BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Lancarnya pertumbuhan dan pembangunan di suatu negara merupakan hal

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Lancarnya pertumbuhan dan pembangunan di suatu negara merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan demi tercapainya tujuan dan cita-cita dari negara tersebut dan ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan negara tersebut. Dalam hal mempercepat pertumbuhan ekonomi ada banyak hal yang dapat dilakukan seperti melakukan pembenahan internal kondisi perekonomian suatu negara bahkan sampai melakukan kerjasama antar negara dalam segala bidang untuk dapat memberikan kontribusi positif demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sejalan

dengan

pertumbuhan

penduduk,

tenaga

kerja

juga

meningkat.Tingginya pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor utama kelebihan

tenaga

kerja

secara

umum

di

tengah-tengah

kehidupan

masyarakat.Penciptaan lapangan kerja adalah sasaran pokok pemerintah dalam agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, dimana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja. Perdagangan global diharapkan akan lebih meningkatkan ekonomi nasional dengan terbukanya iklim investasi dan informasi yang juga melibatkan tenaga kerja sebagai salah satu pilar dalam pembangunan. Konkritnya tenaga kerja yang dibutuhkan adalah

1 Universitas Sumatera Utara

2

tenaga kerja yang professional, yang siap masuk dalam pasaran kerja yang sangat kompetitif.1 Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia kini tidak dapat dihindari terutama dalam era globalisasi. Pada prinsipnya penggunaan tenaga kerja asingdi Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam 2 hal, yakni mereka yang membawa modal (sebagai investor) dan/atau membawa skill dalam rangka transfer of knowledge atau transfer of know how2. Pengaturan tentang tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Khusus mengenai tenaga kerja asing semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing, kemudian UndangUndang tersebut dicabut dengan berlakunya UU Ketenagakerjaan mengenai Tenaga Kerja Asing diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 UU Ketenagakerjaan. Pembentukan blok-blok kerjasama regional dapat dijumpai di Eropa, Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Uni Eropa dapat dikategorikan sebagai multinational market groups yang paling esthablished atau mapan bahkan menjadi model dari organisasi regional lainnya. Blok-blok kerja sama regional dalam bidang ekonomi di regional lainnya, seperti NAFTA (North Amerika Free Trade Area) antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko; MECROSUR di Amerika Selatan; dan ECOW AS di Afrika menerapkan aturan-aturan internal 1

G.Karta Sapoetra, Hukum Perburuhan Indonesia Berdasarkan Pancasila (Jakarta : Penerbit Bina Aksara, 1986), hlm. 46. 2 C. Sumarprihatiningrum,Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Jakarta : Penerbit Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia, 2006) , hlm. 56.

Universitas Sumatera Utara

3

yang sifatnya mempermudah interaksi bisnis dalam frame work perdagangan bebas.3 Di Asia, melalui KTT ASEAN di Singapura pada bulan Januari tahun 1992 secara formal menyetujui pembentukan ASEAN Free Trade Area(AFTA) dengan melahirkan Common Effective Prefential Tarrif (CEPT). Pembentukan AFTA sesungguhnya dapat dikatakan sebagai antiklimaks dari globalisasi, terlebih terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 yang menimpa semua negara ASEAN, bahkan "macan Asia" seperti Korea sebagai langkah antisipatif, AFTA semakin concern untuk mengurangi hambatan tarif/nontarif diantara sepuluh negara ASEAN guna melakukan economic recovery serta meningkatkan bargaining possition di mata masyarakat internasional. Keanggotaan AFTA yang terdiri atas sepuluh negara anggota dan terbagi menjadi dua kelompok yaitu enam negara penandatangan CEPT (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darusalam) dan empat negara yang bergabung kemudian (Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos). Perlu dicatat bahwa Vietnam bergabung dengan AFTA pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, serta Kamboja pada tahun 1999. Target AFTA adalah pengurangan tarif, bahkan menuju zero tarrifs rate sebelum tahun 2003. Pemberlakuan kesepakatan AFTA terhadap enam negara penanda-tangan secara serentak akan efektif pada tahun 2010, sedangkan untuk Vietnam tahun 2013, Laos dan Myanmar 2015, dan Kamboja pada tahun 2017. Pada waktu yang 3

BPHN, Pengkajian Hukum tentang Peran Hukum Nasional Dalam Mendorong Peningkatan Produk Nasional Di Dalam Negara Pada Era Perdagangan Bebas (Jakarta: BPHN, 2012), hlm. 54.


