BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dewasa ini, globalisasi telah menjadi hal yang sangat lumrah di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pendidikan menjadi penunjang utama dalam keberlangsungan globalisasi. Orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar sebanyak-banyaknya sebagai pelengkap persyaratan dalam dunia kerja. Seketika itu pula, terkadang mereka melupakan betapa pentingnya manfaat praktik bekerja dalam dunia kerja. Diploma Teknik Sipil Sekolah Vokasi yang dinaungi oleh UGM menjadi salah satu jalur alternatif para mahasiswa untuk melaksanakan program magang yang nantinya kelak menjadi bekal para mahasiswa di dunia kerja. Dimana di Diploma Teknik Sipil Sekolah Vokasi UGM ini mewajibkan para mahasiswanya dengan cara mewadahi para mahasiswa untuk magang di tempat yang mereka kehendaki. Pihak kampus sendiri pun tidak lupa memberi pembekalan bahan pokok pembelajaran yang nantinya dapat diaplikasikan dalam dunia kerja. Seperti Achievement Motivation Training (AMT), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan materi mengenai profesionalitas dalam bekerja menjadikan modal awal para mahasiswa untuk turun langsung ke dunia kerja yang sebenarnya. Sehingga mahasiswa
lebih
siap
dengan
adanya
gambaran
awal
dan
juga
dapat
mengaplikasikannya dalam dunia kerja nantinya. Diharapkan dengan magang ini mahasiswa dapat mempraktikkan penguasaan dan kemampuan materi yang diperoleh sehingga nantinya mampu menyelesaikan problematika yang timbul dan tampak dalam dunia kerja. 17
Dalam bidang ilmu Teknik Sipil dibagi ke dalam beberapa konsentrasi. Terdapat hidro, struktur juga transportasi. Dimana, ketiga konsentrasi ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya, saling berkesinambungan dalam upaya pembangunan. Besar manfaat yang diperoleh ketiga bidang ini dalam dunia kerja nantinya. Seperti bidang hidro, dimana erat kaitannya dengan letak geografis Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, banyak sekali permasalahan yang timbul dalam bidang hidro ini. Begitupun pemanfaatan dari sumber daya air yang tidak kalah pentingnya bagi kesejahteraan hidup umat manusia. Diantaranya, sebagai transportasi, irigasi, mata pencaharian, pembangkit tenaga listrik dan lain sebagainya. Tidak lain, salah satu badan pemerintahan berdomisili di Yogyakarta yang menangani permasalahan di bidang sumber daya air adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Bidang Sumber Daya Air. Sehubungan dengan hal di atas, bangunan air memerlukan rehabilitasi. Maka dari itu salah satu bentuk pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dilakukan Dinas PUP ESDM Yogyakarta adalah melakukan rehabilitasi pada beberapa area irigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tepatnya terletak di Kabupaten Bantul. Di dalam lingkup pekerjaannya terdapat beberapa item mutu pekerjaan yang harus diperhatikan supaya dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.
Maka
tidaklah
mungkin
suatu
pekerjaan
dapat
menghasilkan
kesempurnaan dengan proses yang kurang sempurna. Untuk itu, sebagai mahasiswa dituntut untuk mengetahui permasalahan yang timbul pada pekerjaan Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Blawong (DAK). Sering terlihat bentuk fisik suatu bangunan masih jauh dari standar yang ditentukan karena kelalaian prosesnya. Salah satunya
18
yaitu timbul permasalahan mengenai pekerjaan mutu pada pekerjaan rehabilitasi di Blawong ini. Untuk itu, diperlukan kajian mengenai permasalahan yang timbul tersebut. B. Tujuan Maksud dan tujuan dari dalam pelaksanaan magang dan pembuatan laporan ini adalah : 1.
Untuk memenuhi syarat kelulusan Program Diploma Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang ditujukan untuk menyelesaikan laporan tugas akhir.
2.
Melaksanakan kegiatan pengamatan, pengawasan (supervisi) dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blawong.
3.
