1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Peduduk Indonesia berhak memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan kesehatan nasional. Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan penduduk merupakan tujuan dari pembangunan di setiap Negara. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2000 dihasilkan deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Pembangunan Millenium.1 KTT tersebut diwakili oleh kepala negara dan kepala pemerintahan dari 189 negara anggota PBB. Deklarasi tersebut mengandung delapan
Gama Turnip, 2013, “Delapan Tujuan MDGs”, http://blogspot.co.id/2013/01/delapan-tuj-mdgsmillenium,2013, diakses tanggal 2 Maret 2015 1
2
tujuan pembangunan millennium.2 Salah satu tujuan Pembangunan Millenium adalah Memerangi Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Malaria dan Penyakit Menular lainnya. Pengaturan mengenai penyakit menular sudah diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
disebutkan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Secara khusus kebijakan nasional penanggulangan HIV dan AIDS termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Permenkes ini menggarisbawahi kebutuhan serangkaian program layanan yang komprehensif dan berkesinambungan. Program tersebut terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat yang menjangkau luas dengan tujuan : 1. Menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru, 2. Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS, 3. Meniadakan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA), 4. Meningkatkan kualitas hidup ODHA
2
Ibid
3
5. Mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat. Adapun prinsip dan strategi yang digunakan dalam penanggulangan HIV dan AIDS adalah memperhatikan nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Konsep mengenai penanggulangan ini mengacu kepada pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Perda Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS adalah
serangkaian upaya menekan laju
penularan HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor. Strategi yang digunakan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Penyakit AIDS merupakan syndrom atau kumpulan penyakit yang ditimbulkan sebagai dampak dari berkembangbiaknya virus HIV di dalam tubuh manusia.3 Penyakit HIV/AIDS pertama kali didiagnosa di Amerika pada tahun 1981 dan sampai saat ini telah menyerang sebagian besar negara di dunia (Pandemi). Penyakit HIV/AIDS telah menjadi masalah internasional karena dalam waktu singkat telah terjadi peningkatan
3
Noviya Rimbi, 2014, Buku Cerdik Penyakit-Penyakit Menular, Saufa, Yogyakarta, hlm. 96
4
jumlah penderita. Penyebaran penyakit HIV/AIDS tidak hanya merupakan masalah internasional tetapi juga masalah nasional, dengan meningkatnya aktifitas perdagangan, perjalanan dan pengiriman baik orang maupun barang, dimana resiko penyebaran penyakit HIV/AIDS berada di tiga (3) point entry menjadi semakin mudah dari satu negara ke negara yang lain. Masyarakat yang terkena epidemi AIDS akan kehilangan tenaga kerja produktif dengan dampak nyata berupa penurunan produktifitas dan tingkat pendapatan masyarakat karena penderita beresiko tinggi terhadap tertularnya HIV-AIDS adalah kelompok usia produktif (20-49 tahun), penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit yang mematikan dan sangat berpengaruh terhadap faktor ekonomi, sosial dan budaya di suatu negara, maka masing-masing negara telah membuat strategi penanggulangannya. Berdasarkan laporan perkembangan HIV-AIDS, triwulan II tahun 2013 dari Kementerian Kesehatan RI sejak pertama kali ditemukan tahun 1987 sampai dengan Juni 2012, kasus HIV-AIDS tersebar di 348 (70%) dari 497 kabupaten / kota di seluruh Provinsi di Indonesia. Provinsi yang pertama kali ditemukan adanya kasus HIV-AIDS adalah Provinsi Bali (1978) sedangkan yang terakhir melaporkan adanya kasus HIV (2011) adalah Provinsi Sulawesi Barat. Sampai dengan tahun 2005 jumlah kasus HIV yang dilaporkan sebanyak 859 kasus, tahun 2006 (7.195 kasus), tahun 2007 (6.048 kasus), tahun 2008 (10.362 kasus), tahun 2009 (9.793 kasus), tahun 2010 (21.591 kasus), tahun 2011 (21.031 kasus), tahun 2012 (21.511 kasus). Jumlah kumulatif kasus HIV yang dilaporkan sampai dengan Juni 2013 sebanyak 108.600 kasus. Sementara sampai dengan tahun 2004 jumlah kasus AIDS yang dilaporkan sebanyak 2.682 kasus,
5
