BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Hukum Islam merupakan bagian dari tata hukum Indonesia, yang mana bagi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum Islam merupakan bagian dari tata hukum Indonesia, yang mana bagi setiap muslim, sudah menjadi kewajiban dalam

menerapkan aturan yang telah

dititahkan oleh Allah, karena agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pembangunan ekonomi dan juga dalam institusi keuangan. Institusi keuangan yang mempunyai peranan penting terhadap perkembangan ekonomi sebuah Negara modern khusus istitusi perbankan. Tidak dapat dinafikan, bahwa institusi perbankan memang menyediakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Melalui sektor keuangan ini, dana atau potensi yang ada dalam masyarakat dapat dikembangkan pada kegiatan yang bersifat produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan. Selain itu, institusi perbankan juga merupakan elemen penting dari system pembayaran karena tanpa sistem pembayaran yang baik, kehidupan modern tidak mungkin akan tercipta.1 Lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia.

1

Hal ini didasarkan pada Islam sebagai agama yang hak mengakui

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bakti Wakaf, Jakarta, 1992, hlm 380.

1

Universitas Sumatera Utara

2

kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat-alat produksi dan faktor-faktor produksi. Namun kepemilikan tersebut dibatasi oleh 2 (dua) hal, yaitu kepentingan masyarakat dan cara memperoleh pendapatan. Islam menolak pendapatan dari suap, rampasan atau perampokan, kecurangan, bunga uang, perjudian, perdagangan gelap dan usaha-usaha yang menghancurkan masyarakat, termasuk menimbun barang-barang untuk menghasilkan keuntungan.2 Keinginan untuk memperoleh pendapatan yang bersih termasuk mengenai bentuk Bank Islam yang bersih dari sistem riba ditegaskan pada Konfrensi NegaraNegara Islam Sedunia pada tanggal 21-27 April 1969, dimana sejak saat itu perkembangan Bank Islam atau Bank Syariah di berbagai negara termasuk Indonesia - cukup pesat, terbukti sejak Tahun 1992 telah beroperasi Bank Syariah bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil. Di Indonesia peranan Perbankan Syariah sebagai sumber pembiayaan dunia usaha masih sangat minim. Ini dikarenakan banyak orang masih awam/kurang mengerti dengan prinsip syariah yang diusung oleh bank-bank syariah. Akan tetapi dalam perkembangannya, bank-bank yang berazaskan syariah ini mempunyai prospek yang cerah, karena didalam prinsip syariah tidak mengusung sistem bunga seperti pada bank konvensional, melainkan sistem bagi hasil. Dalam hal demikian, maka 2

Andita Yuni Santoso, Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Pada Bank Bri Syariah Cabang, Semarang, Tesis, Undip, Semarang, 2006, hlm. 1.


3

kreditur, yang biasanya adalah suatu bank, dalam memberikan pembiayaan kepada para pengusaha tersebut akan sangat mempertimbangkan agar uang yang digunakan untuk membeli barang modal yang diperuntukkan nasabah tersebut dapat kembali tepat waktu seperti yang diperjanjikan. Pembiayaan dalam kegiatan Perbankan syariah merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha Bank syariah berasal dari pendapatan kegiatan usaha pembiayaan yaitu berupa bagi hasil. Ruang lingkup dari pembiayaan sebagai kegiatan Perbankan syariah tidaklah semata-mata berupa kegiatan membelikan barang modal yang diperuntukkan nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi : sumber-sumber dana pembiayaan, alokasi dana, organisasi dan manajemen pembiayaan, kebijakan pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan serta penyelesaiaan pembiayaan yang bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan pembiayaan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia pembiayaan tersebut. Bank Syariah saat ini menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan dan transaksi bisnis para pengusaha, di mana hal ini dapat dilihat dengan semakin pesatnya pertumbuhan Bank Syariah di


4

Indonesia. Secara yuridis formal, keberadaan bank syariah telah diakui dalam sistem perundang-undangan Negara Republik Indonesia, termasuk keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan), disebutkan, bahwa undang-undang membagi jenis bank menjadi dua macam, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.3 Ketentuan ini dipertegas dengan keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.4 Undang-undang ini juga mengganti istilah Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank 3 Pasal 1 angka 3 dan 4, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 4 Pasal 1 angka 7, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah


5

Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”5 Sistem perbankan dengan prinsip syariah istilah kredit berubah menjadi istilah pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan: Pembiayaan berdasar Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip syariah oleh Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan Syariah) diberikan defenisi yaitu: prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Defenisi tersebut menjelaskan bahwa salah satu transaksi yang cukup populer dan dikembangkan dalam sistem perbankan syariah adalah sistem jual beli, seperti halnya diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam literatur hukum perdata, yang menjelaskan tentang pengertian jual beli ini, disebut dengan koop en verkoop (bahasa Belanda) dan

5

Pasal 1 angka 9, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah


6

purhcase and sale (bahasa Inggris).6 Hanya saja, dalam literatur hukum Islam, pengertian jual beli sebagaimana diatur dalam KUH Perdata itu, dalam fiqh Islam bentuk dan jenisnya dibagi pada tiga cara, yaitu:7 1. Bai` Al-murabahah (Deferred Payment Sale), yaitu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 2. Bai` As-Salam (In Front Payment Sale), yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. 8 3. Bai` Al-Istishna (Purchase By Order Or Manufacture), yaitu merupakan bentuk kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.9 Dalam praktek sistem perbankan syariah, produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Dasar hukum Istishna menurut fiqh Islam adalah jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000). Sedangkan Istishna menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 6

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang , 1997, hlm. 872 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001. 8 Dalam perbankan, salam banyak dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Bank memberikan pembiayaan sebagai pembayaran penuh di muka di awal masa tanam sebagai modal bagi petani. Kemudian setelah panen petani wajib menjual hasil panennya kepada bank sesuai dengan kualifikasi dan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Dalam akad ini, para phqak tidak dapat membatalkan kontrak secara sepihak. 9 Menurut jumhur ulama, Bai Al-istishna merupakan suatu jenis khusus dari akad ba’i as-salam. Biasanya, jenis ini digunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan ba’i al-istishna mengikut ketentuan dan aturan ba’i as-salam. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/ akad istishna muncul. Agar akad istishna menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istishna, pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang. Dalam akad ini, apabila barang nelum di produksi, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain, namun apabila perusahaan telah memulai produksinya, kontrak tidak dapat diputuskan secara sepihak. 7


7

disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (PBI Nomor 7/46 pasal 1 butir 9). Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi diantara ketiga bentuk sistem jual beli ini, pada awalnya yang banyak dilakukan adalah sistem jual beli Bai` Al-Murabahah dan selalu disebut secara ringkas dengan sistem Murabahah. Namun dalam perkembangannya kedua bentuk lainnya juga telah dikembangkan seperti salah satu produk Bank BRI Syari’ah adalah Akad Pembiayaan Istishna yang merupakan pembiayaan produktif maupun konsumtif untuk memenuhi kebutuhan barang produksi atau barang konsumtif yang dilakukan dengan cara pemesanan secara syari’ah sesuai dengan kemampuan masingmasing nasabah. Akad Pembiayaan Istishna dalam pelaksanaannya digabung dengan Akad Murabahah. Hal ini dilakukan karena pada prinsipnya sama-sama berbentuk jual beli barang hanya saja pada jual beli dilakukan dengan lebih dahulu melalui pemesanan.10 Di

dalam

praktek perbankan

khususnya

pada Bank BRI Syariah

Cabang Binjai dikenal berbagai kegiatan usaha dibidang syariah antara lain adalah Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Wakalah (Transfer, Kliring) dan Pembiayaan. Produk Pembiayaan yang dilaksanakan pada Bank BRI Syariah Cabang Binjai antara lain adalah : Murabahah (jual beli barang jadi bayar tangguh), Istishna (jual beli barang pesanan bayar tangguh), Ijarah (sewa atau leasing), Mudharabah (bagi hasil tanpa sharing dana nasabah), Musyarakah (bagi 10

Hasil Wawancara dengan Bapak Toras Pulungan Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syari’ah Cabang Binjai, 03 Oktober 2011


