BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. Kesadaran akan pentingnya demokrasi bagi warga negara saat ini sangat

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Kesadaran akan pentingnya demokrasi bagi warga negara saat ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada fenomena baru dalam suasana demokrasi di Indonesia yang dimulai tahun 2004. Dalam Pemilihan Umum 2004 untuk pertama kalinya rakyat Indonesia diberi kebebasan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Setelah sukses dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung tahun 2004 maka pada tahun 2005 bangsa Indonesia memulai era baru dalam pesta demokrasi yakni dengan diadakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Lahirnya UU Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 telah memberikan harapan baru bagi bangsa Indonesia untuk perubahan sistem politik yang otoriter menjadi sistem politik yang demokratis. Sebelum dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah No.6/2005 tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka pemilihan kepala daerah (Gubernur, Walikota maupun Bupati) mekanismenya diserahkan kepada DPRD di daerah masing-masing. Walaupun telah menggunakan Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilu sebagai pedoman penyelenggaraan, akan tetapi Pilkada kali ini tidak jauh berbeda dengan Pilkada yang berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana calon independen belum diakui

1 Universitas Sumatera Utara

keberadaannya oleh KPUD (dalam hal ini KPUD SUMUT). Sehingga yang berhak mencalonkan diri menjadi calon Gubernur Sumatera Utara adalah sesuai dengan PP No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka yang menjadi peserta Pilkada adalah sesuai dengan pasal 36 yaitu : 1. Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan. 2. Partai Politik atau Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftrakan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. 3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka angka perolehan 15% dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan keatas. Oleh karena itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini diharapkan bisa membawa rakyat Sumatera Utara kearah yang lebih demokratis, karena kita telah diberikan otonomi, dalam kampanye Pilgubsu 2013 dimana kita telah diberikan kebebasan untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Pilkada langsung terkait dengan kedaulatan rakyat mencukup hal-hal sebagai berikut:1

1

Joko J Prihatmoko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar. hal 128-130.


1. Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-hak pilihnya secara utuh. Menjadi kewajiban Negara memberikan perlindungan terhadap hak pilih rakyat. Salah satu hak politik rakyat tersebut adalah hak memilih calon pemimpin. 2. Wujud nyata asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban (responsibility) dan akuntabilitas (accountability) publik seorang pemimpin merupakan landasan yang amat penting guna menjaga kelangsungan sebuah kepemimpinan politik. Melalui pilkada langsung, maka seorang Kepala Daerah harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan kepada rakyat yang memilih. Tingkat penerimaan rakyat kepada Kepala Daerah merupakan jaminan bagi peningkatan partisipasi politik rakyat yang akan menjaga kelanggengan sebuah kepemimpinan. 3. Menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergis antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat. Keserasian dan keseimbangan hubungan antara keduanya akan membawa pengaruh yang sangat menentukan bagi tegaknya suatu pemerintahan yang demokratis. Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan. Pasangan calon adalah yang paling penting dalam Pilkada, dimana mereka yang akan bersaing merebut hati masyarakat untuk mendukung mereka sehingga mereka dapat menduduki kursi jabatan. Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang beribukota di Kota Pinang, Kota Pinang adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 15 Juli 2009 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada tanggal 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan,


masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pintu gerbang Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari Provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki luas wilayah 3.596 Ha. Jumlah penduduk 310.141 jiwa, dan secara administrasi terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sei Kanan, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Kamping Rakyat. Sebahagian besar penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Suku Melayu 70%, Suku Batak Mandailing 10%, Suku Jawa 7%, dan selebihnya suku-suku lain sekitar 13%. Jumlah Pemilih perkecamatan di Labuhanbatu Selatan yaitu di Kec. Kotapinang 37.054 pemilih dan 134 TPS, Kec. Kampung Rakyat 34.951 pemilih dan 139 TPS, Kec. Silangkitang 20.313 pemilih dan 76 TPS, Kec. Sungai Kanan 30.556 pemilih dan 126 TPS, Kec. Torgamba 62.473 pemilih dan 232 TPS. Pemilih tersebut tersebar di 54 Desa dan Kelurahan, dengan jumlah pemilih Laki-laki 94.773 pemilih, dan Perempuan 90.574 pemilih. Maka jumlah keseluruhan dari masyarakat yang memiliki hak pilih adalah 185.347 jiwa.2 Pada tanggal 7 Maret 2013, Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Pemilihan Gubernur secara langsung. Sejak Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor.1551/KPUn Provsu-002/XI/2012 tanggal 8 November 2012 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-002/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur

2

www.sumut.bps.go.id/labuhan_batu_selatan, Diakses Tanggal 7 November 2013


dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor.05/Kpts/KPU-Prov-002/2012 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Untuk Pasangan Calon Yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman teknis Tata Cara Pendaftaran, penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gebernur Sumatera Utara Tahun 2013, Pengumuman Pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 mulai tanggal 10 s/d 16 November 2012 batas terakhir pendaftaran tanggtal 16 November 2012 pendaftaran dilaksanakan dari pukul 08.00 s/d 16.00 wib kecuali untuk hari terakhir pendaftaran tanggal 16 November 2012 sampai pukul 24.00 WIB.3 Sampai batas akhir pendaftaran, tanggal 16 November 2012 ada 5 pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang resmi mendaftar di KPUD Sumatera Utara. Ke-5 calon tersebut:4 1. Gus Irawan Pasaribu dan Soekirman, yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai lain (23 partai). 2. Effendi Simbolon dan Djumiran Abdi, yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Peduli Rakyat Nasional dan Partai Damai Sejahtera. 3. Chairuman Harahap dan Fadly Nurzal Pohan, yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Pemuda Indonesia, Partai Buruh dan Partai Republika.

3

Ir lanta, 2012, Hari Pertama Pendaftaran Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provsu Kosong, http://www.suaranasionalnews.com/?p=15202, Diakses Tanggal 7 November 2013 4 http://kpud-sumutprov.go.id/keputusan-kpu-sumut.html. Diakses Tanggal 7 November 2013


4. Amri Tambunan dan Rustam Effendy Nainggolan, yang diusung oleh Partai Demokrat. 5. Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi, yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Patriot, Partai Bintang Reformasi dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Berdasarkan hasil perhitungan KPUD Sumatera Utara maka dapat dilihat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tabel 1.1 berikut ini.5 Tabel 1.1 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan No.

