BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Menurut Mulyadi (2002:9) auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Sunarto (2003:47) mengatakan bahwa tahap terakhir dalam proses auditing adalah menyiapkan laporan audit (audit report), laporan audit adalah alat formal yang digunakan auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak berkepentingan. Di dalam menerbitkan suatu laporan audit, auditor harus memenuhi keempat standar pelaporan dalam standar auditing Sunyoto (2014:30) mengatakan bahwa auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Profesi Akuntan Publik di seluruh dunia merupakan profesi yang menghadapi risiko yang sangat tinggi. Hampir semua akuntan publik menyadari bahwa mereka harus memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik, mentaati kode etik akuntan publik dan memiliki standar pengendalian mutu. Menurut Agoes
1
2
(2012:52) Jika akuntan publik bisa salah dalam memberikan opini, karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian padahal laporan keuangan mengandung salah saji material (ini disebut audit failure). Ardiyos (2007:18) mengatakan bahwa opini audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Sunyoto (2014:41) mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat atas kualitas atau mutu pekerjaan profesi akan semakin tinggi jika profesi tersebut menetapkan standar pelaksanaan dan tatanan moral atau perbuatan yang tinggi terhadap seluruh anggotanya. Menurut Arens (2008:43) istilah profesional berarti tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat. Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk perilaku yang terhormat, sekalipun ini berarti pengorbanan pribadi. Agoes (2012:42) mengatakan bahwa Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah pedoman bagi para anggota Istitut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Menurut Sunarto (2003:63) Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri dari : 1.
Prinsip Etika
2.
Aturan Etika
3.
Interpretasi Aturan Etika
2
3
Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu (Mulyadi, 2002:76). Sesuatu dianggap material apabila dapat mempengaruhi putusan para pemakai laporan keuangan. Materialitas merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, dalam menentukan secara tepat jenis laporan yang akan diterbitkan pada situasi-situasi tertentu (Hery, 2013:21). Penerapan standar auditing sangat dipengaruhi konsep materialitas dan resiko. Standar auditing terdiri dari 3 bagian. Pertama, bagian yang mengatur tentang mutu profesionalitas auditor independen atau persyaratan pribadi auditor (standar umum). Kedua, bagian yang mengatur mengenai pertimbangan-pertimbangan yang harus digunakan dalam pelaksanaan audit (standar pekerjaan lapangan). Ketiga, bagian yang mengatur
tentang
pertimbangan-pertimbangan
yang
harus
digunakan
dalam
penyusunan laporan audit (standar pelaporan) (Halim, 2008:21). Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, sejak awal September 2009 hingga kini telah menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin usaha kepada delapan akuntan public (AP) dan kantor akuntan publik (KAP). Departemen keuangan dalam pengumuman yang diterima di Jakarta, sabtu, menyebutkan, penetapan sanksi pembekuan izin usaha itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Salah satu dari Akuntan Publik (AP)
3
4
yang terkena sanksi adalah Drs. HBM. Yang bersangkutan dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon tahun buku 2008, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen (Santoso, 2009). Selain itu fenomena yang terjadi di Indonesia dan sampai saat ini masih berlarut adalah kasus yang menimpa Bank Century, kasus yang terjadi adalah penyimpangan yang dilakukan oleh Bank Century terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan. Laporan keuangan yang dikeluarkan Bank Century yang dianggap menyesatkan ternyata banyak sekali terjadi kesalahan yang material. Disini peran auditor sangat dibutuhkan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut. Hasil audit BPK tentang Century dianggap menyesatkan antara lain dikarenakan audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan memuat “dosa” LPS (lembaga penjamin simpanan) yang belum secara resmi menetapkan perhitungan perkiraan biaya penanganan Bank Century secara keseluruhan. Hal tersebut dapat muncul karena adanya penghilangan informasi fakta material, atau adanya pernyataan material yang salah, dan dapat menyebabkan ketidaktepatan opini yang diberikan oleh akuntan publik karena banyak ditemukan kesalahan yang material oleh auditor pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Sehingga, auditor tersebut sulit untuk menemukan bukti-bukti yang rill dan sulit untuk menerbitkan jenis opini pada Bank Century tersebut (Antara, 2009).
