BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Adanya reformasi pada tahun 1998, mengakibatkan terjadinya perubahan politik dan administrasi. Salah satu bentuk adanya reformasi ini ialah dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang semula sentralisasi kemudian berubah menjadi desentralisasi (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Menurut UU No 32 Tahun 2004 pasal 1, menyebukan bahwa desentralisasi merupakan suatu kebijakan yang memberikan suatu kewenangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk digunakan dalam hal belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada bagaimana strategi yang diterapkan pemerintah daerah tesebut dalam hal penganggaran yang berkaitan dengan program dan kegiatan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana publik dan pelayanan kepada masyarakat (Abdullah dan Junita, 2015). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Proses penyusunan APBD ini menjadi salah satu hal yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini dikarenakan penganggaran menjadi landasan
untuk pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Penetapan APBD dengan penetapan peraturan daerah sebelum tahun pelaksanaannya dimulai, membutuhkan adanya kompromi diantara para budget actor yang mempunyai preferensi yang berbeda (Abdullah dan Rona, 2015). Adanya penetapan anggaran sebelum tahun pelaksanaannya maka hal ini mengakibatkan perlu adanya suatu penyesuaian atau revisi terhadap anggaran tersebut pada saat implementasinya. Perubahan APBD merupakan suatu upaya pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian rencana keuangannya (target) dengan perkembangan terkini yang terjadi. Perkembangan ini bisa saja berimplikasi pada peningkatan anggaran penerimaan dan pengeluaran maupun sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi mempunyai latar belakang dan alasan yang berbeda satu sama lain. Rebudgeting atau perubahan anggaran dipengaruhi oleh tingkat incrementalism dalam proses penyusunan anggaran awal, serta faktor-faktor internal dan eksternal seperti politik, sifat organisasi, kondisi finansial, dan lingkungan sosial ekonomi (Anessi-Pessina, Sicilia, dan Steccolini, 2012). Perubahan atas suatu APBD dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Perubahan anggaran ini dapat terjadi pada setiap komponen APBD. Perubahan atas pendapatan dapat disebabkan karena tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran, perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah serta penyesuaian target yang didasarkan pada perkembangan terkini. Perubahan atas alokasi anggaran belanja dapat disebabkan karena adanya varian SiLPA, adanya pergeseran anggaran, serta adanya
perubahan dalam penerimaan. Terakhir perubahan dalam pembiayaan, perubahan ini terjadi manakala asumsi yang ditetapkan semula harus direvisi (Abdullah, 2013c). Menurut Asmara (2010) perubahan atas suatu anggaran yang sedang berjalan merupakan suatu keniscayaan karena asumsi dan faktor-faktor lain yang uncontrollable pada kenyataannya tidak seperti yang diprediksi sebelumnya. Namun di lain pihak, adanya perubahan anggaran ini adalah sesuatu yang diharapkan pemerintah daerah untuk menjamin program yang sedang berjalan dapat tercapai kinerjanya sesuai dengan apa yang ditetapkan sejak awal. Penelitian ini ingin membahas mengenai perubahan anggaran yang berkaitan dengan perubahan belanja modal. Hal ini dikarenakan perubahan belanja modal (capital expenditure) merupakan bagian penting dalam politik anggaran. Belanja modal (capital expenditure) menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 2 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada saat ini alokasi belanja modal daerah diharapkan mengalami peningkatan alokasi dari 24 persen menjadi 30 persen terhadap APBD, hal ini dikarenakan sampai saat ini belanja daerah lebih banyak dialokasikan kepada belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal yang hanya sekitar 24 persen saja (www.kemenkeu.go.id). Selain itu, menurut Gamawan Fauzi juga mengaminkan harapan adanya peningkatan alokasi untuk belanja modal daripada APBD dihabiskan untuk belanja pegawai. Beliau berpendapat bahwa apabila ada efisiensi, pengurangan perjalanan dinas, pensiun tidak perlu diganti dan dana
tersebut bisa dialihkan untuk belanja modal, sehingga apabila belanja modal mendekati 50%, APBD akan semakin sehat (http://lampost.codiakses pada tanggal 11 September 2015). Perubahan anggaran khususnya dalam pergeseran komposisi belanja merupakan suatu upaya yang masuk akal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan kepada publik. Pergeseran ini dapat ditujukan untuk peningkatan investasi modal yang dapat berupa aset tetap (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Sehingga semakin tinggi tingkat investasi modal maka akan semakin baik pula kualitas layanan kepada publik. Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan belanja modal yaitu oleh Abdullah dan Rona (2015) meneliti tentang pengaruh sisa anggaran, pendapatan sendiri, dan dana perimbangan terhadap belanja modal studi kasus atas perubahan anggaran kabupaten/kota tahun 2012 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial hanya variabel dana perimbangan yang berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal, sedangkan variabel sisa anggaran dan pendapatan sendiri tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Kusnandar dan Siswantoro (2012) meneliti tentang pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan pendapatan
asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Abdullah dan Junita (2015) meneliti tentang bukti empiris pengaruh budget ratcheting terhadap hubungan antara pendapatan sendiri dan belanja daerah pada kabupaten/kota di Aceh. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu bahwa pendapatan sendiri berpengaruh terhadap belanja daerah dan budget ratcheting memoderasi di antara keduanya. Arwati dan Hadiati (2013) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin menganalisis kembali pengaruh dari pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan variabel yang peneliti ambil, dimana variabel-variabel tersebut peneliti kombinasikan antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Alasan mengapa peneliti tidak menggunakan variabel dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi
khusus, dan dana bagi hasil) karena menurut peneliti dana tersebut ditujukan untuk pembiayaan yang sifatnya rutin, sehingga tidak peneliti gunakan. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek penelitian, yaitu kabupaten/kota yang ada di Indonesia tahun 2012-2013. Penelitian mengenai perubahan anggaran ini menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti di Indonesia, karena setiap pemerintah daerah melakukan suatu perubahan anggaran di setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu diteliti sebenarnya apa saja yang mempengaruhi terjadinya suatu perubahan anggaran khususnya berkaitan dengan belanja modal, sehingga nantinya anggaran (APBD) yang disusun dan dihasilkan mempunyai kualitas yang lebih baik serta dapat meminimalkan adanya suatu tindak penyimpangan yang bisa saja dilakukan melalui tindakan perubahan anggaran. Selain itu, dari penelitian-penelitian terdahulu juga belum adanya kekonsistenan dari hasil yang didapatkan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan anggaran belanja modal pada kabupaten/kota yang ada di Indonesia tahun 2012-2013. 1.2. Perumusan Masalah Atas dasar permasalahan yang ada pada penelitian terdahulu, maka masalah dalam penelitian di bidang ini adalah belum adanya kekonsistenan hasil penelitian dari faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan terhadap anggaran belanja modal. Selain itu, beberapa penelitian juga hanya menggunakan
data dari kabupaten/kota tertentu saja dengan periode yang singkat atau hanya 1 tahun. Oleh karena itu, pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini. 1. Apakah terdapat pengaruh positif pendapatan asli daerah (PAD) terhadap perubahan anggaran belanja modal? 2. Apakah terdapat pengaruh positif sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya terhadap perubahan anggaran belanja modal? 3. Apakah terdapat pengaruh positif luas wilayah kabupaten/kota terhadap perubahan anggaran belanja modal? 4. Apakah terdapat pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan anggaran belanja modal? 1.3.Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap perubahan anggaran belanja modal, 2. untuk menguji pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya terhadap perubahan anggaran belanja modal, 3. untuk menguji pengaruh luas wilayah kabupaten/kota terhadap perubahan anggaran belanja modal, dan 4. untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan anggaran belanja modal.
1.4. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk praktisi maupun untuk akademisi dalam penelitian serupa selanjutnya. 1.
Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman atas pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan anggaran belanja modal pada laporan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 20122013, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian serupa pada periode mendatang.
2.
Bagi Regulator atau Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan suatu anggaran, khususnya berkaitan dengan perubahan anggaran belanja modal pada kabupaten/kota.
3.
Bagi Pemerintah Daerah Penelitian
ini
diharapkan
dapat
digunakan
menjadi
motivasi
dan
pertimbangan dalam membuat suatu anggaran, mengoptimalkan dalam menggali potensi daerah yang dimiliki, serta dapat bijak dalam menggunakan anggaran khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
1.5. Orisinalitas Penelitian Penelitian tentang perubahan anggaran belanja tergolong sesuatu yang baru, karena belum banyak peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Peneliti yang pernah melakukan penelitian tentang perubahan anggaran belanja modal adalah Abdullah dan Rona (2015); Abdullah dan Junita (2015). Namun dilain pihak, penelitian tentang anggaran belanja modal telah banyak dilakukan, antara lain: Darwanto dan Yustikasari (2007); Kusnandar dan Siswantoro (2012); Arwati dan Hadiati (2013); Jaya dan Dwirandra (2014); Maryadi (2014); serta Sinarwati dan Yuniarta (2014). Penelitian ini akan menguji pengaruh PAD, SiLPA, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan anggaran belanja modal, namun demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal diantaranya sebagai berikut ini. 1.
Penelitian ini berbeda dengan Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang menguji pengaruh DAU, PAD, SiLPA, dan luas wilayah terhadap belanja modal. Penelitian ini menguji pengaruh PAD, SiLPA, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan anggaran belanja modal.
2.
Penelitian ini berbeda dengan Abdullah dan Rona (2015) yang menguji pengaruh sisa anggaran pendapatan sendiri dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Penelitian ini menguji pengaruh PAD, SiLPA, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan anggaran belanja modal dengan data yang digunakan adalah tahun 2012-2013.
1.6. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini. BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan. BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi variabel dan pengukurannya, metode pengujian data, dan metode pengujian hipotesis. BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan. BAB V : PENUTUP Bab ini berisi tentang kesimpulan, dari hasil penelitian dan saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan.