Nama Pasangan

Jumlah Pemilih

Persentase

1

Gus Irawan Pasaribu dan Soekirman

22.524

22,3%

2

Effendi Simbolon dan Djumiran Abdi

15.355

16,5%

3

Chairuman Harahap dan Fadly Nurzal Pohan

14.390

14,8%

4

Amri Tambunan dan Rustam Effendy Nainggolan

5.782

6%

5

Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi

41.413

40,4%

Dengan jumlah suara yang sah sebanyak 99464 surat suara dan yang tidak sak berjumlah 3554 surat suara maka total keseluruhannya berjumlah 103018 surat suara. Dalam agenda kampanye politik yang dilakukan setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur juru kampanye memegang peranan yang sangat penting. Dengan adanya penyampaian program kampanye yang tepat dan terarah

5

www.kpud-sumutprov.go.id/hasil-rekapitulasi-perhitungan-suara-pilgubsu.html, Diakses Tanggal 7 November 2013


dari komunikator atau juru kampanye dari tiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, maka pesan politik yang disampaikan kepada khalayak pasti akan diterima dengan jelas sehingga tujuan dari apa yang disampaikan akan berhasil. Untuk dapat menunjang keberhasilan tersebut maka diperlukan seorang komunikator atau juru kampanye yang handal untuk menyampaikan pesan kampanye kepada masyarakat. Dalam setiap agenda kampanye para juru kampanye (Jurkam) menjadi wakil bagi tiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam berkampanye atau mengkomunikasikan apa yang menjadi visi, misi maupun program kerja pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Selain itu, para jurkam juga mengajak dan menghimbau agar masyarakat bisa memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013. Jadi juru kampanye atau jurkam memegang peranan penting yakni sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan politik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Karena peran atau tugasnya yang sangat besar, maka setiap Jurkam atau juru kampanye perlu mendapatkan bekal materi, wawasan atau ilmu yang hendak disampaikan dalam kampanye. Hal ini sangat penting sekali, karena materi yang akan disampaikan oleh Jurkam harus bisa ditangkap dan dipahami oleh calon pemilih. Dalam kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terdapat pembagian tugas, yakni antara jurkam pokok dan jurkam figur. Selain berbagai kegiatan di atas upaya atau pendekatan yang dilakukan oleh juru kampanye tiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam merekrut massa adalah melalui pendekatan psikologis kepada calon pemilih, baik yang berada di wilayah pedesaaan maupun perkotaan. Bentuk nyata dari kegiatan ini adalah dengan mengadakan silaturahmi atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Di


antaranya adalah dengan mengadakan kegiatan bakti sosial maupun kunjungan ke sentra industri kecil. Walaupun rakyat yang menentukan siapa yang akan menduduki kursi gubernur dan wakil gubernur, akan tetapi juru kampanye memiliki pengaruh yang sangat besar, dikarenakan juru kampanye yang disiapkan oleh partai politik juga memiliki peran yang sangat menentukan apakah setiap pasangan calon bisa dikenal masyarakat dengan segala programnya. Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Peran Juru Kampanye PKS Dalam Proses Pemenangan Pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi Di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013”.

1.2 Rumusan Masalah Kemenangan pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi di Sumatera Utara karena faktor tim sukses yang solid dan peran juru kampanye sebagai mesin politik yang terus bekerja tanpa kenal lelah. Dengan mengusung jargon GANTENG (Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi), pasangan yang diusung oleh PKS, Hanura, dan Partai Patriot ini pada akhirnya berhasil memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara 33%. Perolehan tersebut jauh diatas pasangan Effendi Simbolon-Djumiran Abdi yang hanya mendapatkan suara sekitar 24,34%. Untuk pemilu yang berlangsung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi mendapatkan 40,4% suara. Hal ini dikarenakan peran juru kampanye berhasil menarik simpati masyarakat hingga 13


desa. Hal ini yang membuat masyarakat desa yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memilih pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi.6 Sementara untuk Kecamatan Kota Pinang kemenangan pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi terlihat dengan diraihnya 23% suara. Perolehan suara ini karena juru kampanye memberitahukan tentang rencana program kerja dari pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi yang sifatnya merakyat untuk semua sektor seperti sektor pertanian. Kemampuan para Cagubsu/Wagubsu untuk menarik calon pemilih untuk terlibat dalam kampanye jelas sangat dipengaruhi oleh kemampuan tim kampanye mengemas kegiatan kampanye. Salah satu faktor penting adalah para juru kampanyenya. Dalam bahasa Nimmo, disinilah pentingnya peran para komunikator politik.7 Sebagai "wakil" dari para Cagubsu/Wagubsu. Tugas Komunikator Politik adalah

menyampaikan

pesan-pesan

politik

atau

melindungi

tujuan-tujuan

kepentingan politik. Maka dengan jasa juru kampanye ini yang berusaha keras untuk mempengaruhi (pemilih) untuk mendukung Cagubsu/Wagubsu yang diwakilinya. Mereka ini bisa para legislator, pimpinan partai politik, ataupun menteri. Ada tiga alasan mengapa penelitian tentang peran juru kampanye dalam proses pemenangan dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2013 ini per untuk dilakukan yaitu; Pertama karena juru kampanye merupakan ujung tombak dari proses pemenangan kandidat dalam pemilu; Kedua dengan adanya juru kampanye berarti masyarakat menjadi tahu apa yang menjadi program kerja dari kandidat peserta pemilu; Ketiga juru kampanye merupakan orang yang ahli dan 6

http://gatotpujonugroho.com/mayoritas-warga-labusel-dukung-gatot-tengku-erry-pimpin-sumut/ Diakses Tanggal 3 Desember 2013 7 D. Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan media. Trans.Tjun Surjaman.ed. Jalaluddin Rakhmat.Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 30


pandai

dalam

berbicara

kepada

masyarakat

karena

dipersiapkan

untuk

memperkenalkan kandidat peserta pemilu kepada masyarakat. Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja saja yang perlu dijawab atau dicari pemecahannya. Atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah.8 Dari latar belakang penelitian tersebut, maka yang jadi rumusan masalah adalah: Apa saja peran juru kampanye dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat terhadap pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.3 Batasan Masalah Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan masalah agar dalam penjelasannya nanti akan lebih mudah, terarah dan sesuai dengan yang diharapkan serta terorganisir dengan baik. Pembuatan skripsi ini dibatasi hanya pada masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peran para juru kampanye dalam mempengaruhi masyarakat pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2013 untuk memilih pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi.

8

Husani Usman dan Purnomo. 2004, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung :Bumi Aksara. hal 26.


2. Bagaimana proses pemenangan pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2013. 3. Apakah masyarakat terpengaruh dengan cara-cara yang dilakukan oleh juru kampanye pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2013 untuk memenangkan pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi.

1.4 Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mendeskripsikan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2013 di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 2. Untuk mengetahui peran dari juru kampanye pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2013 di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi instansi pendidikan diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dan memperkaya khazanah pengetahuan di bidang ilmu politik.


2. Bagi peneliti penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pemikiran, serta dapat bermanfaat dalam mempraktekan ilmu dan teori tentang ilmu politik yang telah dipelajari. 3. Bagi Pembaca penelitian ini bermanfaat sebagai sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah ilmu politik khususnya tentang peran dari juru kampanye dan mampu memberikan pemahaman tentang peran juru kampanye politik, khususnya pada kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

1.6 Kerangka Teori 1.6.1 Partai Politik Sebuah negara dengan system demokrasi, membutuhkan sebuah organisasi politik yang menjadi instrument demokrasi. Organisasi tersebut biasa disebut Partai Politik. Secara definitive, Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, dengan maksud mensejahterakan anggotanya, baik untuk kebijaksaanaan keadilan, maupun untuk hal-hal yang bersifat materil. Sementara itu, R. H. Soltau mengemukakan definisinya tentang partai politik sebagai kelompok warga negara terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.9 Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita 9

Ahmad Heryawan, Selasa, 04 Februari 2014, Latar Belakang Berdirinya Partai Politik, http://www.ahmadheryawan.com/kolom/94-kolom/4206-latar-belakang-berdirinya-partai-politik.html


yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut

kedudukan

politik

(biasanya)

dengan

cara

konstitusionil

untuk

melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.10 Jenis-jenis partai politik dikategorikan bermacam-macam oleh para ahli politik. Max Weber mengkategorikan partai politik menjadi 2 jenis, yakni partai elit dan partai massa. Secara tidak langsung, Max Weber mengkategorikannya berdasar dari model pembiayaan partai, yang secara otomatis menunjukkan pemilihnya. Partai elit didefinisikan sebagai partai yang didukung oleh kalangan elit dalam system masyarakat, semisal pengacara, doctor, pengusaha, dan lain-lain. Partai massa didefinisikan sebagai partai yang didukung oleh kalangan masyarakat bawah. Franz Neumann mengkategorikan partai politik menjadi 2 jenis, yakni democratic integrative party and the totalitarian integrative party. Franz Neumann mengkategorikannya berdasar pada usaha partai dalam mengintegrasikan nilai-nilai politiknya. Democratic integrative party didefinisikan sebagai partai yang melakukan usaha-usaha pencapaian tujuan politik secara demokratis. Totalitarian integrative party didefinisikan sebagai partai yang melakukan usaha-usaha pencapaian tujuan politik tanpa melalui cara demokratis.11 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik diIndonesia sejak masa merdeka adalah:12 1. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1945) 2. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian 10

Budiarjo, Miriam, 1989, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Jakarta: PT. Gramedia, Hal. 159. János Simon, The Change of Function of Political Parties at the Turn of Millennium, http://www. slideshare.net/alafito/the-change-of-function-of-political-parties-at-the-turn-ofmillennium-2003, Diakses Tanggal 6 Februari 2014 12 Partai Politik Di Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia, Diakses Tanggal 6 Februari 2014 11


3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai 4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya 5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (berlaku saat ini) Partai politik melaksanakan suatu tugas penting di dalam pemerintahan. Partai politik bersama masyarakat berusaha mencapai kontrol pemerintahan, menciptakan kebijakan yang baik sesuai kepentingan mereka atau kelompok yang mendukung mereka, serta mengorganisir dan membujuk pemilih untuk memilih calon mereka agar menempati jabatan tertentu. Walaupun sangat banyak yang dilibatkan di dalam menjalankan pemerintahan pada semua tingkat, partai politik bukanlah pemerintah. Tujuan dasar partai politik adalah mencalonkan orangnya untuk jabatan publik, dan untuk mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih. Ketika terpilih, pejabat-pejabat tersebut akan berusaha mencapai tujuan Partai mereka melalui proses legislasi dan inisiatif program. Terdapat beberapa fungsi partai politik, yakni:13 1. Sarana komunikasi politik Partai politik memiliki fungsi merumuskan berbagai usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi rakyat baik yang berada dalam kelompok yang sama ataupun

berbeda.

Rumusan

tersebut

kemudian

diartikulasikan

dan

13

Menggugat Efektifitas Fungsi Partai Politik, http://bakpiajogja.blogspot.com/2008/07/menggugat efektifitas-fungsi-partai.html, Diakses Tanggal 8 Februari 2014


diagregasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Partai politik memiliki peran yang cukup strategis dalam menjembatani

komunikasi

antara

pemerintah

dengan

rakyat.

Mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat ini menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan agar eksistensi partai politik tetap terjaga dalam kancah perpolitikan dan tidak ditinggalkan oleh rakyat yang diwakilinya. 2. Sarana sosialisasi dan pendidikan politik Partai politik mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan seluruh wacana politiknya kepada rakyat. Wacana politik ini dituangkan dan dapat dilihat melalui visi, misi, platform dan berbagai program yang diemban oleh partai politik. Rakyat dalam hal ini harus diperlakukan tidak hanya sebagai subyek tetapi sekaligus juga sebagai obyek. Dengan demikian rakyat akan tumbuh menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam berpolitik dan berdemokrasi. 3. Sarana rekruitmen politik Partai politik mempunyai kewajiban untuk melakukan rangkaian kegiatan seleksi dan rekruitmen dalam rangka mempersiapkan pengisian berbagai posisi dan jabatan politik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Diantaranya adalah jabatan presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, anggota dewan dan sebagainya. Rekruitmen politik menjadi sangat penting akan memberikan warna dan peluang bagi terjadinya dinamika politik yang dapat menekan terjadinya otoriterisme, diktatorisme, kemandegan dan kebuntuan politik dalam sistem tersebut.


