BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan di awali berdirinya Bank Syariah pada tahun 1992 oleh bank yang di beri nama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah, kini bank yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan. Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, di awali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tanwil-Salman, Bandung. Dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti. Berangkat dari sini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syariah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan dibahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang belangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah menurut mereka, hanyalah produk-produk pada bank konvensional. Kalaupun bisa hanyalah pada tataran teorinya saja, sedangkan prakteknya masih terlihat rancu untuk membedakan bagi hasil, margin dan bunga. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah sangat baik, namun yang terjadi 12 Universitas Sumatera Utara
pembiayaan perbankan syariah dengan pola tersebut belum menjadi barometer bank syariah, sehingga perbandingannya cukup kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan pendapatan tetap. Hal tersebut lebih disebabkan pada tuntutan yang harus dipenuhi oleh bank syariah yang mengikuti struktur bank komersial. Sehingga pembiayaan dengan basis pendapatan tetap cenderung menjadi pilihan bagi bank syariah. Agar bagaimana sistem bagi hasil menjadi karakteristik operasional bank syariah, tentunya banyak hal yang harus dibenahi dan dipersiapkan, disamping perbaikan pada sistem, jaringan dan manajemen, mempersiapkan sumber daya manusia yang paham dan mengerti ekonomi dan keuangan syariah, baik teori dan praktek merupakan kondisi mendasar bagi bank syariah untuk dipersiapkan. Penghimpunan dana masyarakat diperbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpun dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Kendati menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpun bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpun dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Ketentuan tentang larangan haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa Nomor 1 tentang Giro, Nomor 2 tentang Tabungan, dan Nomor 3 tentang Deposito (Rizal, 2014:25). 13 Universitas Sumatera Utara
Pada masing-masing fatwa tersebut, juga difatwakan mekanisme alternatif yang dibenarkan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2000 tentang Giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah. Selanjutnya, berdasarkan fatwa DSN Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah. Adapun untuk deposito, dinyatakan dalam fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000, bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Oleh karena mekanisme penghimpun dana pihak ketiga hanya mengenal dua jenis, yaitu wadi’ah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil), secara teori pengklasifikasian penghimpun dana di bank syariah didasarkan pada penghimpunan berdasarkan wadi’ah dan dana penghimpunan berdasarkan mudharabah. Tabungan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah. Tabungan mudharabah harus mengikuti ketentuan mudharabah yang ditetapkan DSN, sedangkan tabunganwadi’ah harus mengikuti ketentuan wadi’ah yang difatawakan
14 Universitas Sumatera Utara
DSN. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan mudharabah. Pada prinsipnya, dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan tetapi agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad. Sedangkan pengembalian dana syirkah temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menimbulkan kerugian, kerugian financial menjadi tanggungan pemilik dana. Prinsip pembagian hasil mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (groos profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Adapun dalam bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana modal mudharabah. Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharibatas pengelolaan mudharabah tersebut, apabila bank syariah 15 Universitas Sumatera Utara
memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang kecil. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, dimana pembayaran imbalan dalam bentuk bunga dibayarkan dalam jumlah tetap, tidak terpengaruh pendapatan yang diterima oleh bank konvensional. Bank syariah menjalankan fungsi sebagai manager investasi dari pemilik dana (deposan) karena besar kecilnya pendapatan atau imbalan
yang
diterima
oleh
pemilik
dana
sangat
tergantung
pada
keahlian/keprofesionalisan para pengola bank syariah. Sarana untuk melakukan perhitungan distribusi hasil usaha antara pemilik dana (shihabul maal) dengan pengelola dana (mudharib) ini yang lazimnya disebut dengan “Perhitungan Distribusi Hasil Usaha” (Profit Distribution). Konsep ini terdapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya benefit yang diperoleh deposan sangat tergantung kepada kemampuan bentuk dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepadanya. Belum adanya standar pola operasi yang dikeluarkan oleh otoritas moneter menjadikan bank-bank syariah pada saat ini sudah beroperasi melakukan adopsi atau menyusun pola operasi secara sendiri-sendiri. Ketidakseragaman pola operasi yang diterapkan pada akhirnya akan mempersulit otoritas moneter, pemilik dana
16 Universitas Sumatera Utara
serta bank yang bersangkutan melakukan kontrol serta mengukur tingkat kepatuhan dan keberhasilan dari usaha bank-bank tersebut. Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni dengan harus berhati-hati atau bijaksana serta bertindak baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar batas syariah. Pembiayaan memiliki peranan penting dalam mengelola dana deposito dan tabungan, karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari pendapatan bank dan tentunya pula berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana. Apabila bank syariah tidak mampu menyalurkan pembiayaannya, sementara dana yang terhimpun dari shahibul maal (dana pihak ketiga) terus bertambah, maka akan terdapat banyak dana idle (mengangur), yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan dari margin bagi hasil. Hal ini pula yang menyebabkan penurunan dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah. Dari hasil pembiayaan, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila terjadi itu adalah miss management (salah urus), oleh karena itu bank bertanggungjawab penuh atas kerugian tersebut. 17 Universitas Sumatera Utara
