BAB I - PENDAHULUAN ::

BAB I - PENDAHULUAN ::.

1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut,

lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masingmasing.

A. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan

peradilan

guna

menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. 2. Fungsi Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung antara lain: 

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.



Fungsi pembinaan, yakni memberikan

pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

menyangkut

administrasi

teknis

yudicial,

umum/perlengkapan,

administrasi

peradilan,

maupun

keuangan,

kepegawaian,

dan

pembangunan. 

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.



Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.



Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan).



Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua 144/KMA/SK/I/2011

tentang

Mahkamah Agung RI Nomor : 1Pedoman

Pelayanan

Informasi

di

Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dengan

perubahan

perundang-undangan

tersebut,

maka

Badan

Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

B. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 dan rencana kinerja Tahun 2011 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2010-2014 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja : disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).

BAB IV

Penutup

:

mengemukakan

tujuan

secara

umum

tentang

keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung

serta

strategi

pemecahan

masalah.

Kemudian

disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang. Lampiran

BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ::.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan

nyata

pemerintah

untuk

melaksanakan

good

governance

dalam

penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi,

sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut : Tahap persiapan rencana : 1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan

masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. 2. Tahap

penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu

mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran. Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu: 1. Strategi Stabilitas

a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu. b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan. 2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung, dengan

melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk pembangunan Ruang Calon Hakim Magang Terpadu, Ruang Arsip, Ruang Panitera Pengganti dan Ruang Hakim yang memadai dalam DIPA tahun 2012 secara berkesinambungan. 3. Strategi efesiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya. 4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan

pembinaan

dalam

bidang

ini,

merupakan

keharusan

sebagai

implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan

yang

harus

tetap

dirahasiakan,

pelaksanaan

pelayanan

informasi,

pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan. 5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas. Kemudian rencana strategis Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan

penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif. Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi : 1.

Memelihara kepercayaan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Umum. a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih. b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan. c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.

2.

Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung berusaha untuk memperioritaskan

pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu: 1. Ketenagaan mencakup: a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang

ada. d. Pengenaan Punishment dan Reward atas suatu pencapaian Kinerja, berupa

pengenaan sanksi tertentu dan penghargaan atas keberhasilan suatu kinerja (pegawai teladan) e. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi

(SAPK, SABMN, SAKPA, SIADPA pola Bindalmin) 2. Sarana mencakup : a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata. b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana,

berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi. c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan

fisik Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung. 3. Ketatalaksanaan mencakup : a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara

optimal. b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung yang telah

disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada. 4. Hukum materil mencakup : a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum. b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap

masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

2.2 Visi dan Misi Visi Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung sebagai berikut: “MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KLS. 1A KHUSUS BANDUNG SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN YANG MANDIRI DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Misi Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung menetapkan misi sebagai berikut: 1.

Menjaga kemandirian pengadilan

2.

Meningkatkan kinerja pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan

3.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu hingga 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung akan dapat secara tepat mengevaluasi dan mengukur sejauhmana visi dan misi telah dicapai yang disusun berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun isu strategis Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung adalah peningkatan pelayanan peradilan. Adapun tujuan strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kinerja pengadilan dengan lebih efektif dan efisien 2. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengadilan guna meraih kepercayaan publik

3. Tercapainya pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 Pada Tahun 2015, Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Tahun Anggaran NO

: Pengadilan Negeri Kls 1A Bandung : 2015

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

1

Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan a. II. Kearsipan Perkara III.

IV.

1.

Dewasa

2.

Anak

100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

100%

ii.

Gugatan

100%

PHI i.

Perselisihan Hak

90%

ii.

Perselisihan Kepentingan

90%

iii.

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

90%

iv.

Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

90%

TIPIKOR

80%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

b. II.

III.

Dewasa

2.

Anak

100% 100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

100% 100%

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

100% 100%

PHI i.

Perselisihan Hak

ii.


iii.


iv. IV.

1.

Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan TIPIKOR

90% 90% 90%

90%

80%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Prosentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II. c.

III.

Dewasa

2.

Anak

100% 100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

100% 100%

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

70% 50%

PHI i.

Perselisihan Hak

ii.


iii.


iv. - IV.

1.