Mampu menganalisa, membahas, melakukan kajian serta memberikan pandangan juga solusi mengenai masalah yang timbul dalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blawong khususnya pada permasalahan efektifitas mutu pekerjaan. C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penyusunan laporan ini memfokuskan pada: 1. Pelaksanaan proyek yang dilakukan di Daerah Irigasi Blawong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Pembahasan mengenai Ekfektifitas dan Mutu Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di D.I. Blawong. 3. Laporan didasarkan pada data dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
19
D. Metodologi Dalam penyusunan laporan ini, metode yang digunakan sesuai dengan metode yang dilakukan oleh instansi terkait. Dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, perencanaan pekerjaan yang akan dikerjakan, evaluasi hingga proses kegiatan yang diadakan guna menunjang dalam penyelesaian penyusunan laporan magang ini. Adapun susunan metodologi penyusunan laporan sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Dalam penulisan laporan ini, penulis terjun langsung ke lapangan dengan mengetahui situasi langsung yang terjadi di lapangan. Data-data yang diperoleh dari konraktor/penyedia jasa kemudian dikumpulkan dan dianalisis, serta disusun secara sistematis ke dalam laporan magang berdasarkan acuan dan referensi yang didapat dari sumber tertulis maupun media. 2. Waktu dan Tempat Kegiatan magang dilaksanakan selama empat bulan terhitung tanggal 1 Maret 2013 s.d 30 Juni 2013. Tempat pelaksaan magang di Dinas PUP ESDM Sumber Daya Air Yogyakarta. 3. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian dalam membuat laporan adalah dengan cara observasi langsung ke lapangan. a. Pengumpulan data awal Pengumpulan data awal memiliki peranan penting sebagai langkah awal dalam penyusunan laporan. Diawali dengan kegiatan kunjungan lapangan ke Daerah Irigasi Blawong, Bantul.
20
b. Survei jaringan irigasi Pada tahap ini meliputi beberapa proses: 1) Melakukan sosialisasi dan koordinasi rencana kegiatan kepada P3A 2) Memperoleh gambaran mengenai kondisi lokasi studi 3) Mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada lokasi pekerjaan 4) Persiapan dan pengumpulan data-data yang diperlukan 5) Memperoleh masukan-masukan sehubungan dengan pekerjaan rehabilitasi ini. 4. Dokumentasi Disertakan beberapa dokumentasi baik berbentuk foto ataupun gambar yang nantinya digunakan sebagai penunjang isi laporan yang akan disusun. E. Sistematika Penulisan Laporan pendahuluan ini dipersiapkan untuk memberikan gambaran awal mengenai kemajuan pekerjaan yang didapat saat magang. Adapun sistematika penulisan laporam sebagai berikut: 1. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang, tujuan dari penyusunan laporan, batasan masalah, metodologi dan sistematika penyusunan laporan. 2. Bab kedua menjelaskan mengenai profil, lokasi instansi dan penjelasan, struktur organisasi dan kepegawaian instansi, logo instansi berikut penjelasannya dan terakhir yaitu mengenai visi misi instansi. 21
3. Bab ketiga ini menjelaskan tentang landasan teori dan perencanaan yang merupakan dasar acuan yang mengacu pada bahan-bahan ajar, buku, maupun artikel-artikel
yang
berhubungan
dengan
pekerjaan
lapangan
serta
menjelaskan tentang perencanaan pekerjaan rehabilitasi dan pembuatan jaringan yang ada di wilayah pekerjaan. 4. Bab ke empat berisikan pembahasan pelaksanaan magang yang dilakukan penulis
meliputi
keseluruhan
tahap
pelaksanaan
kegiatan
selama
melaksanakan magang kerja di PUP ESDM Dinas Sumber Daya Air Yogyakarta. 5. Bab kelima atau bab terakhir yang membahas mengenai kesimpulan juga rekomendasi penulis yang dapat diambil dari pekerjaan perbaikan rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Blawong. Dimana semua ini penulis dapatkan selama magang dan disampaikan berupa kesimpulan dan saran.