4

ditentukan tersebut semua produk harus masuk dalam skema CEPT (Common Effective Prevential Treatment).4 Asociation of South East Asian Nations Frade Trade Area mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, pertama; meningkatkan keunggulan kompetitif sebagai basis produksi pasar dunia,kedua; liberalisasi perdagangan yaitu untuk mengurangi kendala tarif dan nontarif antar negara anggota,ketiga; efisiensi produksi dalam meningkatkan daya saing jangka panjang, serta keempat; ekspansi perdagangan intraregional memberikan konsumen di ASEAN lebih banyak pilihan serta kualitas produk lebih baik.5 Asociation of South East Asian NationsCommunity merupakan komunitas negara-negara yang bergabung di Assiaciation of Southest Asian Nation (ASEAN), yang bekerjasama dibeberapa bidang antara lain bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik keamanan. Masyarakat Ekonomi ASEAN (selanjutnya disebut MEA) adalah salah satu keputusan Bali Concord II, yang mensyaratkan sebelum 2015 Asia Tenggara akan menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi. ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang mulai diberlakukan dan ditargetkan pencapaiannya pada tahun 2015. Dengan pencapaian tersebut, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang

4

Kementerian Luar Negeri, www.kemlu.go.id/Documents/ASEAN%20Selayang%20Pandang.doc (diakses pada tanggal 18 Maret 2015). 5 Ade Maman Suherman, Op.Cit., hlm. 123-125.


5

bebas. Adanya aliran komoditi dan faktor produksi tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, serta menurunnya tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial-ekonomi di kawasan ASEAN.Peluang integrasi ekonomi regional tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh Indonesia. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan konsep yang mulai digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), Bali, Oktober 2010.MEA merupakan salah satu pilar perwujudan ASEAN Vision 2020, bersama-sama dengan ASEAN Security Community dan ASEAN Socio-Culturan Community.MEA merupakan tujuan akhir integritas ekonomi seperti dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020. Tujuan akhir MEA yang menjadi proses integrasi ekonomi regional ASEAN adalah terdapatnya aliran bebas yang terjadi baik di pasar produk maupun di pasar faktor-faktor produksi. Untuk menjamin terwujudnya MEA tersebut, telah disusun suatu kerangka kerja yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap anggota negara dalam mempersiapkan diri sebagaimana tertuang dalam cetak biru MEA.Namun demikian, pembahasan tenaga kerja dalam cetak biru tersebut dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil (skilled labour) dan tidak terdapat

pembahasan

mengenai

tenaga

kerja

tidak

terampil

(unskilled

labour).Pembahasan mengenai hal-hal terkait unskilled labour biasanya


6

dibicarakan secara bilateral antarnegara karena dipandang sebagai isu yang sensitif.6 Pengertian atau definisi mengenai skilled labour tidak dirumuskan secara jelas dalam cetak biru.Namun, berdasarkan kamus umum diketahui bahwa skilled labour yang sering diterjemahkan sebagai tenaga kerja terampil/terdidik, dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai keterampilan khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidangnya.Pekerja terampil bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademi, atau sekolah tehnik.Namun, pekerja terampil dapat juga didefinisikan sebagai pekerja yang mempunyai keahlian tertentu yang diperoleh melalui pekerjaan yang dilakukanya sehari-hari (pengalaman yang diperoleh selama bekerja).Pada umumnya mereka bekerja sebagai professional, teknisi, dan sebagainya.Keterampilan yang dimiliki oleh seorang pekerja akan menentukan tingkat keahlian yang dimilikinya, yang pada akhirnya akan menentukan kinerja pegawai tersebut.7 Skema 1 : Skema Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil dalam MEA Cetak Biru 2015 Aliran bebasTenaga Terampil Mendukung Perdagangan Bebas Jasa-jasa dan Investasi

Mendukung Sektor Jasa-Jasa Core Competencies Qualication di sektor

6

Arifin Sjamsul, dkk, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Memperkuat Sinergi ASEAN Meningkatkan Kerja sama ASEAN ditengah Kompetisi Global (Jakarta : Penerbit hlm.244. Jasa prioritas (2009) PT Elex Media Komputindo, 2015), Penerbitan Visa dan kemampuan Riset 7

& sector Jasa lainnya Ibid., hlm.244-245 (2010-2015)

University Network

Employment Proses

(AUN)