75% 50% 75%

75%

80%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Prosentase pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II. d.

III.

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

PHI i.

Perselisihan Hak

90%

ii.


90%

iii.


90%


90%

iv. - IV.

100%

Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum I. Pelaporan i. Laporan Bulanan ii. Laporan Empat Bulanan iii. Laporan Enam Bulanan iv. Laporan Tahunan II. Arsip Pidana e. i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa iii. Pidana Cepat III. Arsip Perdata i. Gugatan ii. Permohonan IV. Arsip Pidana Tipikor

90%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

2

Peningkatan Penyelesaian Perkara

a. II.

III.

IV.

1.

Dewasa

100%

2.

Anak

100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

100%

2.

Lalu Lintas

100%

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

40%

i.

Perselisihan Hak

75%

ii.


75%

iii.


75%

iv.


75%

100%

PHI

TIPIKOR

90%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

b. II.

III.

IV.

1.

Dewasa

100%

2.

Anak

100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

100%

2.

Lalu Lintas

100%

PERDATA i.

Permohonan

100%

ii.

Gugatan

100%

PHI i.

Perselisihan Hak

90%

ii.


90%

iii.


90%

iv.


TIPIKOR

90%

80%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

c. II.

III.

Dewasa

2.

Anak

100% 100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

50% 40%

i.

Perselisihan Hak

85%

ii.


iii.


PHI

iv.

IV.

1.


TIPIKOR

85% 85% 85% 75%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

d. II.

III.

IV.

3

1.

Dewasa

100%

2.

Anak

100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

100%

2.

Lalu Lintas

100%

PERDATA i.

Permohonan

100%

ii.

Gugatan

100%

PHI i.

Perselisihan Hak

85%

ii.


85%

iii.


85%

iv.


85%

TIPIKOR

Peningkatan a. Jumlah Mediasi yang berhasil Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Prosentase Mediasi yang berhasil b. melalui Mediasi dengan Akta Perdamaian

80% 4% 4%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

a.

4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

II.

III.

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

10%

ii.

Gugatan

10%

i.

Perselisihan Hak

85%

ii.


85%

iii.


85%

PHI

iv. IV.

100%


Pelayanan Lainnya i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris iv. Pencatatan Akta dibawah tangan b. v. Pembuatan Surat Keterangan vi. Legalisir bukti Perkara vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana viii. Surat Izin Insidentil ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data

85%

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NO

5

6

SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap putusan yang ditindaklanjuti pengadilan.

TARGET

100%

Persentase pengaduan masyarakat yang a. ditindaklanjuti

100%

Persentase temuan hasil pemeriksaan b. eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

Meningkatnya kualitas pengawasan

Adapun mengenai uraian Penetapan Kinerja sama dengan (conform) dengan Rencana Kinerja Tahunan.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 3.1 PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2011 Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung mempunyai 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan semuanya sudah direalisasikan. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut:

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Target

Realisas Capai i an (%)


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II.

1

Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi a. III. dan Kearsipan Perkara

IV.

1.

Dewasa

2.

Anak

-

1600

662

40

25

12

47

34

9

25

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

85.000 54.936

60

PERDATA i.

Permohonan

500

275

54

ii.

Gugatan

500

259

51

i.

Perselisihan Hak

200

100

50

ii.


200

100

50

iii.


200

150

75

iv.

Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh 200 hanya dalam satu perusahaan

150

75

110

68,75

PHI

TIPIKOR

160

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target



PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II.

b.

III.

Dewasa

2.

Anak

1600

260

20

9

25

-

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

34

85.000 54.936

60

PERDATA i.

Permohonan

500

272

54

ii.

Gugatan

500

54

10

i.

Perselisihan Hak

100

25

25

ii.


100

25

25

iii.


100

50

50

25

25

40

25,00

PHI

iv.

IV.

1.

-

Perselisihan antar serikat 100 pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 160 TIPIKOR

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target



PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II.

c.

III.

1.

Dewasa

2.

Anak

1600

525

45

25

12

45

34

9

25

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

85.000 54.930

60

PERDATA i.

Permohonan

350

272

77

ii.

Gugatan

250

54

21

Perselisihan Hak

150

120

80

150

125

85

150

100

66

150

50

33

80

36

45,00

PHI i.

ii. Perselisihan Kepentingan iii. iv.