4. Sarana peredam dan pengatur konflik Partai politik dituntut untuk memiliki kepekaan dan sensitifitas yang tinggi terhadap berbagai potensi konflik yang dari waktu kewaktu intensitasnya semakin meningkat. Partai politik memiliki kewajiban untuk meredam dan mengatur potensi konflik agar tidak meledak dan menimbulkan masalah baru. Konflik memang secara alamiah ada, tetapi yang penting adalah bagaimana mengelola potensi konflik yang ada agar menjadi energi, spirit dan support dalam

merumuskan

sebuah

kebijakan

politik

untuk

semua

yang

menguntungkan semua pihak. Dalam literature lain, ada 3 fungsi partai politik, yakni:14 1. Representing groups of interests Dalam partai politik dikenal istilah konstituen, yakni orang yang mendukung atau mempercayakan hak pilihannya kepada Partai atau kandidat partai. Partai politik menyajikan kelompok seperti halnya individu. Kelompok kelompok kepentingan ini mempunyai perhatian khusus. Semisal, partai politik yang merepresentasikan petani, partai politik yang merepresentasikan buruh, dan lain sebagainya. Di Indonesia, beberapa partai berhasil memposisikan dirinya. Sebagai salah satu contohnya adalah PDIP, yang memposisikan dirinya sebagai partai politik yang merepresentasikan wong cilik. 2. Simplying Choice Di beberapa Negara, partai politik mampu menempatkan dirinya pada posisi ideology, filosofi, ataupun nilai-nilai politik tertentu. Pemilih dapat melihat partai politik tertentu berdiri pada sisi tertentu, walaupun dengan penilaian 14

The Functions of Political Parties, http://www.cliffsnotes.com/WileyCDA/CliffsReviewTopic/TheFunctions-of-Political-Parties.topicArticleId-65383,articleId-65501.html, Diakses Tanggal 8 Februari 2014


secara sederhana. Sehingga pemilih tidak melihat partai politik sebagai sesuatu yang semu tanpa perhatian khusus yang mencirikannya. Semisal di Amerika Serikat, Partai Republik ditempatkan sebagai partai pendukung kalangan bisnis, dan Partai Demokrat ditempatkan sebagai partai pendukung masyarakat bawah. 3. Making Policy Partai politik, secara organisasi, bukanlah pembuat kebijakan. Namun, partai secara pasti mengambil posisi pada kebijakan-kebijakan penting, terutama untuk menyediakan alternative-alternatif kepada siapapun Partai yang berkuasa. Ketika sebuah partai berkuasa, partai tersebut mencoba untuk meletakkan filosofinya ke dalam praktek perundang-undangan. Jika seorang calon memenangkan jabatan dengan mayoritas besar, hal itu berarti bahwa pemberi suara sudah memberikan suatu mandat untuk menyelesaikan program yang dikampanyekan. Jason Simon, seorang peneliti politik dari Institut Ilmu Politik Hungarian Academy of Sciences, mengemukakan dalam tulisannya yang berjudul The Change of Function of Political Parties at the Turn of Millennium, beberapa fungsi partai politik.15 1. The Functions of Political Socialization Sosialisasi politik adalah proses selama seseorang menjadi sadar dan memperoleh norma-norma, nilai-nilai dan aturan tentang perilaku politik. Selama proses ini, keluarga, sekolah, komunitas pertemanan, saluran informasi (semisal ceramah kuliah, media, hubungan telepon, dll.), dan

15

János Simon, The Change of Function of Political Parties at the Turn of Millennium,http://www. slideshare.net/alafito/the-change-of-function-of-political-parties-at-the-turn-ofmillennium-2003, Diakses

Tanggal 6 Februari 2014


peristiwa yang secara langsung dialami oleh individu, merupakan aspek yang penting dalam sosialisasi politik. Proses sosialisasi juga dipengaruhi oleh kebiasaan dari individu, terutama kemampuannya untuk menerima nilai-nilai baru, dan berapa banyak nilai-nilai ini menjadi inclusif atau eksklusif terhadap nilai-nilai lain. Faktor-faktor ini mendefinisikan ketertarikan dan respon individu terhadap politik, toleransi politiknya, serta identitas partai atau kelompok. 2. The Functions of Mobilization Melalui mobilisasi politik (menghimbau untuk bertindak, mengerahkan) partai politik melibatkan warganegara ke dalam kehidupan publik. Tujuan mobilisasi politik meliputi tiga bidang: untuk mengurangi ketegangan sosial yang dimunculkan oleh kelompok yang dikerahkan, untuk mengelaborasi program dalam rangka memperoleh suara bagi partai, dan untuk membangun suatu struktur kelompok yang dapat dijadikan referensi bagi partai politik. Tujuan dari semua mobilisasi politik adalah untuk mencapai suatu efek baik dari aspek-aspek diatas, sehingga dapat memastikan posisi yang lebih baik untuk mobilisasi partai politik. 3. The Functions of Participation Fungsi partisipasi politik yang dilakukan oleh partai politik dapat dibedakan dari fungsi mobilisasi. Dengan memobilisasi warganegara, partai sedang mengarah pada pembentukan dan pemengaruhan peristiwa-peristiwa politik dengan bantuan dari lingkaran yang terlembagakan dan organisasi-organisasi dalam sistem politik. Sedangkan Partisipasi memastikan perasaan dan kemampuan demokrasi, serta kompetisi didalam partai politik. Partai politik dapat memastikan partisipasi politik dalam berbagai cara. Menurut Milbrath,


sebagai fungsi partai politik, partisipasi politik melibatkan dua dimensi, yakni partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif meliputi instrumen kerja partai (aktifitas konkret partai, pemilihan pemimpin) dan ketertampilan kerja partai (demonstrasi, debat politik). Partisipasi pasif meliputi kepatuhan partai terhadap hukum. 4. The Function of Legitimacy Fungsi legitimasi mengacu pada bentuk opini publik. Hal tersebut didasarkan pada kepercayaan dan dukungan Partai kepada pemerintah dan sistem, melalui eksistensi partai tersebut. Fungsi legitimasi merupakan efek kolektif dari sosialisasi politik, mobilisasi politik, dan partisipasi politik. Pengenalan dan dukungan sistem pemerintahan tergantung pada berapa banyak warga negara yang taat, menghormati norma, menerima perbedaan dan pemikiran alternatif yang muncul dalam rangka menerima sistem institusi dan mekanisme demokrasi. Partisipasi dan Mobilisasi memberikan kepercayaan dan pengalaman bagi pemilih bahwa opini mereka, kepentingan mereka, dan sistem nilai mereka, berperan dalam sistem demokrasi. Menurut beberapa ahli, hal tersebut merupakan aspek yang membedakan antara demokrasi dan non-party/singleparty dictatorship. Oleh karena itu, fungsi legitimasi adalah fungsi utama dari partai politik. 5. The Function of Representation Fungsi representasi merupakan hasil dari keikutsertaan partai pada pemilihan umum. Sistem pemilihan umum pada negara demokrasi harus memenuhi dua kriteria: representasi dan pemerintahan. Prinsip representasi menjamin ekspresi keinginan pemilih, sebagai hasil akhir dari suara yang telah diberikan kepada partai maupun kandidat.


1.6.2 Kampanye Politik Kampanye politik yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang visi, misi serta berbagai program yang ditawarkan oleh calon Kepala Daerah. Selain itu, Kampanye Politik yang dibangun oleh calon kepala daerah tidak terlepas dari Tim pemenangan calon kepala daerah yang bertugas untuk merancang strategi kampanye politik yang hendak dijalankan oleh pasangan calon kepala daerah. Kampanye Politik pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari komunikasi politik. Untuk dapat menyusun sebuah kampanye politik yang efektif, maka kita harus dapat memahami komunikasi politik terlebih dahulu. Komunikasi politik menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap elit politik. Karena komunikasi politik menjadi kunci yang utama bagi partai politik maupun kandidat dalam menyampaiakan pesan kepada massa maupun pendukungnya. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh pada saat pencoblosan dan juga untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih. Strategi ini perlu dipikirkan oleh setiap kontestan maupun partai politik, karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik.16 Banyak sekali definisi mengenai kampanye yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Rice dan Paisley yaitu “Someone’s intention to influence someone else’s beliefs or behavior using communicated appeals.” (Kampanye diartikan sebagai keinginan seseorang untuk mempengaruhi kepercayaan atau tingkah laku orang lain dengan menggunakan daya tarik komunikasi). Sedangkan 16

Firmanzah, 2007. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Reaitas, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Hal.123


menurut Kotler dan Roberto, “Campaign is an organized conducted by one group (the change agent) which intends to persuadeothers (the target adopter), to accept, modify, or abandon certains idea, attitudes practices and behavior.” (Kampaye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu).17 Selain definisi di atas, maka

Rogers dan Storey, menjelaskan bahwa

kampanye sebagai “ Serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.”18 “A political campaign is an organized effort which seeks to influence the decision making process within a specific group. In democracies, political campaigns often refer to electoral campaigns, wherein representatives are chosen or referendums are decided.” (Sebuah kampanye politik adalah usaha yang terorganisir yang berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok tertentu. Dalam demokrasi, kampanye politik sering menyebut pemilu kampanye, dimana wakil-wakil dipilih atau referendum yang memutuskan.)19 Merujuk pada definisi diatas, maka kita dapat melihat bahwa dalam setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya mengandung empat hal, yaitu tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, jumlah khalayak sasaran yang besar, dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir. Selain empat pokok ciri diatas, 17

Hafied Cangara. 2009. Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 284 18 Venus, Antar. 2004. Manajemen Kampanye. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 7. 19 Daniel Kreiss and Philip N. Howard. political campaign. International Journal of Communication 4 (2010), 1032–1050 1932–8036/20101032Copyright © 2010). Licensed under the Creative Commons Attribution, Diakses Tanggal 7 November 2013.


kampanye juga memiliki ciri atau karakteristik yang lainnya, yaitu sumber yang jelas, yang menjadi penggagas, perancang, penyampai sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (campaign makers), sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat. Selain itu pesan-pesan kampanye juga terbuka untuk didiskusikan, bahkan gagasan-gagasan pokok yang melatarbelakangi diselengarakannya kampanye juga terbuka untuk dikritisi. Keterbukaan seperti ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik. Segala tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, yaitu mengajak dn mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Dengan demikian kampanye pada prinsipnya adalah contoh tindakan persuasi secara nyata. Dalam ungkapan Perloff dikatakan “Campaigns generally exemplify persuasion in action”.20 Dari definisi di atas, maka setiap aktifitas kampanye konunikasi setidaknya harus mengandung empat hal yakni : 1. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu. 2. Jumlah khalayak sasaran yang besar 3. Biasanya dipusatkan pada kurun waktu tertentu 4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

20

Venus, Antar. 2004. Manajemen Kampanye. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 7


1. Efek Kampanye Efek komunikasi dalam kampanye, merupakan bagian penting dalam pencapain tujuan kampanye. Efek yang diharapkan timbul dari proses komunikasi dalam kampanye adalah : a. Dampak Kognitif Komunikan mengetahui atau meningkat intelektualitasnya. Pesan ditujukan kepada pikiran si komunikan. Tujuan komunikator berkisar pada upaya mengubah pikiran komunikan. b. Dampak Afektif Komunikan tergerak hatinya dan menimbulkan perasaan tertentu, misalnya sedih, gembira, marah dan sebagainya. c. Dampak Behavioral Dampak ini adalah dampak yang paling tinggi kadarnya, timbul pada diri komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan atau tindakan. Di dalam konteks antar partai maka terdapat tiga tujuan kampanye, yakni : 1) Ada upaya untuk membangkitkan kesetiaan alami para pengikut suatu partai dan agar mereka memilih sesuai dengan kesetiaan itu. 2) Ada kegiatan untuk menjajaki warga negara yang tidak terikat pada partai dan menurut istilah Kenneth Burke untuk menciptakan pengidentifikasi di antara golongan independen. 3) Ada kampanye yang ditujukan pada oposisi, bukan dirancang untuk mengalihkan kepercayaan dan nilai anggota partai, melainkan untuk


meyakinkan rakyat bahwa keadaan lebih baik jika dalam kampanye ini mereka memilih kandidat dari partai lain.21

2. Jenis dan Tipe Kampanye Berbagai jenis maupun tipe kampanye pada dasarnya ditentukan oleh motivasi yang melatar belakangi diselenggarakannya sebuah program kampanye. Dan motivasi inilah yang akan menentukan ke arah mana kampanye ini akan digerakkan dan tujuan apa yang akan dicapai. Berdasarkan keterkaitan antara motivasi dan tujuan kampanye tersebut, Charles U. Larson membagi jenis kampanye ke dalam tiga kategori, yakni :22 a. Product Oriented Campaigns Kampanye yang berorientasi pada produk. Motivasi yang mendasarinya adalah memperoleh keuntungan finansial. Cara yang ditempuh adalah dengan memperkenalkan produk dan melipat gandakan penjualan, sehingga diperoleh keuntungan yang diharapkan. Kampanye jenis ini sering juga disebut dengan commercial campaign atau coorporate campaigns. b. Candidate Oriented Campaigns Sebuah kampanye yang berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Tujuan dari kampanye ini antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidatkandidat yang diajukan oleh partai politik agar dapat menduduki jabatanjabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum. Kampanye jenis ini sering juga disebut dengan political campaigns.