4
5
Kasus yang baru-baru ini terjadi, diungkapkan oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri dalam diskusi bertajuk 'Kekayaan Negara yang Dipisahkan: Apakah Tidak Termasuk Keuangan Negara?' di Gedung BPK, Kamis, 12 September 2013 bahwa, sampai hari ini masih ada kantor akuntan publik yang bandel. Mereka tidak melaporkan temuan pelanggaran dalam laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam audit yang dilakukan BPK terhadap perusahaan-perusahaan BUMN masih terdapat banyak rekayasa yang dilakukan. Hasan menjelaskan, salah satu modusnya, BUMN mencatatkan piutang sebagai pendapatan. Tujuannya, agar bonus untuk manajemen dan laba naik. Metode tersebut merupakan modus yang relatif kuno masih dilakukan, ternyata masih sering kantor akuntan publik tidak mengoreksi atau menuliskan dalam laporan auditnya (Thertina, 2013). Menurut penelitian Febriyanti (2012) dengan sample auditor yang berkerja pada KAP di Sumatera Selatan terdapat pengaruh yang signifikan antara prinsip profesionalisme ruang lingkup dan sifat jasa auditor dengan pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Gusti
dan Ali (2008)
membuktikan terdapat hubungan yang signifikan antara skeptisme professional auditor dengan ketepatan opini audit. Sedangkan dihubungkan dengan variabel situasi, yang menghubungkan variabel situasi audit, etika, pengalaman dan keahlian audit dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik, hanya variabel situasi audit saja yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan ketepatan
5
6
pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya peneliti menggabungkan variable ketepatan opini auditor sebagai variable dependen dengan menjadikan profesionalisme auditor dan tingkat materialitas sebagai variable independen. Dengan demikian, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Tingkat Materialitas Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit” 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang di identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah
profesionalisme
auditor
berpengaruh
terhadap
ketepatan
pemberian opini audit. 2. Apakah tingkat materialitas berpengaruh terhadap ketepatan opini auditor. 3. Apakah profesionalisme auditor dan tingkat materialitas berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan pemberian opini audit. 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari samapai sejauh mana pengaruh profesionalisme dan tingkat materialitas dalam menemukan solusi atas masalah ketepatan pemberian opini audit.
6
7
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Mengetahui apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap ketepatan opini audit. 2. Mengetahui apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap ketepatan opini audit. 3. Mengetahui apakah profesionalisme dan tingkat materialitas berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan pemberian opini audit. 1.4 Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak : 1.
Bagi Auditor Sebagai
masukan
yang
bermanfaat
dalam
upaya
meningkatkan
profesionalisme dan pengetahuan tentang tingkat materialitas sehingga auditor dapat memberikan opini audit lebih tepat. 2.
Bagi Pemakai Jasa Akuntan Agar
klien
auditor
mengerti
hal-hal
yang
berhubungan
dengan
profesionalisme dan tingkat materialitas terhadap ketepatan pemberian opini audit.Selain itu, klien auditor dapat terus mempertahankan keberlangsungan usahanya
7
8
sesuai dengan aturan bisnis yang legal dan tidak melakukan manipulasi bisnis yang dapat merugikan pihak-pihak lain seperti stakeholder, investor, pemegang saham dan lainnya. 3.
Bagi Akademisi Untuk menambah wawasan mengenai aturan yang berlaku dan pengetahuan
terapan, serta memberi informasi dan gambaran yang lebih jelas bagi peneliti lain yang penelitiannya ada hubungan dengan penelitian ini. 4.
Bagi Masyarakat Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan, sumbanfan
pemikiran dan dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya guna mengembangkan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. 5.
Bagi Penulis Dengan melakukan penelitian ini penulis akan lebih dapat memahami
penerapan dari teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah terutama yang berkaitan dengan judul yang dipilih. 1.5 Waktu dan Tempat Penelitian Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada beberapa
8
9
Kantor Akuntan Publik yang ada di kota Bandung. Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan selesai.
9