8

hasil

dengan

sharing

dana

nasabah)

dan

Qardh

(pinjam

kebajikan).11

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa salah satu produk Bank BRI Syari’ah adalah Istishna (jual beli barang pesanan bayar tangguh) yang dalam praktiknya dikaitkan dengan jual beli pembiayaan Murabahah sehingga pada akad pembiayaannya dikenal dengan “Akad Pembiayaan Murabahah Al Istishna”. Hal disebabkan karena pembiayaan murabahah juga menganut prinsip jual beli dengan bayar tanggung hanya pada Istishna jual beli tersebut harus melalui pemesanan terlebih dahulu. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai perjanjian pembiayaan Istishna

dalam system perbankan

syariah. Penelaahan ini nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan judul “Akad Pembiayaan Istishna Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syari’ah Cabang Binjai”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti secara lebih mendalam sebagai berikut: 1. Bagaimanakah mekanisme perjanjian pembiayaan Istishna menurut fiqh dan perbankan syari’ah ? 2. Apakah perjanjian pembiayaan Istishna pada Bank BRI Syari’ah Cabang Binjai telah sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syari’ah ? 3. Apakah yang menjadi kendala pada perjanjian pembiayaan Istishna pada Bank BRI Syari’ah Cabang Binjai ? 11 Hasil Wawancara dengan Bapak M. Indra Kusuma Staf Bagian Adminitrasi Pembiayaan (ADP) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syari’ah Cabang Binjai, 03 Oktober 2011


9

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian pembiayaan Istishna menurut fiqh dan menurut perbankan syari’ah. 2. Untuk mengetahui perjanjian pembiayaan Istishna pada Bank BRI Syari’ah Cabang Binjai telah sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syari’ah. 3. Untuk mengetahui yang menjadi kendala pada perjanjian pembiayaan Istishna pada Bank BRI Syari’ah Cabang Binjai ? D. Manfaat Penelitian Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: 1.

Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu

pengetahuan hukum pada umumnya dan terhadap perkembangan hukum perbankan syari’ah pada khususnya, dan bagi para akademis mengenai penerapan prinsip kafalah dalam akad pembiayaan pada bank syari’ah. Sedangkan bagi kalangan perbankan, hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam rangka meningkatkan pemberian pembiayaan secara teknis berkaitan dengan adad pembiayaan istishna pada bank syari’ah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.


10

2.

Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat,

khususnya kepada nasabah penerima pembiayaan pada bank syari’ah khususnya nasabah Bank BRI Syari’ah Cabang Binjai, agar lebih mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam Akad Pembiayaan Al Istishna yang berdiri sendiri maupun Akad Pembiayaan Murabahah Al Istishna pada bank syari’ah yang diperolehnya. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah penulis lakukan baik di kepustakaan penulisan karya ilmiah Magister Hukum, maupun di Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, ditemukan beberapa penelitian menyangkut produk bank syari’ah antara lain: 1. Judul Penelitian “Kuasa Menjual Dalam Aqad Pembiayaan Murabahah, Sebagai Dasar Hukum Penjualan Barang Jaminan (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan) Oleh Hasbullah Hadi, NIM : 077011092. Adapun yang menjadi pokok Kajian adalah a. Bagaimanakah isi perjanjian pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan ? b. Bagaimanakah kekuatan yuridis dari Akta Kuasa Menjual yang dibuat mengikuti akta perjanjian pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan? c. Bagaimanakah proses yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan dalam menjual barang jaminan milik nasabah debitur yang ingkar janji?


11

2. Judul Penelitian “Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Terhadap Pembiayaan Rumah/Properti Pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan) Oleh : Ridha Kurniawan Adnans, NIM : 057011074. Adapun permasalahan yang dikaji adalah : a. Bagaimanakah konsep jual beli murabahah menurut syariat Islam? b. Bagaimanakah penerapan sistem jual beli murabahah terhadap pembiayaan rumah/ properti pada bank BNI Syariah? c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem jual beli murabahah terhadap pembiyaan rumah/ properti pada bank BNI Syariah? 3. Judul Penelitian “Perjanjian Pembiayaan Murabahah Pada Bank Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Islam” (Penelitian di Bank Syariah Mandiri Medan), Oleh : Rifki Suryadi NIM : 047011055. Adapun Permasalahan yang dibahas adalah : a. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian (aqad) pembiayaan murabahah pada bank dengan prinsip-prinsip syariah Islam? b. Bagaimanakah bentuk jaminan dalam perjanjian pembiayaan murabahah? c. Bagaimanakah penyelesaian pembiayaan macet yang diikat dengan perjanjian murabahah?


