BAB I PENDAHULUAN 1.1 Sejarah Perusahaan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung pada mulanya milik Belanda didirikan tahun 1916 dengan nama Water Leiding Bednif (Perusahaan Air). Seiring dengan pertambahan penduduk yang cukup pesat, pada tahun 1958 mulai dibangun Pengolahan Air Minum yang berlokasi di Jalan Badak Singa dengan sumber air baku diambil dari Sungai Cisangkuy dengan produksi rata-rata + 850 liter/detik yang mulai berfungsi pada tahun 1960.
Pada tahun 1974 dengan Surat Kuputusan WaliKota No.17496/74 tertanggal 19 November 1974 menyatakan Dinas Teknik Penyehatan berubah status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum ini disebabkan pengelolaan air bersih di Kota Bandung dipandang sudah waktunya diselenggarakan oleh suatu badan hukum otonom yaitu dengan status perusahaan daerah. Dengan demikian Perusahaan Daerah Air Minum sudah dapat mengurus kepentingannya sendiri keluar maupun kedalam terlepas dari organisasi pemerintah daerah.
Pada tahun 1978 - 1979 Pemerintah Kota Bandung melaksanakan studi “Bandung Urban Development and Sanitary" yang mengusulkan strategi penanganan pengembangan divisi air kotor Kota Bandung, sehingga sejak tahun 1987 tugas pokok PDAM bertambah dengan melakukan pengelolaan air kotor.
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan 1.2.1 Visi PDAM Kota Bandung
“Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan air bersih dan air kotor melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan, serta berorientasi pada penyempurnaan pelayanan terhadap pelanggan.” 1
1.2.2 Misi PDAM Kota Bandung
•
Memberikan pelayanan dan kemanfaatan umum kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan air bersih dan pengelolaan air kotor yang berwawasan lingkungan.
•
Mewujudkan pengelolaan keuangan perusahaan secara mandiri melalui pendapatan yang diperoleh dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat guna peningkatan pelayanan dan penyediaan air bersih maupun pengelolaan sarana air kotor.
•
Meningkatkan pengolahan kualitas air bersih dan air kotor yang sesuai dengan standar kesehatan dan lingkungan.
•
Mewujudkan penambahan cakupan pelayanan air bersih dan pengelolaan air kotor yang disesuaikan dengan pertambahan penduduk Kota Bandung.
1.2.3 Tujuan PDAM Kota Bandung Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung bertujuan untuk : 1. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan air minum di wilayah Kota Bandung. 2. Memperoleh
pendapatan
yang
wajar
agar
perusahaan
mampu
mengembangkan diri sesuai dengan fungsinya. 3. Menyelenggarakan pemanfaatan umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat
Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang berkepentingan serta tidak merugikan. Sesuai dengan pihak kedudukan dan tujuan perusahaan, aktivitasnya antara lain : 1. Meneliti, merencanakan, membangun dan memelihara air serta menjalankan operasi sumber - sumber air, pipa transmisi / distribusi termasuk reservoir dan instalansi lainnya. 2. Mengkoordinir pembangunan instalansi air minum secara integral sejalan dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung
2
3. Melaksanakan pengawasan efektif terhadap sambungan lainnya dan pemborosan dalam pemakaian air. 4. Melakukan perbaikan, pengujian dan kalibrasi meter air. 5. Penyediaan dan menyalurkan air yang cukup kepada konsumen langganan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kota Bandung serta pada tempattempat system penanggulangan kebakaran dan penyediaan air bersih untuk umum. 6. Mengadakan kontrak kerja dengan perusahaan swasta di daerah untuk meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pula pengawasan serta penyelenggaraan dan pemeliharaannya. 1.3 Lingkup Bidang Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung bergerak dalam bidang pengelolaan air bersih dan melayani sarana pembuangan air kotor (domestik) baik secara langsung maupun tidak langsung untuk maningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.
Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
tersebut,
PDAM
Kota
Bandung
menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
Melaksanakan pelayanan umum/jasa kepada masyarakat konsumen dan penyediaan air bersih dan sarana air kotor.
