembangan
Klaster
dan
Kompetensi Inti Industri Daerah”.
Saudara-saudara Sekalian, Pembangunan
sektor
industri
sangat
erat
kaitannya
dengan
perkembangan ekonomi. Beberapa issue global di bidang ekonomi seperti kecenderungan naiknya harga minyak, kenaikan harga komoditi, ancaman resesi dunia yang dipicu oleh kredit macet sektor perumahan di Amerika Serikat (subprime mortgage) telah menyebabkan permasalahan di sektor industri semakin berat. Menghadapi hal tersebut diatas, diperlukan suatu upaya yang strategis dan terintegrasi antara pusat dan daerah untuk mencari jalan keluar dari
berbagai
permasalahan
yang
dihadapi.
Sesuai
dengan
semangat otonomi daerah, pemerintah pusat dan daerah yang merupakan entitas yang berbeda tentu lebih leluasa untuk bertindak 2
sesuai inisiatif masing-masing. Namun demikian untuk membangun industri yang berdaya saing dan efisien tentu memerlukan kebijakan pengembangan yang terintegrasi. Dengan demikian keberhasilan pengembangan industri nasional sangat tergantung dari kualitas koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Saya harapkan Rapat kerja ini dapat menjadi wahana terkristalisasinya proses penyusunan rencana dan program
pengembangan industri di
daerah secara lebih berkualitas dan berkelanjutan yang pada akhirnya dapat bersama-sama menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sektor industri dalam kerangka upaya meningkatkan daya saing industri. Peningkatan daya saing industri secara berkelanjutan akan membentuk landasan kuat untuk membawa Indonesia menjadi sebuah negara industri baru. Rapat Kerja Departemen Perindustrian dengan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Kawasan Barat Indonesia ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Departemen Perindustrian tahun 2008. Saya menerima laporan dari Saudara Sekjen bahwa rangkaian ini diawali dengan Rapat Kerja dengan Dinas Perindustrian dan Bappeda Provinsi yang sudah terlaksana di Jakarta pada akhir Pebruari lalu, dan akan diakhiri dengan Rapat Kerja dengan Dinas Perindustrian Kawasan Timur Indonesia yang direncanakan akan diselenggarakan
3
pada minggu terakhir bulan Maret 2008. Rapat Kerja Departemen Perindustrian
tahun
2008
merupakan
kesinambungan
dan
pendalaman dari Rapat Kerja Departemen Perindustrian tahun 2005 s.d. 2007 yang dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi, sinkronisasi program pembangunan sektor industri antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan untuk mendukung percepatan pembangunan industri yang efisien serta dalam rangka penciptaan lapangan kerja, serta penyebaran industri.
Saudara-saudara yang saya hormati, Sektor industri telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian nasional baik dalam hal peningkatan nilai tambah maupun dalam upaya memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat luas. Sampai saat ini (data tahun 2007) sektor industri pengolahan masih tetap menjadi kontributor tertinggi pada perekonomian (PDB) nasional. Sektor industri pengolahan memberi kontribusi sekitar 27,01 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sekitar 14,93 persen dan sektor pertanian sekitar 13,83 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan non migas memiliki kontribusi sekitar 22,40 persen terhadap PDB nasional.
4
Cabang-cabang industri yang memberikan sumbangan
tinggi
terhadap pembentukan PDB industri pengolahan non migas, adalah cabang industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 29,79 persen; industri alat angkut, mesin dan peralatannya sebesar 28,70 persen; industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 12,49 persen; serta industri tekstil, barang kulit dan alas kaki sebesar 10,56 persen. Cabang-cabang industri lainnya memiliki peran di bawah 10 persen. Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan kita harus bekerja keras dengan melakukan upaya-upaya yang sistematis agar industri dapat tumbuh seperti yang diharapkan, dimana untuk tahun 2008 dan tahun 2009 harus dicapai pertumbuhan masing-masing sebesar 6,0 persen dan 6,5 persen.
Saudara-saudara sekalian, Perlu saya ingatkan kembali kepada kita semua bahwa untuk membangun daya saing industri nasional harus dilaksanakan secara tersinergi, antara pusat dan daerah melalui dua pendekatan. Pertama, melalui pendekatan top-down yaitu pembangunan industri yang direncanakan dari Pusat (by design) dengan memperhatikan prioritas yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi 5
daerah. Kedua, melalui pendekatan bottom-up yaitu melalui penetapan keunggulan
kompetensi daerah,
inti
industri
dengan
daerah
Pusat
yang
turut
merupakan membangun
pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pada pendekatan terakhir inilah saya ingin mengajak Saudara-saudara untuk lebih fokus memikirkan sektor unggulan daerah Saudara sesuai dengan tema Rapat kerja. Khusus untuk Industri Kecil dan Menengah tertentu diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menjadi industri pendukung bagi pengembangan klaster industri. Pengembangan IKM memiliki peranan yang penting, baik dalam memperkuat struktur industri
maupun
dalam
menanggulangi
pengangguran
dan
mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, perkuatan industri kecil dan menengah akan ditempuh melalui pengembangan sentra-sentra IKM dengan meningkatkan fasilitas layanan UPT yang didukung oleh kelembagaan yang ada di daerah.
Hadirin sekalian, Sesuai dengan siklus penyusunan rencana pembangunan, saat ini Departemen
Perindustrian
telah
mempersiapkan
Rancangan
Rencana Kerja Pembangunan Industri Tahun 2009 yang diharapkan 6
menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009. Rencana Kerja Departemen Perindustrian Tahun 2009 disusun berdasarkan berbagai kemajuan yang sudah dicapai di tahun 2007 dan diperkirakan akan dicapai pada tahun 2008, masalah dan tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2009, serta berbagai sasaran yang harus dicapai dalam RPJMN dalam pelaksanaan 3 (tiga) Agenda Pembangunan, yaitu: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai; Menciptakan Indonesia Yang Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dengan memperhatikan agenda pembangunan nasional serta masalah dan tantangan pokok pengembangan industri tahun 2009, maka sasaran pembangunan sektor industri tahun 2009 secara kualitatif ditetapkan sebagai berikut: 1.
Meningkatkan
daya
saing
industri
manufaktur
secara
berkelanjutan dengan indikator makin besarnya pangsa pasar domestik yang dikuasai oleh industri dalam negeri dan meningkatkan ekspor produk manufaktur. 2.
Meningkatkan
kemampuan
penerapan
standardisasi
dan
modernisasi teknologi bagi industri.
7
3.
Meningkatkan
kemampuan
fasilitasi
dalam
melakukan
kolaborasi pengembangan klaster industri. 4.
Meningkatkan upaya pengembangan industri unggulan daerah di provinsi.
5.
Meningkatkan kemampuan daerah (kabupaten/kota) dalam membangun kompetensi inti industri daerah.
6.
Meningkatkan
kemampuan
pengembangan
sentra-sentra
industri kecil dan menengah di daerah. 7.
Meningkatkan kemampuan koordinasi dalam pengembangan energi alternatif untuk industri.
8.
Meningkatnya kemampuan SDM aparatur baik di pusat maupun di daerah serta dunia usaha khususnya IKM.
Sasaran pertumbuhan industri pada tahun 2009 diproyeksikan sebesar 6,5 persen, dengan rincian pertumbuhan tiap Kelompok Lapangan Usaha Industri diproyeksikan sebagai berikut: (1) industri makanan, minuman dan tembakau 6,14 persen; (2) tekstil, barang kulit dan alas kaki 1,15 persen; (3) barang kayu dan hasil hutan lainnya 0,96 persen; (4) kertas dan barang cetakan 5,96 persen; (5) pupuk, kimia dan barang dari karet 6,05 persen; (6) semen dan bahan galian non logam 4,15 persen; (7) logam dasar, besi & baja
8
2,09 persen; (8) alat angkut, mesin dan peralatan 9,80 persen; serta (9) barang lainnya 1,95 persen. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, secara ringkas garis besar program prioritas indikatif pengembangan sektor industri tahun 2009 meliputi antara lain: 1.
Percepatan Pembangunan Kompetensi Inti Industri Daerah melalui Pemberdayaan dan Pembinaan IKM;
2.
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Khusus;
3.
Fasilitasi Pengembangan Industri Hilir Komoditi Primer;
4.
Restrukturisasi Permesinan Industri;
5.
Pilot Proyek Pembangunan Industri Semen Di Papua Barat;
6.
Penguatan dan Pengembangan Klaster Industri;
7.
Penerapan standardisasi, akreditasi dan peningkatan mutu;
8.
Pengembangan Teknologi Baru dan Aplikasi ke Industri;
9.
Pengembangan Sekolah Pendukung Kompetensi Inti Industri Daerah;
10. Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati; 11. Pilot Proyek Pengembangan Industri Baja di Kalsel; 12. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; 13. Revitalisasi sentra-sentra IKM dan fasilitasi layanan UPT.
9
Saudara-saudara sekalian, Berdasarkan laporan yang saya terima, mengacu pada hasil Rapat Kerja tahun 2007, telah diselenggarakan roadshow pembahasan master plan dan rencana aksi pengembangan industri unggulan provinsi dengan Dinas Perindustrian Provinsi yang saat ini telah tersusun dalam bentuk buku Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah. Diharapkan, dengan adanya feedback dari daerah, rencananya buku tersebut akan dijadikan lampiran Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Nasional. saudara
Oleh karenanya, saya mengharapkan agar Saudaradapat
merumuskan
peta
panduan
pengembangan
kompetensi inti daerah Kabupaten/Kota masing-masing yang juga akan dijadikan lampiran Peraturan Menteri Perindustrian dimaksud. Saya tidak ingin lagi melihat adanya program yang kurang baik atau tidak tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah, dimana program yang disusun tidak berlandaskan road map yang telah disusun. Departemen Perindustrian akan melakukan penilaian terhadap program-program yang diusulkan oleh daerah agar betulbetul sinergi dengan program Pusat serta sesuai dengan master plan yang dibuat.
10
Melalui Rapat kerja ini sekali lagi saya menghimbau kepada Saudara-saudara
agar
dapat
mempersiapkan
Program
serta
Kegiatan tahun 2009 secara lebih dini, lebih menjawab kepada persoalan yang dihadapi sektor industri, serta lebih terkoordinasi, baik antara unit Eselon I dengan Dinas yang membidangi sektor industri di daerah, maupun dengan instansi-instansi terkait di luar Departemen Perindustrian. Peran aktif Saudara sesuai dengan tugas dan
fungsi
masing-masing
peserta
dalam
mendukung
dan
melaksanakan kebijakan industri nasional sangat diharapkan. Akhir kata, kepada para peserta Rapat kerja, saya ucapkan selamat bekerja, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberikan jalan yang terang bagi kita semua. Sekian, Wassalaamu’alaikum Wr.Wb.
Surabaya,
Maret 2008
MENTERI PERINDUSTRIAN
FAHMI IDRIS
11
