BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Dokumen rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung yang pada subtansinya diarahkan untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran renstra Kabupaten Bandung, yaitu tujuan sasaran capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung adalah merumuskan kebijakan terwujudnya kehidupan politik masyarakat yang demokratis, sehat dan dinamis, mantapnya interaksi politik antara infra dan supra struktur disamping meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat arti pentingnya stabilitas daerah. Sebagai implementasi dari hal tersebut diatas, pada tahun anggaran 2014, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung telah menetapkan dan melaksanakan kinerja organisasi yang dalam aplikasinya dimulai dengan penetapan program-program kegiatan yang selanjutnya dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi, yang secara teknis mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan arah kebijakan umum dan strategi prioritas tahun 2014. Adapun program kegiatan tahun 2014 adalah sebanyak 4 (empat) program yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan yang dibiayai oleh APBD, yang secara umum telah dapat dilaksanakan dan mampu mencapai tujuan fungsional kegiatan berdasarkan indikator capaian kinerja kegiatan. Dari total nilai belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung sebesar Rp. 7.837.449.328,00 telah terserap dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.668.804.871,00 atau sebesar 85,09 %. Ada beberapa kendala yang ditemui dalam perjalanan tahun anggaran 2014, secara umum adalah : 1. Etos kerja dan disiplin aparatur belum optimal; 2. Penguasaan dan penerapan teknologi penunjang kerja masih perlu ditingkatkan; 3. Pemahaman dan kesadaran disiplin kerja belum optimal; 4. Efektivitas koordinasi belum optimal; 5. Profesionalisme aparatur dalam bekerja sesuai tupoksinya belum optimal.
1
Selanjutnya upaya penanganan dan antisipasi yang dilakukan meliputi :
1. Penegakan disiplin kerja pegawai dilaksanakan melalui apel pagi, laporan kehadiran, teguran dan brefing staf; 2. Meningkatkan dan menyertakan aparatur dalam diklat dan teknis fungsional; 3. Memperbaiki kinerja staf serta memberikan kesejahteraannya; 4. Mengoptimalkan koordinasi dengan lembaga teknis baik di dalam maupun ke luar instansi dalam menunjang kegiatan; 5. Memberdayakan LSM, ormas dalam kegiatan yang berkaitan dengan tujuan organisasi KesbangPol.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Laporan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2014.
Tujuan Melalui laporan tahunan ini diharapkan pada penyelenggaraan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung dimasa yang akan datang, dapat mencapai sasaran secara optimal berdasarkan dengan kebijakan yang akan ditetapkan pada asumsi, prediksi serta kebijakan yang diperoleh atas hasil kinerja organisasi tahun sebelumnya.
C.
GAMBARAN UMUM Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu dapat mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Seiring dengan prinsip tersebut penyelenggaraannya harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Wilayah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan otonominya harus tetap kondusif bagi hidup dan berkembangnya kemajemukan yang merupakan karakteristik masyarakatnya. Hal ini harus senantiasa terus dipelihara, dikembangkan dan dibina secara berkesinambungan dan terprogram. Upaya-upaya yang berkaitan dengan penguatan persatuan dan kesatuan
serta pemantapan sistem politik yang lebih 2
demokratis tersebut terus dlakukan, antara lain melalui pengembangan
program
strategis di bidang kesatuan bangsa dan Politik terus-menerus ditingkatkan dengan upaya–upaya yang konkrit, signifikan dan pelaksanaan yang terpadu di daerah. Dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh dimensi kemandirian dan otonomi masyarakat, tanpa adanya intervensi yang berkelebihan terhadap kehidupan masyarakat, maka peran serta dan kemitraan kerja antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan masyarakat dalam menunjang upaya perwujudan kondisi kehidupan berpolitik yang harmonis dan dinamis serta upaya pemantapan stabilitas di daerah terus dipelihara.
D. Sistematika Sistematika penyusunan akan dituangkan mengikuti urutan-urutan pokok penyusunan sebagai berikut : BAB I
:
Memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta Sistematika.
BAB II
:
Memuat Program Kerja yang terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Program Kerja dan Kegiatan.
BAB III
:
Memuat
Anggaran,
Realisasi
Pendapatan
dan
Belanja
(Pendapatan dan Belanja). BAB IV
:
Memuat Pelaksanaan Kegiatan dan hasilnya (Sumber dana APBD Kabupaten Bandung dan Penyelenggaraan Pembantuan.
