BAB I PENDAHULUAN. A. LatarBelakang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan tanggal 17

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan tanggal 17 Agustus 1945 pada dasarnya menginginkan agar bangsa Indonesia merdeka dalam setiap aspek kehidupannya dari aspek-aspek yang dapat merusak persatuan bangsa termasuk dalam bidang ekonomi. Mengingat pentingnya bidang ekonomi terutama ekonomi nasional Indonesia, maka para pendiri bangsa merasa perlu untuk menempatkan pengaturan tentang perekonomian bangsa sebagai salah satu bagian dalam Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya UUD 1945) yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam menyelenggarakan perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang secara tegas telah meletakkan sendi dasar dalam sistim perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Badan usaha koperasi sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan ini juga telah cukup banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan pada masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh

1 Universitas Sumatera Utara

2

masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi. Keduanya sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotong royong.1 Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Disamping itu koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk menolong dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupannya. Semua ini disebabkan karena golongan pengusaha yang ekonominya kuat, makin jauh meninggalkan golongan ekonomi lemah, sehingga jurang yang nampak dalam perbedaan sosial ekonomi semakin lebar. Oleh karena itu, semakin lebar jurang tersebut, semakin sulit membangun kesejahteraan secara merata, dimana hal ini dapat mengancam stabilitas nasional. Menurut Bung Hatta, koperasi yang azasnya tersurat dalam pasal 33 UUD 1945 merupakan satusatunya jalan untuk mendekatkan jurang perbedaan itu. Karena koperasi merupakan kumpulan orang bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama, atau koperasi menjadi indikator yang baik untuk mengatasi kemiskinan pemberdayaan masyarakat yang adadi pedesaan Indonesia.2 Koperasi pada dasarnya secara historis bukanlah badan usaha yang lahir pertama kali dalam masyarakat Indonesia. Pada abad ke-20an gerakan koperasi untuk pertama kalinya lahir secara spontan dilatarbelakangi oleh gerakan 1

https://yy2n.wordpress.com/tinjauan-hukum-terhadap-perlindungan-dana-nasabahdalam-koperasi-simpan-pinjam/ (diakses tanggal 1 Juli 2015) 2 Mubyarto, Koperasi Indonesia (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2003), hlm. 10.

Universitas Sumatera Utara

3

masyarakat kecil yang mencoba mencari cara untuk meningkatkan hasil usaha yang minim. Gerakan koperasi ini untuk pertama kalinya digagas oleh Robert Owen (1771-1858) yang diterapkannya pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong dirinya untuk lebih meningkatkan hasil usaha melalui gerakan koperasi tersebut. Gerakan koperasi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh William King(1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama “The Cooperator ” yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang cara mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi sendiri di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Utomo. Pada perkembangan selanjutnya, wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Moh. Hatta menjadi salah satu tokoh nasional yang dengan gigih mendukung kehadiran koperasi di Indonesia. Hal inilah yang menjadikannya sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Secara resmi gerakan koperasi sendiri di Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya yang pada akhirnya dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sejak saat itu, koperasi semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan serta perekonomian nasional.


4

Pada awal kemerdekaan Indonesia, koperasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Setelah itu, terjadi beberapa peraturan mengenai koperasi tersebut mengalami beberapa pergantian, mulai dari dihapusnya Undang-undang tersebutdan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian oleh UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan yang paling terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian prinsipprinsip koperasi yang murni dan menjaganya agar tetap ada dan menjiwaiseluruh koperasi

yang

didirikan

di

Indonesia.