7

Sumber: ASEAN Economic Community Blueprint Terkait dengan keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN maka perdagangan dari sektor jasa akan semakin banyak masuk ke Indonesia karena adanya perdagangan bebas ini. Tenaga kerja salah satunya guru merupakan salah satu profesi yang dapat dijalankan baik di dalam maupun luar negeri. Permasalahannya adalah dikhawatirkan dengan perdagangan bebas dari sektor jasa ini guru-guru dalam negeri akan tersaingi oleh guru-guru asing. Suatu pembahasan mengenai akibat hukum ketiadaan regulasi guru asing terhadap sistem pendidikan nasional terkait dengan keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan untuk mengetahui pengaturan guru Indonesia agar tidak tersaingi dengan guru asing. Peran guru sangatlah penting terhadap sistem pendidikan nasional. Guru merupakan inti pokok dari sistem pendidikan nasional. Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal.Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru.Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru

berdasarkan

undang-undang

guru

dan

dosen

yang

berlaku

di

Indonesia.Sementara itu, guru asing merupakan seorang tenaga kerja asing yang


8

bekerja sebagai pengajar di sekolah negeri ataupun swasta dan tunduk kepada peraturan mengenai guru dan dosen di Indonesia. Guru asing di Indonesia menjadi masalah hukum yang dikaitkan dengan persaingan guru Indonesia dan guru asing. Sesuai dengan judul yang juga membahas Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka guru-guru luar negeri juga akan semakin banyak yang akan masuk ke Indonesia. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) merupakan kesepakatan antar NegaraNegara ASEAN dengan membentuk pasar bebas di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015.Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat, serta dapat menarik investor asing. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini nantinya memungkinkan satu Negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke NegaraNegara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Ketiadaan regulasi mengenai guru asing di Indonesia memberi dampak terhadap sistem pendidikan nasional, mengingat bahwa guru merupakan inti pokok dari sistem pendidikan itu sendiri. Peraturan yang mengatur tentang guru asing terdapat dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi “Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.” Keberadaan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini tidak dapat dijadikan acuan karena Pasal 27 tersebut tidak berisi peraturan-peraturan mengenai guru asing. Dengan keberadaan Masyarakat


9

Ekonomi ASEAN yang akan segera berlaku efektif pada bulan Desember 2015, maka keberadaan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dianggap tidak lagi efektif dan kompleks untuk mengatur guru asing yang akan bekerja di Indonesia seiring dengan keberadaan perdagangan bebas sektor jasa dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk itu diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur tentang standarisasi guru asing, ruang lingkup guru asing, pengawasan guru asing serta perlindungan terhadap guru nasional daripersaingan dengan guru asing yang akan timbul terkait dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut : 1. Bagaimana Masyarakat Ekonomi ASEAN mengatur segi perdagangan bebas dari sektor jasa? 2. Bagaimana pengaturan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia? 3. Bagaimana akibat hukum ketiadaan regulasi guru asing terhadap sistem pendidikan nasional terkait dengan keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN?


10

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan penulisan a. Untuk mengetahui pengaturan perdagangan bebas sektor jasa dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. b. Untuk mengetahui pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia. c. Untuk mengetahui akibat hukum ketiadaan regulasi guru asing terhadap sistem pendidikan nasional terkait dengan keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. 2. Manfaat penulisan Adapun manfaat penulisan di dalam skripsi ini adalah: a. Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya. b. Manfaat Praktis 1) Manfaat bagi Guru Diharapkan dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi masukan dan perbandingan bagi guru-guru di Indonesia. 2) Manfaat bagi pemerintah Bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan khususnya dalam hal yang menyangkut tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN.


11

3) Manfaat bagi masyarakat Sebagai bahan informasi untuk lebih memahami manfaat Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi perekonomian Indonesia khususnya bagi para guru di Indonesia. D. Keaslian Penulisan Keaslian penelitian skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikiran sendiri dengan mengambil panduan dari buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi “Akibat Hukum Ketiadaan Regulasi Guru Asing Terhadap Sistem Pendidikan Nasional Terkait Dengan Keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN.”Judul dari skripsi ini telah diperiksa bagian perpustakaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik.Dalam penulisan ini yang ditekankan adalah bagaimana akibat hukum ketiadaan regulasi guru asing terhadap sistem pendidikan nasional terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Berdasarkan pemeriksaan oleh Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum USU atau pusat dokumentasi dan informasi Hukum Fakultas Hukum USU, skripsi dengan tema di atas belum pernah dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebelumnya, meskipun terdapat beberapa judul skripsi yang berkaitan yakni tentang Kajian Yuridis Terhadap Standar Nasional Indonesia pada Produk Impor terkait dengan keberadaan MEA oleh Rizky Fajar Ananda/NIM : 100200385. Perbedaannya dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang akibat hukum ketiadaan regulasi guru asing terhadap sistem pendidikan nasional terkait dengan keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, sedangkan penelitian yang terkait tersebut dilihat dari judulnya


12

membahas tentang Standardisasi produk Impor terkait MEA.Judul skripsi lain yang memiliki keterkaitan adalah Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Advokat Asing Di Indonesia Dengan Keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN oleh Robby Adhitya Siregar/NIM : 100200220. Perbedaannya dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang akibat hukum ketiadaan regulasi guru asing terhadap sistem pendidikan nasional terkait dengan keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, sedangkan penelitian yang terkait tersebut dilihat dari judulnya membahas peran Advokat dalam berpraktik, bersidang didalam pengadilan atau litigasi. Dengan demikian, tulisan ini bukanlah hasil ciplakan atau penggandaan karya tulis orang lain. Oleh karena itu penulisan skripsi ini dijamin sebagai karya tulis ilmiah yang asli (original).Kalaupun terdapat pendapat atau kutipan dalam penulisan skripsi ini semata-mata adalah faktor pendukung dan pelengkap dalam usaha menyempurnakan dan menyelesaikan skripsi ini. Apabila ternyata terdapat skripsi terdahulu yang sama dengan skripsi ini, maka siap bertanggung jawab sepenuhnya.

E. Tinjauan Pustaka 1.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Di awal pembentukannya pada 1967, ASEAN lebih ditujukan pada

kerjasama yang berorientasi politik guna mencapai kedamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari lima negara pendiri.8ASEAN merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari kawasan Asia Tenggara yang

8

R. Winantyo, dkk, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 memperkuat Sinergi ASEAN di tengah kompetisi global (Jakarta : Penertbit PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm.1.


13

didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok Thailand. Di didirikannya ASEAN, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggota, serta memajukan perdamaian di tingkat regional//kawasan. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam

artian

adanya

system

perdagangan

bebas

antar

negara-negara

ASEAN.MEA dengan sasarannya yang mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara menggambarkan karakteristik utama dalam bentuk pasar tunggal dan basis

produksi,

kawasan

ekonomi

yang

sangat

kompetitif,

kawasan

pengembangan ekonomi yang merata atau seimbang, dan kawasan yang terintegrasi sepenuhnya menjadi ekonomi global. Sebagai pasar tunggal kawasan terpadu ASEAN dengan luas sekitar 4,47 Juta km persegi yang didiami oleh lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara anggota ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memacu daya saing ekonomi kawasan ASEAN yang diindikasikan melalui terjadinya arus bebas (free flow) : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.9 2. Tenaga kerja asing Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut dengan TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, dalam hal ini berarti setiap warga

9

www.academia.edu (diakses pada tanggal 03 Oktober 2015).


14

negara asing tanpa terkecuali baik pria maupun wanita yang memperoleh izin untuk tinggal dan bekerja di wilayah Indonesia. Era globalisasi saat ini, jarak suatu tempat dan batas wilayah suatu negara sudah terasa semakin dekat dan sempit.Bahkan untuk beberapa hal tertentu (secara geografis) sudah tidak mengenal teritori atau batas negara (borderless).Hal ini dapat dirasakan dalam dunia usaha, bisnis, dan perdagangan antar negara.Begitu juga pergerakan aliran modal dan investasi dari berbagai penjuru dunia sudah semakin mudah, sehingga mendorong terjadinya migrasi penduduk serta pergerakan tenaga kerja antar negara. Pemerintah akan segera membatasi tenaga asing di tanah air, untuk bekerja di Indonesia. Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut TKA) akan menjadi ancaman bagi Indonesia dalam menerapkan (MEA pada 2015 mendatang. Sebab, saat era pasar bebas di kawasan ASEAN itu diberlakukan, tenaga kerja asing terampil atau profesional (skill workers) dan tak terampil semakin banyak yang masuk ke Indonesia. Jika pencari kerja berasal dari luar negeri dengan keterampilan bahasa inggris yang baik maka perusahaan akan memilihnya dibanding masyarakat Indonesia yang masih kurang lancar berbahasa Inggris. Pemerintah telah memberikan pengetatan untuk tidak lagi menerima tenaga kerja asing di tanah air.Untuk membatasi tenaga kerja asing yang berusaha masuk ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.Pengaturan tentang


15

tenaga kerja asing dalam UU Ketenagakerjaan ini diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. 3. Guru Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 10 Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan,

melatih,

menilai,

dan

mengevaluasi peserta

didik.Secara umum guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal.Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru.Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia.

10

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Pasal 1 angka (1).


16

Guru dapat dibagi menjadi dua, yakniguru tetap dan guru honorer. Guru tetap adalahGuru yang telah memiliki status minimal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan telah ditugaskan di sekolah tertentu sebagai instansi induknya. Selaku guru di sekolah swasta, guru tersebut dinyatakan guru tetap jika telah memiliki kewewenangan khusus yang tetap untuk mengajar di suatu yayasan tertentu yang telah diakreditasi oleh pihak yang berwenang di kepemerintahan Indonesia.Guru honorer adalah Guru tidak tetap yang belum berstatus minimal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan digaji per jam pelajaran. Seringkali mereka digaji secara sukarela, dan bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi.Secara kasat mata, mereka sering nampak tidak jauh berbeda dengan guru tetap, bahkan mengenakan seragam Pegawai Negeri Sipil layaknya seorang guru tetap.Hal tersebut sebenarnya sangat menyalahi aturan

yang

telah

ditetapkan

pemerintah.Secara

fakta,

mereka

berstatus pengangguranterselubung. Pada umumnya, mereka menjadi tenaga sukarela demi diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui jalur honorer, ataupun sebagai penunggu peluang untuk lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil formasi umum.11 F. Metode Penelitian 1.

Spesifikasi penelitian a. Jenis penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur 11

https://id.wikipedia.org/wiki/Guru (diakses pada tanggal 03 Oktober 2015).


17

penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.12 b. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif.Deskriptif berarti bahwa penelitian ini menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait regulasi guru asing terhadap sistem pendidikan nasional terkait keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. c. Pendekatan penelitian Pendekatan

undang–undang (statute

approach)

dilakukan

dengan

menelaah semua undang–undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. 13 2.

Data penelitian Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terbagi atas: a. Bahan hukum primer yaitu berbagai bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari: Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD

12

J ohny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 46. 13

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Penerbit Prenanda Media Group, 2013), hlm 7.


18

1945), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. b. Bahan hukum sekunder yaitu berbagai bahan kepustakaan berupa buku, jurnal, bahan kuliah, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. c. Bahan hukum tertier yaitu berbagai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, serta pencarian pada website-website yang relevan. 3.

Tehnik pengumpulan data Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Teknik

pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisantulisan para pakar hukum, bahan kuliah, putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini. 4.

Analisis data Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori,

asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan terpenting yang relevan dengan permasalahan. Membuat sistematika dari datadata tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula,


19

selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang teratur yang saling berkaitan satu sama lain diperlukan untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar permasalahan yang diangkat dengan pembahasan skripsi sesuai. Tiap bab terdiri dari setiap sub-bab dengan maksud untuk mempermudah dalam hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : Bab I, merupakan babPendahuluan.Bab ini dibagi menjadi sub bab, yaitu latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, perdagangan bebas sektor jasa dalam masyarakat ekonomi asean. Bab ini berisikan mengenai pengertian dan latar belakang pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, proses pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, BlueprintMasyarakat Ekonomi ASEAN dan aliran bebas tenaga kerja terampil dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN serta perdagangan bebas sektor jasa dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bab III Aspek Hukum Mengenai Tenaga Kerja Asingdi Indonesia. Bab ini membahas pengertian tenaga kerja dan cakupannya di Indonesia, meliputi pengaturan dan ketentuan tenaga kerja asing di dalam peraturan perundangundangan Indonesia, batasan-batasan dan prosedur terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.


20

Bab IV, Pengaturan Mengenai Regulasi Guru Asingterhadap Sistem Pendidikan Nasional Terkait dengan Keberadaan Masyrakat Ekonomi Asean. Bab ini membahas lebih lanjut mengenai pengaturan guru asing di Indonesia sebelum keberadaan perdagangan bebas sektor jasa Masyarakat Ekonomi ASEAN, pengaturan guru Asing di Indonesia setelah keberadaan perdagangan bebas sektor jasa Masyarakat Ekonomi ASEAN, serta dampak yang ditimbulkan akibat ketiadaan regulasi guru asing terhadap sistem pendidikan nasional terkait dengan keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bab V kesimpulan dan saran. Bab ini akan ditarik suatu kesimpulan setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, untuk kemudian diberikan saran-saran yang diharapkan dapat lebih membangun.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Lancarnya pertumbuhan dan pembangunan di suatu negara merupakan hal

Recommend Documents