BAB V
:
Memuat permasalahan dan upaya pemecahan masalah.
BAB VI
:
Kesimpulan dan Saran.
3
Tugas
BAB II PROGRAM KERJA
A. Visi dan Misi
Visi dan Misi Kabupaten Bandung Visi “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, melalui tata kelola Pemerintahan yang baiak dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandasan Religius, Kultural, dan Berwawasan Lingkungan”. Misi 1.
Meningkatkan
Profesionalisme
Birokrasi
(Good
Governance
and
Clean
Governance); 2.
Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Memantapkan Kesalehan Sosial berlandaskan Iman dan Taqwa);
3.
Memantapkan
Pemulihan
Keseimbangan
Lingkungan dan
Pembangunan
Berkelanjutan; 4.
Menggali, Menumbuhkembangkan dan Melestarikan Budaya Sunda serta Kearipan Lokal Lainnya;
5.
Memantapkan Pembangunan Perdesaan;
6.
Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan Kemanfaatan Tata Ruang Wilayah;
7.
Meningkatkan Partisipasi Sektor Swasta, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah.
Visi dan Misi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung Visi Yang menjadi visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung adalah ”Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Bandung”.
4
Misi Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemahaman dan pendewasaan berpolitik masyarakat yang sehat dan demokratis; 2. Mewujudkan dan memantapkan stabilitas daerah yang aman dan tentram demi terselenggranya
dan
lancarnya
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan di Wilayah Kabupaten Bandung. Penjelasan dari masing-masing Misi tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1)
Mewujudkan pemahaman dan pendewasaan berpolitik masyarakat yang sehat dan demokratis, mengandung makna yaitu : a.
Pengembangan sistem politik yang berkedaulatan rakyat, lebih demokratis dan terbuka, disamping mengembangkan pola kehidupan kepartaian yang lebih menghormati beberapa aspirasi politik dan sistem
b.
Penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis.
c.
Kemandirian Partai Politik dan lebih berfungsinya ormas, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan.
d.
Infra dan Supra Struktur Politik, diharapkan akan senantiasa melaksanakan dan mengembangkan budaya politik yang demokratis serta menjungjung tinggi supremasi hukum dan HAM berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
e.
Masyarakat, secara individu maupun lembaga diharapkan berorientasi dengan struktur dan kultur politik yang berlaku.
2)
Mewujudkan dan memantapkan stabilitas daerah yang aman dan tentram demi terselenggranya
dan
lancarnya
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan di Wilayah Kabupaten Bandung, mengandung makna : a. Memulihkan situasi dan kondisi yang lebih tentram, dengan menciptakan iklim yang kondusif dan menyejukkan dalam kehidupan bermasyarakat. b. Menumbuhkembangkan semangat dan peran serta masyarakat untuk ikut serta mempertahankan dan memelihara stabilitas daerah dan stabilitas politik serta mempererat persatuan dan kesatuan. c. Memperkokoh integrasi bangsa dengan sikap dan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan kegotongroyongan disamping mengantisipasi potensi yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa maupun konflik daerah. 5
B. Tujuan dan Sasaran Dalam Upaya mencapai Visi dan Misi tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung memiliki tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut : 1.
Mengembangkan kehidupan politik yang demokratis secara sehat, santun dan dinamis, mantapnya interaksi politik antara infra dan supra struktur politik serta makin demokrasinya sikap dan perilaku politik masyarakat;
2.
Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat akan pentingnya stabilitas daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung;
3.
Meningkatkan kemampuan warga masyarakat dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap berbagai macam ancaman dan gangguan yang dapat merusak stabilitas daerah di Kabupaten Bandung;
4.
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
5.
Terciptanya komunikasi politik yang terarah antara infra dan supra struktur politik;
6.
Terciptanya transparasi, akuntabilitas, responsibilitas dan fairness dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7.
Terwujudnya rasa kebangsaan serta kuatnya persatuan dan kesatuan masyarakat;
8.
Terjadinya pembauran dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
9.
Terciptanya kesatuan pola piker dan pola tindak antara aparat dan masyarakat dalam upaya penanggulangan terhadap gejala penciptaan konflik horizontal dan vertical baik yang bernuansa SARA maupun kedaerahan.
