BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Dokumen rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bandung
yang
mendukung
terwujudnya
pada
subtansinya
diarahkan
untuk
tujuan dan sasaran renstra Kabupaten
Bandung, yaitu tujuan sasaran capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung adalah merumuskan kebijakan terwujudnya kehidupan politik masyarakat yang demokratis, sehat dan dinamis, mantapnya interaksi politik antara infra dan supra struktur disamping meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat arti pentingnya stabilitas daerah. Sebagai implementasi dari hal tersebut diatas, pada tahun anggaran 2012, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung telah menetapkan dan melaksanakan kinerja organisasi yang dalam
aplikasinya
dimulai
dengan
penetapan
program-program
kegiatan yang selanjutnya dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi, yang secara teknis mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan arah kebijakan umum dan strategi prioritas tahun 2012. Adapun program kegiatan tahun 2012 adalah sebanyak 5 (lima) program yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) kegi atan yang dibiayai oleh APBD, yang secara umum telah dapat dilaksanakan dan mampu mencapai tujuan fungsional kegiatan berdasarkan indikator capaian kinerja kegiatan. Dari total nilai belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung sebesar Rp. 5.307.882.557,00 telah terserap dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.283.970.542,00 atau sebesar 99 %. Ada beberapa kendala yang ditemui dalam perjalanan tahun anggaran 2012, secara umum adalah : 1.
Etos kerja dan disiplin aparatur belum optimal;
2.
Penguasaan dan penerapan teknologi penunjang kerja masih perlu ditingkatkan;
3.
Pemahaman dan kesadaran disiplin kerja belum optimal; ii
4.
Efektivitas koordinasi belum optimal;
5.
Profesionalisme aparatur dalam bekerja sesuai tupoksinya belum optimal. Selanjutnya upaya penanganan dan antisipasi yang dilakukan
meliputi :
1.
Penegakan disiplin kerja pegawai dilaksanakan melalui apel pagi, laporan kehadiran, teguran dan brefing staf;
2.
Meningkatkan dan menyertakan aparatur dalam diklat dan teknis fungsional;
3.
Memperbaiki kinerja staf serta memberikan kesejahteraannya;
4.
Mengoptimalkan koordinasi dengan lembaga teknis baik di dalam maupun ke luar instansi dalam menunjang kegiatan;
5.
Memberdayakan LSM, ormas dalam kegiatan yang berkaitan dengan tujuan organisasi KesbangPol.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Laporan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2012.
Tujuan Melalui laporan tahunan ini diharapkan pada penyelenggaraan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung dimasa yang akan datang, dapat mencapai sasaran secara optimal berdasarkan dengan kebijakan yang akan ditetapkan pada asumsi, prediksi serta
kebijakan yang diperoleh atas hasil kinerja
organisasi tahun sebelumnya.
C. GAMBARAN UMUM Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
melalui ii
peningkatan
pelayanan,
pemberdayaan
dan
peran
serta
masyarakat, disamping itu dapat mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Seiring dengan prinsip tersebut penyelenggaraannya
harus
memperhatikan
kepentingan
dan
aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Wilayah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan otonominya harus tetap kondusif bagi hidup dan berkembangnya kemajemukan yang
merupakan
karakteristik
masyarakatnya.
Hal
ini
harus
senantiasa terus dipelihara, dikembangkan dan dibina secara berkesinambungan dan terprogram. Upaya-upaya yang berkaitan dengan penguatan persatuan dan kesatuan
serta pemantapan
sistem politik yang lebih demokratis tersebut terus dlakukan, antara lain melalui pengembangan
program strategis di bidang
kesatuan bangsa dan Politik terus-menerus ditingkatkan
dengan
upaya–upaya yang konkrit, signifikan dan pelaksanaan yang terpadu di daerah. Dengan
memperhatikan
secara
sungguh-sungguh
dimensi
kemandirian dan otonomi masyarakat, tanpa adanya intervensi yang berkelebihan terhadap kehidupan masyarakat, maka peran serta dan kemitraan kerja antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan masyarakat dalam menunjang upaya perwujudan kondisi kehidupan berpolitik yang harmonis dan dinamis serta upaya pemantapan stabilitas di daerah terus dipelihara.
