BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Implementasi merupakan sebuah arti yang sangat jelas dan singkat dikarenakan mengandung makna penerapan dan pelaksanaan. Jadi kata implementasi sangat tepat digunakan apabila akan melakukan suatu penelitian yang berdasarkan keadaan yang benar-benar nyata terjadi di masyarakat. Kata transformasi menjadi sebuah kosa kata penting di Indonesia, dimana kata transformasi itu mengarah pada suatu perubahan. Tepatnya sejak diundangkannya Sistem Jaminan Sosial Nasional ( selanjutnya disebut dengan UU SJSN ) pada tanggal 19 Oktober 2014. Dimana transformasi akan menghadirkan suatu identitas baru dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia. Dengan
hadirnya
Undang-undang
Nomor
24
Tahun
2011
mengenai
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS), telah membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu : BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang dimana BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh pekerja yang ada di Negara Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Negara Indonesia paling singkat 6 ( enam ) bulan di Negara Indonesia. Sedangkan BPJS Kesehatan merupakan suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan
program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Negara Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Negara Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Negara Indonesia. Adanya 4 (empat) Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) Persero penyelenggara jaminan sosial antara lain : PT ASKES (Persero), PT JAMSOSTEK (Persero), PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN ( Persero ) akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 24 Tahun 2011 telah menetapkan PT ASKES (Persero) untuk bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS)
Kesehatan dan PT
JAMSOSTEK (Persero) akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 TentangBPJS belum mengatur mekanisme transformasi PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) dan pengaturannya lebih ke Peraturan Pemerintah. Dengan adanya perintah proses transformasi kelembagaan BPJS telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut SJSN). Pada penjelasan umum yang terdapat di alinea sepuluh dari Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini, menjelaskan bahwa BPJS yang dibentuk oleh Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau sering disebut UU SJSN ini adalah suatu transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tengah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru. Transformasi BPJS diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai BPJS ini merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005.
Penjelasan secara umum mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS ini sebagaimana yang tertera pada alinea keempat yang mengemukakan bahwa UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasionalpasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua pasal ini mengamanatkan pembentukan BPJS dan transformasi dari kelembagaan PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Persero), PT JAMSOSTEK (Persero), dan PT TASPEN (Persero) menjadi (BPJS). Transformasi kelembagaan ini diikuti dengan adanya pengalihan peserta, program, aset, dan liabilitas, disertai juga dengan hak dan kewajiban. Program
Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja
(selanjutnya
disebut
JAMSOSTEK)
diselenggarakan dengan pertimbangan selain untuk memberikan keterangan kerja, juga karena dianggap mempunyai suatu dampak yang positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas terhadap seorang tenaga kerja.1 Program JAMSOSTEK diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan suatu bentuk penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan dimana tempat mereka bekerja2 Di era Sistem Jaminan Sosial
Nasional
(selanjutnya disebut
SJSN), BPJS
merepresentasikan Negara dalam mewujudkan hak konstitusional Warga Negara atas jaminan sosial dan hak atas penghidupan yang layak. Dimana penyelenggaraan jaminan sosial tersebut berbasis kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab Negara 1
H.M.N.Purwosutjipto, 2003, Pengertian Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (3 Hukum Pengangkutan), Penerbit Dijembatan, Jakarta, hlm. 12. 2 Toto T. Suriaatmadja, 2005, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm. 17.
