BAB I PENDAHULUAN
1.1 Tinjauan Terhadap Obyek Studi 1.1.1
Profil Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat adalah adalah kelanjutan dari organisasi sejenis, yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan nama Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Pada tanggal 8 April 1978 diresmikan pembentukan/pendirian PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Tamansari No. 57 Bandung. PUSLAHTA Provinsi Jawa Barat kemudian dikembangkan menjadi Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) tanggal 29 Juni 1981. Pada tanggal 12 Desember 2000, dilakukan lagi perubahan menjadi Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah (BAPESITELDA) sebagai pengembangan dari KPDE. Akhirnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, BAPELSITELDA
diganti
menjadi
Informatika Provinsi Jawa Barat.
1
Dinas
Komunikasi
dan
Berikut adalah logo dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. GAMBAR 1.1 LOGO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAWA BARAT
Perubahan yang dilakukan memberikan ruang lingkup, cakupan kerja, serta tanggung jawab yang lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan internal maupun eksternal yang menyentuh kepentingan publik khususnya di bidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi demi kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province 2012. 1.1.2 Visi, Misi, Tugas Pokok, dan Fungsi a. Visi Terwujud
masyarakat
informasi
Jawa
Barat,
melalui
penyelenggaran komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien. b. Misi 1) Meningkatkan saran dan prasarana dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi dan informatika. 2) Mengoptimalkan pos dan telekomunikasi
2
3) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi. 4) Mewujudkan
layanan
online
dalam
penyelanggaran
pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. c. Tugas Pokok Melaksanakan komunikasi
dan
urusan
Pemerintahan
informatika
Daerah
berdasarkan
asas
bidang otonomi,
dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. d. Fungsi 1) Penyelenggaraan perumusan, penetapan pengaturan serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan telekomunikasi,
sarana
komunikasi
dan
diseminasi,
telematika, serta pengolahan data elektronik; 2) Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik; 3) Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas).
1.1.3
Unit-Unit dalam Diskominfo Jabar Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, berikut adalah unit-unit dalam Diskominfo Jabar:
3
a.
Kepala
b.
Sekretariat, membawahi: 1) Subbagian Perencanaan dan Program; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum;
c.
Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi: 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2) Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi; 3) Seksi Standarisasi Pos dan Telekomunikasi;
d.
Bidang
Sarana
Komunikasi
dan
Diseminasi
Informasi,
membawahi: 1) Seksi Komunikasi Sosial; 2) Seksi Komunikasi Pemerintahh dan Pemerintah Daerah; 3) Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media; e.
Bidang Telematika, membawahi: 1) Seksi Pengembangan Telematika; 2) Seksi Penerapan Telematika; 3) Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika;
f.
Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahi: 1) Seksi Kompilasi Data 2) Seksi Integrasi Data 3) Seksi Penyajian Data dan Informasi
g.
Balai LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) 1) Tata Usaha LPSE 2) Layanan Informasi LPSE 3) Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE
4
1.2 Latar Belakang Penelitian Setiap organisasi memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Sumber daya tersebut antara lain terdiri dari sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya pengetahuan, dan sumber daya teknologi. Sumber daya yang paling penting adalah sumber daya manusia (SDM), karena tanpa adanya sumber daya manusia, maka sumber daya yang lain menjadi sia-sia. Dengan alasan tersebut, maka setiap organisasi pun berusaha meningkatkan pengelolaan sumber daya manusianya. Peranan sumber daya manusia di organisasi sangat dominan, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, termasuk di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Dinas Pemerintahan juga memberikan perhatian khusus kepada sumber daya manusianya. Terdapat program-program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dari para Pegawai Negeri Sipil, termasuk pemberian insentif. Menurut