21

Dan Nimmo, Komunikasi Politik, terjemahan : Tjun Surjaman, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993. hal. 192 22 Antar Venus, 2004, Manajemen Kampanye, Simbiosa Rekatama, Bandung, hal.11


c. Ideologically or Cause Oriented Campaigns Bentuk kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan sering kali berdimensi pada perubahan sosial. Kampanye ini ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial melaui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait. Kampanye jenis ini sering juga disebut dengan social change campaigns. Selain yang tertera diatas ada tipe kampanye yang lain yaitu tipe kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu : a. Pertemuan Terbatas b. Tatap muka dan dialog c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik d. Penyiaran melalui radio dan atau televise e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum f. Pemasangan alat peraga di tempat umum g. Rapat umum h. Debat publik / debat terbuka antar calon i. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

3. Strategi dan Teknik Dalam Kampanye Politik Menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur, maka partai politik atau kandidat calon gubernur pasti selalu melakukan upaya atau strategi untuk mendapatkan

suara

atau

massa

sebanyak-banyaknya.

Upaya-upaya

untuk

mempengaruhi pemilih tersebut dapat dilakukan melalui strategi komunikasi politik


dan menerapkan strategi kampanye politik. Pemasaran politik merupakan serangkaian aktivitas terencana, strategis tetapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada para pemilih.23 Onong Uchjana Effendi, menjelaskan bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajenen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Demikian pula dengan

Strategi komunikasi yang

merupakan paduan dari

perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi yakni unuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda-beda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi.24 Agar dapat memenangkan persaingan dalam bidang politik, maka diperlukan suatu strategi yang tepat. Strategi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan politik, tanpa adanya suatu strategi yang baik maka partai politik tidak akan mampu bersaing dan memenangkan persaingan politik.25 Perencanaan kampanye merupakan cetak biru (blue print) yang lengkap dari rangkaian tahap demi tahap kegiatan kampanye yang akan dilakukan oleh juru kampanye dalam upaya untuk mencapai tujuan dan keberhasilan kampanye. Secara sederhana, perencanaan kampanye dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses yang bersifat terstruktur dari upaya kampanye atau pemasaran politik. Rangkaian proses ini mencakup beberapa unsur pokok, yakni : 23

Adman Nursal, 2004. Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilihan Umum, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hal. 21 24 Onong Uchana, Effendi, 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, hal 32 25 Achmad Herry, 2005. 9 Kunci Sukses Tim Sukses Dalam Pilkada Langsung, Yogyakarta: Galang Press, hal.15


a. Penelitian dan analisis mengenai kecenderungan–kecenderungan situasi dan masyarakat pemilih. b. Analisis SWOT mengenai partai atau kandidat c. Tujuan-tujuan kampaye, bersifat target dan tujuan dari kampanye dan pemasaran politik dalam konteks pemilihan untuk memenangkan pemilihan. d. Strategi-strategi kampanye atau pemasaran politik. e. Program-program kegiatan beserta segala dukungan yang dibutuhkan, termasuk dana. f. Monitoring atau kontrol terhadap implementasi perencanaan.26

4. Faktor Penghambat dan Penunjang Keberhasilan Suatu Kampanye Di dalam suatu kegiatan kampanye politik, baik kampanye pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah pasti banyak terdapat faktor yang dapat menghambat dan menunjang jalannya suatu kampanye. Di bawah ini pendapat para ahli terkait faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun penunjang jalannya suatu kampanye. a. Faktor–faktor penghambat dalam kampanye Menurut Kotler dan Roberto, ketidakberhasilan sebagian besar kampanye biasanya disebabkan oleh :27 1) Program kampanye tersebut tidak menetapkan khalayak sasarannya secara tepat. Mereka mengalamatkan kampanye kepada semua orang, hasilnya kampanye menjadi tidak fokus dan tidak efektif. 2) Pesan yang disampaikan dalam kampanye tidak mampu memotivasi khalayak untuk menerima dan menerangkan gagasan yang diterima.

26 27

Pawito, 2008. Komunikasi Politik:Media Massa dan Kampanye Pemilihan, Yogyakarta, hal. 219. Antar Venus, 2004, Manajemen Kampanye, Simbiosa Rekatama, Bandung, Hal.131


3) Pesan-pesan tersebut juga memberikan petunjuk bagaimana khalayak harus mengambil tindakan yang diperlukan. 4) Pelaku kampanye terlalu mengandalkan media massa tanpa menindaklanjutinya dengan komunikasi antar pribadi. 5) Anggaran untuk membiayai program kampanye tersebut tidak memadai, sehingga pelaku kampanye tidak berbuat secara total. b. Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan dalam Kampanye Menurut Rogers dan Storey, kesuksesan dalam sebuah kampanye ditandai oleh empat hal, yakni : 1) Penerapan pendekatan yang bersifat strategis dalam menganalisis khalayak sasaran kampanye. 2) Pesan-pesan dalam kampanye dirancang secara segmentatif sesuai dengan jenis khalayak yang dihadapi. 3) Penetapan tujuan yang realistis. 4) Kampanye lewat media massa akan mendatangkan keberhasilan jika ditindaklanjuti dengan komunikasi interpersonal. Sedangkan menurut Mendelsohn terdapat tiga hal yang harus diperhatikan oleh campaign makers jika menginginkan suatu kampanye dapat berjalan dengan sukses, yakni : 1) Kampanye seharusnya menetapkan tujuan yang realistis sesuai dengan situasi masalah dan sumber daya yang tersedia. 2) Menyampaikan pesan kampanye hanya melalui media massa saja tidak cukup, pemanfaatan berbagai saluran komunikasi secara terpadu perlu dilakukan teruatama saluran komunikasi interpersonal.


