BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dikemukakan oleh Soerdjono Dirdjosisworo, bahwa sebelum tahun 1847, orang-orang yang menderita sakit harus menjalani pembedahan hanya diberi minuman keras seperti Wisky dan sejenisnya sampai mabuk, namun bila disakiti rasa sakit masih tetap terasa, sehingga pada saat menjalani operasi merupakan penderitan yang hebat sekali malahan tidak jarang karena sakit dan penderitaan ini menimbulkan kematian. Keadaan tersebut menggerakan hati seorang dokter di Inggris James Simpson, sehingga mendorongnya mengadakan eksperimen untuk mencari obat yang dapat menghilangkan rasa sakit di saat mengalami penderitaan pembedahan, akhirnya pada tahun 1847 ditemukan “obat bius” (Chloric Ether atau Chloroform), yang dipergunakan hingga sekarang. 1
1
Soerdjono Dirdjosisworo, 1984, Bunga Rampai Kriminologi, Kumpulan Karangan dan Hasil Penelitian. Armico, Bandung, hlm. 115
1
2
Istilah Narkotika erat hubungannya dengan obat bius, karena kata Narkotika terdapat dalam istilah Latin Narkotikum (obat bius) atau Narke dalam bahasa Yunani yang berarti menjadi kaku atau kejang, dan dalam istilah kedokteran, dikenal dengan istilah-istilah Narcose atau Narkosis yang berarti pembiusan. Tetapi istilah Narkotika dewasa ini mengandung arti yang jauh lebih luas sekedar obat yang membawa pembiusan saja, hal ini disebabkan karena pengaruh pesatnya industri obat-obatan, sehingga Narkotika disamakan artinya dengan ”Drug” atau “Narcotic Drug” yaitu semua zat-zat (Substances) yang jika dimasukan ke dalam tubuh manusia akan menimbulkan suatu atau beberapa efek pada salah satu atau beberapa fungsi dalam badan; atau disebut juga dengan istilah “Psychotropic Substances” yang berarti zat-zat yang dapat merubah jiwa dan mental manusia yang akan menggunakannya (mind altering).2 Dengan demikian jelaslah bahwa Narkotika merupakan zat-zat yang mempunyai efek kerja yang dapat berpengaruh mengubah jiwa dan mental manusia seperti pembiusan, menurunkan kesadaran, lamunan dan gejala-gejala fisik dan mental lainnya, terutama apabila dipakai di luar tujuan pengobatan (non medical purpose). Pemakaian atau penggunaan Narkotika yang (non medical purpose) disebut sebagai Narcotics atau drugs abuse yaitu “penyalahgunaan Narkotika”, yang di sekitar tahun 1970 hingga kini cukup menggemparkan dunia dan diberbagai Negara ditempatkan sebagai masalah Nasional yang serius yang demi keselamatan bangsa yang bersangkutan harus “diperangi”. 3
2 3
Soerdjono Dirdjosisworo, 1984, Loc. Cit. Ibid., hlm. 116
3
Menurut Sudarto, salah satu akibat penggunaan Narkotika ialah timbulnya suatu keadaan lupa pada si pemakai, sehingga ia dapat melepaskan diri dari suatu situasi konflik. Ia melarikan diri dari suatu situasi yang tidak dapat ia atasi. Akan tetapi sebab dari kesulitan ini sendiri tidak dapat ia hilangkan, persoalannya tetap terjadi, persoalan yang tidak dapat terpecahkan. Penggunaan Narkotika itu kerap kali memperlebar ketegangan antara orang dangan masyarakat sekitarnya, karena ia makin tidak dapat sesuai atau menyesuaikan diri dengan sekitarnya, sehingga makin besar dirasakan kesulitannya itu dan dengan demikian makin besar pula rasa kebutuhan akan Narkotika. 4 Membicarakan masalah Narkotika orang tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat emosional, dalam arti bahwa orang itu sedikit atau banyak sudah mempunyai sangka buruk terhadapnya. Daya Narkotika memang secara langsung berpengaruh kepada pemakainya, akan tetapi pengaruh ini tidak terbatas kepada orang itu sendiri. Seorang pecandu Narkotika membuat pecandu lainnya, karena secara sadar atau tidak sadar pecandu itu menarik-narik temannya untuk menjadi pecandu pula. 5 Dikemukakan oleh Simanjuntak, banyak pemuda-pemuda melibatkan diri dengan Narkotika/ Psikotropika, bukan hanya satu alasan. Banyak ragamnya mengapa mereka terlibat dengan obat bius tersebut, jadi merupakan suatu problem yang sangat rumit dan sulit ditanggulangi. Satu atau dua faktor kemungkinan dapat disembuhkan tetapi karena faktor lain maka kemungkinan
4 5
Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 40 Ibid., hlm. 41.
4
menanggulangi semakin sulit. Oleh karena bukan hanya satu saja alasan mengapa mempergunakan Narkotika/Psikotropika maka sangat sulit dan lambat untuk mencari metoda menghilangkan pengaruh Narkotika/Psikotropika tersebut. 6 Dikemukakan oleh Bambang Poernomo, bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti ia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, tergantung kepada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan. 7 Sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, salah satu tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika bukan tanaman”, yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dalam putusan perkara Nomor : 26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt. Dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai
6 7
B. Simandjuntak, 1981. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Tarsito, Bandung. hlm. 300 Bambang Poernomo, 1983. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 134.
5
Narkotika Golongan I bukan tanaman”, memenuhi rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, menjadi faktor pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian, guna penyusunan skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA (Tinjauan Yuridis
Terhadap
Putusan
Pengadilan
Negeri
Purwokerto
Nomor
:
26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah penerapan unsur-unsur tindak pidana tanpa hak memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt ? 2. Apakah yang menjadi
dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan
Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana dalam putusan No. 26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana tanpa hak memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt
6
2. Untuk
mengetahui
dasar
pertimbangan
hukum
hakim
Pengadilan
Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana dalam putusan No. 26/Pid.Sus/2011/PN.Pwt
D. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
berupa
sumbangan pemikiran secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika 2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam hal pengambilan kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika
