BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat

1

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat.

Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. 1 Dunia internasional sebenarnya sudah menjadikan korupsi sebagai agenda tersendiri. Ini terbukti dari agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyiapkan dan mengkaji sebuah naskah tentang Convention Againts Corruption. 2 Dalam konvensi yang bernama UNCAC (United Nation Convention Against Corruption, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi) dimana negara-negara yang merupakan anggota PBB diwajibkan meratifikasi hasil Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi.3 UNCAC juga menutut negara yang meratifikasi untuk membentuk suatu badan khusus untuk memerangi korupsi

4

dan juga agar

1

Surachmin dan Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 136. 2 Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yokyakarta, 2010, Hal. 66. 3 Pasal 6 ayat 1 UNCAC adalah “setiap negara peserta wajib, sesuai dengan prinsipprinsip dasarsistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, sejauh diperlukan yang mencegah korupsi dengan cara-cara seperti. a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang disebut dalam Pasal 5 dari konvensi ini dan dimana diperlukan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan kebijakankebijakan tersebut. b. Meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan mencegah korupsi. 4 Pasal 36 UNCAC adalah “setiap negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, atau orang-orang yang memiliki kekhususan untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum. Badan-badan atau orang-orang tersebut wajib diberi kebebasan yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum Negara peserta itu, agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara

Universitas Sumatera Utara

2

meluncurkan undang-undang yang melarang aktivitas seperti pencucian uang, mencegah korupsi dan saling bekerja sama satu sama lain.5 Pada hakikatnya tindak pidana korupsi termasuk ke dalam kejahatan ekonomi yang memiliki karakteristik anatomi ekonomi yakni menyamarkan atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (disguise of perpuse on intent), keyakina pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban (reliance upon the ingenuity or carelesne of the victim) dan penyembunyian pelanggaran (concealment of the violation). 6 Untuk masalah korupsi di Indonesia sudah menjadi persoalan yang sangat rumit dimana sudah hampir semua sendi kehidupan terjangkit masalah korupsi, maka pemerintah indonesia sudah melakukan berbagai cara dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut sejak awal kemerdekaan, dimana pemberantasan korupsi sudah dilakukan hingga saat ini. W. F. Wertheim, Profesor of Modern History and Sosiology pada Universiteit Masterdam dalam bukunya Indonesian Sociatyin Transition, berpendapat bahwa korupsi di Indonesia, antara lain bersumber pada peningkatan pandangan feodal, yang sekarang menimbulkan

efektif dan tanpa pengaruh/tekanan yang tidak seharusnya. Orang-orang itu atau staff badan atau badan-badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka. 5 Ian McWalters, SC. Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia, 2006, Hal. 163. 6 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, Hal. 5-6.


3

coflicting loyalties antara kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. 7 Persoalan Korupsi di Indonesia merupakan suatu persoalan yang sangat rumit, reaksi masyarakat yang mengharapkan agar para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dapat dihukum telah mengalami distorasi yang cukup mengkhawatirkan, hal ini tentunya akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat rerhadap Lembaga hukum yang melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara maksimal. 8 Permasalahan

penegak

hukum

akhir-akhir

ini

menjadi

perhatian

masyarakat luas yang mulai menunjukkan keprihatinan karena penagakan hukum yang terjadi selama ini belum mengarah kepada penegakan hukum yang lebih baik sesuai dengan harapan kebanyakan masyaraat Indonesia. Penegakan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional melalui auditor, kepolisian, dan kejaksaan selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, karena auditor dan penegak hukum tersebut turut melakukan korupsi. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana

7

Djoko Prakoso, Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi, Aksara Persada Indonesia, Semarang, hal. 69. 8 Edi Setiadi, Hukum Pidana Ekonomi, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2004, Hal. 50.


4

korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. 9 Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi secara formal sudah dimulai sejak awal kemerdekaan, di mana pemberantasan korupsi telah dilakukan secara terus-menerus sampai saat ini. Pemberantasan korupsi pada kurun waktu tahun 1945-1957, menggunakan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan pleh pejabat/pegawai negeri (ambtenar), yaitu pada Bab XXVIII Buku Kedua KUHP. Pada tahun 1956, kasus korupsi mulai muncul ke permukaan. Tercatat nama Rosihan Anwar dan Muchtar Lubis yang mengangkat kasus korupsi di koran-koran atau media. Namun keduanya dipenjara pada tahun 1961 oleh pemerintahan Orde Lama. 10 Pada masa selanjutnya yaitu tahun 1957-1960, untuk pemberantasan korupsi saat itu, dasar hukum yang digunakan adalah peraturan-peraturan militer, yaitu : Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/06/1957 tentang Tata Kerja Menerobos Kemacetan Memberantas Korupsi; Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda; Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/11/1957 tentang Penyitaan Harta Benda Hasil Korupsi, Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi; Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat, Nomor: PRT/PEPERPU/031/1958; dan

9

Surachmin dan Suhandi Cahaya, Op.cit. hal. 137. Budiman Ginting, Syafruddin Kalo, dan Aflah, Hukum Antikorupsi, Jakarta, Hal. 182-

10

183.


5

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala staf dan Peraturan Penguasa Perang pusat Kepala Staf angkatan Laut, Nomor: PRT/z.1/I/7/1958. Pada saat itu pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat yang terlibat melakukan korupsi, Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) tidak dapat menjalankan tugasnya dan menyerahkan kembali pelakswanaan tugasnya kepada Kabinet Juanda. 11 Pada masa itu, pemerintah juga telah berusaha untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membentuk bebrapa lembaga khusus untuk memberantas korupsi, diantaranya adalah: Operasi Budhi (Keutusan Presiden, Nomor: 275/1963); Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KONTRAR) dengan ketua Presiden RI Ir. Soekarno dibantu oleh Soebandrio dan Ahmad Yani, selanjutnya membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (Keputusan Presiden Nomor: 228/1967); Tim Komisi Empat (Keputusan Presiden Nomor: 12 Tahun 1970) dan Komite Anti Korupsi (KAK) tahun 1967. 12 Berikut fase peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi : 13 1. Berlakunya Peraturan Penguasa Militer a. Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 Tanggal 9 April 1957;

11

Ibid hal. 183. Ibid hal. 183. 13 Ibid hal. 183. 12


6

b. Peraturan

Penguasa

Perang

Pusat

Angkatan

Darat

No.

Prt/013/Peperpu/013/1958. 2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971 -19, TLNRI Nomor 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8. Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2002

tentang

Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tinda Pidana Korupsi; Untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi pemerintah telah mempersiapkan segala perangkat hukum yang cukup memadai baik dari proses pencegahan maupun sampai tingkat penindakan. Perangkat hukum dari Undang-


7

Undang anti korupsi, pengadilan yang kghusus menangani korupsi, lembaga anti korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam hal lembaga Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) sebagai institusi yang diberikan wewenang sebagai penyidik dan penuntut umum, disamping lembaga lain yang mempunyai wewenang yang sama yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen telah membawa angin segar bagi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana Korupsi di Indonesia baik secara preventif dan represif. Pembentukan Komisi khusus dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ini dibentuk dengan pertimbangan yaitu pertama, banyaknya kasus besar yang tidak jelas penanganannya. Kedua, pada kasus tertentu sering adanya kebijakan pengeluaran SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh aparat terkait sekalipun secara yuridis bukti permulaan sudah cukup kuat. Ketiga, vonis-vonis yang tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Dan juga penanganan tindak pidana korupsi secara Konvensional selama ini terbukti seringkali mengalami hambatan. 14 Oleh karena pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan selain itu lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi. 15

14

Mahrus Ali, Asas-asas dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yokyakarta,

hal. 224. 15

Konsideran Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


8

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan secara lebih diatur dalam Undaang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kpk adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil gua terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berwenang menindak siapapun yang dipersangkakan melakuka tidak pidana korupsi. Secara tegas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tantang KPK menyatakan bahwa, KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tuduk kepada hukum acara yang berlaku. KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus yang berwenang untuk melakukan penanganan kasus-kasus korupsi tertentu seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu : (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 16 Kewenangan KPK sebagai lembaga anti korupsi dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu dalam Pasal 6 yaitu (a) 16

Evi Hertanti, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.

70.


9

koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan korupsi; (c) melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (d) melakukan tindak pencegahan tindak pidana korupsi; (e) melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dari ketentuan Undang-Undang ini maka timbul kesan bahwa KPK dalam kaitannya dengan kompetensi tugas dan fungsi di lapangan dipandang sebagai lembaga Super body. Status dan sidat KPK yang terkesan super body tersebut antara lain dikarenakan tiga ciri dominan. Pertama, KPK sebagai Lembaga Negara yang secara khusus melakukan tugas dalam tindak pidana korupsi. Kedua, keberadaan KPK melebihi peran dan fungsi yang ada pada lembaga penegak hukum lainnya antara lain Kepolisian dan Kejaksaan. KPK memiliki kewenangan untuk tidak saja melakukan koordinasi dan supervisi dengan institusi penegak hukum dan lembaga negara lainnya dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, KPK dapat menyatukan tugas dan fungsi yang berada dalam kewenangan kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, dan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan peuntutan.17 Dalam perjalanannya beberapa upaya Komisi Pemberantasa Korupsi yang patut diapresiasi yaitu antara lain : 1. Menuntut pidana yang berat terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi, 17

Sarwedi Oemarmadi dkk, Tool Kit Anti Korupsi, Lima Belas Langkah Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Indonesia Procurement, Watch-Hivos, 2005, hal. 1.


10

2. Upaya memiskinkan pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan cara menggabungkan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut para pelaku Korupsi yang diikuti tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu mendapat tantangan yang cukup berat karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak disebutkan secara jelas tentang kewenangan menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Komisi Peberantasan Korupsi (KPK). Hanya disebutkan secara tegas tentang kewenangan melakukan penyidikan yang disebutkan dalam pasal 74 yang menyatakan “penyidik tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-unfang ini”. Begitu juga penjelasan pasal 74 yang menyebutkan “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana


11

pencucian uang saat melakukan tidak pidana asal saat melakukan penyidikan sesuai dengan kewenangannya.” 18 Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.

19

Biasanya para

pelaku lebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (fynancial system). Dengan cara demikian asalusul kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum dan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dikenal sebagai pencucian uang (money laundering). 20 Pengaturan mengenai anti-money laundering di Indonesia mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan adanya keputusan FATF (The Financial Action Task Force) 21 pada tanggal 22 Juni 2001. Dalam keputusan FATF ini

18

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. 19 M. Jasin, PERC: Indonesia Negara Terkorup di Asia-Pasific, dapat dilihat dalam: http://metrotvnews.com/read/news/2011/08/11/60962/PERC-indonesia-negara-terkorup-di-asiapasific, akses pada tanggal 10 Desember 2015. 20 Erman Rajagukguk, Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-undangan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2004, Hal 69. 21 FAFT adalah sebuah badan antar pemerintah (inter governmental body) yang didirikan oleh Negara-negara maju yang tergabung dalam G.7 di Paris pada bulan Juli 1985. Semula tugas dari FATF adalah memberantas pencucian uang (money laundering). FATF telah mengeluarkan rekomendasi tentang pencucian uang yang dikenal dengan nama THE 40 FATF RECOMMENDATIONS yang kemudian setelah peristiwa tanggal 11 september 2001, dikeluarkan lagi 8 rekomendasi untuk memberantas terorisme dan 1 (satu) rekomendasi untuk khusus tentang Cash Courier. Rekomendasi tersebut bukan merupakan produk hukum yang mengikat, tetapi merupakan mandat atau kewajiban bagi setiap Negara apabila ingin dipandang sebagai Negara yang meenuhi standar interbasional oleh masyarakat dunia. Indonesia belum menjadi anggota FATF, tetapi anggota dari Asian Pasific Group on Money Laundering (APG). APG menjadi anggota FATF.


12

Indonesia dimasukkan sebagai salah satu diantara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif atau non-cooperative countries and teritories (NCCT’s) dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan money laundering,

22

karena di

Indonesia : 23 a. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan money laundering sebagai tindak pidana ; b. Tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (know Your Cusomer – KYC) untuk lembaga keuangan non bank; c. Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang; d. Kurangnya kerjasama Internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang merupakan undang-undang pertama yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu memberantas ini. Kemudian Undang-Undang ini diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemerintah bersama dengan badan Legislatif seiring berjalannya waktu mulai memikirkan upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu dibutuhkan upaya prefentif (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus

22

Bismar Nasution, Rejim Anti Money Laundering di Indonesia, Books Terrace & Library, Pusat Informasi hukum Indonesia, Jakarta, 2008, hal 2. 23 Yunus Husein, Negeri Sang Pencuci Uang, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, Cetakan ke-1, 2008, hal 89.


13

menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ini secara otomatis mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. 24 Ada tendensi bahwa penanaman dana hasil kejahatan untuk tujuan pencucian uang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi para pelaku lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya. 25 Praktik Pencucian Uang di Indonesia sangat populer dengan korupsi sebagai tindak pidana asal. Korupsi menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam kejahatan-kejahatan pencucian uang. Korupsi merupakan extraordinary crime sehingga pemberantasannya memerlukan upaya ekstra. Diakui bahwa pemberantasan korupsi selama ini menghadapi kendala baik teknis maupun non teknis. Salah satun alternatif dalam memecah persoalan ini, instrumen anti pencucian uang menjadi alternatif sekaligus merupakan paradigma baru dalam ikut membantu pemberantasan korupsi. 26 Instrumen anti Pencucian Uang dinilai menjadi suatu perangkat yang sangat efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil korupsi hampir pasti dilakukan pencucian uang, yaitu ketika koruptor menyembunyikan atau

24

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tetang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 25 Muhammad yusuf dkk, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010, hal 17. 26 M. Jasin, loc. cit.


14

menikmati hasil korupsinya. Maka setiap menangani korupsi jangan hanya dikenakan Undang-Undang Anti Korupsi tetapi juga dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, agar bisa ditelusuri kemana uang hasil korupsi harus disita dan yang menguasai juga dipidana karena terlibat pencucian uang. 27 Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk menuangkan tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul “KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENUNTUT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)” B.

Perumusan Masalah Berdasarkan Latar Belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan di

atas, maka ada 2 (dua) Rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimana Ketentuan Hukum Acara tentang Kewenangan KPK dalam Memberantas Korupsi dan Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Bagaimana Legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Penuntutan terhadap Pelaku Pindak Pidana Pencucian Uang. C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Tulisan ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan sebuah karya ilmiah

yang bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang hukum yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tindak Pidana 27

Yenti Garnasih, Korupsi Pasti Diikuti Pencucian Uang, dapat dilihat dalam: http://www.suaramerdeka.com/vl/index.php/read/cetak/2012/03/05/179259/Korupsi-pasti-diikutipencucian-uang, diakses pada tanggal 10 Januari 2016.


15

Pencucian Uang. Sesuai permasalahan diatas adaun tujuan penuliasan karya ilmiah ini adalah: a. Untuk mngetahui bagaimana hubungan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. b. Untuk mengetahui Legalitas Komisi pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian uang dengan pidana asal Tindak Pidana Korupsi. 2. Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi manfaat penulisan skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penulisan yang telah diuraikan diatas yaitu : a. Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberi pemahaman kepada masyarakat luas mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asal. b. Hasil penulisan ini juga diharapkan dapat membantu dan bermanfaat dalam masyarakat, lembaga hukum dan institusi penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sendiri dalam hal dari segi gambaran penanganan-penanganan Tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. D.

Keaslian Penulisan Skripsi

ini

dengan

judul

“KEWENANGAN

KOMISI

PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENUNTUT TINDAK PIDANA


16

PENCUCIAN UANG” belum pernah ditulis oleh siapa pun sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pada prinsipnya karya ilmiah ini zpenulis memperolehnya berdasarkan literatur yang ada, baik dari perpustakaan, media massa baik cetak maupun elektronik, ditambah dengan pemikiran penulis sendiri. Oleh karena itu skripsi ini adalah asli merupakan karya ilmiah milik penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun akademik. E.