tahun 2005 (2.639 kasus), tahun 2006 (2.873 kasus), tahun 2007 (2.947 kasus), tahun 2008 (4.969 kasus), tahun 2009 (3.863 kasus), tahun 2010 (5.744 kasus), tahun 2011 (4.162 kasus), tahun 2012 (5.686 kasus). Jumlah kumulatif kasus AIDS dari tahun 1987 sampai dengan Juni 2013 sebanyak 43.667 kasus.4 Berdasarkan Laporan Ditrektorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kumulatif sampai Juni 2014 kasus HIV tertinggi yaitu di DKI Jakarta (31.586 kasus) diikuti Jawa Timur (18.210 kasus), Papua (15.686 kasus), Jawa Barat (12.049 kasus), dan Bali (9.051). Jumlah kasus AIDS tertinggi yaitu di Papua (10.184 kasus) diikuti Jawa Timur (8.976 kasus), Jakarta (7.477 kasus), dan Bali (4.261 kasus). Kasus HIV-AIDS di Indonesia pertama kali ditemukan pada tahun 1987 yaitu di Bali yang menimpa seorang wisatawan Belanda. Kasus HIV/AIDS tahun 2007 diperkirakan ada sebanyak 3.928 4.154 Orang Dengan HIV/AIDS yang kemudian meningkat pada estimasi 2009 menjadi 7.295 ODHA yang ada di Provinsi Bali. Pada hasil perhitungan estimasi tahun 2012 diperoleh sebanyak 26.139 ODHA yang ada di Provinsi Bali. Sampai dengan pertengahan bulan Juli 2014 jumlah kasus HIV-AIDS yang tercatat di layanan kesehatan di Provinsi Bali secara kumulatif sebanyak 9.467 kasus dengan 4.445 kasus AIDS dan 5.022 kasus HIV.5
4 5
Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2014, Laporan Monev Juli 2014, Denpasar Ibid
6
Tabel 1 Jumlah Kasus Baru Penyakit Tahun 2013 di Provinsi Bali
Jumlah kasus baru HIV AIDS IMS L P Total L P Total L P Total 1 Buleleng 98 92 190 21 13 34 277 2 Jembrana 25 20 45 5 8 13 89 48 137 3 Tabanan 16 27 43 55 11 66 52 214 266 4 Badung 31 45 76 105 47 152 524 849 1373 5 Denpasar 144 146 290 228 98 326 578 5943 6521 6 Gianyar 32 37 69 62 19 81 870 7 Klungkung 18 8 26 11 3 14 13 13 26 8 Bangli 3 7 10 8 4 12 7 24 31 9 Karangasem 16 7 23 48 17 65 83 72 155 * IMS Gianyar & Buleleng : tidak dipilah per laki dan perempuan, hanya total No
Kabupaten/ Kota
Kematian AIDS L P Total 3 1 4 0 0 0 1 0 1 2 3 5 5 4 9 7 0 7 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2013 Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Badung, Pemerintahan Kabupaten Badung mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan HIV/AIDS. Pengaturan tersebut dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. 6 Berdasarkan data profil Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2013 dari Sembilan (9) Kabupaten/Kota di Bali,
6
Ibid
7
Kabupaten Badung merupakan Kabupaten dengan kasus baru tinggi HIV/AIDS. Jumlah kasus HIV sebanyak 76 kasus, sedangkan jumlah kasus AIDS sebanyak 152 kasus dan yang meninggal sebanyak 5 kasus.7
Tabel 2 Laporan Kasus HIV/AIDS Tahun 2008 - 2014 Di Kabupaten Badung No Tahun AIDS HIV Total 1 2008 21 74 95 2 2009 32 64 96 3 2010 80 44 124 4 2011 54 52 106 5 2012 113 132 245 6 2013 152 76 228 7 2014 165 242 407 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2014 Situasi epidemi HIV-AIDS di Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang berada pada tingkat epidemi yang terkonsentrasi menunjukkan jumlah kasus yang semakin meningkat setiap tahunnya, padahal dari tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Badung sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Perda Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 disusun berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Adapun Tujuan dari Perda ini adalah untuk mencegah
7
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Laporan HIV/AIDS 2014, Badung, Bali.
8
dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV AIDS (ODHA) di Kabupaten Badung. Pasal 4 Perda Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui kegiatan promosi, pencegahan, konseling dan tes sukarela rahasia, pengobatan maupun perawatan dan dukungan. Kegiatan penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan oleh suatu komisi yaitu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan sektor usaha. Pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada layanan kesehatan di Kabupaten Badung adalah kegiatan promotif, preventif, kuratif seperti konseling dan tes sukarela yang sudah dilakukan oleh semua Petugas kesehatan masyarakat (PKM) di seluruh puskesmas di Kabupaten Badung.8 HIV/AIDS merupakan isu kesehatan yang cukup sensitif untuk dibicarakan, hal ini berkaitan dengan sifat yang unik dari penyakit ini, yaitu seperti fenomena gunung es, penularan HIV/AIDS seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi, sehingga efektifitas dari regulasi belum mampu menanggulangi kasus HIV dan AIDS yang ada (tabel. 2). Hal ini didasarkan bahwa HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota per anggota
8
Ibid
9
keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal ini. Peneliti memfokuskan penelitian pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dicantumkan pada Pasal 4 Perda Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Badung, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Badung? 2. Bagaimanakah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Badung? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh mengenai: 1. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh KPA Kabupaten Badung berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Badung.
