BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Hak Kekayaaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah padanan kata

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Hak Kekayaaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah padanan kata intellectual property rights. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang dihasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI bisa juga diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. 1 Dewasa ini, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai penelaahan yang lebih seksama dalam upaya menciptakan system perlindungan HKI

yang

sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, khususnya

mengenai

kePengelolaan komunal masyarakat adat. Indikasi meningkatnya perhatian dan kesadaran masyarakat tercermin dari cukup tingginya permohonan HKI diajukan ke Dirjen KI (Kekayaan Intelektual).2 Pemanfaatan sumber daya genetis untuk berbagai kepentingan (antara lain sebagai bahan obat, makanan, minuman, pengawet, atau sebagai benih) yang semakin meningkat dengan dukungan perkembangan ilmu dibidang bioteknoligi, telah menarik perhatian perusahaan-perusahan besar di negara maju/berkembang. Sayangnya, pembagian keuntungan yang adil dan pengalihan teknologi yang sungguh-sungguh dari perusahaan besar tersebut ke negara penghasil/penyuplai

1

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HKI (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 2. 2 Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 132.

1 Universitas Sumatera Utara

2

sumber daya genetis yang umumnya berasal dari negara berkembang, sejauh ini dirasa masih belum memadai. Adapun dalih yang banyak dipertentangkan yang telah dikemukakan oleh perusahaan maju tersebut adalah bahwa sumber daya genetis yang tersedia secara melimpah merupakan warisan leluhur yang dapat digunakan siapa saja dan kapan saja (common heritage of mankind).3 Orang lain yang dibiarkan memanfaatkan suatu karya dengan gratis maka dapat membuat fungsi ataupun manfaat dari suatu karya itu hanya dirasakan oleh orang lain, sedangkan pencipta dari karya itu hanya merasa lelah dan tidak memperoleh imbalan apa-apa. Hal tersebut akan membuat masyarakat enggan berfikir dan mencoba-coba untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Masyarakat mau berkreasi dan mengeluarkan ide dari hasil pemikiran mereka apabila mereka akan menerima suatu imbalan yang sesuai dengan karya yang telah diciptakannya. Dengan demikian, mereka akan berlomba-lomba untuk membuat dan menciptakan aneka penemuan atau karya baru dan pada akhirnya akan membawa namanya bangsanya yang akan beruntung karena terdorong maju oleh kreativitas masyarakatnya. Pengembangan-pengembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut merupakan perlindungan hak cipta. Perkembangan di bidang perdagangan industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. 4 3

Ibid., hlm. 133. Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta (Jakarta Selatan : Visimedia, 2015), hlm.

4

ix.

Universitas Sumatera Utara

3

Masyarakat dapat menemukan bentuk ciptaan dimana-mana, baik di rumah, di jalan, di kantor, di sekolah, di kendaraan umum, maupun di tempat perbelanjaan seperti mal, supermarket dan pasar tradisional. Dengan memiliki hak cipta maka orang lain tidak boleh mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tanpa seizin penciptanya. Menciptakan suatu karya cipta bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan maka dari itulah orang lain diwajibkan untuk menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dilalaikan begitu saja. Orang lain pasti sudah mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya. 5 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun pencipta merupakan seseorang atau beberpa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Sedangkan Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 6 Merujuk kepada pengertian tersebut, hak cipta merupakan hak khusus yang diberikan kepada pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak dan 5

Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm.2. 6 Lihat ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUHC Nomor 28 Tahun 2014.


4

menggandakan hasil karya ciptaannya. Pencipta juga berhak atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut. Hak cipta merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual. Namun, hak cipta tidak sama dengan hak kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman. Berbeda dengan hak kekayaan industri yang meliputi hak perlindungan di bidang teknologi dan desain, hak cipta memberikan perlindungan atas ciptaan dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. 7 Campur tangan negara sangat diperlukan di bidang penciptaan dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Pencipta memiliki hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan. 8 Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam daftar Priority Wacth List yang di keluarkan oleh US Trade Representative. Priority Watch List merupakan daftar negara- negara di dunia yang teridentifikasi sebagai negara

7 8

Tim Visi Yustisia, Op.Cit., hlm. x Gatot Supramono, Op.Cit., hlm.3.


5

dengan tingkat pembajakan yang tinggi. Selain Indonesia, negara yang termasuk juga ke dalam daftar tersebut adalah negara Tiongkok, India dan Rusia. 9 Berbagai pelanggaran hak cipta masih banyak terjadi di negara kita, baik yang diselesaikan di pengadilan maupun tidak. Pelanggaran-pelanggaran itu antara lain, dapat dilihat di televisi berupa tiru-meniru bahan lawakan oleh para pelawak, di kaki lima sampai dipertokoan masih dijumpai kaset dan CD, DVD, dan VCD bajakan rekaman lagu dan film. CD (Compact Disc) adalah sebuah media penyimpanan yang berbentuk piringan yang digunakan untuk membuat film dengan resolusi kecil atau sebagai media transmisi software-software aplikasi sedangkan VCD (Video Compact Disc) merupakan bahan optik atau perangkat keras yang berisi program, berisi pesan atau info yang menampilkan gerak (visual), suara (audio), dengan maksud menyampaikan pesan atau info dari sumber kepada penerima.

10

DVD (Digital Video Disc) merupakan media

penyimpanan optik yang popular yang digunakan untuk menyimpan video dan data, ukuran fisik standarnya sama dengan CD (Compact Disc), namun dengan kapasitas enam kali lipat dari CD.11 Di samping itu bahkan di pusat perbelanjaan seperti mal juga sering menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak cipta di bidang desain pakaiaan yang masih ada dan sama di sana-sini dengan produk yang berbeda, dan masih banyak yang lainnya. 12

9

Reska K. Nistanto, “Jual Software Bajakan, Mal Bisa Didenda Rp 100 Juta”, http://tekno.kompas.com/read/2015/03/02/11410067/Jual.Software.Bajakan.Mal.Bisa.Didenda.R p.100.Juta (diakses pada tanggal 07 Maret 2015). 10 Tri Dayanti , “Pengertian CD, DVD, VCD”, http://tridayanti123.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-cddvdvcd.html (diakses pada tanggal 30 September 2015). 11 Tri Dayanti, “Perbedaan CD, DVD, VCD”, http://nengtri.blogspot.co.id/2012/05/perbedaan-cdvcddvd.html (diakses pada tanggal 30 September 2015). 12 Gatot Supramono, Op.Cit., hlm.4.


6

Sangatlah mudah untuk menemukan barang-barang bajakan di Indonesia, terutama di Mal. Barang-barang tersebut berupa CD, baju, software, buku, lukisan, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi pembajakan. Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi angka pembajakan di Indonesia, namun di sisi lain masyarakat justru berperan aktif dalam menggunakan produk bajak tersebut, dengan alasan harga yang lebih murah dan sangat mudah untuk ditemukan. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 telah disahkan pada Oktober 2014 lalu untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka diharapkan dapat menekan angka pembajakan didalam negeri terutama di sektor hak cipta. Selain itu, UUHC yang telah disahkan tersebut merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media publikasi dan komunikasi ciptaan secara global. Pada prinsipnya, revisi UUHC ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemilik hak cipta serta diharapkan dapat mendukung peningkatan perekonomian, khususnya dibidang industri kreatif. 13 Penegakan hukum terhadap kasus-kasus

pelanggaran

hak

cipta

seringkali masih ragu-ragu. Pihak penegak hukum masih enggan bertindak tegas kepada pedagang yang menjual barang bajakan yang tidak memiliki izin, misalnya CD bajakan. Dengan harga sepuluh ribu rupiah saja, seseorang langsung dapat memiliki satu buah CD bajakan, hal itu bisa terjadi karena pertimbangan

13

Tim Visi Yustisia, Op.it., hlm. xi.


7

masalah sosial ekonomi masyarakat yang cenderung lebih memilih untuk membeli kaset dengan harga yang murah dibandingkan dengan kaset kualitas tinggi yang harganya mahal. Saat seseorang melihat sesuatu barang, misalnya kursi mungkin komentar orang terhadap barang tersebut pada umunya bernada datar “ah Cuma kursi untuk tempat duduk”, tetapi orang jarang berpikir bagaimana pertama kali seseorang dapat membuat rancangan sebuah kursi yang pada akhirnya berbentuk seperti angka 4 (empat) terbalik, tentu saja hal tersebut bukan sesuatu yang mudah dikerjakan. Demikian pula jika kita melihat sebuah karya tulis seseorang berupa “paper” biasanya seseorang memberi komentar dengan mudah, karena jumlah halamannya yang cuma beberapa lembar saja, namun untuk membuat karya tulis tersebut bukanlah merupakan pekerjaan yang gampang karena harus dapat menyajikan hal apa yang harus ditulis di dalam karya tulis tersebut. Kemudian judul apa yang dipilih karena judul tulisan harus dapat menggambarkan isinya secara keseluruhan. Setelah itu permasalahan apa yang akan diketengahkan dan bagaimana merumuskannya. 14 Berdasarkan kedua contoh di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam menciptakan sebuah karya cipta bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan karena sangat diperlukan kreativitas. Untuk itulah hukum hak cipta diperlukan, agar dapat melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dari suatu ciptaannya sehingga orang lain tidak dapat mencuri haknya dengan sembarangan. Mal sering digunakan sebagai tempat untuk bertransaksi barang bajakan. Hal ini dikarenakan tingginya minat masyarakat untuk berbelanja di Mal. Mal

14

Gatot Supramono, Op.Cit., hlm. 1.


8

adalah serapan dari Bahasa Inggris “Mall” yang diterjemahkan menjadi gedung yang berisi macam-macam toko dengan dihubungkan oleh lorong atau koridor. Istilah Mall berangkat dari nama “The Mall” (1674) di Inggris. The Mall adalah jalanan yang ada di Istana Buckingham, Admiralty Arch, Trafalgar Square, St. James’ Park, House Guards Parades. The Mall dalam abad ke-20 merupakan jalan yang biasa digunakan acara seremonial kerajaan sebagai rute untuk melakukan parade. The Mall dibentuk supaya pejalan kaki dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Istilah Mall kemudian digunakan untuk suatu kawasan belanja yang terdapat dalam suatu ruangan yang dinaungi oleh atap. Sejarah mal dimulai pada abad ke-7 di ibukota Syria yang dikenal dengan nama Al-Hamidiyah Souq. Mal dianggap sebagai tempat perbelanjaan yang lengkap, praktis, dan efisien. Hal ini dipandang sebagai suatu kesempatan yang besar oleh pedagang untuk mendapat keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Sehingga banyak pedagang yang memutuskan untuk menjual barang bajakan, karena harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga yang asli tentu dapat menarik minat pembeli.15 Kurangnya sosialisasi mengenai pelanggaran hak cipta kepada

para

pengelola tempat perdagangan menyebabkan pengelola tempat perdagangan tanpa sengaja mengizinkan penyewa tempat perdagangan memperjualbelikan barang bajakan secara bebas dan terang-terangan. Hal inilah yang menyebabkan pelanggaran hak cipta tersebut tidak dapat dihindari oleh para pedagang terutama pedagang yang berada di tempat perbelanjaan tersebut.

15

Liza Maulida, “Sejarah Mall”, http://maulbakiyah.blogspot.com/2011/04/sejarahmall.html (diakses tanggal 10 Maret 2015).


9

Sanksi terhadap pelanggaran HKI selama ini belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga tingkat pelanggarannya terus meningkat, meskipun pemerintah sudah memiliki perangkat undang-undangnya. Kendala lainnya yaitu terbatasnya aparat penegak hukum yang menangani masalah Hak Kekayaan Intelektual, ringannya putusan yang dijatuhkan oleh proses peradilan kepada pelanggar, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai dan mentaati hukum di bidang HKI dan terbatasnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan strategis yang akan dijadikan target untuk menurunkan dan menghilangkan pelanggaran HKI, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai HKI orang lain. Berkurang atau hilangnya pelanggaran HKI di Indonesia, nantinya akan dapat menarik para investor khususnya investor dari luar negeri untuk menanamkan/membuka usaha di Indonesia baik di bidang Hak Cipta maupun di bidang HKI, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dalam skala makro akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 16 Disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disambut gembira oleh semua pihak, termasuk dari pelaku seni, musisi, perusahaan dagang, dan industri

dan

lain

sebagainya.

Adanya jaminan

hukum yang pasti terhadap pelanggaran hak cipta diharapkan mampu memunculkan kreatifitas anak negeri untuk terus berprestasi dan menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing di dunia internasional.

16

Atang Setiawan, “Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual”, http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/informasi/Pelanggaran-Hak-Kekayaan-Intelektual (diakses pada tanggal 13 Juli 2015).


10

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat agar tidak membeli barang bajakan lagi. Sekaligus mengajak partisipasi aktif seluruh masyarakat Indonesia dalam memerangi pembajakan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka penulis memuat rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut: 1.

Bagaimanakah pengaturan hukum hak cipta di Indonesia?

2.

Bagaimanakah bentuk pelanggaran hak cipta di Mal?

3.

Bagaimanakah tanggung jawab pengelola mal terhadap penyewa yang melakukan pelanggaran hak cipta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Untuk mengetahui pengaturan hukum, pelanggaran dan penyelesaian hak cipta di Indonesia

2.

Untuk mengetahui pelanggaran hak cipta di Mal

3.

Untuk mengetahui tanggung jawab Pengelola mal terhadap penyewa yang melakukan pelanggaran hak cipta.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1.

Manfaat akademis Penelitian ini diharapkan mampu memperluas atau menambah khasanah penelitian ilmu hukum dan mampu memberikan konstribusi positif terhadap perkembangan ilmu mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


11

2.

Manfaat teoritis Penelitian ini untuk menerapkan ilmu yang sudah didapat selama menjadi mahasiswa

Departemen Hukum

Ekonomi

serta

diharapkan

mampu

menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti mengenai tanggung jawab pengelola mal terhadap penyewa yang melakukan pelanggaran hak cipta . 3.

Manfaat praktis Melalui penelitian ini, diharapkan bisa memberikan pandangan dan pengetahuan kepada siapa saja mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hukum hak cipta yang dilakukan oleh penyewa mal.

D. Keaslian Penulisan Sepanjang pengamatan dan penelusuran diberbagai sumber, belum ada penelitian yang membahas mengenai “Tanggung Jawab Pengelola Mal terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Oleh Penyewa” sesuai dengan judul skripsi ini. Berhubung dengan disahkannya UUHC yang baru yakni UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dimana didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak ada Pasal yang mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pengelola tempat perdagangan, sedangkan dalam UUHC yang baru sudah terdapat satu Pasal yakni Pasal 10, yang mengatur mengenai larangan bagi pengelola tempat perdagangan dalam membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan judul skripsi tersebut kepada


12

Arsip Perpustakaan Universitas cabang Fakultas Hukum USU/Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum USU, yang menyatakan bahwa “Tidak Ada Judul yang Sama”. Surat keterangan tersebut merupakan bukti yang sah, yang brarti bahwa tidak ada judul skripsi yang sama dengan judul skripsi ini, berdasarkan surat pernyataan tersebut Bapak Ramli Siregar Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, menerima judul skripsi yang di ajukan. Maka berdasarkan hal itu wajarlah bila penelitian terhadap judul skripsi ini dilanjutkan.

E. Tinjauan Kepustakaan 1.

Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung,

memikul jawab,

menanggung

segala

sesuatunya

atau

memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung

jawab

karena

ia

menyadari

akibat

baik

atau

buruk

perbuatannyaitu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

17

17

Naufal Muttaqien, “Mengenal Arti Kata Tanggung Jawab”, http://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggungjawab_5529e68b6ea8342572552d24 (diakses pada tanggal 30 September 2015).


13

2.

Pengertian pengelola menurut Balderton adalah orang yang menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

3.

18

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.19

4.

Definisi hak cipta berdasarkan Pasal 1 (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014, adalah hak eksklusif

pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 5.

Definisi pencipta berdasarkan Pasal 1 (2) UUHC Nomor 28 Tahun 2014, adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersamasama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

6.

Definisi ciptaan berdasarkan Pasal 1 (3) UUHC Nomor 28 Tahun 2014, adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

7.

Defenisi pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 (4) UUHC Nomor 28 Tahun 2014, adalah pencipta sebagai Pengelola Hak Cipta, pihak yang

18

Ali, “Pengertian Pengelolaan, Pengertian Perencanaan dan Pengertian Pelaksanaan” http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html#_ (diakses tanggal 3 Oktober 2015). 19 Supeno, “Pengertian Pelanggaran” http://sarwonosupeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html (diakses tanggal 3 Oktober 2015).


14

menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. 8.

Defenisi Pendistribusian berdasarkan Pasal 1 (17) UUHC Nomor 28 Tahun 2014, adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan /atau produk Hak Terkait.

9.

Defenisi Pembajakan berdasarkan Pasal 1 (23) UUHC Nomor 28 Tahun 2014, adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

10. Defenisi Ganti Rugi berdasarkan Pasal 1 (25) UUHC Nomor 28 Tahun 2014, adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pengelola Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pengelola Hak Terkait.

F. Metode Penulisan Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Spesifikasi penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif yaitu mencari data sekunder dengan mengacu kepada peraturanperaturan yang ada sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum dengan jalan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu


15

menggambarkan realitas sosial dari fakta-fakta yang diketemukan, untuk selanjutnya dilakukan upaya analisis dengan mendasarkan kepada teori-teori yang terdapat dalam disiplin ilmu hukum. Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum, yang mengacu pada norma–norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang–undangan. 2. Bahan penelitian Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan rujukan antara lain: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik. c. Bahan hukum tertier, yakni yang mencakup bahan yang memberi petunjukpetunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. 3. Teknik pengumpulan data


16

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut a. Mendokumentasi semua bahan hukum yang terkait dengan penelitian, pada tahap ini penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan, bukubuku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan masalah “Tanggung Jawab Pengelola Mal Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Oleh Penyewa Menurut UUHC Nomor 28 Tahun 2014”. b. Memilih dan memilah bahan hukum yang paling sesuai dengan topik penelitian, yaitu yang berkaitan dengan hak cipta. c. Menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan, pada tahap ini penulis menyusun bahan-bahan yang telah dipilih menjadi sebuah tulisan hukum yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 4. Analisis data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya serta relevan dengan permasalahan. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan Pembahasan dan penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Maka dari itu, penulis membagi skripsi ini


17

dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain, karena isi dari skripsi ini bersifat berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan, yang semuanya berkaitan dengan “Tanggung Jawab Pengelola Mal terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Oleh Penyewa.”

BAB II

PENGATURAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Pembahasan adalah seputar hak cipta sebagai hak kekayaan intelektual, hak-hak terkait dalam hak cipta yaitu penjelasan mengenai hak cipta sebagai hak eksklusif, hak ekonomi, dan sebagai hak moral, ciptaan yang dilindungi dalam hukum hak cipta di Indonesia, dan bagaimana proses pencatatan hak cipta dan pengalihan hak cipta di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya juga akan dibahas mengenai perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta, sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.

BAB III

PELANGGARAN HAK CIPTA DI MAL


18

Pembahasan dalam bab ini adalah hubungan hukum antara pengelola, penyewa mal dan pencipta, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta di Mal dan bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta di Mal. BAB IV

TANGGUNG

JAWAB

PENGELOLA

MAL

TERHADAP

PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN OLEH PENYEWA MENURUT

UNDANG-UNDANG

NOMOR 28

TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Pembahasan dalam bab ini adalah perjanjian antara pengelola mal dan penyewa, selanjutnya membahas bagaimana tanggung jawab pengelola mal terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyewa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagaimana upaya pengelola mal dalam pencegahan pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan miliknya. BAB

V

PENUTUP Pembahasan dalam bab ini adalah kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini, dan saran-saran yang penulis ciptakan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Hak Kekayaaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah padanan kata

Recommend Documents