Hingga

akhirnya

pada

tahun

2012,diterbitkanlah undang-undang perkoperasian terbaru yang dianggap banyakmembawa perubahan terhadap koperasi itu sendiri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2012 mengenai Perkoperasian ini membawa banyak konsepkonsep baru yang ditujukan dalam rangka mengembangkan koperasi dan menyesuaikannya dengankeadaan perekonomian global. Undang-Undang ini diamanatkan untuk membawakoperasi ke arah yang lebih baik lagi. Konsep koperasi terbaru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 mengenai Perkoperasian ini, dianggap mengadopsi beberapa prinsip / konsep yangada pada perseroan terbatas (PT). Keberadaan konsep-konsep koperasi baru yang diadopsi dari konsep perseroan terbatas inilah yang seringkali dikhawatirkan dapatmenghilangkan jati diri dari koperasi tersebut. Oleh karena itu, penulis dalammakalah ini akan mencoba membahas mengenai ketentuanketentuan dalamUndang-undang No. 17 tahun 2012 mengenai Perkoperasian yang secara tidaklangsung diadopsi dari pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yakni


5

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat diperolehsuatu kesimpulan mengenai prinsip-prinsip apa saja dalam undang-undangperkoperasian yang diadopsi dari prinsip-prinsip perseroan terbatas, dan apa akibatdari adanya prinsip-prinsip yang diadopsi secara tidak langsung tersebut. Lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menggantikan UndangUndang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai memiliki beberapa kelemahan dan mewarisi tradisi perkoperasian kolonial. Salah satu contohnya adalah semangat koperasi dihilangkan kemandiriannya dan disubordinasikan di bawah kepentingan kapitalisme maupun negara. Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar sangat terbuka dalam undang-undang ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari definisi tersebut mengandung makna koperasi sebagai badan hukum yang tidak ada bedanya dengan badan usaha uang lain. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 masih berlandaskan pada azas perseorangan yang hampir sama dengan perusahaan kapitalistik seperti Perseroan. Selain itu, dalam Pasal 75 Undang-Undang ini yang mengatur soal penyertaan modal tidak mengenal adanya pembatasan. Akibatnya, koperasi bisa kehilangan kemandiriannya dan anggotanya hanya sekadar dijadikan objek


6

pinjaman bagi pemilik modal besar. Bahkan, Pasal 55 semakin mengancam kemandirian koperasi yang membolehkan kepengurusan koperasi dari luar anggota. Keberadaan Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 sampai Pasal 54 juga yang berfungsi layaknya lembaga superbody. Hal ini memudahkan keputusan koperasi di luar kepentingan anggotanya. 3 Sebelumnya,

kritik

terhadap

Undang-Undang

Perkoperasian

juga

dilontarkan oleh Revrisond Baswir 4 bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2001 tidak memiliki perbedaan substansial dengan Undang-Undang Perkoperasian era orde baru Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967. Secara substansial, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 masih mewarisi karakteristik/corak koperasi yang diperkenalkan di era pemerintahan Soeharto melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967.5 Perbedaan mendasar antara Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1958 di era pemerintahan Soekarno terletak pada ketentuan keanggotaan koperasi. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1958, sebagaimana diatur pada Pasal 18, yang dapat menjadi anggota koperasi adalah yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha koperasi. Ketentuan ini lebih lanjut menurut Revrisond sejalan dengan penjelasan Mantan Wakil Presiden Moh. Hatta bahwa “bukan corak pekerjaan yang dikerjakan menjadikan ukuran untuk menjadi anggota, melainkan kemauan dan rasa bersekutu dan cita-cita koperasi yang dikandung dalam dada dan kepala masing-masing”.

3

http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130427/uu-perkoperasian-dianggapmasih-warisan-kolonial.htm (diakses tanggal 1 Juli 2015) 4 Ibid 5 Ibid