C. Program dan Kegiatan Cara mencapai tujuan merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, dilakukan melalui strategi, yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan tahunan. Selain merupakan upaya untuk antisipasi keadaan yang akan datang, strategi akan memberikan arah dan dorongan bagi operasional organisasi, dengan demikian strategi akan memberikan kesatuan pandang dan pola pikir dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung dalam proses pencapaian visi dan misi melalui program pengembangan kehidupan berpolitik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, dengan kebijakan : 6
1)
Meningkatkan peran serta organisasi politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
2)
Mewujudkan kondisi kehidupan politik yang demokratis, harmonis dan dinamis dalam rangka memelihara strabilitas politik di daerah;
3)
Meningkatkan kepekaan dan ketangguhan aparatur dan masyarakat terhadap AGHT dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa;
4)
Memantapkan pemahaman UU HAM bagi infra dan supra struktur politik sebagai upaya
menciptakan
kerukunan
kehidupan
bermasyarakat,berbangsa,
dan
bernegara; 5)
Memantapkan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka konflik yang bernuansa SARA. Yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan : 1.
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
2.
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
3.
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
4.
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat;
5.
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa;
6.
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik;
7
BAB III ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A.
PENDAPATAN Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak ada pendapatan.
B.
BELANJA
Pada pos belanja dilaporkan realisasi anggaran di Kantor Kesbang, dan Politik Kabupaten Bandung tahun 2014 tercatat anggaran belanja sebesar Rp. 7.837.449.328,00 terealisasi sampai dengan akhir Desember tahun 2014 sebesar
Rp. 6.668.804.871,00 1.
Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai Pada tahun anggaran 2014 untuk pegawai sebesar Rp. 1.201.807.800,00 terealisasi Rp. 1.134.255.071,00 Untuk gaji dan tunjangan pegawai sebanyak 19 orang.
2.
Belanja Langsung a. Belanja Pegawai Pada
tahun
anggaran
2014
untuk
belanja
pegawai
sebesar
Rp.2.317.800.000,00- terealisasi Rp. 2.192.000.000,00 b. Belanja Barang dan Jasa Pada tahun anggaran 2014 untuk belanja pegawai sebesar Rp. 4.069.451.528,00 terealisasi Rp. 3.094.839.800,00 c. Belanja Modal Pada tahun anggaran 2014 untuk belanja modal sebesar Rp. 248.390.000,00-. terealisasi Rp 247.710.000,00
8
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA A.
SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG
4.1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4.1.1 Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1) Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan. Teralokasi anggaran sebesar Rp. 2.541.936.500,00,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.009.915.000,00atau 79,07 %. Kegiatan ini berupa rapat kerja antar unsur aparatur intelijen. Langkah-langkah Kegiatan yang dimaksud sebagai berikut : Rapat Persiapan ; Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ; Kegiatan Deteksi Dini melalui Kegiatan Penggalangan dengan berbagai unsur baik unsur aparat keamanan, tokoh masyarakat maupun tokoh agama ; Sosialisasi Deteksi Dini bagi aparat Kecamatan,Desa dan Masyarakat dengan peserta 16.450 Orang. Melakukan Monitoring dan Evaluasi di Lapangan Evaluasi dan pelaporan. Hasil yang dicapai yaitu meningkatkan koordinasi antara aparatur intelejen dalam hal peningkatan upaya tercapainya optimalisasi / koordinasi sehingga meningkatkan kondisi kondusif di Daerah.
No
Narasi
1.
Masukan
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
Tabel Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Tahun 2014 Kinerja Tolak Ukur Target Realisasi Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. Rp. 2.541.936.500,00 2.541.936.500,00
tersedeteksi dini dan meningkatkan pengamanan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Meningkatnya pengamanan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terciptanya Kondusifitas Wilayah Kabupaten Bandung Terlaksananya deteksi dini dalam mencegah konflik di Wilayah Kabupaten Bandung 9
16.450 Orang.
15000 Orang
100 %
79,07%
100 %
79,07%
5.
Dampak
Terjalinnya kerjasama dan Penggalangan sehinggan kondusifitas daerah bisa terjaga.