22
BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN DAN LINGKUP PERUSAHAAN
A. PROFIL DINAS A.1 Nama Intansi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM), Bidang Sumber Daya Air Dinas PUP-ESDM. Alamat, Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta 55281, Telp (0274) 489769, Email:
[email protected]
A.2 Tugas Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang dan energi sumber daya mineral serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. (PERGUB DIY No. 47 Tahun 2008)
A.3 Visi, Misi, Tujuan, Fungsi dan Sasaran A.3.1 Visi Visi Dinas PUP-ESDM 2009 – 2013 adalah: “Kemantapan infrastruktur dasar dan efisiensi pendayagunaan energi sumber daya mineral” A.3.2 Misi Misi Dinas PU, Perumahan dan ESDM adalah sebagai berikut: 1. Mengintegrasikan penataan ruang wilayah
7
2. Mengembangkan infrastruktur dasar 3. Memfasilitasi kelayakan pemukiman 4. Memfasilitasi ketersediaan energi baru dan terbarukan 5. Menjaga keseimbangan dan pemanfaatan sumber daya mineral 6. Memonitoring ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas 7. Menjaga keseimbangan antara pendayagunaan dan konservasi sumber daya air 8. Mengendalikan daya rusak air 9. Membina konstruksi daerah 10. Mengembangkan sistem dan pendayagunaan pelayanan informasi dan pengujian bahan konstruksi 11. Mendukung pengembangan sektor lain
A.3.3 Tujuan Tujuan Dinas PU, Perumahan dan ESDM DIY 2009-2013 adalah sebagai berikut ini: 1. Mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan jaringan irigasi 2. Menjaga kelestarian sumber daya air dan mengendalikan daya rusak air 3. Meningkatkan aksesibilitas wilayah 4. Menyediakan perumahan layak huni 5. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 6. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan
8
7. Menata dan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah 8. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan infrastruktur dan industri konstruksi 9. Meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan akuntabilitas kelembagaan 10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi dan pemanfaatan sumber daya mineral
A.3.4
Fungsi Dinas PUP-ESDM
Organisasi di Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY disusun berdasarkan atas kebutuhan akan pelayanan terhadap masyarakat, serta terhadap
tuntutan
globalisasi. Sehingga
dengan
mengikuti
tuntutan tersebut diharapkan kiprah pemerintah mampu menjawab segala kebutuhan tersebut. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DIY Tahun 2008 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah berubah menjadi Dinas Pekerjaaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, dengan tugas sebagai berikut ini: 1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah 2. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral 3. Pelaksanaan
pengaturan,
pembinaan,
pembangunan,
pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air
9
4. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air lintas kabupaten atau kota, tertentu serta strategis 5. Pemberian
fasilitasi
dan
pengendalian
pembiayaan
perumahan 6. Pemberian fasilitasi pengembangan pelaku pembangunan dan pengembangan energi dan sumber daya mineral 7. Pemberian
fasilitasi,
pembinaan,
perlindungan,
dan
pengembangan energi dan sumber daya mineral 8. Pengelolaan kelistrikan, energi baru, terbarukan, minyak dan gas serta bahan bakar lainnya lingkup urusan pemerintah daerah propinsi 9. Pengelolaan sumber daya mineral, kegeologian, air tanah, lingkup urusan pemerintah daerah propinsi 10. Pelaksaan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan
pengawasan tata ruang 11. Pemberian fasilitasi bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral kabupaten atau kota 12. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral 13. Pelaksanaan koordinasi perijinan bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral 14. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan sumber daya mineral
10
15. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya
A.3.5 Sasaran Selanjutnya sasaran Dinas PU, Perumahan dan ESDM 2009– 2013 adalah sebagai berikut: 1.
Ketersediaan jaringan irigasi untuk mengairi 80% lahan pertanian (46.134 ha)
2.
Ketersediaan sumber air baku bagi 80% kebutuhan air minum masyarakat
3.
Konservasi bagi 80% daerah aliran sungai
4.
Pengurangan daya rusak air terhadap hingga 10%
5.
Kemantaban jaringan jalan dan jembatan provinsi hingga 80% panjang jalan (552,2 km)
6.
Penyediaan 10 km jalan dan jembatan provinsi baru bagi pengembangan kawasan-kawasan baru
7.
Ketersediaan perumahan bagi 75% jumlah penduduk
8.
Kelayakan permukiman untuk seluruh kawasan hunian
9.
Ketersediaan air minum hingga 80% dari kebutuhan (4.170 lt/det)
10. Ketersediaan pengelolaan air limbah hingga 80% kebutuhan layanan (250 m3/hari) 11. Ketersediaan pengelolaan sampah hingga 80% kebutuhan layanan (6.906 m3/hari)
11
12. Ketersediaan jaringan drainase hingga 80% genangan tertangani (725 m3/jam) 13. Penataan bangunan dan lingkungan hingga 80% kebutuhan ketertataan bangunan dan lingkungan 14. Ketersediaan prasarana dan sarana dasar pendukung pengembangan kawasan strategis dan tumbuh cepat 15. Ketersediaan rencana tata ruang wilayah dan kawasan strategis 16. Ketersediaan kebijakan pemanfaatan ruang dan kawasan strategis 17. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 18. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan infrastruktur 19. Pelaku jasa konstruksi berkapasitas, berkompeten dan berdaya saing 20. Kinerja dan kapasitas aparatur tinggi 21. Kinerja akuntabilitas publik tinggi 22. Ketertataan pengelolaan pertambangan DIY 23. Kelestarian lingkungan hidup 24. Kebutuhan tenaga listrik terpenuhi 25. Kebutuhan bahan bakar dan energi terpenuhi
B. UNSUR UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Bidang Sumber Daya Air DIY 2009-2013 adalah sebagai berikut ini:
12
Tugas: melaksankan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengembangan Sumber Daya Air. (pasal 24) Fungsi : a.
Penyusunan program Bidang Sumber Daya Air
b.
Penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan sumber daya air
c.
Perencanaan teknis sumber daya air
d.
Pengaturan dan pembinaan sumber daya air
e.
Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air
f.
Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Air
g.
Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan
pelaksanaan program Bidang Sumber Daya Air h.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air b. Seksi Pengaturan Sumber Daya Air c. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS DPUP-ESDM DIY Pada prinsipnya, Dinas PUP-ESDM akan tetap memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an di wilayah Propinsi DI Yogyakarta. Peran sentral Dinas ini adalah melaksanakan pembangunan yang
13
berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah maupun pengembangan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Bisnis utama dari Dinas PUP-ESDM DIY adalah sebagai berikut ini: 1. Mengembangkan wilayah a.
Tata ruang
b.
Tata lingkungan terbangun
2. Menyelenggarakan infrastruktur publik a.
Ke-binamarga-an
b.
Ke-ciptakarya-an
c.
Ke-sumberdaya air-an
Dinas ini ke depan diharapkan dapat berperan untuk : 1.
Mengembalikan kondisi lingkungan atau kawasan seperti sebelumnya
2.
Mempertahankan kondisi baik wilayah yang sudah ada
3.
Membangun infrastruktur baru menuju masa depan yang lebih baik.
Mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula adalah misalnya kondisi air tanah yang semakin hari semakin berkurang dan oleh karena itu konservasi harus dilakukan. Mempertahankan yang sudah ada misalnya adalah kondisi infrastruktur yang
digunakan
untuk
mendukung
pembangunan
sektoral
dan
masih
berfungsi dengan baik perlu dipertahankan. Kemudian berfikir ke depan artinya bahwa kedepan kita mau apa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini infrastruktur yang akan diselenggarakan harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang dapat diakselerasi melalui investasi. Dengan kata lain, gross fix capital formation perlu
14
terus ditingkatkan melalui investasi infrastruktur agar mampu menarik investasi di sektor lain. Dinas PUP-ESDM ke depan juga perlu mengkonsolidasikan diri agar mampu mencari sumber-sumber air baku baru. Disamping itu, konsepsi pengembangan wilayah harus juga ditopang prinsip-prinsip yang tepat. Misalnya, pembangunan jaringan jalan selatan disamping itu pengembangan kawasan selatan Pulau Jawa, juga harus dibarengi dengan prinsip bahwa jaringan jalan tersebut tidak digunakan untuk jalur muatan barang seperti pantura, tetapi dengan keberadaan jaringan jalan selatan tersebut diharapkan ada bangkitan ekonomi pada setiap daerah yang dilalui untuk mendukung pariwisata. Dinas
PUP-ESDM
ke
depan
harus
memiliki
persepektif
bahwa
penyelenggaraan infrastruktur harus mengikuti tata ruang dan tata lingkungan dan terminologi yang perlu mendapatkan perhatian setiap pihak adalah bahwa konsepsi pembangunan adalah bukan semata-mata membuat suatu bangunan baru, tetapi juga mengoptimalkan yang sudah ada. Secara normatif dan subtantif, visi Dinas PUP-ESDM memang tidak terlepas dari koridor peraturan-perundangan dan juga keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, hal-hal yang progresif juga dapat dipertimbangkan. Secara umum, Dinas PUP-ESDM ke depan adalah dinas yang mampu memberi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan infrastruktur. Dalam perspektif demikian, pokok-pokok perspektif Dinas PUP-ESDM adalah sebagai berikut: 1.
Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang mampu memberikan pelayanan publik dengan nyaman bagi masyarakat
15
2.
Memberikan pelayanan akan kebutuhan dasar dan meningkatkan cakupan pelayanan lebih dari 20%
3.
Di bidang kelembagaan: menjadi suatu dinas yang eksis, dipercaya menjadi dinas yang dapat memberikan pelayanan
4.
DPUP-ESDM sebagai institusi penunjang yang dapat menfasilitasi kebijakan
pemerintah
di
bidang-bidang
yang
lain
melalui
penyelenggaraan infrastruktur
D. UPAYA STRATEGIS Melalui analisis SWOT di atas maka dapat dirumuskan strategic thrust atau upaya strategis dari Dinas PUP-ESDM DIY, adalah sebagai berikut ini : 1.
Menjamin governance penyelenggaraan infrastruktur
2.
Mempertahankan kinerja infrastruktur
3.
Mengembalikan kondisi lingkungan
4.
Memperkuat kelembagaan infrastruktur
5.
Mengembangkan alternatif sistem pembiayaan infrastruktur
6.
Mengembangkan alternatif sistem pengadaan infrastruktur
7.
Meningkatkan aksesibilitas wilayah
8.
Mensikronkan penataan ruang wilayah
16
E. KEBIJAKAN STRATEGIS Kebijakan strategis Dinas PUP-ESDM DIY 2009-2013 adalah sebagai berikut ini: 1.
Memperkuat koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Lembaga Internasional
2.
Meningkatkan peran “Collective Creatitivity” untuk pengembangan wilayah Jawa selatan
3.
Mengembangkan
diri
menjadi
“Center
of Exellence”
untuk
penyelenggaraan infrastruktur publik 4.
Menggalang peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur
5.
Membangun “Knowledge Based Infrastructure Development”
6.
Membuat KPS center sebagai unit pendorong kerjasama investasi infrastruktur
7.
Melakukan
“Internal
Capacity
Building”
SDM
DPUP-ESDM
berkelanjutan 8.
Rekruitmen dan promosi SDM DPUP-ESDM
9.