12

Ketiga penelitian di atas sejauh yang diketahui baik mengenai judul maupun permasalahan tidak ada kesamaan dengan penelitian ini karena penelitian ini lebih memfokuskan pada pembiayaan dengan prinsip Al Istishna pada Bank Syari’ah. Dengan demikian penelitian tentang “Akad Pembiayaan Istishna Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syari’ah Cabang Binjai”, belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kemurniannya, karena belum ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini. F. Kerangka Teori Dan Konsepsi 1.

Kerangka Teori Teori adalah merupakan suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk

mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran atau logika (flow of reasoning/ logic), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, defenisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.12 Teori berasal dari kata “theoria” dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata “thea” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang 12

J.Supranto, Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.194.


13

tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis.13 Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan, bahwa salah satu arti teori ialah: “...pendapat, cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu.”14 Otje Salman dan Anton F Susanto akhirnya menyimpulkan pengertian teori menurut pendapat dari berbagai ahli, dengan rumusan sebagai berikut : “Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.”15 “Teori dipergunakan sebagai landasan atau alasan mengapa suatu variabel bebas tertentu dimasukkan dalam penelitian, karena berdasarkan teori tersebut variabel yang bersangkutan memang dapat mempengaruhi variabel tak bebas atau merupakan salah satu penyebab”.16 Jadi kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis dari para penulis ilmu hukum di bidang hukum perbankan syari’ah, yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal bagi penelitian ini.17 Dalam penelitian ini, menetapkan suatu kerangka teori adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan, kerangka teori itu digunakan sebagai landasan berfikir untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu mengenai perjanjian pembiayaan istishna pada lembaga perbankan syariah yang dalam hal ini didasarkan pada ketentuan Alqur’an dan Hadits serta ketentuan 13

HR.Otje Salman S dan Anton F Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.21. W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm.1055. 15 HR.Otje Salman S dan Anton F Sisanto,Op.Cit,hlm 22 16 J.Supranto, Op.Cit,, hlm.192-193. 17 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung 1994, hlm. 80. 14


14

Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSNMUI/IV/2000. Dengan demikian, kerangka teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini bila dikaitkan dengan pemberian pembiayaan oleh bank syariah kepada penerima pembiayaan, merupakan kebijakan perbankan sebagai konsekuensi semakin tingginya berkembangnya lembaga perbankan syariah di Indonesia. Berkembang perbankan syariah di Indonesia adalah didasarkan pada ketentuan syariat Islam yang mengatur berbagai sisi kehidupan masyarakat muslim termasuk di bidang perekonomian dan perbankan. Tujuan utama Syari’at diturunkan adalah untuk kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemafsadatan (kerusakan), syari’at menetapkan ada lima kebutuhan pokok manusia yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu;18 agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, sehingga Allah SWT menjadikan risalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamiin sebagaimana tercermin dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya; “Tidaklah kami mengutus engkau, kecuali menjadi rahmat bagi seru sekalian alam”. Dengan demikian, dapat dipahami Bank Syariah adalah “Bank yang penentuan harga produknya berdasarkan perjanjian yang berlandaskan aturan hukum Islam antara bank dan pihak lain (nasabahnya) untuk menyimpan dana atau penyaluran dana (pembiayaan) usaha atau kegiatan perbankan lainnya.19 Menurut Kamus Hukum arti kata akad adalah perjanjian.20 Ditinjau dari Hukum Islam, perjanjian yang sering disebut dengan akad merupakan suatu

perbuatan

yang

sengaja

dibuat

oleh

dua

orang

atau

lebih

berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan kata lain akad adalah perikatan 18

Daud Rosyid, Indahnya Syari’at Islam, Usamah Press, Jakarta, 2003, hlm 35. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.24. 20 J.C.T Simorangkir et.al., Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1997, hlm.6. 19


15

antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.21 Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1, Allah SWT. berfirman yang menyatakan ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”22