- IV.

-



NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target



PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II.

d.

III.

-

1.

Dewasa

47

10

15

2.

Anak

10

-

-

9

-

-

54.936

-

-

-

-

-

100

2

2

50

15

30

50

15

30

50

20

40

50

15

30

20

2

10,00

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

PHI i.

Perselisihan Hak

ii. Perselisihan Kepentingan iii.


iv.

- IV.


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum I. Pelaporan i. Laporan Bulanan ii. Laporan Empat Bulanan iii. Laporan Enam Bulanan iv. Laporan Tahunan II. Arsip Pidana i. Pidana Singkat e. ii. Pidana Biasa iii. Pidana Cepat III. Arsip Perdata i. Gugatan ii. Permohonan IV. Arsip Pidana Tipikor

Target


12 3 2 1

5 1 -

50 33 -

1512 64

756 32

50 50

342 400 164

121 200 -

50 50 -

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target



PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II.

2

Peningkatan Penyelesaian Perkara

a. III.

Dewasa

2.

Anak

1600

559

35

25

12

45

34

9

25

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

85.000 54.936

60

PERDATA i.

Permohonan

500

272

54

ii.

Gugatan

200

54

27

Perselisihan Hak

200

50

25

ii. Perselisihan Kepentingan

200

50

25

iii.


200

100

50

iv.


200

100

50

100

20

20,00

PHI i.

IV.

1.

-

TIPIKOR

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target



PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II.

b. III.

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

1600

559

35

25

12

45

34

9

25

85.000 54.936

60

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

PHI i.

iii. iv.

500

193

38

500

244

48

200

150

75

200

150

75

200

165

82,5

200

125

62,5

100

-

-

Perselisihan Hak


IV.

-

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

TIPIKOR

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target



PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II.

c. III.

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

1600

559

35

25

12

45

34

9

25

85.000 54.936

60

PERDATA i.

Permohonan

250

193

77

ii.

Gugatan

200

122

61

Perselisihan Hak

200

100

50

200

125

62,5

200

150

75

200

100

50

80

12

15,00

PHI i.


iv.

IV.

-

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

TIPIKOR

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target



PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II.

d. III.

1.

Dewasa

2.

Anak

1600

559

35

25

12

45

34

9

25

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

-

PERDATA i.

Permohonan

500

275

54

ii.

Gugatan

500

122

24

Perselisihan Hak

200

125

62,5

200

135

67,5

200

150

75

200

100

50

100

82

82,00

PHI i.


IV.

-

iii.


iv.


TIPIKOR

NO

3

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan Efektivitas a. Jumlah Mediasi yang berhasil Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi

Prosentase Mediasi yang b. berhasil dengan Akta Perdamaian

Target


24

10

41

20

9

45

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target



PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

4

Peningkatan II. aksesibilitas masyarakat a. terhadap peradilan (acces to justice) III.

-

-

1.

Dewasa

-

1

-

2.

Anak

-

-

-

Pidana Cepat 1.

Tipiring

-

-

-

2.

Lalu Lintas

-

-

-

PERDATA i.

Permohonan

-

-

-

ii.

Gugatan

-

-

-

Perselisihan Hak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

13

65,00

PHI i.


iv.

IV.

-



NO

Realisas

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Pelayanan Lainnya i. Pencatatan

i

Capai an (%)

1851

923

50

18

12

60

13

3

30

42

18

40

120

64

50

446

223

50

2264

1132

50

28

14

50

350

125

50

Target

Pendaftaran Akta Notaris ii.

Pembuatan Catatan Penolakan Warisan

iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris b.

iv. Pencatatan Akta dibawah tangan v.

Pembuatan Surat Keterangan

vi. Legalisir bukti Perkara vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana viii. Surat Izin Insidentil ix. Melayani Mahasiswa

5

6

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

yang mencari data Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

10

Persentase pengaduan a. masyarakat yang ditindaklanjuti

7

4

60

Persentase temuan hasil b. pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

7

-

-

3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung dapat meningkat.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Sasaran 1 : “Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Kearsipan Perkara” Sasaran ini merupakan upaya untuk memaksimalkan peran pengadilan dalam rangka penyelesaian perkara perdata umum. Adapun perkara perdata khusus (Hubungan Industrial) proses mediasi dilakukan sebelum perkara itu didaftarkan ke pengadilan. Proses mediasi pada perkara perdata Hubungan Industrial dilakukan dengan mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dimana perselisihan Hubungan Industrial itu terjadi. Pencapaian sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini:

1. a. Prosentase Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Capaian (%)

1600

662

40%

25

12

47%

34

9

25%

85.000

54.936

60%

Target


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

Penjelasan :

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

-

II.