7

Undang-Undang Perkoperasi yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 juga mempertahankan keberadaan koperasi golongan fungsional. Pada Pasal 27 ayat (1), syarat keanggotaan koperasi primer adalah mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi. Lebih lanjut dalam penjelasn disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesamaan kepentingan ekonomi adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi, distribusi, dan pekerjaan atau profesi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 membuka peluang untuk mendirikan koperasi produksi, namun di Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 peluang ini justru ditutup sama sekali. Hal ini terlihat pada Pasal 83, di mana hanya terdapat empat koperasi yang diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) yang dimaksud dengan koperasi produsen dalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi. Artinya, yang dimaksud dengan koperasi produsen sesungguhnya adalah koperasi konsumsi para produsen dalam memperoleh barang dan modal. Fenomena di atas, maka dikatakan bahwa tubuh perkoperasian sedang kerasukan self defeating concepts, atau konsep-konsep yang menyebabkan terjadinya krisis identitas dan krisis idealisame. Hal tersebut juga menjadi indikasi bahwa hukum di sektor koperasi belum dapat berfungsi secara maksimal atau dalam istilah penelitian ini, belum berdayaguna. Nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang telah dibangun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi juga telah kehilangan identitasnya. Pada gilirannya jika tidak diantisipasi, nilai-nilai ekonomi dan tujuan


8

koperasi yang sudah secara jelas tercantum dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan menjadi bias dan tidak bermakna. Berdasarkan latar belakang di atas merasa tertarik memilih judul Kajian Yuridis Terhadap Koperasi Apabila Berubah Menjadi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

B. PerumusanMasalah Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992? 2. Bagaimana pendirian perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007? 3. Bagaimana perubahan koperasi apabila menjadi perseroan terbatas ditinjau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui pengaturan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.


9

b. Untuk mengetahui pendirian perseroan terbatas berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007? c. Untuk mengetahui perubahan koperasi apabila menjadi perseroan terbatas ditinjau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 2. Manfaat penelitian a. Secara teoritis Diharapkan pembahasan terhadap masalah yang diangkat dan dibahas mampu melahirkan pemahaman mengenai koperasi apabila berubah menjadi perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. b. Secara praktis Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama sebagai para pelaku usaha agar memahami bagaimana apabila koperasi apabila berubah menjadi perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

D. Keaslian Penelitian Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli. Adapun judul skripsi Kajian Yuridis Terhadap Koperasi Apabila Berubah Menjadi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.


10

Jika terdapat referensi terhadap karya orang lain atau pihak lain, maka dituliskan sumbernya dengan jelas. Skripsi ini asli ditulis dan diproses melalui pemikiran penulis, referensi dari peraturan-peraturan, buku-buku, kamus hukum, internet, bantuan dari pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya yang berkaitan dengan skripsi ini. Dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Koperasi Koperasi secara etimologis terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu, co dan operation, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. 6 Oleh karena itu, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota. Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah UU Perkoperasian dan Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan menurut Pasal 1 UU Perkoperasian di Indonesia adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

6

Koermen, Manajemen Koperasi Terapan (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2003), hlm.

37.


11

Tujuan koperasi sebagaimana dikemukan dalam Pasal 3 UU Perkoperasian di Indonesia menyebutkan: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”. Mengingat arti koperasi sebagaimana tersebut di atas maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha bersama dari orang-orang yang memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Pendirian koperasi yang kokoh memerlukan landasan sebagai dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan citacitanya. Landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat dikarenakan koperasi ini telah mendapatkan tempat yang pasti. Namun demikian perlu disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat dari pada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat, sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.

Pasal 4 UU Perkoperasian, fungsi dan peranan koperasi adalah:

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan


12

masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. 2. Perseroan Terbatas Pada zaman Hindia Belanda Perseroan Terbatas (selanjutya disebut PT) dikenal dengan sebutan Naamloze Vennootschap (NV). Rahmadi Usman artinya tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai nama salah satu anggota persero, melainkan menggunakan nama berdasar pada tujuan dari usahanya. 7 Rachmadi Usman berpendapat bahwa arti istilah Naamloze Vennootschap (NV) tidak sama dengan arti istilah PT, menurutnya perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.8 Sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/ concordantiebeginsel. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan 7

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bandung: Alumni, 2004), hlm 47 8 Ibid