3) Perencanaan kampanye harus mengetahui publik yang mereka hadapi secara memadai. Khalayak sasaran tidak boleh diperlakukan sebagai monolithic mass (massa yang seragam) melainkan sebagai sasaran yang beragam. Dalam suatu persaingan di dunia politik, suatu partai politik atau kontestan membutuhkan suara dari para pemilih agar bisa berkiprah di dunia politik. Untuk itu, maka kontestan politik harus bisa memahami pemilih mereka. Tanpa adanya pemahaman ini, maka mereka tidak akan diterima oleh masyarakat, sehingga akan gagal untuk menyelenggarakan tujuan mereka di dunia politik.28 Selain beberapa hal di atas terdapat hal-hal yang dapat menunjang keberhasilan seorang kandidat atau calon untuk dapat menjadi pemenang dalam event Pilkada, yakni : a. Popularitas Di dalam event pemilihan gubernur secara langsung

popularitas figur

memainkan peran yang sangat significant dalam mendulang perolehan suara. Dalam ranah kajian voting behavior sendiri, popularitas adalah key success factor yang tak dapat ditawar-tawar bagi seorang politisi untuk merintis jalan menuju kekuasaan. Popularitas adalah modal dasar bagi seoarang kandidat untuk terpilih (elektabilitas). Seorang calon atau kandidat yang memiliki popularitas yang tinggi pasti akan memilki peluang terpilih yang tinggi bila dibandingkan dengan calon atau kandidat yang tidak populer/terkenal di mata publik.

28

Firmansyah, Marketing Politik. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007 hal.101


b. Akseptabilitas Selain faktor popularitas maka faktor lain yang harus diperhatikan oleh seorang kandidat atau tim sukses adalah dengan mengukur akseptabilitas dari calon yang hendak maju dalam sebuah pertarungan Pilkada. Saat ini popularitas bukan satu-satunya faktor yang membuat seseorang bisa menjadi pemenang dalam event pemilihan kepala daerah. Karena dalam era sekarang masyarakat sudah cukup cerdas untuk memilih seorang calon yang dianggap memiliki kompetensi, integritas, kredibilitas, dan akseptabilitas yang tinggi. Dengan adanya penerimaan yang tinggi dari masyarakat kepada calon atau kandidat maka akan menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. c. Dana / Uang Dana atau uang adalah salah satu sumber daya yang penting dan harus dimiliki untuk kelancaran program kampanye. Jika kandidat memiliki financial besar tentu saja tim bisa membuat program pemenangan yang lebih fariatif, kreatif dan lebih banyak. d. Strategi Strategi komunikasi politik merupakan rencana yang meliputi metode, teknik dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi untuk kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk dapat memenangkan sebuah pertarungan dalam event Pilkada maka strategi komunikasi politik harus dikemas dengan baik. Dengan menerapkan strategi komuniksi politik yang tepat maka seorang kandidat pasti akan dapat mengalahkan pesaingnya. Namun dalam hal ini


juga harus didukung dengan faktor pendukung lainnya, seperti popularitas kandidat, akseptabilitas dan dibantu dengan dana/anggaran yang mencukupi.

1.6.3 Komunikasi Politik 1. Pengertian Komunikasi Politik Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat semua kelompok atau warganya melalui suatu sanksi yang di tentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.29 Pengertian Komunikasi Politik tersebut disampaikan oleh Harmoko, yang menekankan komunikasi politik dengan melihat pentingnya pengaruh yang dihasilkan oleh komunikasi politik pada pencapaian hasil yang ditargetkan oleh partai politik. Artinya jika partai hanya menargetkan perolehan suara pada saat pemilu, maka komunikasi politik akan dikatakan berhasil jika partai tersebut menang atau setidaknya dapat mendulang suara yang signifikan dalam pemilihan umum. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik merupakan penyampaian pesan yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang di bahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat semua kelompok atau warganya melalui suatu sanksi yang di tentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.

2. Komponen-Komponen Komunikasi Politik Komunikasi politik yang berkembang saat ini adalah sebagaimana yang diungkapkan Nimmo dalam bukunya Komunikasi Politik yaitu Komunikator, Pesan 29

Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, 1993, Indonesia dan Komunikasi Politik, PT. Gramedia, Jakarta, Hal. 18


dan Media, Nimmo mengatakan bahwa tujuan komunikasi politik adalah pembentukkan pendapat publik. Dengan meminjam formula Harol Lasswel, “siapa mengatakan apa melalui saluran mana kepada siapa dengan efek apa“ (who says what in which chanel to whom with what effects?). Nimmo menjelaskan hubungan antara komunikasi politik dan opini publik. Elemen who (siapa) dalam model itu adalah komunikator politik; says what (mengatakan apa) adalah pesan politik yang memakai simbol-simbol politik; in which chanel (saluran) adalah media yang digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan tersebut, salah satunya adalah dengan menggunakan media massa; to whom (kepada siapa) adalah khalayak atau publik dan with what effet (akibat apa) adalah dampak dari komunikasi politik berupa opini publik.30 Dengan opini publik yang telah terbentuk, maka partisipasi politik yang diharapkan dari konstituen akan diterima oleh komunikator. Partai akan punya pemilih yang banyak jika opini yang dikembangkan sesuai dengan konstituen tesebut. a. Komunikator Politik Nimmo membagi tiga jenis komunikator politik yaitu: 1) Politikus sebagai komunikator politik. Orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah harus dan memang berkomunikasi tentang politik. Manusia menamakan calon atau pemegang jabatan ini politikus, tidak peduli apakah yang dipilih, ditunjuk atau pejabat karir dan tidak

30

Dan Nimmo. 1993, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Penerj: Tjun Surjaman. Bandung : Remaja Rosdakarya, Hal.14-20.


mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Politikus mencari pengaruh melalui komunikasi.31 2) Profesional sebagai komunikator politik. Profesional diartikan sebagai golongan yang independent dan melakukan pekerjaan tanpa ada tendensi meraih kekuasaan layaknya politikus. Golongan profesional ini tidak ada hubungan struktural dengan politikus maupun partai politik. Profesional tidak memiliki kepentingan untuk memperoleh jabatan di pemerintahan, sehingga hanya konsentrasi untuk mengolah dan menyampaikan lambanglambang serta simbol-simbol politik kepada khalayak. Satu perangkat profesional mencakup dua jenis yaitu jurnalis dan promotor. Promotor adalah orang yang dibayar untuk mengajukankepentingan langganan tentu. Promotor ini adalah agen publitas tokoh masyarakat yang penting, personel hubungan masyarakat pada organisasi swasta atau pemerintah, pejabat informasi baik pada jawatan pemerintah, sekretaris pers kepresidenan personel periklanan perusahaan, manajer kampanye dan pengarah publitas kandidat politik.32 3) Aktivis sebagai komunikator politik Aktifis adalah juru bicara bagi kepentingan yang terorganisir yang tidak memegang ataupun bercita-cita memegang jabatan pada pemerintahan.33 Peranan aktivis ini sangat besar pada penyampaian pesan politik, karena para aktivis ini murni menginginkan perubahan keadaan bangsa yang lebih baik. 31