100 %
79,07%
2) Kegiatan Kewaspadaan Dini Masyarakat. Teralokasi anggaran sebesar Rp. 678.204.976,12 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 670.203.100,00 atau 98,82%. Kegiatan ini berupa sosialisasi deteksi dini diwilayah Kabupaten Bandung yang diwakili oleh 31 Kecamatan. Langkah-langkah kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :
Rapat Persiapan;
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk 660 Orang peserta terdiri dari Aparat Desa dan Pengurus Kewaspadaan Dini Masyarakat ;
Melakukan Penggalangan dengan Pengurus Kewaspadaan Dini Masyarakat melalui kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan untuk menjaga kondusifitas Daerah ;
Pelaporan dan Evaluasi Tabel Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2014 No
Narasi
1.
Masukan
2.
Keluaran
3.
4.
5.
Hasil
Manfaat
Dampak
Tolak Ukur Jumlah dana yang dibutuhkan Terselenggaranya sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bandung Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat di Bidang Ketentraman dan penanganan Bencana Terlaksananya keamanan, ketertiban masyarakat
Kinerja Target
Realisasi
Rp. 678.204.976,12
Rp. 670.203.100,00
660 Orang
660 Orang
100%
98,82%
100%
98,82%
100%
98,82%
4.1.2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Teralokasi anggaran sebesar Rp. 417.170.000,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 220.100.000,00 atau 52,76%
10
Kegiatan ini berupa rapat kerja antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka pembahasan permasalahan yang menyangkut konflik bernuansa SARA. Langkah-langkah Kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :
Rapat Persiapan ;
Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ;
Sosialisasi, Seminar dan sarasehan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda, Tokoh Adat, Para santri dan Pelajar sebanyak 480 Orang
Evaluasi dan pelaporan. Hasil yang dicapai yaitu meningkatkan koordinasi antara aparatur
dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam hal peningkatan upaya tercapainya optimalisasi / koordinasi sehingga meningkatkan kondisi kondusif di Daerah.
No 1. 2.
3.
4.
5.
Tabel Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun 2014 Kinerja Narasi Tolak Ukur Target Realisasi Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 417.170.000 Rp. 220.100.000 Keluaran Terlaksananya sosialisasi bagi perwakilan agama,aparat pemerintah,kecamatan,desa/kel,t 480org .300org okoh masyarakat,tokoh agama dan pondok pesantren Hasil Meningkatnya kerukunan hidup beragama,intrn umat beragama 100% 52.76% dan atar umat beragama Manfaat Meningkatnya kerukunan hidup beragama, intern umat beragama 100% 52.76% dan antar umat beragama Dampak Toleransi kehidupan beragama masih belum optimal yang 100% 52.76% berakses pada kerawanan konflik yang bernuansa SARA
2) Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Teralokasi anggaran sebesar Rp. 133.862.000,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 133.862.000,00 atau 100 %. Kegiatan ini berupa kegiatan sosialisasi yang pesertanya berbagai etnis, suku, organisasi kemasyarakatan, organisasi daerah dan para camat se-Kabupaten Bandung. Langkah-langkah Kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :
Rapat Persiapan ;
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat bagi 275 orang;
Evaluasi dan pelaporan. 11
Hasil yang dicapai yaitu meningkatkan pengetahuan tentang pembauran kebangsaan dalam hal peningkatan upaya tercapainya optimalisasi / koordinasi sehingga meningkatkan kondisi kondusif di Daerah.
No 1. 2.
3.
4.
5.
Tabel Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Tahun 2014 Kinerja Narasi Tolak Ukur Target Realisasi Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 133.862.000 Rp. 133.862.000 Keluaran Terlaksananya sosialisasi bagi perangkat desa,ormas,lembaga 330 org 275 org desa,tokoh agama,tokoh masyarakat,generasi muda dan pelajar Hasil Terlaksananya sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan dalam rangka 100% 100% peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosialisasi di masyarakat Manfaat Meningkatnya Pengetahuan Wawasan Kebangsaan 100% 100% mengenai Pembauran Kebangsaan Dampak Masih belum optimal yang berakses pada kerawanan 100% 100% konflik yang bernuansa SARA
3) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa sebesar Rp. 327.435.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.327.435.000,00 atau 100 %. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu :
Rapat persiapan ;
Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi
Pelaksanaan sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan
Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat
Evaluasi dan pelaporan.
Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
12
No 1. 2.
Tabel Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Tahun 2014 Kinerja Narasi Tolak Ukur Target Masukan Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Jumlah dana yang dibutuhkan Terselenggaranya sosialisasi pendidikan wawasan kebangsan bagi aparatur pemda,kecamatan,desa/kel,ormas/LSM, OKP,tokoh masyarakat,pemuda santri dan pelajar Terlaksananya sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Meminimalisir konflik yang bernuansa SARA Terlaksananya pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan dalam mencegah konflik di Wilayah Kab.Bandung
Realisasi
Rp. 327.435.000,00
Rp.327.435.000,00
600 org
540 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4) Kegiatan Peningkatan Pelestarian terhadap Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa sebesar Rp. 300.000.000,00.Kegiatan ini tidak dapat terealisasi di tahun anggaran 2014.
No 1. 2.
Tabel Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Tahun 2014 Kinerja Narasi Tolak Ukur Target Realisasi Masukan Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Jumlah dana yang dibutuhkan Terselenggaranya kemah kebangsaan bagi generasi muda dan pelajar Tertanamnya nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda dan pelajar Tertanamnya rasa nasionalisme yang kuat pada generasi muda dan pelajar Terwujudnya nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda dan pelajar
Rp. 300.000.000,00
Rp. 0
200 org
0 org
100%
0
100%
0
100%
0
4.1.3 Program Pendidikan Politik Masayarakat 1) Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 1.149.915.000,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.137.567.450,00 atau 98.93%. Langkah-langkah kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 13
Rapat persiapan ;
Koordinasi dengan pengurus organisasi ;
Kegiatan Verifikasi Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan Verifikasi prtai Politik kaitan dengan bantuan keuangan Partai Politik
Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan LSM, Ormas, Parpol ;
Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundangan Undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan
Evaluasi dan pelaporan. Hasil yang dicapai yaitu meningktkan kinerja organisasi yang bermanfaat dalam hal peningkatan koordinasi antar komponen infra struktur politik. Indikator kinerja tercapainya peran dan fungsi organisasi yang dapat meningkatkan kelancaran program pembangunan dibidang kemasyarakatan. Tabel Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Tahun 2014 No
4.1.4 1.
Narasi
Tolak Ukur
1.
Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan
2.
Keluaran
Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ormas dan pendidikan politik bagi masyarakat Meningkatnya pemahaman akan peraturan perundang-undangan tentang ormas dan meningkatnya partisipasi masyarakat pada kegiatan pemilu Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam politik Tingkat kesadaran politik masyarakat dalam bidang kehidupan demokratisasi yang berorientasi sosial
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Kinerja Target
Realisasi
Rp.1.149.915.000,00
Rp.1.137.567.450,00
1.200 org
1.200 org
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan
Alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 210.000.000,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.9100.000,00 atau 100%. Langkah-langkah kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Rapat persiapan ;
Rapat Koordinasi dengan LPPM UNPAD ;
Pelaksanaan kegiatan dengan LPPM UNPAD ; 14
Evaluasi dan pelaporan.
Hasil yang dicapai yaitu satu berkas naskah kajian kelembagaan dari Kantor Kesbang Dan Politik menjadi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung. Tabel Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Tahun 2014 No
Narasi
Tolak Ukur
1.
Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Penyusunan peraturan perundang-undangan Tersusunnya naskah akademis kajian kelembagaan Peningkatan status dari kantor kesbang dan politik menjadi badan kesbang dan politik Peningkatan status dari kantor kesbang dan politik menjadi badan kesbang dan politik
15
Kinerja Target
Realisasi
Rp.231.000.000,00
Rp. 191.910.000,00
1 buah
1 buah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
Didalam kurun waktu satu tahun Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, masih banyak mengalami hambatan/masalah baik intern dan ekstern yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kinerja organisasi maupun pencapaian target. Namun demikian dengan pertimbangan yang rasional dan normatif kami terus berupaya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan dengan mempertimbangkan berbagai
alternatif
pada
semua
hambatan/permasalahan
yang
timbul,
disamping
memperhatikan masukan-masukan untuk bahan lebih lanjut.
A. PERMASALAHAN Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja selama Tahun Anggaran 2014, diakibatkan antara lain : 1. Masih relatif terbatasnya kemampuan teknis yang dimiliki personil di Kantor Kesbang dan Politik terutama dalam pelaksanaan pemahaman dan penjabaran berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. 2. Upaya pemberdayaan personil baik pejabat dan staf pelaksana masih relatif sangat kurang. 3. Sistem koordinasi dalam melakukan kegiatan gabungan masih relatif kurang.
B.