Membangun budaya organisasi dan kepemimpinan
10. Optimasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia dan membangun kenyamanan lingkungan kerja 11. Meminta pendampingan teknis dari Departemen Pekerjaan Umum dan Lembaga Internasional 12. Membangun sistem manajemen bencana DPUP-ESDM,
17
13. Melakukan kampanye pemanfaatan tata ruang dan tata lingkungan secara berkelanjutan 14. Melakukan E-Procurement untuk pengadaan jasa konstruksi, 15. Melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD lain dan pihak kabupaten atau kota 16. Melakukan kerjasama dengan akademisi, bisnis dan komunitas profesional 17. Melakukan optimasi dan prioritasi pendanaan program penyelenggaraan infrastruktur 18. Memanfaatkan dukungan anggaran pemerintah pusat 19. Membentuk unit hubungan masyarakat 20. Menyelenggarakan diskusi publik secara terprogram (Sumber : Buku Saku 2009 PUP – ESDM Pemprov DIY )
18
F. STRUKTUR ORGANISASI
19
Pejabat Struktural Dinas PUP – ESDM PEMDA DIY Tahun Anggaran 2013 1. Kepala Dinas
: Ir. Rani Sjamsinarsi, MT.
Sekretaris
: Ir. Bambang Widyo Sadmo, MT
Kepala Subbagian Umum
: Dra. Budi Nurwati, Msi
Kepala Subbagian Keuangan
: Reni Handayani, SE, M.Si
Kepala Subbagian Program & Informasi : Ir. Agung Satrio
2. Kepala Bidang Perumahan Kepala Seksi Perancangan Perumahan
: Birowo Budhi Santosa, MTP. : Subakri, ST.
Kepala Seksi Pengembangan Perumahan : Dra. Resti Isdaryanti Kepala Seksi Penataan Kawasan
3. Kepala Bidang Tata Ruang
: Ir. Zahruddin Andaru, MT
: Ir. Hananto Hadi Purnomo, MSc
Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
: Dra. Yoesi Rosnidar
Kepala Seksi Pemanfatan Tata Ruang
: Drs. Matasan, Msi
Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang : Ir. Dady Ashary Abidin, Msi
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air
: Ir. Fauzan Umar, MT
Kepala Seksi Perencanaan SDA
: R. Tito Asung Kumoro Wicaksono, ST
Kepala Seksi Pengaturan SDA
: Sartono, ST, M.Eng
Kepala Seksi Pembangunan Sarpras SDA: Endy Nur Endar Satria, ST. MT.
5. Kepala Bidang Bina Marga
: IGN. Mahendra Diputra, ST.
20
Kepala Seksi Per. Jalan dan Jembatan
: Bambang Sugaib, ST. MT
Kepala Seksi Pemb. Jalan dan Jembatan : Widarto, ST. Kepala Seksi Pem. Jalan dan Jembatan : Harwanto, ST.
6. Kepala Bidang Cipta Karya
: Muh. Mansyur, ST., MSi
Kepala Seksi Perencanaan Cipta Karya
: ---
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan CK
: Karyanti Pratiwi, ST., MT
Kepala Seksi Pembangunan Sarpras CK
: Arief Azazi Zein ST., M. Eng
7. Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral
: Ir. Edi Indrajaya, MSi
Kepala Seksi Energi dan Geologi
: Kusno Wibowo, ST., MSi
Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi
: Muhammad Yunan F., ST
Kepala Seksi Pertambangan Umum
: Puja Krismanto, ST.
8. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
: Ir. Yohanes Wibisono, MA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
: Margareta Tutik Lestari, SH
Kepala Seksi Operasi dan Pengelolaan Data
: Sukariyono, SE
Kepala Seksi Pengamanan dan Pengendalian
: Bambang Supriyanto, ST., MT.
9. Kepala
Balai
Pengujian,
Informasi
Permukiman
dan
Bangunan,
dan
Pengembangan Jasa Konstruksi (BPIPBPJK)
: Ir. Bambang Sugiharto, MT
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
: Dra. RA. Siti Kuswidayati
RHH Kepala Seksi Pengujian
: Widarto, ST.
21
Kepala Seksi Informasi Permukiman & Bangunan: Kusumastuti Sri Winahyu, ST Kepala Seksi Pengembangan Jasa Kontruksi
: Rosdiana Puji Lestari, ST
10. Kepala Balai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) : Kuspramono, ST Kepala Sub Bagian Tata Usaha
: ---
Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan
: Sarjani, ST.
Kepala Seksi Pengendalian Kualitas
: Marjono, ST.
22