D. Sistematika Sistematika penyusunan akan dituangkan mengikuti urutanurutan pokok penyusunan sebagai berikut : BAB I
:
Memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta Sistematika.
BAB II
:
Memuat Program Kerja yang terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Program Kerja dan Kegiatan.
BAB III
:
Memuat
Anggaran,
Realisasi
Pendapatan
dan
Belanja (Pendapatan dan Belanja). ii
BAB IV
:
Memuat
Pelaksanaan
Kegiatan
dan
hasilnya
(Sumber dana APBD Kabupaten Bandung dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. BAB V
:
Memuat permasalahan dan upaya pemecahan masalah.
BAB VI
:
Kesimpulan dan Saran.
BAB II PROGRAM KERJA
A. Visi dan Misi ii
Visi dan Misi Kabupaten Bandung Visi “Terwujudnya
Kabupaten Bandung
yang
maju,
mandiri
dan
berdaya saing, melalui tata kelola Pemerintahan yang baiak dan Pemantapan
Pembangunan
Perdesaan,
berlandasan
Religius,
Kultural, dan Berwawasan Lingkungan”. Misi 1.
Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Governance and Clean Governance);
2.
Meningkatkan
Kualitas
SDM
(Pendidikan,
Kesehatan,
Memantapkan
Kesalehan
Sosial
berlandaskan
Iman
dan
Pemulihan
Keseimbangan
Lingkungan
dan
Taqwa); 3.
Memantapkan
Pembangunan Berkelanjutan; 4.
Menggali, Menumbuhkembangkan dan Melestarikan Budaya Sunda serta Kearipan Lokal Lainnya;
5.
Memantapkan Pembangunan Perdesaan;
6.
Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan Kemanfaatan Tata Ruang Wilayah;
7.
Meningkatkan
Partisipasi
Sektor
Swasta,
Pemberdayaan
Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah.
Visi dan Misi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung Visi Yang menjadi visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung adalah ”Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Bandung”.
Misi Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, sebagai berikut :
ii
1. Mewujudkan
pemahaman
dan
pendewasaan
berpolitik
masyarakat yang sehat dan demokratis; 2. Mewujudkan dan memantapkan stabilitas daerah yang aman dan
tentram
demi
terselenggranya
dan
lancarnya
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kabupaten Bandung. Penjelasan dari masing-masing Misi tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1) Mewujudkan
pemahaman
dan
pendewasaan
berpolitik
masyarakat yang sehat dan demokratis, mengandung makna yaitu : a.
Pengembangan sistem politik yang berkedaulatan rakyat, lebih
demokratis
dan
terbuka,
disamping
mengembangkan pola kehidupan kepartaian yang lebih menghormati beberapa aspirasi politik dan sistem b.
Penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis.
c.
Kemandirian Partai Politik dan lebih berfungsinya ormas, LSM
dan
organisasi
kemasyarakatan
lainnya
dalam
kehidupan bernegara dan berpemerintahan. d.
Infra
dan
Supra
Struktur
Politik,
diharapkan
akan
senantiasa melaksanakan dan mengembangkan budaya politik
yang
demokratis
serta
menjungjung
tinggi
supremasi hukum dan HAM berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. e.
Masyarakat, secara individu maupun lembaga diharapkan berorientasi dengan
struktur dan kultur politik yang
berlaku. 2) Mewujudkan dan memantapkan stabilitas daerah yang aman dan
tentram
demi
terselenggranya
dan
lancarnya
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kabupaten Bandung, mengandung makna : a. Memulihkan situasi dan kondisi yang lebih tentram, dengan
menciptakan
iklim
yang
kondusif
dan
menyejukkan dalam kehidupan bermasyarakat. b. Menumbuhkembangkan masyarakat
untuk
ikut
semangat serta
dan
peran
mempertahankan
serta dan ii
memelihara stabilitas daerah dan stabilitas politik serta mempererat persatuan dan kesatuan. c. Memperkokoh semangat
integrasi
bangsa
kekeluargaan,
dengan
sikap
dan
kebersamaan
dan
kegotongroyongan disamping mengantisipasi potensi yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa maupun konflik daerah. B. Tujuan dan Sasaran Dalam Upaya mencapai Visi dan Misi tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung memiliki tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut : 1.