Dan Nimmo. 1993, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Penerj: Tjun Surjaman. Bandung : Remaja Rosdakarya, Hal. 30 32 Ibid, Hal. 30 33 Ibid, Hal. 36


b. Komunikan Komunikasi Politik McQuil dan Windahl mendefinisikan khalayak sasaran atau komunikan adalah sejumlah besar orang yang pengetahuan, sikap dan perilakunya akan diubah melalui kegiatan kampanye.34 Komunikan dapat bersifat perorangan, kelompok, institusi, organisasi masyarakat, partai politik dan pemerintahan negara lain. Pada dasarnya komunikan komunikasi politik adalah adalah seluruh elemen masyarakat. Untuk efektifitas pesan yang disampaikan maka komunikator akan dibedakan cara penyampaian sesuai dengan ciri masing-masing masyarakat tersebut. Pada komunikasi politik DPC PKS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, komunikan yang menjadi sasaran adalah kader DPC PKS Kabupaten Labuhanbatu Selatan (secara personal) dan masyarakat umum sebagai konstituen partai.

c. Pesan Komunikasi Politik Pesan dari komunikasi politik bisa berupa informasi, ajakan, himbauan, maupun perintah kepada khalayak yang menjadi komunikan, sehingga mereka mengikuti apa yang telah disampaikan. Pesan ini dapat dengan bentuk yang berbeda mulai dari bahasa, simbol atau lambang maupun gambar. Penggunaannya disesuaikan dengan komunikan dan media yang digunakan. Partai politik dalam perjalanan politiknya akan berupaya untuk senantiasa menyakinkan kader partainya untuk selalu percaya terhadap partai. Proses menyakinkan ini biasanya tidak lepas dari pembentukan opini publik terhadap partai tersebut. Pada kenyataan seperti itu, maka partai politik akan selalu menampilkan citra yang baik dimata kader dan masyarakat. 34

Antar Venus. 2004, Manajemen Kampanye. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, Hal.36


Dengan berhati-hati dalam berstatemen di media massa, tidak ikut terprovokasi untuk menghujat partai lain dan senantiasa menjaga sikap dimata publik. Selain itu partai politik juga berusaha menanamkan rasa kepemilikan yang besar terhadap partai bagi para kadernya. Adanya menyelenggarakan pengkaderanpengkaderan yang akan menumbuhkan kecintaan terhadap partai tersebut, sehingga kader akan merasa punya tanggung jawab untuk membesarkan partai dimasa yang akan datang.

d. Efek Komunikasi Politik Komunikasi yang efektif adalah dengan melihat akibat dari komunikasi yang telah dilakukan. Apabila akibat yang ditimbulkan sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dikatakan komunikasi yang dilakukan telah berhasil. 1) Belajar tentang politik35 Disadari atau tidak, manusia belajar tentang politik selama manusia hidup normal melalui proses yang disebut sosialisasi Politik. Dalam kehidupan yang semakin demokratis ini, masyarakat akan belajar berpolitik dari informasi yang didapatkan. Baik melalui media maupun dari orang yang berkecimpung di dunia politik. 2) Berpartisipasi dalam politik36 Efek yang paling diharapkan dari komunikasi politik adalah berpartisipasinya masyarakat dalam politik. Partisipasi ini diwujudkan dengan menggunakan hak pilih dalam PEMILU. Dengan semakin banyak masyarakat yang

35

Dan Nimmo. 1993. Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. Penerjemah Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal.86. 36 Ibid, Hal. 125


berpartisipasi dalam pemilu akan lebih menentukan perjalanan kehidupan bangsa ini. 3) Mempengaruhi pemberian suara37 Perkembangan sebuah partai akan sangat tergantung pada jumlah konstituen yang memilih mereka dalam pemilihan umum. Semakin banyak yang memilih partai tersebut, maka akan dipastikan maka akan semakin banyak kursi yang didapat, sehingga roda pemerintahan akan dapat dikendalikan. 4) Mempengaruhi pejabat38 Pada era reformasi ini, pejabat pemerintah merupakan sebuah jabatan politik. Mereka dipilih melalui PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan seperti ini, partai politik (yang memenangkan PILKADA) punya peranan besar dalam menentukan perjalanan sebuah pemerintah. Karena Kepala pemerintahannya tidak hanya representasi diri pribadi namun juga merupakan repsentasi dari partai politik.

1.6.4 Juru Kampanye dan Pilihan Politik Masyarakat 1. Juru Kampanye Dalam kampanye yang berfungsi sebagai komunikator adalah juru kampanye/kandidat. Sebagai pelaku utama kampanye juru kampanye/kandidat memegang peranan yang sangat penting karena dia yang mengirim pesan-pesan kampanye pada masyarakat, dan mangendalikan jalannya kampanye. Oleh karena itu seorang juru kampanye harus terampil berkomunikasi dan kaya ide serta penuh daya kreativitas.

37

Dan Nimmo. 1993. Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. Penerjemah Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 161 38 Ibid, Hal. 199


Menurut James McCroskey agar dapat menarik simpati masyarakat juru kampanye/kandidat harus memiliki keterpercayaan (credibilitas), daya tarik (attractive) dan kekuatan (power). Kredibilitas adalah seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki sumber sehingga diterima atau diikuti oleh khalayak (penerima). Juru kampanye harus mempunyai kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas juru kampanye dapat dilihat dari kompetensi (competence) yaitu penguasaannya terhadap masalah yang dibahasnya, dari sikapnya yang jujur dan bersahabat, dari kemampuannya menyampaikan hal-hal yang menarik serta mampu beradaptasi dengan sistem sosial dan budaya (social and cultural system) dimana khalayaknya berada.39 Juru kampanye juga harus memiliki daya tarik (attractive) yaitu daya tarik dalam hal kesamaan (similarity), dikenal baik (familiarity), disukai (liking) dan fisiknya (physic). Kesamaan maksudnya bahwa orang bisa tertarik pada juru kampanye karena adanya kesamaan demografi seperti bahasa, agama, suku, daerah asal, partai atau ideologi. Dikenal maksudnya juru kampanye yang dikenal baik lebih cepat diterima oleh khalayak dari pada mereka yang tidak dikenal. Disukai maksudnya juru kampanye disenangi, atau diidolakan oleh masyarakat, akan mudah mempengaruhi orang lain. Mengenai penampilan fisik, seorang juru kampanye sebaiknya memiliki fisik yang sempurna, sebab fisik yang cacat bisa menimbulkan ejekan sehingga menganggu jalannya kampanye. