I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) bukanlah hal yang baru dikenal dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Secara garis besar HKI dibagi dalam dua bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak kekayaan industri meliputi paten, desain industri, merek, penanggulangan praktek persaingan yang curang, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. 1 Pengaturan mengenai Hak Cipta dimulai pada tahun 1982 yaitu dengan ditetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, kemudian diganti dengan Undang- undang No. 7 Tahun 1987, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, dan saat ini telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Pengertian Hak Cipta sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 1
Usman Rahmadi, Hukum Atas Kekayaan Intelektual dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003). Hlm. 2
2
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya hak eksklusif diartikan sebagai hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya. Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, hak eksklusif itu timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan. Sedangkan yang dimaksud hak mengumumkan atau memperbanyak
ciptaan
meliputi kegiatan menerjemahkan,
mengadaptasi,
mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. 2 Pengertian mengenai hak eksklusif tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka Hak Cipta dapat didefenisikan sebagai hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3 Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang
2
3
Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Agus Riswandi dan M. Syamsudin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 3.
3
mencakup: buku, program komputer, pamflet, lay out, ceramah, pidato, kuliah, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik, drama dan drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, pahat, seni patung, kolase, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari pengalihwujudan, pemerintah menilai belum membuahkan hasil yang maksimal. Berbagai berlangsung
seperti
pembajakan
macam
pelanggaran
terus
terhadap karya cipta, mengumumkan,
mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 4 Perbedaan konsep pemahaman pelanggaran hak cipta di Indonesia juga sering tidak terlepas dari faktor ekonomi yang berkisar pada memperoleh
keuntungan
finansial
secara
cepat
keinginan
untuk
dengan mengabaikan
kepentingan para Pemegang Hak Cipta. Pelanggaran tersebut bila terus dibiarkan berlarut-larut akan memberikan dampak yang besar terhadap tatanan kehidupan bangsa baik di bidang ekonomi maupun hukum. 5 Dalam berbagai laporan atau pemberitahuan pers beberapa tahun terakhir sering terdengar kabar semakin besar dan meluasnya pelanggaran terhadap Hak Cipta salah satunya adalah pelanggaran sinematografi melalui internet. Kasus pembajakan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya pembajakan konten film unggahan (upload) dapat berupa penyebaran kembali film tersebut
4 5
Suyud Margono dan Amir Angkasa, Op. cit., Hlm.22. H.OK. Saidin., Op. cit., Hlm.158.
4
setelah sebelumnya diunduh (download) tanpa izin dari pencipta. Penyebaran konten film secara ilegal ke situs- situs lain di internet baik secara utuh maupun cuplikan jelas dapat mengakibatkan kerugian bagi si pencipta. Terlebih lagi jika film tersebut orisinal serta ketiadaan penyertaan identitas pengunggah film selaku penciptanya. Dalam pengertian Undang-Undang Hak Cipta sinematografi adalah media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dalam pita seluloid, piringan video, pita video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Bahkan
Indonesia
disebut
sebagai
sarang pembajakan hak
cipta karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di Indonesia. 6 Salah satu kasus pelanggaran hak cipta terkait dengan pengunduhan (download) karya sinematografi melalui internet adalah yang dilakukan oleh Voltage Pictures atas
pengunduhan ilegal yang dilakukan oleh puluhan ribu pengguna situs
BitTorrent di Amerika, yang kemudian Voltage Pictures mengajukan gugatan hukum kepada 24. 583 pengguna BitTorrent yang dianggap telah mengunduh film The Hurt Locker secara ilegal. Gugatan yang diajukan oleh voltage pictures akan menjadi kasus terbesar yang di hadapi oleh BitTorrent sebagai situs penyedia film yang dapat diunduh secara ilegal, kasus ini mengalahkan gugatan pengunduhan
6
Problem Pembajakan Dalam Era Global: http://www.haki.lipi.go.id., diunduh tanggal 13 Mei 2014, Pukul: 20.08 WIB.
5
film the Expandables, yang menggugat 23.000 orang karena telah mengunduhnya secara ilegal.7 Keadaan tersebut menunjukan terjadinya pelanggaran Hak Cipta yang pada pokoknya terdiri dari dua macam hak yang sifatnya mutual eksklusif yaitu antara hak ekonomi (economic right) di satu pihak dan hak moral ( moral right) di lain pihak. Di dalam hak ekonomi tersebut ada hak eksklusif Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk pada umumnya salinan elektronik), yang pada intinya hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan atau produk terkait8. Hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.9 Hak eksklusif ini adalah hak yang hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Berdasarkan
kasus
di
atas,
maka
jika
ada
pihak-pihak
yang
tidak
bertanggungjawab menggunakan karya sinematografi itu yang menimbulkan penyalinan secara meluas yang merugikan hak eksklusif pencipta yang diberikan oleh pencipta dan pemegang hak cipta, maka negara yang terikat kepada perjanjian TRIPs termasuk Indonesia harus mengatur tentang perlindungan karya 7
Hak Cipta Atas download dan Plagiat Film: http://hakicybercrimeandlaw.blogspot.com., diunduh tanggal 9 juli 2012, pukul 09.48 WIB. 8 9
Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009). Hlm. 11 Ibid., Hlm. 13
6
sinematografi yang di unggah melalui internet oleh pencipta kemudian digunakan oleh “user” atau pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan film tersebut tanpa seizin dari pengunggahnya maka dapat dimintai pertanggungjawaban. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum dan dapat di pertanggungjawabkan dimuka hukum.10 Hukum positif yang mengatur mengenai hak cipta di negara kita dituangkan melalui peraturan-peraturan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Salah satu hal yang diatur di dalamnya terkait jaminan terhadap hak cipta atas hasil karya ciptaan adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau untuk memberikan izin untuk itu.11 Pembajakan jelas-jelas mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun immaterial dari si pencipta, mengingat disamping biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh pencipta yang tidak sedikit, perlindungan hak kekayaan intelektual juga ditujukan untuk mendorong inovasi orang-orang kreatif dengan adanya perlindungan terhadap hak cipta, diharapkan dapat memicu persaingan ditengah masyarakat berbasis kreatifitas.12 Mempertimbangkan kondisi masyarakat yang masih belum memahami hukum perlindungan terhadap kekayaaan intelektual dalam bentuk karya film, maka pembuatan penulisan hukum ini dianggap penting. Meskipun di Indonesia peraturan hukum yang berkaitan dengan internet masih minim, bukan alasan 10 11
12
Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI, (Jakarta: Aditama, 2006). Hlm. 8 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 116
Taryana Soenandar, Perlindungan HAKI di Negara-Negara ASEAN, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm. 1
7
bagi pihak-pihak tertentu untuk menjadikan internet sebagai media penyimpangan sosial dan pelanggaran hukum. Diperlukan adanya kesadaran masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait jasa pelayanan sharing movies online. Hak kekayaan intelektual menjadi isu yang sensitif terlebih lagi dengan terjunnya Indonesia di globalisasi ekonomi mengingat banyaknya pihak asing yang mengeluhkan penegakan hukum soal pembajakan hak cipta. Masyarakat Indonesia sendiri dalam mengapresiasi ketentuan hak cipta dirasakan masih sangat rendah misalnya ada anggapan bahwa perbuatan orang yang melakukan pengunduhan film secara tanpa izin tidak dianggap perbuatan yang rendah atau hina. Berbeda dengan misalnya penjual narkoba secara umum sudah dianggap sebagai musuh masyarakat, sedangkan pembajak hak cipta dan penjual barang-barang bajakan belum dianggap sebagai musuh masyarakat. Padahal, pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal produk-produk hak cipta jelas-jelas melanggar hak ekonomi Pencipta yang disebut dengan hak memperbanyak ciptaan atau reproduction right.13 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul penelitian “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Berkenaan Dengan Pengunduhan Film Melalui Internet Tanpa Izin” yang akan penulis uraikan pada karya tulis ini.
13
Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, (Bandung: Alumni, 2008). Hlm. 1
8
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 1.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: a) Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta karya sinematografi melalui internet? b) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta karya sinematografi berkenaan dengan pengunduhan (download) film melalui internet tanpa izin? 2.
Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah: a.
Ruang lingkup keilmuan
Ruang lingkup kajian materi penelitian adalah bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi berkaitan dengan perlindungan hak cipta karya sinematografi berkenaan pengunduhan (download) film melalui internet tanpa izin dengan implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bidang hukum keperdataan, khususnya hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta b.
Ruang lingkup objek kajian
Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang pelaksanaan terhadap perlindungan karya cipta sinematografi berkenaan dengan pengunduhan (download) film melalui internet tanpa izin tentang bagaimana perlindungannya terhadap karya cipta sinematografi di internet ditinjau dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: a.
Tujuan Subyektif 1) Memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung untuk melaksanakan penelitian hukum 2) Mengaplikasikan ilmu hukum dalam fenomena sosial kehidupan yang nyata
b.
Tujuan obyektif 1) Mengetahui dan memahami tentang apa saja bentuk- bentuk pelanggaran hak cipta karya sinematografi melalui internet dan bagaimana cara menanggulangi pelanggaran tersebut. 2) Mengetahui tentang bagaimana perlindungan yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 terhadap hak cipta karya sinematografi berkenaan dengan pengunduhan (download) film melalui internet tanpa izin.
2.
Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: a.
Kegunaan teoritis: hasil penelitian ini dapat menstilmulus pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan teknologi di era modern, penerapan atas teori yang didapatkan di dalam materi perkuliahan, juga untuk memicu kreatifitas serta daya analisis atas pertautan antara ilmu hukum dan perlindungan hasil karya manusia di dunia maya.
10
b.
Kegunaan Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan serta melengkapi aturan hukum yang telah ada dengan temuan-temuan yang muncul di dalam penelitian.