Mengembangkan kehidupan politik yang demokratis secara sehat, santun dan dinamis, mantapnya interaksi politik antara infra dan supra struktur politik serta makin demokrasinya sikap dan perilaku politik masyarakat;
2.
Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat akan pentingnya
stabilitas
penyelenggaraan
daerah
pemerintahan
guna dan
mendukung
pembangunan
di
Kabupaten Bandung; 3.
Meningkatkan
kemampuan
warga
masyarakat
dalam
melakukan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap berbagai macam ancaman dan gangguan yang dapat merusak stabilitas daerah di Kabupaten Bandung; 4.
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
5.
Terciptanya komunikasi politik yang terarah antara infra dan supra struktur politik;
6.
Terciptanya
transparasi,
akuntabilitas,
responsibilitas
dan
fairness dalam penyelenggaraan pemerintahan; 7.
Terwujudnya rasa kebangsaan serta kuatnya persatuan dan kesatuan masyarakat;
8.
Terjadinya
pembauran
dalam
kehidupan
masyarakat,
berbangsa dan bernegara; 9.
Terciptanya kesatuan pola piker dan pola tindak antara aparat dan masyarakat dalam upaya penanggulangan terhadap gejala penciptaan konflik horizontal dan vertical baik yang bernuansa SARA maupun kedaerahan. ii
C. Program dan Kegiatan Cara mencapai tujuan merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, dilakukan melalui strategi, yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan tahunan. Selain merupakan upaya untuk antisipasi keadaan yang akan datang,
strategi
akan
memberikan
arah
dan
dorongan
bagi
operasional organisasi, dengan demikian strategi akan memberikan kesatuan pandang dan pola pikir dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung dalam proses pencapaian visi dan misi melalui program pengembangan kehidupan berpolitik dan
peningkatan partisipasi
masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, dengan kebijakan : 1)
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam
mengantispasi
dan menanggulangi bencana; 2)
Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman, Pembinaan Satlinmas Desa dan Kelurahan;
3)
Meningkatkan
peran
serta
organisasi
politik,
Organisasi
Kemasyarakatan, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya; 4)
Mewujudkan
kondisi
kehidupan
politik
yang
demokratis,
harmonis dan dinamis dalam rangka memelihara strabilitas politik di daerah; 5)
Meningkatkan masyarakat
kepekaan
dan
ketangguhan
aparatur
dan
terhadap AGHT dalam rangka memperkokoh
kesatuan dan persatuan bangsa; 6)
Memantapkan pemahaman UU HAM bagi infra dan supra struktur
politik
sebagai
upaya
menciptakan
kerukunan
kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara; 7)
Memantapkan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka konflik yang bernuansa SARA. Yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan :
ii
1.
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2.
Pelatihan
Pengendalian
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan; 3.
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
4.
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah;
5.
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
6.
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
7.
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat;
8.
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa;
9.
Pemantauan Kegiatan Orang Asing/Tenaga Kerja Asing, NGO dan Lembaga Asing;
10. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik; 11. Pemantauan
dan
Penyebarluasan
Informasi
Potensi
Bencana Alam.
BAB III ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A.
PENDAPATAN Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak ada pendapatan.
B.
BELANJA ii
Pada pos belanja dilaporkan realisasi anggaran di Kantor Kesbang, dan Politik Kabupaten Bandung tahun 2012 tercatat anggaran belanja sebesar Rp.
5.307.882.557,00 terealisasi sampai dengan akhir
Desember tahun 2012 sebesar Rp. 5.283.970.542,00 1.
Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai Pada tahun anggaran 2012 untuk pegawai sebesar Rp. 1.064.798.200,00 terealisasi Rp. 1.050.988.810,00 Untuk gaji dan tunjangan pegawai sebanyak 22 orang.
2.
Belanja Langsung a. Belanja Pegawai Pada tahun anggaran 2012 untuk belanja pegawai sebesar Rp. 2.428.800.000,00 terealisasi Rp. 2.425.700.000,00. b. Belanja Barang dan Jasa Pada tahun anggaran 2012 untuk belanja pegawai sebesar Rp. 1.731.284.357,00 terealisasi Rp. 1.724.281.732.00. c. Belanja Modal Pada tahun anggaran 2012 untuk belanja modal sebesar Rp. 83.000.000,00 terealisasi Rp 83.000.000,00
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA A.
SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG 4.1
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ii
4.1.1
Program
Peningkatan
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan 1)
Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan ini dibiayai dari operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 1.375.800.000,00 1.375.8000.000,00
terealisasi atau
sebesar
100%
dengan
Rp.
langkah-
langkah sebagai berikut : Rapat persiapan ; Pendataan Hansip / Linmas periode siap ; Pelaksanaan penyaluran dana insentif ; Evaluasi dan Pelaporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan yang dimaksud yaitu tersalurkannya dana
insentif kepada 5.520 anggota
Hansip / Linmas periode siap yang bermanfaat dalam peningkatan fungsi Linmas, dengan indikator kinerja tercapainya peran Linmas dalam Kamtibmas guna mewujudkan kondisi kondusif di daerah. Tabel Penyiapan Tenaga Penngendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2012 Kinerja
No
Narasi
Tolak Ukur
1.
Masukan
Tersedianya dana insentif untuk 5.520 anggota Hansip / Linmas periode siap Terbinanya anggota Satlinmas Desa / Kel periode siap dlm pelk. pemeliharaan keamanan lingkungan Meningkatnya motivasi anggota Hansip /Linmas Mewujudkan Kamtibmas di Daerah Menunjang terwujudnya kondisi kondusif di Wil Kab. Bandung
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
2)
Kegiatan
Target
Pelatihan
Realisasi
Rp.1.375.800.000,00
Rp 1.375.800.000,00
5.520 org
5.520 org
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Pengendalian
Keamanan
dan
Kenyamanan Lingkungan Pada
tahun
anggaran
2012
kegiatan
dimaksud
dialokasikan sebesar Rp. 74.660.000,00 untuk 250 orang peserta satlinmas Desa /kelurahan, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.74.660.000,00 atau 100 %. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : ii
Rapat persiapan ; Penentuan lokasi kegiatan ; Pelaksanaan kegiatan ; Evaluasi dan pelaporan. Tabel Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2012 No
Narasi
1.
Masukan
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
5.
Tersedianya dana untuk 350 orang satlinmas desa / kelurahan Terbinanya anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan Meningkatnya kapasitas anggota linmas dalam pelaksanaan system keamanan Terbinanya anggota satlinmas dalam pengendalian keamanan di daerah Kesadaran masyarakat terhadap keamnan lingkungan masih kurang
Manfaat
Dampak
4.1.2
Kinerja
Tolak Ukur
Target
Realisasi
Rp. 74.660.000,00
Rp. 74.660.000,00
250 org
250 org
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1)
Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan. Teralokasi anggaran sebesar Rp. 639.215.000,00 untuk 30 orang anggota KOMINDA, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 638.652.000,00 atau 100 %. Kegiatan
ini
berupa
rapat
kerja
antar
unsur
aparatur intelejen. Langkah-langkah Kegiatan yang dimaksud sebagai berikut : Rapat Persiapan ; Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ; Evaluasi dan pelaporan. Hasil yang dicapai yaitu meningkatkan koordinasi antara aparatur intelejen dalam hal peningkatan upaya
tercapainya
optimalisasi
/
koordinasi
sehingga meningkatkan kondisi kondusif di Daerah. ii
Tabel Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Tahun 2012 No
Narasi
Kinerja
Tolak Ukur
Target
1.
Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan
2.
Keluaran
Terselenggaranya analisa potensi
Rp.639.215.000,00
konflik 3.
Hasil
Meningkatnya komunikasi
koordinasi antar
Realisasi Rp.638.652.000,00
30 org
30 org
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
dan
aparatur
intelejen 4.
Manfaat
Terlaksananya deteksi dini dalam mencegah
konflik
di
Wilayah
kerjasama
dengan
Kabupaten Bandung 5.
Dampak
Kurangnya aparat
keamanan
dalam
pencegahan kejahatan
2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah. Teralokasi anggaran sebesar Rp. 357.500,000,00 dengan realisasi
anggaran
sebesar
Rp.