Memupuk pendapatan untuk membiayai kelangsungan hidup perusahaan pembangunan daerah.
Dalam menjalankan bisnisnya, PDAM Kota Bandung memiliki hubungan dengan para stakeholder seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.
3
Gambar 1.1 Stakeholders PDAM Kota Bandung Selain bergerak di bidang pengelolaan air minum dan air kotor, PDAM Kota Bandung membentuk dua buah unit usaha lain. Yang pertama adalah memproduksi Air Minum Dalam Kemasan dan yang kedua adalah Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan (LPKL). Kedua unit usaha tersebut dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan.
1.4 Struktur Organisasi
Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Air Bersih, dan Direktur Air Kotor. Dalam struktur organisasi PDAM Kota Bandung Direktur Utama bertanggung jawab kepada Badan Pengawas, yang terdiri dari:
Pejabat Daerah, yaitu pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah. Saat ini dipegang oleh pejabat dari Dinas Kesehatan.
Perorangan, yaitu tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan PDAM. Saat ini dipegang oleh ahli dari perguran tinggi.
Masyarakat konsumen, yaitu tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui Manajemen Perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum.
4
Struktur organisasi PDAM Kota Bandung secara lengkap dijabarkan pada Gambar 1.2 berikut.
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PDAM Kota Bandung
1.5 Proses Bisnis
PDAM Kota Bandung memiliki dua tugas pokok yaitu pengelolaan air minum dan air kotor. Dalam menjalankan kedua tugas pokok tersebut digambarkan dalam suatu proses bisnis. Proses bisnis utama PDAM Kota Bandung merupakan proses yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan dalam menghasilkan pelayanan kepada pelanggan. Proses bisnis utama tersebut didukung oleh proses bisnis lain yang melibatkan keuangan, pembukuan, personalia, pengawasan intern, litbang, pengolahan data dan satuan pengawas. Gambaran umumnya dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini.
5
Gambar 1.3 Proses Bisnis PDAM Kota Bandung
1.5.1
Divisi Air Bersih
Pengelolaan air minum dilakukan di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Badak Singa. Adapun proses pengolahan air bersih secara ringkas digambarkan pada gambar 1.4 sebagai berikut.
6
Gambar 1.4 Proses Pengolahan Air Bersih
Setelah melalui proses pengolahan air bersih di IPA Badak Singa maka selanjutnya air bersih tersebut didistribusikan kepada pelanggan melalui beberapa cara: 1. Sistem jaringan pipa Sistem pendistribusian air melalui pipa dengan cara gravitasi ke daerah pelayanan. 2. Sistem pelayanan air tangki Armada tangki siap beroperasi melayani kebutuhan masyarakat secara langsung selama 24 jam.
7
3. Sistem kran umum dan terminal air Merupakan sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai cukup padat dan sebagian penduduknya belum mampu menjadi pelanggan air minum melalui sambungan rumah. Jumlah kran umum dan terminal air ini di Wilayah Kota Bandung sebanyak 2.100 buah. Sistem pelayanan distribusi air bersih terbagi 4 wilayah, yaitu: •
Wilayah Bandung Utara
•
Wilayah Bandung Tengah-Selatan
•
Wilayah Bandung Barat
•
Wilayah Bandung Timur
Struktur tarif air minum PDAM (per 1000 liter) berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 194 tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan Air Minum dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut. Tabel 1.1 Struktur Tarif Air Bersih Pemakaian (m3)
0 - 10 11 - 20 21 - 30 > 30
1.5.2
Sosial IA IB 560 560 560 560 560 875 560 1.225
Struktur Tarif (Rp) Rumah Tangga / Non Niaga IIA1 IIA2 IIA3 IIA4 IIB 560 700 875 1.060 700 875 1.225 1.400 1.750 1.225 1.225 1.750 2.100 2.625 1.750 1.750 2.450 2.975 3.500 2.450
Niaga IIIA IIIB 1.060 1.400 1.750 2.100 2.625 2.975 3.500 3.850
Industri IVA IVB 1.750 2.100 2.450 2.800 3.325 3.675 4.375 4.725
Divisi Air Kotor
Pengelolaan air kotor dilakukan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Bojong Soang. Pengolahan air kotor ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran terhadap sungai-sungai di Bandung. Kapasitas IPAL ini adalah 80.000 m3 dan baru dimanfaatkan sebesar 50% yaitu 40.000 m3. IPAL yang berjarak 12 km dari kota Bandung ini belum sepenuhnya menangani air limbah rumah tangga dari seluruh kota Bandung. IPAL Bojong Soang baru bisa menangani air limbah dari wilayah Bandung Timur dan Bandung Tengah bagian Selatan. Selain mengolah air limbah yang masuk secara langsung dari saluran perpipaan, IPAL Bojong
8
Soang yang memiliki luas 85 hektar ini juga menerima air limbah dari tangki septik (septic tank) yang dikumpulkan oleh mobil–mobil pengumpul tinja.
IPAL Bojong Soang mengolah air limbah melalui dua proses utama yang tergolong cukup sederhana, yaitu proses fisik dan biologi. Proses fisik dilakukan untuk memisahkan air limbah dari sampah–sampah, pasir, dan padatan lainnya sehingga proses pengolahan biologi tidak terganggu. Proses yang kedua adalah proses biologi yaitu proses yang mengolah air limbah. Dengan proses biologi maka parameter Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved Oxygen (DO), kandungan bakteri Coli, kandungan logam berat, dan kandungan bahan kimia lainnya dapat memenuhi persyaratan daya dukung lingkungan badan air di mana air limbah yang sudah diolah ini akan dibuang. Kolam pengolahan biologi terdiri dari 14 kolam yang terdiri dari dua kompartemen utama, kompartemen A dan kompartemen B. Masing–masing kompartemen terdiri dari tujuh kolam yaitu, tiga kolam anaerob, dua kolam fakultatif, dan dua kolam maturasi. Proses pengolahan air limbah secara umum dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut.
Gambar 1.5 Proses Pengolahan Air Limbah
Besarnya tarif yang ditetapkan untuk pengelolaan air kotor di PDAM Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2001 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum serta Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 194 tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan Air Minum dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.
9
Tabel 1.2 Struktur Tarif Air Kotor Golongan Tarif Sosial IA IB Rumah Tangga / Non Niaga IIA1 IIA2 IIA3 IIA4 IIB Niaga IIIA IIIB Industri IVA IVB
Tarif (Rp/Bulan) 5.000 5.000 5.000 6.000 7.500 9.000 38.000 17.000 34.000 70.000 120.000
1.6 Isu Bisnis
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang paling utama bagi setiap individu. Air bersih dibutuhkan untuk segala aktivitas dalam kehidupan seharihari. Mulai dari aktivitas rumah tangga, pertanian, perdagangan, sampai perindustrian. Saat ini penyediaan air bersih merupakan masalah yang menjadi perhatian khusus bagi setiap negara di dunia. Organisasi kesehatan dunia (WHO) memperkirakan bahwa lebih dari 1,6 miliar orang di dunia terutama yang berada di negara-negara berkembang kesulitan untuk mendapatkan air bersih (NAO, 2003).
Permasalahan menyangkut sektor air bersih dan masalah sanitasi di wilayah perkotaan telah menjadi perhatian khusus bagi semua negara terlebih lagi di negara berkembang seperti Indonesia. Pada sebagian besar wilayah perkotaan di Indonesia, distribusi air bersih hanya bisa didapatkan masyarakat dalam waktu beberapa jam saja tiap harinya dan air limbah dibuang begitu saja tanpa diberi perlakuan (treatment) yang tepat terlebih dahulu. Sektor air di perkotaan semakin terpuruk karena adanya kekurangan dalam hal ketersediaan (availability), kualitas (quality), dan rendahnya tingkat pelayanan. Sementara kebutuhan akan air bersih semakin hari semakin meningkat seiring dengan tingginya pertambahan jumlah
10
penduduk dan laju perkembangan industri yang cepat.
Namun PDAM yang
merupakan satu-satunya penyedia layanan air bersih masih memiliki beberapa keterbatasan dalam beberapa hal penting seperti sumber air, infrastruktur, kualitas SDM, dan keuangan yang disebabkan tarif air yang ditetapkan Pemerintah Daerah masih sangat rendah. Sehingga banyak PDAM yang dinyatakan kurang sehat dan tidak sehat.
Berdasarkan analisis dari data laporan keuangan dan teknik PDAM tahun 2002, tingkat kesehatan kinerja dari tiga ratus lebih PDAM yang ada di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.6 berikut.
Gambar 1.6 Kondisi PDAM di Indonesia Tahun 2002
Keempat kategori kondisi PDAM di Indonesia terdiri dari: (a) 9 % PDAM tergolong sehat, dalam arti mampu berkembang melayani masyarakat dengan baik, memperoleh keuntungan, pendapatan bisa menutupi biaya operasi, depresiasi dan kewajiban atau hutang yang ada; (b) 31 % PDAM dalam katagori kurang sehat, tidak memperoleh keuntungan, kemampuan berkembangnya terbatas, pendapatan hanya sedikit diatas biaya operasi & depresiasi, terdapat resiko dalam menyelesaikan kewajiban atau hutangnya;
11
(c) 32 % PDAM dalam katagori tidak sehat, pendapatan hanya mampu menutup biaya operasi, mendapat kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban atau hutangnya, tidak mampu berkembang dalam melayani masyarakat; (d) Selebihnya, sebanyak 28 % PDAM dalam kondisi kritis, pendapatan tidak mampu menutup semua biaya, tidak mampu menyelesaikan kewajiban jangka panjang, dan pelayanan ke masyarakat terabaikan.
Kondisi PDAM Kota Bandung termasuk ke dalamm kategori b. Keadaan ini merupakan suatu tantangan bagi PDAM Kota Bandung sebagai pengelola sektor air di wilayah kota Bandung untuk bisa memperbaiki kinerjanya dan memberikan pelayanan terbaiknya sehingga mampu memenuhi tingginya permintaan kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan air kotor. Sehingga diharapkan kinerja PDAM Kota Bandung akan memberikan kepuasaan bagi setiap stakeholdernya.
Sebagai satu-satunya perusahaan sektor publik yang memegang hak penyedia air bersih dan pengelola air kotor, maka tujuan utama PDAM Kota Bandung yang harus dicapai adalah misi sosial. Oleh karena itu kinerja perusahaan selalu menjadi sorotan dan menarik untuk diperbincangkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan melakukan pengukuran kinerja.
Pengukuran dan pengawasan kinerja sangat kritikal dalam memperbaiki kualitas layanan penyediaan air bersih dan pengelolaan air kotor. Pengukuran kinerja dan benchmarking merupakan tool yang penting bagi pembuat kebijakan dan penyedia jasa layanan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan akuntabilitas kepada pelanggan dan pada akhirnya meningkatkan pelayanan. Akan tetapi seringkali pengukuran kinerja tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan dikarenakan pengukuran dilakukan terhadap indikator yang tidak tepat.
Pengukuran kinerja PDAM Kota Bandung saat ini dilakukan berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negri No. 47 tahun 1999. Menurut keputusan tersebut pengukuran kinerja dilakukan terhadap tiga aspek yaitu aspek keuangan dengan
12
bobot 45%, aspek operasional sebesar 40%, dan aspek administrasi sebanyak 15%. Indikator dari setiap aspek yang diukur dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut. Tabel 1.3 Indikator Kinerja Berdasarkan Kepmendagri No. 47 tahun 1999 NO I 1. 2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. II 1 2 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. III 1. 2 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10.
INDIKATOR ASPEK KEUANGAN (45%) Rasio Laba Terhadap Aktiva Produktif Rasio Laba Terhadap Penjualan Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Ekuitas Rasio Total Aktiva Terhadap Total Utang Rasio Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi Rasio Laba Operasi Sebelum Biaya Penyusutan Terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo Rasio Aktiva Terhadap Penjualan Air Jangka Waktu Penagihan Piutang Efektivitas Penagihan ASPEK OPERASIONAL (40%) Cakupan Layanan Kualitas Air Distribusi Kontinuitas Air Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi Tingkat Kehilangan Air Peneraan Meter Air Kecepatan Penyambungan Baru Kemampuan Penanganan Pengaduan Kemudahan Pelayanan Rasio Karyawan per 1000 pelanggan ASPEK ADMINISTRASI (15%) Rencana Jangka Panjang ( Corporate Plan) Rencana Organisasi dan Uraian Tugas Prosedur Operasi Standar Gambar Nyata Laksana ( As Built Drawing ) Pedoman Penilaian Kerja Karyawan Rencana Kerja dan Anggran Perusahaan Tertib Laporan Internal Tertib Laporan Eksternal Opini Audit Independen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir
13
Kinerja PDAM Kota Bandung berdasarkan Kepmendagri tersebut masih dalam kategori cukup. Hasil penilaian kinerja tahun 2004 dan 2005 secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut. Tabel 1.4 Penilaian Kinerja Berdasarkan Kepmendagri No. 47 tahun 1999 2004 Klasifikasi Kinerja
2005
Perolehan Nilai
Nilai Maximum
Aspek Keuangan
1080
60
Aspek Operasonal
920
Aspek Administrasi
405
Nilai Akhir
Nilai Akhir
Perolehan Nilai
Nilai Maximum
18
1080
60
18
47
20
880
47
19
36
11
405
36
11
Jumlah
49
Kategori
48
Cukup
Cukup
Penetapan tiga aspek tersebut dengan indikator didalamnya perlu dikaji ulang karena masih terdapat indikator yang tidak tepat dan tidak bisa diukur. Contohnya indikator yang terdapat pada aspek operasional yaitu rasio karyawan per 1000 pelanggan, indikator ini tidak tepat karena komposisi pegawai yang ada tidak sesuai kebutuhan sehingga penilaian rasio karyawan ini tidak memberikan pengaruh terhadap kemampuan melayani pelanggan. Begitu pula dengan pembobotan yang masih tidak proporsional (terlalu menitikberatkan pada aspek keuangan) serta masih terdapat angka penilaian terhadap beberapa indikator yang bersifat tidak objektif. Contohnya pada aspek administrasi yaitu indikator opini audit independen, penilaian indikator ini dapat bersifat tidak objektif karena merupakan suatu opini. Pada intinya indikator kinerja yang ditetapkan untuk setiap aspek belum memenuhi kepuasan setiap stakeholder. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerjanya maka PDAM Kota Bandung perlu merancang suatu sistem manajemen kinerja yang melakukan pengukuran terhadap indikator
yang
tepat
dan
mampu
memberikan
kepuasan
bagi
setiap
stakeholdernya.
Saat ini perubahan lingkungan kondisi bisnis sudah tidak bisa diramalkan baik secara nasional maupun global. Timbulnya persaingan usaha yang semakin ketat, adanya peraturan-peraturan baru pemerintah seperti UU otonomi daerah dan UU perlindungan konsumen, serta munculnya tuntutan akan pemenuhan kepuasan
14
setiap stakeholder. Menghadapi kondisi seperti itu maka PDAM Kota Bandung perlu untuk menyusun sistem manajemen kinerja yang baru agar memiliki keunggulan bersaing sehingga mampu bertahan, terus tumbuh dan berkembang di masa depan.
Berdasarkan uraian tersebut, dalam menghadapi kondisi PDAM Kota Bandung di masa mendatang dimana semakin banyak tuntutan kepuasan dari setiap stakeholder yang semakin meningkat ditengah kondisi bisnis dan perekonomian yang tidak menentu, maka PDAM Kota Bandung perlu untuk merancang sistem manajemen kinerja yang dapat menghasilkan rencana stratejik seimbang, terukur, dan responsif.
15