III.

IV.

PERDATA

500

275

54%

i.

Permohonan

500

259

51%

ii.

Gugatan

PHI i.

Perselisihan Hak

200

100

50%

ii.


200

100

50%

iii.


200

150

75%

iv.


200

150

75%

160

110

68,75%

TIPIKOR

Penjelasan :

1. b. Prosentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database

INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Capaian (%)

260

20

34

9

25

85.000

54.936

60

Target


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

Penjelasan :

1.

Dewasa

2.

Anak

-

1600 -

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

II.

III.

PERDATA i.

Permohonan

500

272

54

ii.

Gugatan

500

54

10

i.

Perselisihan Hak

100

25

25

ii.


100

25

25

iii.


100

50

50

100

25

25

160

40

25,00

PHI

iv. IV.

Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan TIPIKOR Penjelasan :

1. c. Prosentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan

INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Capai an (%)

1600

525

45

25

12

45

34

9

25

85.000

54.930

60

Target


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

- Penjelasan :

1.

Dewasa

2.

Anak

-

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

II.

III.

PERDATA i.

Permohonan

350

272

77

ii.

Gugatan

250

54

21

i.

Perselisihan Hak

150

120

80

ii.


150

125

85

iii.


150

100

66

150

50

33

80

36

45,00

PHI

iv. - IV.

Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan TIPIKOR Penjelasan :

1. d. Prosentase pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan

INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Capaian (%)

47

10

15

10

-

-

9

-

-

54.936

-

-

Target


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

-

Penjelasan :

1.

Dewasa

2.

Anak

-

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

II.

PERDATA

i.

Permohonan ii.

III.

-

-

100

2

2

PHI i.

Perselisihan Hak

50

15

30

ii.


50

15

30

iii.


50

20

40

50

15

30

20

2

10,00

iv. - IV.

Gugatan

-


Penjelasan :

1. e. Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum

INDIKATOR KINERJA Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum I. Pelaporan i. Laporan Bulanan ii. Laporan Empat Bulanan iii. Laporan Enam Bulanan iv. Laporan Tahunan II. Arsip Pidana i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa iii. Pidana Cepat III. Arsip Perdata i. Gugatan ii. Permohonan IV. Arsip Pidana Tipikor

Target

Realisas Capaian i (%)

12 3 2 1

5 1 -

50 33 -

1512 64

756 32

50 50

342 400 164

121 200 -

50 50 -

Penjelasan :

Sasaran 2 : “Peningkatan Penyelesaian Perkara” Penetapan sasaran ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung, terlaksananya pelayanan hukum dengan baik bagi masyarakat adalah kewenangan yang diberikan Undang-Undang yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak pihak yang berperkara. Untuk terselenggaranya tugas tersebut dan tercapainya sasaran tersebut diatas Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung menyusun strategi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

2. a. Prosentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi Capaian (%)


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

Penjelasan :

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

-

1600

559

35

25

12

45

34

9

25

85.000

54.936

60

II.

III.

PERDATA i.

Permohonan

500

272

54

ii.

Gugatan

200

54

27

i.

Perselisihan Hak

200

50

25

ii.


200

50

25

iii.


200

100

50

iv.


200

100

50

PHI

100 IV.

TIPIKOR

Penjelasan :

20

20,00

2.b. Prosentase perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan

INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Capaian (%)

1600

559

35

25

12

45

34

9

25

85.000

54.936

60

Target


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

Penjelasan :

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

-

II.

III.

IV.

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

PHI i.

Perselisihan Hak

ii.


iii.


iv.


TIPIKOR

Penjelasan :

500

193

38

500

244

48

200

150

75

200

150

75

165

82,5

125

62,5

-

-

200 200 100

2.c. Prosentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari

INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Capaian (%)

1600

559

35

25

12

45

34

9

25

85.000

54.936

60

Target


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

Penjelasan :

1.

Dewasa

2.

Anak

-

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

II.

III.

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

PHI

250

193

77

200

122

61

200

100

50

i.

Perselisihan Hak

ii.


iii.


200

125

62,5

200

150

75


200

100

50

80

12

15,00

iv.

IV. TIPIKOR Penjelasan :

2.d. Prosentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari

INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Capaian (%)

1600

559

35

25

12

45

34

9

25

Target


-

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii. Penjelasan :

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

-

II.

III.

IV.

PERDATA i.

Permohonan

500

275

54

ii.

Gugatan

500

122

24

i.

Perselisihan Hak

200

125

62,5

ii.


200

135

67,5

iii.


200

150

75

iv.


200

100

50

100

82

82,00

PHI

TIPIKOR Penjelasan :

Sasaran 3 : “Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi” Penetapan sasaran ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung, terlaksananya pelayanan hukum dengan baik bagi masyarakat adalah kewenangan yang diberikan Undang-Undang yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak pihak yang berperkara. Untuk terselenggaranya tugas tersebut dan tercapainya sasaran tersebut diatas Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung menyusun strategi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 3.a. Jumlah Mediasi yang berhasil INDIKATOR KINERJA

Jumlah Mediasi yang berhasil

Penjelasan :

Target

Realisasi

Capaian (%)

24

10

41

3.b. Prosentase Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian INDIKATOR KINERJA

Prosentase Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian

Penjelasan :

Target

Realisasi

Capaian (%)

20

9

45

Pada semua indikator kinerja utama sasaran ini menekankan tertibnya administrasi perkara. Hal mana telah dilakukan dan dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung, terbukti dengan tidak adanya berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali yang dikembalikan karena kurangnya kelengkapan administrasi. Hal yang dilakukan sebelum berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali adalah dengan membuat Check List Kelengkapan Administrasi Perkara pada masing-masing berkas perkara, sehingga kekurangan administrasi yang mungkin terjadi dapat dipenuhi sebelum berkas tersebut dikirim. Tertib administrasi pun dilakukan pada saat berkas tersebut diterima, kemudian diregister, hingga mendapatkan penetapan majelis hakim dan penunjukan panitera pengganti, serta penetapan hari sidang. Dengan demikian proses beracara untuk perkara-perkara tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP). Kemudian dalam hal penyampaian pemberitahuan sidang dan pemberitahuan putusan segera dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti setelah hari sidang ditetapkan atau berkas putusan tersebut diterima, dengan tetap memedomani ketentuan

hukum

acara.

Sehingga

penyampaian

panggilan

sidang

dan

pemberitahuan putusan dapat dilakukan tepat waktu. Dalam hal sebuah perkara dimohonkan sita, maka Juru Sita/Juru Sita Pengganti segera melakukan pencatatan sita dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan sita kepada Termohon. Kemudian penyitaan dilakukan segera dengan mendatangi objek yang disita sesuai dengan petunjuk-petunjuk dan batas-batas yang tercantum dalam berkas perkara, lalu dilakukan penyitaan dan dituangkan kedalam berita acara penyitaan, yang kemudian dilampirkan kedalam berkas perkara. Dengan demikian prosedur penyitaan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan tepat objek. Dengan deskripsi diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran : “tertib administrasi perkara” telah dicapai maksimum dengan angka pencapaian 100% sebagaimana target yang telah ditetapkan.

Sasaran 4 : “Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)” Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penentu keberhasilan sebuah manajemen organisasi. Kualitas SDM yang dimaksud adalah entitas pegawai Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung yang terdiri dari pegawai teknis peradilan maupun non teknis peradilan, baik Hakim, Panitera, Juru Sita, maupun pegawai di bidang sekretariat pengadilan. Untuk peningkatan kualitas SDM tersebut, Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung selalu mengirim utusan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat atau Mahkamah Agung. Pendidikan dan Pelatihan tersebut terdiri dari pelatihan teknis yudisial dan pelatihan non teknis yudisial. Pelatihan teknis yudisial diperuntukan bagi Hakim, Panitera dan Juru Sita dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan teknis peradilan, sedangkan pelatihan non teknis yudisial diperuntukan bagi pegawai sekretariat yang bertujuan untuk peningkatan kualitas administrasi sekretariat pengadilan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

4.a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

Capaian (%)

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

Penjelasan :

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

II.