357.500,000,00
atau
100%. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu :
Rapat persiapan ;
Pelaksanaan kaegiatan siskamswakarsa;
Evaluasi dan pelaporan.
Tabel Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Tahun 2012 No
Narasi
1.
Masukan
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Tolak Ukur Jumlah dana yang dibutuhkan untuk 60 Orang anggota Satlinmas Terselenggaranya Siskamswakarsa di Daerah Meningkatnya Koordinasi dan Komunikasi dengan TNI Meningkatkan motivasi anggota Hansip / Linmas dalam pemeliharaan Kamtibmas Terlaksananya keamanana, ketertiban masyarakat
Kinerja Target Rp. 357.500,000,00
Realisasi Rp. 357.500,000,00
60 org
60 org
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
ii
3)
Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Teralokasi anggaran sebesar Rp. 141.400,000.00 untuk pembentukan realisasi
FKDM
anggaran
dari
31
sebesar
Kecamatan,
Rp.
sedangkan
139.400.000,00
atau
100%. Kegiatan
ini
berupa
rapat
pembentukan
Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten yang diwakili oleh 31 Kecamatan. Langkah-langkah kegiatan yang dimaksud sebagai berikut : Rapat Persiapan; Pelaksanaan
kegiatan
pembentukan
Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat; Pelaporan dan Evaluasi Tabel Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2012 No
Narasi
Kinerja
Tolak Ukur
Target
1.
Masukan
Jumlah dana dibutuhkan
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
Terbentuknya Forum Kewapadaan Dini Masyarakat Meningkatnya Koordinasi dan Komunikasi dalam Penanganan Bencana Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat di Bidang Ketentraman dan penanganan Bencana Terlaksananya keamanan, ketertiban masyarakat
5.
Dampak
yang
Realisasi
Rp. 141.400,000.00
Rp. 139.400.000,00
31 Kecamatan
31 Kecamatan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
4.1.3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1)
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Teralokasi anggaran sebesar Rp. 70.000,000,00 untuk 20
orang
tokoh
sedangkan
agama
realisasi
dan
tokoh
anggaran
masyarakat,
sebesar
Rp.
69.925.000,00 atau 100 %. Kegiatan ini berupa rapat kerja antar tokoh agama dan tokoh
masyarakat
permasalahan
yang
dalam
rangka
menyangkut
konflik
pembahasan bernuansa ii
SARA.
Langkah-langkah
Kegiatan
yang
dimaksud
sebagai berikut : Rapat Persiapan ; Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ; Evaluasi dan pelaporan. Hasil yang dicapai yaitu meningkatkan koordinasi antara aparatur dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam hal peningkatan upaya tercapainya optimalisasi / koordinasi sehingga meningkatkan kondisi kondusif di Daerah. Tabel Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun 2012 No 1.
Narasi Masukan
Kinerja
Tolak Ukur Jumlah
Target
dana
Realisasi
yang
dibutuhkan untuk 20 orang tokoh agama dan tokoh
Rp.
70.000,000,00
Rp.
69.925.000,00
masyarakat 2.
Keluaran
Terlaksananya peningkatan
fasilitas kerukunan
20 org
20 org
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
hidup beragama 3.
Hasil
Terlaksananya
fasilitas
pembentukan FKUB 4.
Manfaat
Meningkatnya hidup
kerukunan
beragama,
intern
umat beragama dan antar umat beragama 5.
Dampak
Toleransi
kehidupan
beragama optimal pada
masih yang
belum berakses
kerawanan
konflik
yang bernuansa SARA
2)
Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan NilaiNilai Luhur Budaya Bangsa Alokasi
anggaran
kegiatan
Peningkatan
Kesadaran
Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa sebesar Rp. 94.784.050,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.559.050,00 atau 100%. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu : Rapat persiapan ; Inventarisasi permasalahan ii
Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi Evaluasi dan pelaporan. Hasil yang dicapai yaitu meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat dalam
penanganan permasalahan
yang dianggap mengganggu stabilitas daerah dan dapat meningkatkan upaya kondisi kondusif di daerah. Tabel Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Tahun 2012 No
Narasi
1.