Tinjauan Kepustakaan 1. Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana

Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata strafbaar feit terdiri dari 3 kata yaitu straf, baar, dan feit. Berbagi istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, kata baar diterjemahkan dengan dapat atau boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan pidana dan perbuatan yang boleh dihukum. 28 Menurut pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi:29 a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan 28 29

Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta, 2002, hal 69. Bambang Poernomo, Asas-asas hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 91.


17

si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; b.

Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit)

yang oleh peraturan perundang-

undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Sejalan dengan defenisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi strafbaar feit menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Purnomo yaitu: 30 a.

Defenisi pendek memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang

b. Defenisi panjang atau lebih dalam memberikan pengetian “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan

dengan

sengaja

oleh

orang

yang

dapat

diminta

pertanggungjawaban pidana. Menurut defenisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditetapkan dalam undang-undang.defenisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara

30

Ibid.


18

tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada. 31 Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut. 32 a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam buku II dan peanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III; b. Manurut cara merumuskannya, dibedakan anrata tindak idana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten); c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose delicten); d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commicionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis); e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung lama/berlangsung terus; f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

31 32

Ibid. Ahmad Sjahwani, Op.Cit. hal 121.


19

g. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tinndak pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan siapa saja), dan tindak pidana propria ( dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu); h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten); i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten); j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana tehadap nama baik, terhadap kesusilaan, dll; k. Dari sudut berapa kali perbuatan yang terjadi untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten); Seperti yang diuraikan diatas, berdasarkan sumberya maka tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana


20

khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), tindak pidana psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997), tindak pidana perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), tindak pidana narkotika (UU No. 22 Tahun 1997). 33 2. Politik Hukum Pidana di Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi Secara umum, pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah “policy” atau “beleid” khususnya dimaksudkan dalam arti “wijsbeleid”, menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenword, dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. 34 David L. Sills menyatakan bahwa pengertian kebijakan (policy) adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan bagaimana cara melakukan

atau

melaksanakan

sesuatu

yang

telah

direncanakan

atau

diprogramkan. 35 Menurut Marc Ancel, pengertian penal policy (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk meemungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga

33

Ahmad Sjahwani, Op.Cit. hal 131. Sultan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, Rencana Penelitian dan Kebijakan Sosial, CV. Rajawali, Jakarta, 1997, Hal 63. 35 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal 63. 34


21

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. 36 Berbicara hubungan hukum dan politik atau sebaliknya politik dengan hukum, tidak bisa dilepaskan dengan disiplin Politik Hukum. Politik hukum adalah “suatu dasar kebijaksanaan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan dan penerapan hukum yang bersangkutan” (A. Ridwan Halim), sedangkan menurut Hartono Hadi Soeprapto, “legal policy” adalah kebijaksanaan (policy) dari penguasa negara yang berlaku di negara Indonesia berkaitan dengan hukum yang hendak dikembangkan”. Lebih lanjut Padmo Wahyono, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi dari hukum yang akan dibentuk, diterapkan dan ditegakkan. H.R Ernanto Soedarno, mengatakan bahwa politik hukum adalah kristalisasi pemikiran bangsa untuk mengatasi masalah hukum di masa kini dan implementasinya yang benara dan konsisten untuk mencapai kondisi huku di masa depan. Politik hukum bertugas meneliti perubahan mana yang perlu diadakan terhadap perubahan hukum yang ada, agar supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan

masyarakat,

mewujudkannya

dalam

produk

hukum

dan

mengimplementasikan secara konsisten untuk mencapai kondisi hukum yang diciptakan. 37

36

Barda Nawawi arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT citra Aditya Bakti, 2002, hal 3. 37 Wahyudin Husein dan H. Hufron, Hukum Politik dan Kepentingan, LaksBang PRESSindo Yokyakarta, Surabaya, 2008, hal 125.


22

Begitu pula untuk mengetahui bagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu lebih jauh dikaji tentang latar belakang filosofis, historis dan sosiologis Undang-Undang tersebut dibentuk. Hal itulah yang disebut politik hukum atas perubahan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 38 Politik hukum pidana tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sejalan dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2003 harus diwujudkan melalui 3 pendekatan, (1) pembentukan peraturan perundangundangan, (2) penegakan hukum yang meliputi kordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan antar Komisi Pemberantasan Korupsi di negara lain, (3) penciptaan mekanisme pengawasan dan pengendalian kinerja yang dilandaskan kepada transparansi dan akuntabilitas. 39 Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi diperlukan atas pertimbangan: 40 1. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2003 secara substansial telah bayak mengadopsi sistem hukum coomon law dibandingkan dengan sistem hukum civil law. Penyelesaian kasus korupsi telah bersifat lintas batas negara apalagi korupsi yang semula merupakan

38

Ibid, hal 126. Edi setiadi dan Rena Yulia, Op.Cit. hal 100. 40 Ibid, hal 101. 39


23

individual crime atau white collar crime kemudian saat ini merupakan organized dan systematic white collar crime. 2. Rezim hukum pidana konvensional tidak mengakui pola-pola penyelesaian win-win solution, kecuali tujuan pembalasan, penjeraan dan tujuan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku sebelumnya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diharapkan dapat menciptakan good governance bersama-sama dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Implementasi

kedua

produk

perundang-undangan

yang

konsisten

dan

berkesinambungan diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan negara Repubik Indonesia. 41 Sedangkan latar belakang dibentuknya Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 diisebutkan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Taqmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-Undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 UndangUndang tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak 41

Ibid, hal 103.


24

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, makan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki 10 (sepuluh) keunggulan, yaitu :42 1. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi diirumuskan secara formal (delik formal), bukan delik materiil. Sehingga

pengembalian

kerugian

keuangan

negara

tidak

menghapuskan penuntutan terhadap terdakwa; 2. Dalam Undang-Undang ini subjek hukum tidak hanya perorangan tapi juga termasuk korporasi; 3. Pengaturan wilayah berlakunya/yuridiksi kriminal dapat diberlakukan di luar batas teritorial indonesia; 4. Pengaturan tentang sistem pembuktian terbalik atau berimbang atau “balanced burden of proof”; 5. Pengaturan pidana minimum khusus, disamping ancaman pidana maksimal; 6. Ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan; 7. Pengaturan tentang penyidikan gabungan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya di bawah koordinasi jaksa agung; 42

Wahyudin Husein dan H. Hufron, Op.Cit. hal 130.


25

8. Pengaturan tentang penyidikan dalam kaitan dengan rahasia bank yang lebih luas dengan diawali dengan pembekuan rekening tersangka, dilanjutkan penyitaan; 9. Pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai sarana kontrol sosialdipertegas dan diperluas, sehingga perlindungan hukum terhadap saksi pelapor lebih optimal dan efektif (mirip dengan whistle blower act); 10. Mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersifat independent, yang keanggotaannya terdiri unsur pemerintah dan masyarakat, serta pengangkatannya mendapat persetujuan DPR. Sepuluh karakteristik pengaturan hukum formil maupun materiil dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, adalah perubahan sangat mendasar dibanding Undang-Undang pemberantasan Korupsi sebelumnya, disamping hal ersebut menunjukkan politik hukum yang sungguh-sungguh dari pemerintah reformasi dalam pemberantasan korupsi. dalam pelaksanaanya Undang-Undang ini, yang diperan-aktori oleh KPK telah berhasil mengungkap dan membongkar beberapa kasus korupsi yang besar, seperti korupsi di tubuh KPU, Korupsi Dana Abadi Umat (DAU) di departemen Agama, praktek penyuapan di MA, korupsi di lingkungan Anggota DPRD dan yang dilakukan oleh Kepala Daerah, dan sebagainya. 43

43

Wahyudin Husein dan H. Hufron, Op.cit, hal 131.