Mangkunegara
(2009:89),
insentif
adalah
suatu
penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak pemimpin organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dengan kata lain, insentif merupakan pemberian uang di luar gaji yang dilakukan organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan kepada organisasi. Pemberian insentif yang diberlakukan di Diskominfo Jawa Barat adalah Program Tambahan Penghasilan (dengan Pengukuran Kinerja) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2011 berdasarkan
5
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 tahun 2009. Dalam peraturan tersebut diinformasikan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja pegawai. Dalam implementasi program tersebut, setiap satu bulan sekali diadakan pengukuran
kinerja
pegawai
Diskominfo
Jabar
sebagai
dasar
penghitungan besaran tambahan penghasilan (insentif), untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, meningkatkan kinerja, motivasi, inovasi, disiplin dan penghargaan terhadap kinerja pegawai berdasarkan perilaku kerja dan prestasi kerja. Peraturan Gubernur
Jawa
Barat
Nomor
83
Tahun 2010
menjabarkan bahwa pengukuran aspek perilaku kerja dilaksanakan dengan
memberikan
penambahan
terhadap
besaran
tambahan
penghasilan bagi pegawai yang menunjukkan perilaku kerja sebagai berikut: a) Hadir sesuai dengan ketentuan mengenai jam kerja; b) Pulang tepat waktu sesuai dengan ketentuan mengenai jam kerja; c) Mentaati ketentuan mengenai masuk kerja; d) Melaksanakan tugas dan/atau perintah kedinasan dari atasan dengan baik; dan e) Tidak sedang dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengukuran aspek prestasi kerja didasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan oleh masing-masing pegawai. Tugas pokok adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari fungsi tugas organisasi, sebagaimana dinyatakan dalam rincian tugas jabatan yang bersangkutan. Tugas tambahan adalah tugas yang pada dasarnya tidak dinyatakan dalam rincian tugas jabatan, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja tempat pegawai yang bersangkutan ditugaskan atau apabila pegawai masih melaksanakan tugas pokok
6
minimal 3 (tiga) jam setelah melaksanakan tugas pokok selama 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari. Seharusnya, dengan penerapan program Pemberian Tambahan Penghasilan ini, terdapat peningkatan kinerja pegawai Diskominfo Jabar sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Panggabean (2004:90) bahwa pemberian insentif dapat meningkatkan kinerja karyawan, sesuai pula dengan hasil penelitian Condly, dkk (2003: 56) bahwa insentif memiliki pengaruh positif dalam tujuannya untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas kinerja, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2010. Pada kenyataannya terdapat fenomena bahwa muncul indikator penurunan kinerja pegawai berupa kenaikan rata-rata tingkat keterlambatan dan kepulangan lebih awal pegawai Diskominfo. Indikator penurunan tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kinerja organisasi dinyatakan dalam tiga jenis dimensi kerja, antara lain adalah hasil kerja dan perilaku kerja (Wirawan, 2009:54) dan dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2010, perilaku kerja di Diskominfo Jabar diukur dengan ketepatan waktu hadir dan kepulangan pegawai. Data kenaikan rata-rata tingkat keterlambatan Pegawai Diskominfo Jabar disajikan dalam tabel di bawah ini.
7
Tabel 1.1 Perbandingan Rata-Rata Jumlah Keterlambatan Pegawai Diskominfo Jabar Tahun 2010 dan 2011
Agustus
2010 Rata-Rata Tingkat Keterlambatan 0,00
Januari
2011 Rata-Rata Tingkat Keterlambatan 0,02
September
0,08
Februari
0,15
Oktober
0,00
Maret
0,39
November
0,00
April
0,31
Desember
0,00
Mei
0,21
Rata-rata
0,02
Rata-rata
0,22
Bulan
Bulan
Sumber : SDM Diskominfo Jabar (November 2011)
Tabel 1.1 menginformasikan bahwa dapat disimpulkan bahwa ratarata tingkat keterlambatan sebelum penerapan program Tambahan Penghasilan 2011 adalah 0,02 dan rata-rata tingkat keterlambatan setelah penerapan program Tambahan Penghasilan 2011 adalah 0,22. Terdapat peningkatan rata-rata tingkat keterlambatan pegawai sebesar 0,20 yang menunjukkan indikasi penurunan tingkat kinerja pegawai Diskominfo Jabar. Selain data rata-rata tingkat keterlambatan pegawai, ternyata ratarata tingkat kepulangan pegawai sebelum waktunya juga meningkat, seperti disajikan dalam Tabel 1.2.