Masukan
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
3)
Kinerja
Tolak Ukur
Target
Jumlah dana yang dibutuhkan untuk 20 Orang anggota Tim PAKEM Terselenggaranya analisa potensi konflik Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar anggota tim PAKEM Meminimalisir konflik yang bernuansa SARA Terlaksananya pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan dalam mencegah konflik di Wilayah Kab.Bandung
Realisasi
Rp. 94.784.050,00
Rp. 94.559.050,00
20 org
20 org
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kegiatan Pemantauan Kegiatan Orang Asing/Tenaga Kerja Asing, NGO dan Lembaga Asing. Alokasi anggaran kegiatan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 115.000.000,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 114.950.000,00 atau 100%. Kegiatan
ini
asing/tenaga Kabupaten
berupa kerja
pemantauan
asing/NGO
Bandung,
oleh
yang
kegiatan ada
di
tim
pemantau
dimaksud
adalah
orang Wilayah orang
asing/tenaga kerja asing/NGO. Langkah-langkah
kegiatan
sebagai
berikut :
Rapat Persiapan
Koordinasi dengan instansi terkait
Evaluasi dan Pelaporan
Hasil yang dicapai dalam kegiatan pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/NGO yaitu agar keberadaan orang asing/tenaga kerja asing yang ada di Wilayah
ii
Kabupaten Bandung terdata dan terdaftar baik orang ataupun lembaganya di kantor kesbang dan politik Tabel Pemantauan Kegiatan Orang Asing/Tenaga Kerja Asing, NGO dan Lembaga Asing Tahun 2012 No
Narasi
1.
Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan
2.
Keluaran
3.
Hasil
Terselenggaranya pemantauan kegiatan orang asing/tenaga kerja asing, NGO atau Lembaga asing Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar anggota tim pemantauan kegiatan orang asing/TKA dan lembaga asing Terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar anggota tim pemantau orang asing (TKA) dan lembaga asing Terlaksananya pengawasan terhadap orang asing (TKA) dan lembaga asing yang ada di Wilayah Kab.Bandung
4.
5.
Manfaat
Dampak
Kinerja
Tolak Ukur
Target
Realisasi
Rp. 115.000.000,00
Rp. 114.950.000,00
Orang Asing (TKA), Lembaga Asing
Orang Asing (TKA), Lembaga Asing
100 %
100 %
100 %
100 %
100
100%
4.1.4 Program Pendidikan Politik Masayarakat 1)
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Alokasi anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 527.731.500,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 527.731.500,00 atau 100%.
Untuk 100 LSM di Wilayah Kabupaten
Bandung. Langkah-langkah kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut : Rapat persiapan ; Koordinasi dengan pengurus organisasi ; Pelaksanaan
kegiatan
pemberdayaan
LSM,
Ormas,
Parpol ; Evaluasi dan pelaporan. Hasil yang dicapai yaitu meningktkan kinerja organisasi yang bermanfaat dalam hal peningkatan koordinasi antar komponen
infra
struktur
politik.
Indikator
kinerja
tercapainya peran dan fungsi organisasi yang dapat meningkatkan
kelancaran
program
pembangunan
dibidang kemasyarakatan. Tabel Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Tahun 2012 ii
No
Narasi
Kinerja
Tolak Ukur
1.
Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam politik Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam politik Tingkat kesadaran politik masyarakat dalam bidang kehidupan demokratisasi yang berorientasi social
4.1.5
Target
Realisasi
Rp. 527.731.500,00
Rp. 527.731.500,00
100 org
100 org
100 %
100 %
100 %
100 %
100
100 %
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Pada tahun anggaran 2012 dialokasikan sebesar Rp. 46.800.000,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.
46.725.000,00
atau
100%
kegiatan
ini
di
laksanakan dengan langkah-langkah :
Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait ;
Pelaksanaan kegiatan yang didalamnya menyakup pemantauan dan antisipasi yang harus dilakukan apabila terjadi bencana ;
Evaluasi dan pelaporan
Berdasarkan langkah-langkah diatas maka hasil yang dicapai kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan yang bermanfaat dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota Hansip / Linmas dan masyarakat dibidang penanganan bencana di daerah. Tabel Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Tahun 2012 No
Narasi
1.
Masukan
2.