Tabungan merupakan salah satu instrumen keuangan utama bank islam dalam mengarahkan dana masyarakat, juga dianggap sebagai instrumen keuangan yang utama untuk menarik dana pihak ketiga yang lain bagi sistem perbankan islam. Oleh karena itu bank harus lebih giat untuk mengembangkan kegiatan operasioanalnya dalam hal untuk menarik minat masyarakat agar dapat menginvestasikan dananya berupa tabungan. Dalam menabung, nasabah memiliki beragam motif dan tujuan. Seperti untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, ataupun untuk mengakumulasikan kekayaannya. Dengan menabung, maka seseoarang rela mengorbankan konsumsinya sekarang dengan harapan akan mendapatkan hasil (return) di masa yang akan datang. Demikian pula seseorang akan mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk investasi, yaitu menanamkan dananya pada sektor produktif. Perbankan syariah menekankan pada profit sharing, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau didepositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor rill oleh bank syariah kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat juga besar, berbeda dengan bank umum konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pengambilan keuntungannya, sehingga keuntungan yang didapat oleh para nasabahnyapun bersifat tetap tanpa memperdulikan apakah bank tersebut memperoleh keuntungan besar ataupun kecil. Akan tetapi, walaupun resikonya cukup besar, banyak 18 Universitas Sumatera Utara
masyarakat sekarang yang menjadikan bank syariah sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan lebih berminat untuk mendepositokan dananya pada bank syariah yang dikarenakan tingkat keuntungan dari dana yang di investasikan lebih besar. Seperti bank konvensional, bank syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (multi finance company), seperti leasing, hire purchase, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Islam yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh bank Islam kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan modal (equity participation atau venture capital). Jasa-jasa perbankan Islam terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dikemas dalam produk-produk yang ada dalam bank syariah, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Sedangkan pola pelayanannya dengan memakai jenis pembelian berdasarkan pesanan. Pada perjanjian murabahahatau mark-up, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu 19 Universitas Sumatera Utara
dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu mark-up atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit. Akutansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan tekhnik-tekhniknya, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar (tekhnik, prinsip) dan praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Standar itu disebut dengan standar akuntasi, di Indonesia berlaku Prinsip Akuntansi Indonesia diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia kemudian diganti menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar akuntasi ini merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan terus-menerus berubah dan berkembang sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dalam penyusunan standar akuntansi ini ada tiga kemungkinan: 1. Diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan atau mekanisme pasar; 2. Diserahkan kepada swasta/profesi; atau 3. Diserahkan pada pemerintah.
20 Universitas Sumatera Utara
Standar akuntansi ini pada umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi, dan umum. Kalau di Indonesia yang berwenang menyusun ini adalah Dewan Standar Akuntansi Keuagan yang berada dibawah naungan
IAI (Ikatan
Akuntansi
Indonesia).
Dewan
Standar Akuntansi
menyerahkan hasil kerjanya kepada komite pengesahan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan akhirnya akan ditetapkan dan disahkan dalam kongres IAI. Dari dasar inilah penulis berinisiatif untuk mengangkat sebuah judul skripsi tentang “ Analisis Perhitungan Pendapatan Tabungan Mudharabah, Murabahah dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 1.2 Perumusan Masalah Sesuai dengan penjelasan dari latar belakang masalah diatas maka ditarik rumusan-rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perhitungan pendapatan tabungan mudharabah dan sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 2. Apakah perlakuan akuntansi pada produk tersebutsudah sesuai dengan PSAK 105 dan PSAK 102?
21 Universitas Sumatera Utara
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui perhitungan pendapatan tabungan mudharabah dan sistem pembiayaan murabahah pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pada produk tersebut sudah sesuai dengan PSAK 105 dan PSAK 102. 1.3.2 Manfaat Penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat kepada beberapa pihak, yaitu bagi penulis, bagi perbankan syariah tersebut di atas dan bagi penulis berikutnya, serta bagi stakeholders yang berkentingan. 1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta memberikan tambahan wawasan pengalaman dengan merealisasikan ilmu dan teori yang diperoleh penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU. 2. Bagi perbankan syariah yang dimaksud, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berkaitan dengan pendapatan bagi hasil tabungan mudharabah, murabahah dan perlakuan akuntansinya
22 Universitas Sumatera Utara
3. Bagi calon penulis berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan masukan. 4. Bagi stakeholders, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan.
23 Universitas Sumatera Utara