Ahli

pentafsir Al-Quran menjelaskan, bahwa makna aqad dalam firman Allah SWT. tersebut diatas adalah “Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah, dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.”23 Berdasarkan firman Allah SWT. tersebut di atas, syariat Islam menetapkan, bahwa setiap manusia diminta untuk memenuhi aqadnya atau janjinya. Istilah alaqdu, atau yang dalam literatur Indonesia dikenal dengan istilah aqad, makna dan esensi dasarnya dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata. ”Istilah verbintenis yang dalam bahasa Belanda berarti mengadakan perjanjian.”24 Sedangkan istilah aqad menurut Atabik Ali dan A.Zuhdi Muhdlor dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu: “...dari akar kata àqada, yang berarti mengikat, menyimpulkan, dan menggabungkan.”25 Kemudian kata àqada sebagai kata kerja berubah menjadi kata benda, dan disebut dengan lafal al-aqdu. “al àqdu artinya adalah persepakatan, perjanjian, atau kontrak.”26 Selanjutnya para ahli fiqh memberikan rumusan pengertian aqad sebagai berikut ”Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan defenisi akad sebagai

21 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, Pengantar Fiqh Muamalat, Cetakan Pertama Edisi Kedua , Pustaka Rizki Putra, Semarang: 1997, hlm. 28. 22 Al-Quran Dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, Jakarta, 1971, hlm.156. 23 Ibid. 24 Yan Pramadya Puspa, Op.Cit, hlm.861. 25 Atabik Ali dan A.Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia , Multi Karya Grafika, Jogyakarta, 1998, hlm.1305. 26 Ibid. hlm.1306.


16

pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara` yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”27 Pengertian akad atau perjanjian menjelskan bahwa dalam hukum perikatan Islam titik tolak yang menjadi essensi dasar terjadinya suatu perikatan adalah adanya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam setiap transaksi. Karena apabila dua janji antara para pihak telah disepakati, kemudian dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah aqdu (perikatan). Berdasarkan essensi dasar ini, maka dapat dilihat, bahwa kesepakatan kedua belah pihak yang ada dalam ijab dan kabul adalah menjadi syarat utama sahnya suatu perjanjian. Selanjutnya akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (hissyy) maupun tidak nampak (ma’nawy). Kamus Al-Mawrid, menterjemahkan al-‘Aqd sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian.28 M. Hasballah Thaib mengatakan secara terminologi fiqh akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan perimaan ikatan) sesuai dengan kehendak yang berpengaruh pada objek perikatan.29 Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.30 Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan.31 27

Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.45-46. Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1. Juli 2009. Fayruz Abadyy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya’qub. alQamus al-Muhit, jilid 1. Beirut : D Jayl, hlm. 327. 29 M. Hasballah Thaib, Hukum Aqad (Kontrak) dalam Fiqh Islam dan Praktek di Bank Sistem Syari’ah, PPS, USU, Medan, 2005, hlm. 1. 30 Ibid. 28

31

Ibid


17

Sementara itu, pengertian akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan akibat-akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.32 Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syara’ yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya. 33 Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Sehubungan dengan pengertian Hukum Kontrak dalam literatur Ilmu Hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping istilah ”Hukum Perikatan” untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah ”Hukum Perutangan”, ”Hukum Perjanjian” ataupun ”Hukum Kontrak”. Masing-masing istilah tersebut mempunyai artikulasi yang berbeda satu dengan lainnya.34 Istilah hukum perutangan biasanya diambil karena suatu transaksi mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa tuntut-menuntut.35

32

Ahmad Azhar Basyir, Azas-azas Hukum Muamalah, UII Press, Yogyakarta, 2004 hlm. 34. Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama. Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2006 hlm.7. 34 Gemala Dewi dkk Hukum Perikatan Islam di Indonesia , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 1. 35 Bandingkan dengan pengertian perikatan menurut Subekti yaitu, suatu pehubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,berdasarkan atas pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, lihat Subekti Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.1. 33


18

Lebih lanjut M. Hasballah Thaib mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya aqad harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak yang artinya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan hukum syara’ dan akibat dari aqad tersebut terjadi perpindahan kepemilikan dar suatu pihak (yang yang melakukan hijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).36 Hasballah Thaib merumuskan, bahwa ada 8 syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad yang dilakukan oleh para pihak. Adapun syarat – umum suatu akad itu ialah : 1) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf). 2) Obyek akad itu diakui oleh syara`. 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat atau hadis) syara’. 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. 5) Akad itu bermanfaat. 6) Pernyataan ijab tetap utuh sampai terjadinya kabul. 7) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. 8) Tujuan akad itu harus jelas diakui oleh syara`.37 Sedangkan Gemala Dewi dkk dalam bukunya menyimpulkan, bahwa ada tiga unsur pokok yang harus ada dalam suatu aqad atau perjanjian yaitu: 38 a) Pertalian ijab dan qabul. b) Dibenarkan oleh syara`. c) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Dari pengertian dan penjelasan tersebut jelaslah bahwa dalam melaksanakan aqad tersebut tidak terlepas dari adanya rukun aqad yang terdiri atas (1) Pernyataan 36

M. Hasballah Thaib, Op.Cit., hlm.1. Ibid. hlm.11-12. 38 Gemala Dewi,dkk, Op.cit. hlm.48. 37


19

untuk mengikatkan diri (sighat al ‘aqad), (2) Pihak-pihak yang beraqad (almuta’aqidain) dan (3) Objek aqad (al-ma’qud ‘alaihi).39 Sighat al ‘aqad merupakan rukun akad yang terpenting dan paling esensial, karena melalui pernyataan inilah diketahui suatu maksud setiap pihak melakukan akad yang diwujudkan melalui ijab kabul. Selanjutnya

apabila

dikaitkan

dengan

pembiayaan

yang

dijalankan

oleh Bank Syariah dapat diketahui bahwa akad pembiayaan tersebut termasuk dalam bentuk kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sesuai dengan sifatnya berdasarkan Syariah, maka produk-

produk Bank Syariah tidak sama dengan produk-produk Bank Konvesional, walaupun beberapa produk harus diakui mengadopsi produk bank konvensional yang dicari landasan hukumnya dalam sumber hukum Islam. Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syari’ah juga sesuai dengan syari’ah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan prinsip syariah dasar hukumnya adalah Alquran, dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syari’ah bunga adalah Riba.40

39

Ibid. hlm 2. Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 24. 40


20

Mandala Manurung dan Prathama Rahardja mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip pokok perbankan syariah yaitu: 1. Orientasi Produktivitas Beberapa aspek yang tercakup dalam prinsip ini adalah: a) Modal dan sumber daya dikerahkan untuk produksi dan distribusi yang menghasilkan kesejahteraan. b) Tidak diperkaankan adanya modal dan sumber daya yang tidak terpakai; Dari aspek-aspek di atas dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan syariah sekalipun berorientasi kesejahteraan, namun tidak mempermasalahkan motivasi memperoleh laba. 2. Keadilan. Dalam rangka keadilan, maka penerapan bunga diharamkan. Sedangkan investasi dilakukan dengan prinsip berbagi resiko. Kesucian dari kontrak/akad harus terjaga, dimana transparansi dan keterbukaan antara kedua belah pihak sangat penting untuk mengurangi resiko akibat informasi yang tidak sama dan kecurangan–kecurangan (moral hazard). 3. Investasi yang halal. Tidak diperbolehkan melakukan investasi disektor-sektor yang diharamkam seperti : minuman keras, perjudian, pelacuran, dan lain-lain juga tidak diperbolehkan investasi untuk kegiatan spekulasi.41 Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa seperti halnya pada bank Konvensional,

bank

syari’ah

dalam

menjalankan

operasionalnya

juga

melakukan berbagai bidang usaha berdasarkan prinsip syari’ah. Demikian juga dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dikenal dengan akad. Salah satu dari produk penyaluran dana pembiayaan oleh bank syrai’ah yang diwujudkan dalam bentuk akad adalah istishna’. Istishna merupakan transaksi jual 41

Ibid, hlm. 224-225.


21

beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan

tertentu

yang

disepakati

dengan

pembayaran

sesuai

dengan

kesepakatan.42 Landasan Syari’ah dari akad istishna adalah Al-Qur’an Surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya: “wahai orang-orang yang beriman jika kalian berhutang dengan sebuah hutang dengan waktu yang telah di tentukan, maka tuliskanlah hutang tersebut …”. Sedangkan dari Hadits didasarkan pada yang artinya “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf) dan salah satu hadits lainnya yang artinya “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al- Khudri).43 Produk pembiayaan ini diantaranya adalah pembiayaan jual- beli Istishna. Beberapa pengertian Istishna antara lain: 1. Istishna menurut Fiqh adalah jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000). 2. Istishna menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan 42 43

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, GIP, Jakarta, hal 113. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'


22

tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (PBI Nomor 7/46 pasal 1 butir 9). Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Bai’ Istishna adalah transaksi jual beli dengan pesanan, dimana pihak pembeli memesan suatu barang kepada pihak penjual untuk dibuatkan baginya, dan mengenai pembayarannya dapat dilakukan dimuka sekaligus, bertahap sesuai dengan progress pengerjaan, atau malah dicicil dalam jangka panjang, semua dapat diatur sesuai dengan perjanjian. 2.

Konsepsi Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari objek penelitian yang

akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut : 1. Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan perimaan ikatan) sesuai dengan kehendak yang berpengaruh pada objek perikatan.44 2. Pembiayaan adalah suatu bentuk perjanjian penyediaan dana yang didasarkan pada ekonomi Islam (prinsip syariah), yang salah satu prinsipnya melarang/mengharamkan adanya riba (bunga) apa pun bentuknya. 3. Istisnna adalah Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran 44

M. Hasballah Thaib, Op.Cit., hlm. 1.


23

dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan (dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang).45 4. Bank Syari’ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.46 5. Bank BRI Syari’ah adalah salah satu bank umum yang menjalankan usaha Syari’ah. G. Metode Penelitian Penelitian menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.47 1.

Sifat Penelitian Penelitian ini melakukan analisis secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah

untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.48 Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatik mengenai pembiayaan pada bank syariah. Sedangkan analisis dilakukan terhadap berbagai

45

Bank Indonesia, Istilah Populer Perbankan Syariah www.bi.go.id, Diakses September 2011 Pasal 1 angka 7, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 47 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 2. 48 Irawan Soehartono, Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63. 46


24

aspek hukum yang mengatur tentang Akad Pembiayaan Istishna’ pada Bank Rakyat Indonesia Syari’ah Cabang Binjai. 2.

Pendekatan Penelitian Pendekatan Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian

dengan metode penulisan dengan pendekatan

pendekatan yuridis empiris untuk

menganalisa berbagai peraturan tentang pembiayaan berdasarkan bagi hasil pada bank syariah, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. 3.

Sumber data Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumbernya dengan melakukan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara guna akurasi terhadap hasil penelitian yang dipaparkan, yaitu wawancara langsung dengan nasabah dan pejabat Bank Rakyat Indonesia Syari‘ah Cabang Binjai yang dalam penelitian ini dipilih sebagai informan dan narasumber.


25

Sumber-sumber data dalam penelitian ini juga difokuskan pada

data

kepustakaan mengingat penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif. Sumber data kepustakaan diperoleh dari : a) Bahan hukum primer yang bersifat mengikat terdiri dari : 1) Norma atau kaidah dasar 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 4) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan syariah. 5) Aqad pembiayaan musyarakah pada Bank Rakyat Indonesia Syari‘ah Cabang Binjai b) Bahan hukum sekunder, antara lain buku yang membahas tentang bank syariah, akad/perjanjian, pembiayaan dengan sistim bagi hasil dan akad pembiayaan Istishna pada bank syariah serta asil-hasil penelitian, laporanlaporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini. c) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah serta ilmu pengetahuan lainnya yang dapat dipergunakan untuk melengkapi atau sebagai data penunjang dari penelitian ini.


26

4.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui

penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telah penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya. Di samping itu, juga dilakukan penelitian lapangan (Field Research), dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara wawancara para responden dan informan dalam penelitian ini. 5.

Alat Pengumpulan Data Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka

alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Studi Dokumen yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen yaitu tentang perikatan dalam Islam, bank syari’ah dan pembiayaan syari’ah yang merupakan dokumen sebagai sumber informasi secara teori. b. Wawancara49 dengan menggunakan pedoman wawancara (interview quide)50. Wawancara dilakukan terhadap responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan

49 Herman Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 71, yang menyatakan wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara (interviewer), responden (interview) informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara (interviewer), responden (interview) pedoman wawancara, dan situasi wawancara. 50 Ibid, hlm. 73. Menyatakan pedoman wawancara yang digunakan pewawancara, menguraikan masalah penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan. Isi pertanyaan yang peka dan tidak menghambat jalannya wawancara.


27

dengan cara terarah maupun wawancara bebas dan mendalam (depth interview). 5.

Analisis Data Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data

yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.51 Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara perspektif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.52 Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

51 52

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12. H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988, hlm. 37.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Hukum Islam merupakan bagian dari tata hukum Indonesia, yang mana bagi

Recommend Documents