8
Tabel 1.2 Perbandingan Rata-Rata Tingkat Kepulangan Lebih Awal Pegawai Diskominfo Jabar Tahun 2010 dan 2011
Agustus
2010 Rata-rata Tingkat Kepulangan Lebih Awal 0,00
Januari
2011 Rata-rata Tingkat Kepulangan Lebih Awal 0.05
September
0,01
Februari
0,33
Oktober
0,00
Maret
0,77
November
0,00
April
0,55
Desember
0,00
Mei
0,60
Rata-rata
0,00
Rata-rata
0,56
Bulan
Bulan
Sumber : SDM Diskominfo Jabar (November 2011)
Tabel 1.2 menginformasikan bahwa dapat disimpulkan bahwa ratarata tingkat kepulangan lebih awal sebelum penerapan program Tambahan Penghasilan 2011 adalah 0,00 dan rata-rata tingkat kepulangan
lebih
awal
setelah
penerapan
program
Tambahan
Penghasilan 2011 adalah 0,56. Terdapat peningkatan rata-rata tingkat kepulangan lebih awal pegawai sebesar 0,56 yang menunjukkan indikasi penurunan tingkat kinerja pegawai Diskominfo Jabar. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya penyimpangan antara teori yang ada dengan realita yang terjadi di lapangan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini. Berdasarkan penjabaran yang telah disajikan, penulis ingin melakukan penelitian mengenai efektivitas Program Tambahan Penghasilan 2011 kepada Pegawai Diskominfo jabar
9
dengan melihat perubahan tingkat kinerja pada Diskominfo Jabar sebelum dan setelah penerapan Program Tambahan Penghasilan 2011. Penulis mengajukan topik bahasan dengan judul “Analisis Efektivitas Program
Tambahan Penghasilan (Insentif) 2011
berdasarkan
Perbandingan Tingkat Kinerja Pegawai Diskominfo Jabar (Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Tambahan Penghasilan 2011)”.
1.3 Perumusan Masalah Perumusan masalah berdasar latar belakang penelitian di atas adalah sebagai berikut: a.
Bagaimana penerapan Program Tambahan Penghasilan 2011 berdasarkan persepsi pegawai Diskominfo Jabar?
b.
Bagaimana kinerja pegawai Diskominfo Jabar tahun 2010 (sebelum penerapan Program Tambahan Penghasilan 2011) dan tahun 2011 (setelah penerapan Program Tambahan Penghasilan 2011)?
c.
Apakah Program Tambahan Penghasilan 2011 terbukti efektif berdasarkan hasil perbandingan kinerja Pegawai Diskominfo Jabar tahun 2010 (sebelum penerapan Program Tambahan Penghasilan 2011) dan tahun 2011 (setelah penerapan Program Tambahan Penghasilan 2011)?
1.4 Tujuan Penelitian Mengacu pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a.
Mengetahui
penerapan
Program
Tambahan
berdasarkan persepsi pegawai Diskominfo Jabar.
10
Penghasilan
b.
Mengetahui kinerja pegawai Diskominfo Jabar tahun 2010 (sebelum penerapan Program Tambahan Penghasilan 2011) dan tahun 2011 (setelah penerapan Program Tambahan Penghasilan 2011).
c.
Mengetahui efektif atau tidaknya Program Tambahan Penghasilan 2011 berdasarkan hasil perbandingan kinerja Pegawai Diskominfo Jabar tahun 2010 (sebelum penerapan Program Tambahan Penghasilan 2011) dan tahun 2011 (setelah penerapan Program Tambahan Penghasilan 2011).
1.5 Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: a. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wujud kontribusi akademik dalam mengembangkan konsep Manajemen Sumber Daya Manusia serta menambah penelitian di bidang tersebut sebagai referensi penelitian selanjutnya. b. Kegunaan Praktis Dapat digunakan sebagai literatur maupun bahan rujukan atau masukan bagi Diskominfo Jabar mengenai pemberian tambahan penghasilan serta peningkatan kinerja pegawai.
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir Tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang disertai oleh gambar, tabel, dan diberi pelengkap berupa judul, abstrak, daftar isi, serta daftar pustaka.
11
Bab I berisi tentang pendahuluan, yang di dalamnya terdapat penjabaran tentang profil objek penelitian, termasuk logo organisasi, visi, misi, tugas pokok, fungsi, serta unit-unit yang berada dalam organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan latar belakang penelitian yang membuat penulis mengangkat masalah dalam penelitian ini. Setelah itu, terdapat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan dan tujuan penelitian yang merupakan bentuk kalimat pernyataan dari pertanyaan dalam rumusan masalah. Dilanjutkan dengan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian. Bab II berisi tentang tinjauan pustaka penelitian berupa rangkuman teori maupun penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar penyusunan kerangka pemikiran dan hipotesis. Kemudian penulis juga mencantumkan kerangka pemikiran penelitian dengan penjabarannya. Terdapat pula hipotesis berdasarkan literatur yang sudah disertakan oleh penulis. Bab III berisi tentang metode penelitian yang memiliki sub bab jenis penelitian, variabel operasional penelitian, tahapan penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian, data dan teknik pengumpulan data penelitian, uji validitas dan reliabilitas dari pertanyaan kuisioner, serta paired Z test (teknik analisis data). Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan yang dijabarkan dalam sub-sub bab karakterisitik responden penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Bab V berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini serta saran yang diberikan penulis untuk penelitian sejenis yang akan datang dan bagi Diskominfo Jabar.
12