10
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Badung. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat pada penelitian ini dibedakan atas dua (2) yaitu: 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum kesehatan dan ilmu kesehatan masyarakat.
2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini secara praktis memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi: a. Program Studi Magister Hukum Kesehatan Pemenuhan syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada Magister Hukum Kesehatan. b. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan stakeholders Penanggulangan HIV dan AIDS Sebagai bahan masukan untuk mengetahui kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS juga bahan masukan guna
11
mengefektifkan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. E. Keaslian Penelitian Sepanjang sepengetahuan penulis, baik melalui penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, media internet dan sumber lainnya belum pernah dilakukan, namun ada beberapa penelitian sejenis dengan objek yang hampir sama tetapi berbeda fokus penelitian, yaitu sebagai berikut : 1. Penelitian yang dilakukan oleh Setiari Tahun 2002 dengan Judul Pola Kegiatan LSM peduli AIDS di Provinsi Bali.9 Penelitian tersebut menggunakan rancangan multiple-case study dengan populasi semua LSM yang melibatkan diri dalam pencegahan HIV/AIDS di Bali. Hasil penelitian ini menyebutkan pola kegiatan preventif dan edukatif LSM AIDS dilakukan karena organisasi tergantung dari sumber-sumber eksternal. Prioritas agenda penyandang dana mempengaruhi aktivitas LSM peduli AIDS di Bali. Penelitian yang dilakukan menggunakan rancangan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Fokus penelitian yang dilakukan ini adalah pada tataran praktek pelaksanaan dan pengawasan kegiatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Badung, sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya.
Setiari, 2002, “Pola Kegiatan LSM Peduli AIDS di Provinsi Bali”, Tesis, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 9
12
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Mahdalena Tahun 2011 dengan Judul Penanganan Khusus terhadap Narapidana Penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Negara Indonesia.10 Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah spesifikasi Penelitian, Jenis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif (legal research), yaitu dengan mengacu pada berbagai norma hukum, dalam hal ini adalah perangkat hukum tata negara yang terdapat di dalam berbagai sumber terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibahas dalam skripsi ini. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis (legal approach). Hasil penelitian ini menunjukkan diperlukan kebijakan baru dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa pengidap HIV/AIDS tidak serta merta dijatuhi hukuman penjara, namun perlu dilihat bagaimana keadaan terdakwa. Bila memang keadaannya telah masuk pada stadium yang parah maka bisa diberikan hukuman lain. Penilaian mengenai keadaan terdakwa harus melalui pemeriksaan dokter ahli, kemudian dalam hal narapidana penderita HIV/AIDS sudah masuk pada stadium yang tidak dapat ditolong, maka perlu ada kebijakan hukum di mana narapidana tersebut diberikan keringanan serta perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan petugas pemasyarakatan guna meningkatkan semangat kerja dari para petugas. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada subyek dan
Dewa Mahdalena, 2011 “Penanganan Khusus terhadap Narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Negara Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 10
13
metode penelitian yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan subyek penelitian dari unsur pelaksana dan pengawas Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Badung. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris 3. Penelitian yang dilakukan oleh Namirotun Sa’diah Tahun 2013 dengan Judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS melalui Transmisi Seksual (PMTS) dengan menggunakan kondom di KPA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.11 Penelitian ini merupakan studi kasus deskriptif analitik dengan pendekatan normatif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas KPAP Yogyakarta sudah sesuai dengan Perpres No. 75 Tahun 2006 yang diperinci dalam Permendagri No. 20 Tahun 2007, akan tetapi tinjauan Hukum Islam dalam memandang kondom sebagai alat pencegahan penularan HIV dan AIDS tidak efektif, karena penyakit HIV dan AIDS disebabkan oleh perilaku seksual di luar pernikahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan terdapat pada subyek penelitian. Penelitian yang dilakukan berfokus pada pengawasan yang dilakukan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Badung.
Namirotun Sa’diah, 2013, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS melalui Transmisi Seksual (PMTS) dengan menggunakan kondom di KPA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, skripsi, Ilmu Hukum Islam, Fakultas Sya’riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 11