UPAYA PEMECAHAN MASALAH 1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPPK Kabupaten Bandung mengenai pemecahan permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan keuangan. 2. Dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan teknis personil, kami melakukan peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung maupun Propinsi Jawa Barat. 3. Dengan upaya pemberdayaan staf secara maksimal dilaksanakan melalui pembagian habis tugas dengan tetap berpegang pada tupoksi yang telah ditetapkan didalam keputusan Bupati Bandung. 4. Dalam upaya meningkatkan koordinasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan Dinas/Instansi/Lembaga lain, kami melaksanakan koordinasi melalui kunjungan kerja, tatapmuka serta rapat-rapat khusus dalam setiap bulan satu kali maupun pada saat diperlukan pemecahan permasalahan secara bersama. 16
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
4.1.4.1 KESIMPULAN Dengan berpedoman pada visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung sebagai upaya mewujudkan salah satu visi masyarakat yang aman, tertib, tentram dan dinamis senantiasa dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai realisasi program kerja yang ditetapkan. Secara umum program kerja Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2014 terdiri dari : 1.
Pembinaan kehidupan berpolitik masyarakat melalui Partai Politik, sebagai langkah peningkatan kehidupan demokratisasi masyarakat dalam koridor struktur dan kultur politik yang berlaku sesuai dengan format reformasi
2.
Peningkatan klarifikasi isu politik dan publik opini dengan orientasi pada upaya penciptaan kondisi kondusif.
3.
Peningkatan status kelembagaan dari Kantor Kesbang dan Politik menjadi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kerja, bahwa selama kurun waktu
tahun 2014 Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung belum mencapai hasil yang optimal, kondisi ini disebabkan oleh beberapa hambatan, yaitu sebagai berikut : 1.
Hambatan yang bersifat politis, yang diakibatkan kondisi heteregonitas masyarakat Kabupaten Bandung yang cenderung dinamis;
2.
Hambatan yang bersifat teknis, diantaranya masih minimnya fasilitas/sarana pendukung serta keterbatasan SDM personil dalam melaksanakan program pendidikan politik masyarakat. Guna
menangani
permasalahan
dimaksud,
dilakukan
dengan
cara
mengoptimalisasikan koordinasi dan komunikasi baik dinas/instansi terkait maupun dengan komponen potensial infra struktur politik, serta melaksanakan berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung maupun Propinsi Jawa Barat.
17
B. S A R A N Untuk mencapai optimalisasi dari peran dan fungsi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung yang direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, perlu adanya kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang memadai serta fasilitas/sarana penunjang lainnya.
Soreang,
Januari 2014
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANDUNG
H.IMAN IRIANTO,S.Sos Pembina TK.I NIP. 19690531 199503 1002
18
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kita telah dapat melewati Tahun Anggran 2014, dengan berbagai dinamika permasalahannya yang dijalani dan dihadapi bersama. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012, bahwa dalam kedudukannya sebagai bagian perangkat daerah Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok membantu Bapak Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami telah menyusun Laporan Tahunan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2014, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk melakukan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan sekaligus juga sebagai media untuk melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran personil Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung yang telah membantu dalam rangka penyusunan laporan ini, mudah-mudahan hasil kerja kita dapat membuahkan hasil yang positif bagi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Disadari betul bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengaharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan selanjutnya.
Soreang,
Januari 2014
.
19
DAFTAR ISI
Hal. KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………
i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………
ii
BAB I
PENDAHULUAN …………………………………………………..
1
4.1.4.2 Latar Belakang …………………………………………….
1
4.1.4.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………
2
4.1.4.4 Gambaran Umum …………………………………………
3
4.1.4.5 Sistematika …………………………………………………
3
PROGRAM KERJA ……………………………………………….
4
A.
Visi dan Misi …………………………………………………
4
B.
Tujuan dan Sasaran …………………………………….
6
C.
Program dan Kegiatan ………………………………..
6
ANGGARAN REALISASI PENDAPAN DAN BELANJA
8
A.
Pendapatan …………………………………………………
8
B.
Belanja …………………………………………………………
8
BAB II
BAB III
:
:
:
BAB IV
:
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA ……….
9
BAB V
:
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN ………
16
A.
Permasalahan ………………………………………………
16
B.
Upaya Pemecahan Masalah …………………………
16
BAB VI
:
KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………
17
A.
Kesimpulan ………………………………………………….
17
B.
Saran ……………………………………………………………
18
20