13

mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.9 Awalnya hukum mengenai PT diatur dalam KUHD, pada:10 a. Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian Ketiga, yang berjudul Tentang Perseroan Terbatas. b. Terdiri dari Pasal 36-56, jadi hanya 26 pasal saja sehingga benar-benar sangat singkat sekali. Memperhatikan ketentuan Pasal 1 KUHD sebagai berikut: Pengaturan Perseroan dalam KUHD merupakan lex specialis atas bentuk-bentuk perusahaan Persekutuan (maatschap, partnership) maupun perkumpulan yang diatur dalam KUH Perdata maupun yang diatur dalam peraturan perundangan yang lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan undang-undang yang secara fundamental. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan undang-undang yang secara fundamental melakukan penggantian terhadap ketentuan Pasal 36-56 KUHD. Dikatakan fundamental karena Pasal 36-56 telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi.12 Adapun alasan penggantian menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan penjelasan antara lain:13

9

Tri Budiyono, Hukum Perusahaan (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm.1. M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

10

hlm. 21. 11

Ibid, hlm. 22. Tri Budiyono, Op.cit., hlm. 19. 13 M. Yahya Harahap, Op.cit.,hlm. 24 12


14

a. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi Peraturan Perseroan Terbatas dalam KUHD, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat. b. Mencipta kesatuan hukum dalam Perseroan yang berbentuk badan hukum (rechtpersoon, legal person, legal entity) Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menegaskan, Buku Kesatu, Titel Ketiga, Bagian Ketiga yang terdiri atas Pasal 36 s.d. Pasal 56 KUHD yang mengatur Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.14 Pengertian PT menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas secara tegas menyebut bahwa PT merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum dan mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Tanggal 16 Agustus 2007, diberlakukannya UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Adapun dasar

14

Ibid


15

alasan penggantian tersebut termuat dalam konsideran dengan penjelasan sebagai berikut:15 a. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional. b. Semua prinsip itu perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. c. Perlu adanya undang-undang tentang perseroan terbatas yang mendukung iklim dunia yang kondusif. d. Perseroan terbatas perlu diberikan landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan Definisi atau pengertian di atas dapat dikatakan bahwa PT merupakan sebuah entitas badan hukum (recht person) yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan tempatnya berada dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya.

F. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.16 15

Ibid., hlm. 33-38.


16

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Deskriptif

dalam

arti

bahwa

dalam

penelitian

ini,

bermaksud

untuk

menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan koperasi apabila berubah menjadi perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 2. Data penelitian Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro data sekunder adalah:17 Penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah data yang bersumber dari: a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari: 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2) Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi 3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari:

16

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm 1. 17 Ronny Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1998), hlm. 76.


17

1) buku-buku hasil karya para sarjana; 2) hasil-hasil penelitian; 3) berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 3. Teknik pengumpulan data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara: 18 studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara digunakan sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. 4. Analisis data Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-

18

Soejano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 24.


18

induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 19 Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini.

G. SistematikaPenulisan Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar permasalahan yang diangkat dengan pembahasan skripsi sesuai, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang saling berkaitan satu sama lain. Tiap bab terdiri dari setiap sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : BAB I

PENDAHULUAN Berisikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

PENGATURAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 Berisikan mengenai fungsi, peran dan prinsip koperasi, pendirian koperasi dan perangkat koperasi serta pembinaan koperasi.

19

H.B. Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif Bagian II (Surakarta: UNS Press, 1988),

hlm. 37.


19

BAB III

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 Berisikan mengenai perseroan terbatas sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas, pendirian perseroan terbatas, pengelolaan perseroan terbatas dan tanggung jawab perseroan terbatas. BAB IV

PERUBAHAN KOPERASI APABILA MENJADI PERSEROAN TERBATASDITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Berisikan penyebab perubahan koperasi apabila menjadi perseroan, perubahan koperasi apabila menjadi perseroan terbatas ditinjau Undang-UndangNomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan akibat hukum perubahan koperasi apabila menjadi perseroan terbatas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok dari keseluruhan isi. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar.


BAB I PENDAHULUAN. A. LatarBelakang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan tanggal 17

Recommend Documents