Keluaran
3.
Hasil
Tolak Ukur Tersedianya dana untuk 300 orang Meningktnya pengetahuan dalam penanganan bencana Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
Kinerja Target Rp. 46.800.000,00
Realisasi Rp. 46.725.000,00
60 org
60 org
100 %
100 %
ii
4.
Manfaat
5.
Dampak
penanganan bencana Meningkatnya wawasan dan keterampilan Hansip / Linmas dalam penanganan bencana Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadpp aktivitas gangguan bencana
100 %
100 %
100 %
100 %
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
Didalam kurun waktu satu tahun Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, masih banyak mengalami hambatan/masalah baik intern dan ekstern yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kinerja organisasi maupun pencapaian target. Namun demikian dengan pertimbangan yang rasional dan normatif kami terus berupaya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pada semua hambatan/permasalahan
yang
timbul,
disamping
memperhatikan
masukan-masukan untuk bahan lebih lanjut.
ii
A. PERMASALAHAN Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja selama Tahun Anggaran 2012, diakibatkan antara lain : 1. Masih relatif terbatasnya kemampuan teknis yang dimiliki personil di Kantor Kesbang dan Politik terutama dalam pelaksanaan pemahaman
dan
penjabaran
berbagai
kebijakan
yang
telah
ditetapkan. 2. Upaya pemberdayaan personil baik pejabat dan staf pelaksana masih relatif sangat kurang 3. Sistem koordinasi dalam melakukan kegiatan gabungan masih relatif kurang.
B.
UPAYA PEMECAHAN MASALAH 1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPPK Kabupaten Bandung mengenai pemecahan permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan keuangan. 2. Dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan teknis personil, kami melakukan peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung maupun Propinsi Jawa Barat. 3. Dengan upaya pemberdayaan staf secara maksimal dilaksanakan melalui pembagian habis tugas dengan tetap berpegang pada tupoksi yang telah ditetapkan didalam keputusan Bupati Bandung. 4. Dalam upaya meningkatkan koordinasi baik dalam lingkungan sendiri
maupun
dengan
Dinas/Instansi/Lembaga
lain,
kami
melaksanakan koordinasi melalui kunjungan kerja, tatapmuka serta rapat-rapat khusus dalam setiap bulan satu kali maupun pada saat diperlukan pemecahan permasalahan secara bersama.
ii
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN Dengan berpedoman pada visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung sebagai upaya mewujudkan salah satu visi masyarakat yang aman, tertib, tentram dan dinamis senantiasa dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai realisasi program kerja yang ditetapkan. Secara umum program kerja Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2012 terdiri dari : 1.
Pembinaan kehidupan berpolitik masyarakat melalui Partai Politik, sebagai langkah peningkatan kehidupan demokratisasi masyarakat dalam koridor struktur dan kultur politik yang berlaku sesuai dengan format reformasi ii
2.
Peningkatan klarifikasi isu politik dan publik opini dengan orientasi pada upaya penciptaan kondisi kondusif. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kerja, bahwa
selama kurun waktu tahun 2012 Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung belum mencapai hasil yang optimal, kondisi ini disebabkan oleh beberapa hambatan, yaitu sebagai berikut : 1.
Hambatan
yang
heteregonitas
bersifat
masyarakat
politis,
yang
Kabupaten
diakibatkan
Bandung
kondisi
yang
cenderung
masih
minimnya
dinamis; 2.
Hambatan
yang
bersifat
teknis,
diantaranya
fasilitas/sarana pendukung serta keterbatasan SDM personil dalam melaksanakan program pendidikan politik masyarakat. Guna menangani permasalahan dimaksud, dilakukan dengan cara mengoptimalisasikan koordinasi dan komunikasi baik dinas/instansi terkait maupun dengan komponen potensial infra struktur politik, serta melaksanakan berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung maupun Propinsi Jawa Barat.
B. S A R A N Untuk mencapai optimalisasi dari peran dan fungsi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung yang direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, perlu adanya kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang memadai serta fasilitas/sarana penunjang lainnya.
Soreang,
Februari
2013
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANDUNG
H.IMAN IRIANTO,S.Sos Pembina NIP. 19690531 199503 1002 ii
ii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kita telah dapat melewati Tahun Anggran 2012, dengan berbagai dinamika permasalahannya yang dijalani dan dihadapi bersama. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007, bahwa dalam kedudukannya sebagai bagian perangkat daerah Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami telah menyusun Laporan Tahunan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2012, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk melakukan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan sekaligus juga sebagai media untuk melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran personil Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung yang telah membantu dalam rangka penyusunan laporan ini, mudah-mudahan hasil kerja kita dapat membuahkan hasil yang positif bagi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Disadari betul bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengaharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan selanjutnya.
Soreang,
Februari
2013
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANDUNG
H.IMAN IRIANTO,S.Sos Pembina NIP. 19690531 199503 1002 .
ii
DAFTAR
ISI
Hal. KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………
i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………..
ii
BAB I
PENDAHULUAN …………………………………………………….
1
B. Latar Belakang ………………………………………………
1
C. Maksud dan Tujuan ………………………………………
2
D. Gambaran Umum ………………………………………….
2
E. Sistematika ……………………………………………………
3
PROGRAM KERJA ………………………………………………..
5
A.
Visi dan Misi …………………………………………………
5
B. Tujuan dan Sasaran …………………………………….
7
C. Program dan Kegiatan ………………………………..
8
BAB II
BAB III
:
:
:
ANGGARAN REALISASI PENDAPAN DAN BELANJA
10
A. Pendapatan ……………………………………………………
10
B. Belanja ……………………………………………………………
10
BAB IV
:
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA ………..
11
BAB V
:
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN …………
20
A. Permasalahan ……………………………………………….
20
B. Upaya Pemecahan Masalah ………………………….
20
KESIMPULAN DAN SARAN ………………………………….
22
A.
Kesimpulan …………………………………………………..
22
B. Saran …………………………………………………………….
23
BAB VI
:
ii
ii
Visi dan Misi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung Visi Yang menjadi visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung adalah ”Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Bandung”.
Misi Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, sebagai berikut : 3. Mewujudkan
pemahaman
dan
pendewasaan
berpolitik
masyarakat yang sehat dan demokratis; 4. Mewujudkan dan memantapkan stabilitas daerah yang aman dan
tentram
demi
terselenggranya
dan
lancarnya
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kabupaten Bandung. Penjelasan dari masing-masing Misi tersebut di atas adalah sebagai berikut : 3) Mewujudkan
pemahaman
dan
pendewasaan
berpolitik
masyarakat yang sehat dan demokratis, mengandung makna yaitu : a.
Pengembangan sistem politik yang berkedaulatan rakyat, lebih
demokratis
dan
terbuka,
disamping
mengembangkan pola kehidupan kepartaian yang lebih menghormati beberapa aspirasi politik dan sistem b.
Penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis.
c.
Kemandirian Partai Politik dan lebih berfungsinya ormas, LSM
dan
organisasi
kemasyarakatan
lainnya
dalam
kehidupan bernegara dan berpemerintahan. d.
Infra
dan
Supra
Struktur
Politik,
diharapkan
akan
senantiasa melaksanakan dan mengembangkan budaya ii
politik
yang
demokratis
serta
menjungjung
tinggi
supremasi hukum dan HAM berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. e.
Masyarakat, secara individu maupun lembaga diharapkan berorientasi dengan
struktur dan kultur politik yang
berlaku. 4) Mewujudkan dan memantapkan stabilitas daerah yang aman dan
tentram
demi
terselenggranya
dan
lancarnya
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kabupaten Bandung, mengandung makna : a. Memulihkan situasi dan kondisi yang lebih tentram, dengan
menciptakan
iklim
yang
kondusif
dan
menyejukkan dalam kehidupan bermasyarakat. b. Menumbuhkembangkan masyarakat
untuk
ikut
semangat serta
dan
peran
mempertahankan
serta dan
memelihara stabilitas daerah dan stabilitas politik serta mempererat persatuan dan kesatuan. c. Memperkokoh semangat
integrasi
bangsa
kekeluargaan,
dengan
sikap
kebersamaan
dan dan
kegotongroyongan disamping mengantisipasi potensi yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa maupun konflik daerah.
ii