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (3) dan di dalam Pasal 34 ayat (2). Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berdasarkan pada asas yaitu : asas kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia.3 BPJS selaku pengemban misi perlindungan finansial untuk terpenuhinya kehidupan dasar seluruh Warga Negara dengan layak. Sebagaimana yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup dengan layak dan demi terwujudnya suatu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Transformasi dari BUMN Persero menjadi BPJS bertujuan untuk memenuhi prinsip dana amanat dan prinsip nir laba dari SJSN. Dimana dana yang dikumpulkan oleh BPJS adalah dana amanat peserta yang dikelola oleh BPJS untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta. Pendirian BPJS oleh Penguasa Negara dengan Undang-undang yaitu : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, yang dimana pendirian BPJS ini tidak didaftarkan pada notaris dan tidak perlu pengabsahan dari lembaga pemerintah.4 Organ BPJS terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi Dewan Pengawas yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas terhadap BPJS. Sedangkan Direksi berfungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia selaku penguasa Negara. 3
Rustian Kamaluddin, 2003, Karekteristik, Teori Dan Kebijakan Tenaga Kerja di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.12. 4
Nasir WSetyanto, 2012, Peningkatan Kualitas Pelayanan Nasabah BPJS Ketenagakerjaan Dengan Metode Fuzzy-Servqual dan Indeks PGCV (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang), Jurnal Hukum Bisnis Vol 26, Malang
Berbeda dengan Dewan Pengawas BUMN Persero, Dewan Pengawas BPJS ditetapkan oleh Presiden. Pemilihan Dewan Pengawas BPJS dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR). Presiden memilih anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah, sedangkan DPR memilih anggota Dewan Pengawas dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat. BPJS sebagai badan hukum publik memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur publik melalui kewenangan membuat peraturan-peraturan yang mengikat publik. Selain itu, BPJS wajib menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada pejabat publik yang diwakili oleh Presiden. BPJS menyampaikan kinerjanya dalam bentuk laporan pengelolaan program dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden, dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut DJSN). Perubahan terakhir dari serangkaian proses transformasi Badan BPJS adalah perubahan budaya organisasi. Reposisi kedudukan peserta dan kepemilikan dana dalam tatanan penyelenggaraan jaminan sosial mengubah perilaku dan kinerja badan penyelenggara. Dimana pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS mewajibkan BPJS memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. Pada Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJSmenegaskan bahwa aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS. Dengan adanya penegasan dari Pasal 40 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJSini memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang tidak merupakan aset (BPJS).5 Skripsi ini mengangkat masalah tentang pelaksanaanjaminan sosial bagi pekerja di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Gianyar setelah transformasi kelembagaan JAMSOSTEK menjadi Badan BPJS Ketenagakerjaanditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, serta penelitian ini dilaksanakan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Gianyar. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, bahwa pengertian BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Di Indonesia pengaturan tentang ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan dalam undang-undang itu bahwa hukum ketenagakerjaan ialah himpunan peraturan mengenai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa kurang adilnya pelaksanaan pemberian jaminan sosial terhadap pekerja di Perusahaan-perusahaan yang ada di Negara Republik Indonesia seperti : jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh pekerja yang ada di Negara Indonesia, maka untuk itu saya sebagai penulis membuat skripsi saya yang berjudul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi
5
Ridwan Khairandy, 2008, Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Kepada Pekerja, Jurnal Hukum Bisnis Vol 26, Jakarta, hlm. 20-21
Pekerja Di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Gianyar Setelah Transformasi Kelembagaan PT JAMSOSTEK (Persero).” 1.2 Rumusan Masalah Fokus penelitian ini adalah menyangkut implementasi jaminan sosial terhadap pekerja di seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan proses pemberian jaminan sosial bagi pekerja pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Gianyar setelah transformasikelembagaan PT JAMSOSTEK (Persero) ? 2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan proses pemberian jaminan sosial bagi pekerja di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Gianyar ? 1.3 Ruang Lingkup Masalah Batasan permasalahan merupakan suatu hal yang sangat penting karena tanpa adanya batasan permasalahan sangat mungkin terjadinya pembahasan yang tidak relevan sehingga menyebabkan terciptanya suatu penyimpangan yang terlalu jauh mengenai objek yang akan dibahas 1. Adapun ruang lingkup yang pertama yaitu : terbatas pada pelaksanaan proses pemberian jaminan sosial bagi pekerja di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Gianyar setelah transformasi PT JAMSOSTEK (Persero).
2. Dalam permasalahan kedua, ruang lingkup permasalahan dibatasi pada cara mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dari proses pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi pekerja di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Gianyar.
1.4 Orisinalitas Penelitian Dari hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan maupun hasil penelitian tentang “Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Gianyar Setelah Transformasi Kelembagaan JAMSOSTEK Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”. Belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Tetapi terdapat tulisan maupun hasil penelitian yang mengangkat mengenai pelaksanaan perlindungan kerja, yaitu : 1. Penelitian yang dilakukan oleh I Gst Ngurah Gede Nityananda, dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Denpasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No 1
Peneliti
Judul
I Gst Ngurah Gede Pelaksanaan Nityananda
Perlindungan
Rumusan Masalah 1.Bagaimanakah Kerja pelaksanaan
Badan Penyelenggara program
jaminan
Jaminan Sosial (BPJS) sosial tenaga kerja Ketenagakerjaan Kota Denpasar
di BPJS Ketenagakerjaan ?
2.Faktor penghambat
serta
permasalahan terhadap
peserta
BPJS Ketenagakerjaan ?
Sedangkan judul penelitian ini adalah Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Cabang Gianyar Setelah
Transformasi Kelembagaan JAMSOSTEK Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan rumusan masalah yang diangkat adalah : 1 Bagaimanakah pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Gianyar setelah transformasi PT JAMSOSTEK (Persero) ? 2 Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat proses pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi pekerja di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Gianyar ? 1.5
Tujuan Penelitian Ada beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :
1.5.1 Tujuan umum -
Untuk mengetahui proses pelaksanaan
pemberian jaminan sosial bagi pekerja pada
kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Gianyar setelah transformasi PT JAMSOSTEK (Persero).
-
Untuk mengetahui faktor-faktor upaya yang menjadi penghambat proses pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi pekerja dikantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Gianyar.
1.5.2 Tujuan khusus -
Untuk memahami pertanggungjawaban dari kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Gianyar dalam hal pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi pekerja di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Gianyar tersebut.
-
Untuk memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat dari proses pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi pekerja di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Gianyar.
1.6
Manfaat Penelitian
1.6.1 Manfaat teoritis -
Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara teoritis mengenai tanggung jawab hukum dan prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab hukum dalam hal pelaksanaan
pemberian jaminan sosial bagi pekerja di kantor BPJS
Ketenagakerjaan cabang Gianyar tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan. -
Sebagai bahan referensi untuk mengembangkan ilmu hukum agar dapat dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu : kaitan dengan bentuk pemberian jaminan sosial bagi pekerja di suatu perusahaan dengan menggunakan lembaga BPJS Ketenagakerjaan.
-
Sebagai suatu sumbangan kepustakaan untuk dapat dipakai sebagai acuan bagi para praktisi hukum terkait dengan pemberian jaminan sosial bagi pekerja sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan peminat karya ilmiah dalam hal hukum ketenagakerjaan.
1.6.2 Manfaat praktis
Dapat dipakai sebagai pedoman baik oleh pemerintah, praktisi, mahasiswa maupun khalayak umum dalam menyelesaikan permasalahan yang sejenis.
1.7 Landasan Teoritis Dalamsetiap penelitian selalu harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta kontruksi data.Dengan mengedepankan teori-teori dalam suatu penelitian dapat dijelaskan fenomena yang dihadapi.Perlu disadari bahwa penerapan peraturan ketenagakerjaan sangatlah penting karena pekerja merupakan faktor yang menentukan kehidupan bangsa dalam menghasilkan hal-hal yang berkaitan dengan produktivitas kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 merumuskan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Unsur-unsur dari makna perlindungan pekerja atau tenaga kerja ini yaitu unsur tindakan melindungi, unsur adanya pihak-pihak yang melindungi dan unsur caramelindungi. Adalah fakta bahwa terdapat ketentuan-ketentuan yang baik berasal dari legal culture bangsa lainataupun
konvensi-konvensi internasional yang dapat dimanfaatkan dalam rangka modernsasi hukum nasional.6 Unsur-unsur dari makna implementasi jaminan sosial kepada pekerja atau tenaga kerja yaitu unsur tindakan melindungi pekerja, unsur adanya pihak-pihak BPJS Ketenagakerjaan yang melindungi dan unsur cara untuk melindungi pekerja tersebut. Berdasarkan unsur-unsur ini berarti implementasi mengandung makna suatu tindakan pelaksanaan nyata perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.7 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adanya implementasi jaminan sosial bagi pekerja dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya mendapatkan jaminan ketenagakerjaan yang meliputi : jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh pekerja yang mendaftar di Lembaga BPJS Ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) diselenggarakan dengan pertimbangan selain untuk memberikan keterangan kerja, juga karena dianggap mempunyai suatu dampak yang positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas terhadap seorang tenaga kerja..8 Untuk menunjang kelancaran dalam implementasi jaminan sosial bagi pekerja maka diperlukan suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja.Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan asas-asas yang terdapat dalam hukum 6
Abdul Khakim, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya, Semarang.
hlm. 13. 7
Lalu, Husni, 2009, PengantarHukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, (Selanjutya disebut Lalu Husni I),hlm. 26. 8
Abdul Kadir Muhammad, 2008, Hukum Perburuhan, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm.32.
ketenagakerjaan.Asas-Asas dalam Hukum ketenagakerjaan merupakan landasan filosofis yang digunakan dalam membentuk suatu peraturan hukum.9 Di era Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merepresentasikan Negara dalam mewujudkan hak konstitusional Warga Negara atas jaminan sosial dan hak atas penghidupan yang layak. Dimana penyelenggaraan jaminan sosial tersebut berbasis kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (3) dan di dalam Pasal 34 ayat (2). Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berdasarkan pada asas yaitu : asas kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia. Asas-asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum ketenagakerjaan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam implementasi pemberian jaminan sosial bagi pekerja, yaitu pihakdepartemen tenaga kerja berperan sebagai pengawas perburuhan.Pengawasan perburuhan dimaksudkan agar perusahaan yang merupakan alat perekonomian tersebut dapat berjalan dengan lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yangberlaku.10
1.8 Metode Penelitian 1.8.1 Jenis penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang ditentukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenaihukum, yaitu 9
G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, 1986, Hukum Perburuhan di Indonesia , PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm 41 10 Anonim, 2014, Pengertian Asas Kepastian Hukum, URL :http://www.tesishukum.com/pengertian-asaskepastian-hukum-menurut-para-ahli/, diakses tanggal 28 September 2015.
pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum.Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode.11Metodologi berarti sesuai dengan metode atau caratertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.12 Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang melakukan kajian terhadap permasalahan implementasi jaminan sosial bagi pekerja di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Gianyar merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer.Penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan permasalahan dengan ketentuan yang mengatur permasalahan ini dan pemecahannya dalam kehidupan masyarakat.13 1.8.2 Jenis pendekatan Pada penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi pemberian jaminan sosial bagi pekerja yang dimana dalam permasalahan ini pekerja memperoleh perlindungan hukum dari Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dimana berupa jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh pekerja. Sehubungan dengan obyek penelitian tersebut, maka dalam upaya untuk memperoleh gambaran yang jelas, terinci, maka digunakan antara lain : 1 Pendekatan fakta (The Fact Approach)
11
M. Syamsudin, 2007, Operasionilasasi Penelitian Hukum, Rajawali Pers ,Jakarta, hlm. 21. Soerjono Soekamto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42. 13 Rahayu Hartini, 2007, Hukum Perburuhan Indonesia, UMM Press, Malang, hlm. 48. 12
Pendekatan faktayaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan yang dalam penelitian ini melakukan pendekatan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar. 2 Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach). Pendekatan Perundang-undangan merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan yang memiliki sangkut paut dengan penelitian yang dilakukan.Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia dengan Undang-undang, atau Undang-undang yang satu dengan Undangundang yang lainnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang ketentuanketentuan yang mengatur yang dapat digunakan dalam rangka implementasi jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja serta selalu memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.14 1.8.3 Sifat penelitian Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi tiga ,yaitu : 1. Penelitian yang sifatnya eksploratif ( penjajakan atau penjajahan ) Penelitian eksploratif umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, masih belum ada teori-teori, atau belum adanya informasi tentang norma-norma atau ketentuan yang mengatur tentang haltersebut, atau kalaupun sudah ada masih relatif
14
Ismayanti, 2010, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 12
sedikit, begitu juga masih belum adanya dan atau sedikitnya literatur atau karya ilmiah lainnya yang menulis tentang hal tersebut. 2 Penelitian yang sifatnya deskriptif Penelitian deskriptif ada pada penelitian secara umum, termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat. 3
Penelitian yang sifatnya eksplanatoris Penelitian eksplanatoris sifatnya menguji hipotesis yaitu penelitian yang ingin mengetahui pengaruh atau dampak suatu variable lainnya atau penelitian tentang hubungan atau korelasi suatu variabel.15 Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif, karena penelitian ini
termasuk pula di dalamnya penelitian hukum, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara teori-teori maupun asas-asas yang terdapat dalam perlindungan hukum bidang jaminan sosial bagi pekerja dengan menggunakan lembaga BPJS Ketenagakerjaan. 1.8.4 Sumber data Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan pustaka.Data yang diperoleh langsung dari masyarakat biasanya disebut data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya disebut data sekunder. Dalam memperoleh data didapatkan dari sumber data sebagai berikut : 1. Data Primer 15
Ibid, hlm. 21
Data primer adalah suatu data yang bersumber dari penelitian lapangan (Field Research) yaitu, penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang dipelukan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari kantorBPJS Ketenagakerjaan cabang Gianyar. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu, penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi, bukubuku, literatur dan hasil-hasil karya yang ada kaitannya dengan materi dalam penelitian ini serta untuk menyempurnakan data lapangan. Bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. -
Bahan hukum primer (primary law material) Adalah bahan hukum yang mengikat yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
-
Bahan hukum sekunder (secondary law material) Yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektonik). Bahan hukum sekunde berguna untuk memberikan petunjuk kearah mana peneliti akan melangkah.
-
Bahan hukum tersier (tertiary law material) Yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedia).
1.8.5 Teknik pengumpulan data
Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal terdapat 3 jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview.16 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah teknik kepustakaan dan teknik wawancara (interview). Teknik kepustakaan dengan menggunakan beberapa bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, kamus hukum), dan teknik wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya kepada seseorang, melainkan juga dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diperuntukkan kepada narasumber, pertanyaan itu dirancang untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian ini, hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada narasumber yang terkait di dalam pelaksanaan proses pemberian jaminan sosial. 1.8.6 Teknik penentuan sampel penelitian Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teknik Non Probability Sampling yaitu dengan menggunakan teknik ini akan memberikan peran yang sangat besar pada penelitian untuk menentukan pengambilan sampelnya. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana halnya dalam teknik random sampling. Hasil penelitian yang menggunakan teknik pengambilan sampel seperti ini tidak dapat digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasinya, karena sesuai dengan cirri umum dari non probability sampling tidak semua elemen dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Teknik non probability sampling digunakan dalam hal :
16
Soejono Soekamto, 1990, Ringkasan Metodelogi Penelitian Hukum Empiris, Cet. Ke-1, IND-HILL-CO, Jakarta, (Selanjutnya disebut Soejono Soekamto I), hlm. 114
-
Data tentang populasi sangat langka atau tidak diketahui secara pasti jumlah populasinya.
-
Penelitian bersifat studi eksploratif atau deskriptif.
-
Tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi tentang populasinya. Adapun bentuk dari teknik non probability sampling yang digunakanadalah purposive
sampling, dimana penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yang mana penunjukan dam pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi criteria dan sifat-sifat atau karakteristik yang merupakan cirri utama dari populasinya. 1.8.7 Teknikpengolahan dan analisis data Setelah data ini dikumpulkan dan dicari kebenarannya dalam hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian data ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Pada penelitian dengan teknik pengolahan kualitatif kemudian di analisis deskriptif kualitatif , maka keseluruhan data yang terkumpul dari data primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan ke dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data dan proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, kemudian data akan disajikan secara deskriptif, kualitatif, dan sistematis guna memperoleh suatu simpulan.