III.

PERDATA i.

Permohonan

-

-

-

ii.

Gugatan

-

-

-

i.

Perselisihan Hak

-

-

-

ii.


-

-

-

iii.


-

-

-

-

-

-

20

13

65,00

PHI

iv.

Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR Penjelasan :

4.b. Pelayanan Lainnya

INDIKATOR KINERJA Pelayanan Lainnya i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris ii.

Pembuatan Catatan Penolakan Warisan

iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris iv. Pencatatan Akta dibawah tangan v.

Pembuatan Surat Keterangan

vi. Legalisir bukti Perkara vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana viii. Surat Izin Insidentil ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data Penjelasan :

Target

Realisasi Capaia n (%)

1851

923

50

18

12

60

13

3

30

42

18

40

120

64

50

446

223

50

2264

1132

50

28

14

50

350

125

50

Sasaran 5 : “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.” Pengawasan manajemen peradilan pada Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung dilakukan melalui pengawasan internal dari Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung sendiri melalui Pengawasan Bidang yang dilakukan oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung, pengawasan rutin dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Pengawasan tersebut dititikberatkan pada manajemen peradilan yang meliputi tertib administrasi perkara dan tertib administrasi sekretariat. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi, yang memungkinkan adanya pengaduan dari para pencari keadilan. Adapun indikator kepatuhan terhadap putusan pengadilan digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Penjelasan :

TARGET

10

REALISASI CAPAIAN

-

-

Sasaran 6 : “Meningkatnya kualitas pengawasan” Keterbukaan informasi di pengadilan merupakan upaya yang dilaksanakan secara nasional di seluruh pengadilan di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi merupakan media yang digunakan jajaran pengadilan dibawah Mahkamah Agung RI untuk mentransformasi informasi kepada masyarakat, yaitu melalui media internet. Dimana masing-masing pengadilan dituntut memiliki website yang digunakan untuk melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.

144/KMA/SK/VII/2007

tentang

Keterbukaan

Informasi

di

Pengadilan

sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kini masyarakat dapat mengakses perkembangan persidangan melalui internet dengan mudah karena Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung telah memiliki aplikasi penelusuran perkara yang bernama Case Tracking System (CTS). Aplikasi CTS tersebut dapat mempublikasikan semua informasi berkenaan dengan perjalanan beracara seluruh perkara, dari mulai pendaftaran, penetapan Majelis Hakim, penetapan Panitera Pengganti, penetapan hari sidang, dan semua informasi berkenaan dengan perkara hingga salinan putusan. Bahkan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pun dapat diakses oleh masyarakat. Sistem Informasi Penelusuran perkara ini dapat diakses melalui alamat sub domain

cts.pn-

bandung.go.id. Adapun indikator Peningkatan kualitas pengawasan digambarkan sebagai berikut: 6.a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI CAPAIAN

UTAMA 1. Penjelasan :

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

7

4

60

6.b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI CAPAIAN

UTAMA 1. Penjelasan :

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

7

-

-

BAB IV – PENUTUP ::. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung Tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Tahun Anggaran 2015 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

4.1 KEBERHASILAN Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : 1. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; 2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai; 3. Bertambahnya sarana dan prasarana untuk menunjang oprasional peradilan.

4.2 HAMBATAN/MASALAH Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: 1. Adanya faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di lapangan (terutama pada saat pelaksanaan eksekusi); 2. Kurangnya jumlah pegawai sehingga terjadi penumpukan pekerjaan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peradilan yang memadai.

4.3 PEMECAHAN MASALAH Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara : 1. Pada saat pelaksanaan eksekusi dilakukan koordinasi dengan pihak keamanan; 2. Mengusulkan/meminta penambahan jumlah pegawai; 3. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui RKA-KL tahun 2012 dan 2013.

Catatan Tata Kerja Penyusunan LAKIP : IKU

: Indikator Kinerja Utama

Renstra

: Rencana Strategis

RKT

: Rencana Kinerja Tahunan

PKT

: Penetapan Kinerja Tahunan

BAB I - PENDAHULUAN ::

Recommend Documents