26

Dalam tataran kebijakan formulasi sebenarnya Indonesia telah mempunyai perangkat hukum yang memadai untuk memberantas korupsi, tetapi dalam tataran aplikasi harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi belum mencapai hasil yang maksimal. Banyak kendala yang menghalangi atau sulitnya pemberantasan korupsi yaitu disamping teori-teori hukum pidana yang telah dikembangkan

selama

ini

kurang

mendukung

langkah-langkah

konkrit

penanggulangan korupsi oleh aparat penegak hukum, juga disebabkan oleh pemikiran hakim terhadap doktrin-doktrin hukum modern belum berubah. 44 Kebijakan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, harus pula diarahkan kepada pengembangan program anti korupsi secara komprehensif termasuk peraturan hukum administrasi, hukum perdata, hukum acara, dan hukum pidana, dan mengefektifkan bermacam-macam ketentuan dari Internasional code of conduct for public official dari resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. 45 Langkah

selanjutnya

dari

usaha

pemberantasan

korupsi

adalah

dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi. Dalam inpres terdapat 7 butir instriksi yang didalamnya memuat aspek prefentif (butir 1 sampai dengan 5), aspek represif (butir6) dan aspek pengawasan (butir 7). 46

44

Edi setiadi dan Rena Yulia, Op.cit, hal 106. Edi setiadi dan Rena Yulia, Op.cit, hal 109. 46 Edi setiadi dan Rena Yulia, Loc.cit. hal 109. 45


27

Dukungan terakhir untuk pemberantasan korupsi adalah menciptakan good governance dengan pembenahan sistem administrasi pemerintahan sekaligus melaksanakan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk berani melaporkan perbuatan korup dan korupsi kepada penegak hukum dan komisi pemberantasan korupsi serta bersedia menjadi saksi. 47 3.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

a.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu

“corruptio” atau

“corruptus”, bahasa Inggris “corruption”, atau “corrupt”, bahasa Belanda “corruptie” yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi ”korupsi”. Dan dijelaskan : Pengertian korupsi tidak hanya identik dengan penggelapan uang negara, tetapi juga termasuk penyuapan (bribery) dan penerimaan komisi secara tidak sah (kickbacks). 48 Pengertian Korupsi secara harfiah dapat berupa : a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang. c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk. Perilaku jahat yang tercela atau kebejatan moral, penyuapan dan

47

Ibid, hal 110. Muh. Zainal Arif, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Negara” Desertasi, Makassar, 2013, Hal 12. 48


28

bentuk ketidakjujuran, sesuatu yang dikorup, pengaruh-pengaruh yang korup. Dalam defenisi tersebut, terdapat 3 unsur dari pengertian Korupsi yaitu : a. Menyalahgunakan kekuasaan b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi. c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan tetapi juga anggota keluarganya, teman-temannya, maupun korporasi). 49 Tindak pidana Korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crimes menurut Romli Atmasasmita dikarenakan : 50 1. Masalah korupsi di Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara dan ternyata salah satu program kerja kabinet Gotong Royong adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Masalah korupsi pada tingkat dunia diakui sebagai kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas dan sudah merupakan binatang gurita yang mencengkram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan.Centre for International Crime Prevention (CICP) salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di 49

IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi” Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum,Pustaka Pelajar, yokyakarta, 2010, Hal. 5. 50 Ermansjah Djaja, Topologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, CV. Mandar maju, Balikpapan 2010, Hal. 29-30.


29

Wina telah secara luas mendefenisikan korupsi sebagai “Misuse of (public) Power for Private gain “. Berbagai wajah korupsi oleh CICP sudah diuraikan termasuk tindak pidana suap (bribery); penggelapan (embezzlement); penipuan (freud); Pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (extortion); penyalahgunaan wewenang (abuse of discretion); pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (exploiting a conflict interest, insider trending); nepotisme (nepotism); komiso yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (illegal commisions); dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik. 2. Korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah

hukum semata-mata melainkan sesungguhnya

merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. 3. Kebocoran APBN selama 4 pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupann masyarakat karena sebagian tidak bisa menikmati hak yang seharusnya dia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan demikian maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia. 4. Penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial


30

maupun berdasarkan latar belakang politik seorang tersangka maupun terdakwa. 5. Korupsi di Indonesia bukan lagi commission of anti corruption (ICAC), di Hongkong telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini adalah merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Dan justru menurut penelitian tersebut

pemberantasan

korupsi

pada

sektor

ini

merupakan

pemberantasan korupsi yang paling sulit dibandingkan hanya terjadi di sektor publik.kita menyaksikan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta. Perkembangan kelima cocok dengan di Indonesia, karena kebijakan pemerintah dalam menentukan BUMN/BUMD atau penyertaan modal pemerintah pada sektor swasta, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia jauh lebih sulit dibandingkan Hongkong, Australia, dan negara-negara lain. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sifat Tindak Pidana Korupsi dikategorikan ke dalam 2 sifat yaitu Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan adanya potensi timbulnya kerugian negara dalam hal ini diatur pada: Pasal 2 ayat (1)


31

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” Pasal 3 yaitu : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunaka kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau dendan paling sedikit Rp. 50.000.000,00” Pasal 13 yaitu : ”Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta ruiah)”

b.

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum pencucian Uang dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari sumber ilegal dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal. Dengan perkataan lain perumusan tersebut berarti suatu proses merubah uang


32

haram (dirty money) atau uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi halal (legimate money). 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Pasal 1 Angka (1) mencantumkan pengertian dari Pencucian Uang adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuaii dengan ketentuan dalam UndangUnadng ini”. Kejahatan Pencucian uang adalah suatu kejahatan yang berdimensi internasional sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara kerjasama internasional, prinsip dasar pencucian uang adalah menyembunyikan sumber dari segala pencucian uang dari aktivitas legal dengan melegalkan uang tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut uang diisyaratkan disalurkan melalui suatu penyesatan (imaze) guna menghapus jejak peredarannya dan orang-orang yang mempunyai uang tersebut menyalurkan bisnis yang fiktif yang tampaknya sebagai sumber penghasilan. 52 Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefenisikan pencucian uang atau money laundering sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari pemerintah atau otoritas ang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam

51

Suparapto, Money Laundering, Warta BRI, hal 8. Siahaan N.H.T, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 1. 52


33

sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal. 53 F.

Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum

normatif yakni dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data-data sekunder. Penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian dari jenis ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Data sekunder tersebut digunakan sebagai sumber atau bahan informasi, yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 2. Jenis dan Sumber Data Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari: a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan berupa KUHP, dan bahan hukum primer lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian; b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya

53

Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007, hal 5.


34

tulis dari kalangan hukum seperti literatur hukum pidana dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian; c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, ensiklopedia, media elektronik dan lain-lain. 3.

Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini dipergunakan Teknik Studi Kepustakaan (Library Research). Metode melalui kepustakaan (Library Research) yakni melalui penelitian dengan berbagai sumber bacaan dari bahan pustaka yang disebut sebagai data sekunder. 4. Analisi Data Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa kualitatif, yaitu pengolahan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisa secara kualitatif, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 54 G.

Sistematika Penulisan Agar mudah dalam penyusunan dan memahami isi serta pesan yang ingin

disampaikan maka dalam penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

54

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal 55.


35

BAB I :

PENDAHULUAN Dalam bab ini secara umum digambarkan garis besar tentang Latar Belakang pemilihan judul yang dipilih penulis serta hal-hal yang mendorong penulis dalam mengangkat judul Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dalam Bab ini juga mencakup Permasalahan pokok skripsi ini, Tujuan Penulis melakukan penelitian, Manfaat dari Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II :

HUBUNGAN

TINDAK

PIDANA

KORUPSI

DENGAN

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Bagian ini membahas tentang tahap-tahap dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, keterkaitan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. BAB III :

LEGALITAS DALAM

KOMISI

MELAKUKAN

PEMBERANTASAN PENUNTUTAN

KORUPSI TERHADAP

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Bagian ini merupakan Pembahasan dari judul yang diambil oleh penulis sehinggan Bab ini menjelaskan bagaimana legalitas Komisi pemberantasan Korupsi menuntut Tindak pidana Pencucian Uang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di


36

Indonesia serta peran lembaga lain di luar KPK yaitu PPATK dalam membantiu KPK dalam menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang BAB IV :

PENUTUP Bagian akhir skripsi ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran bagi penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat

Recommend Documents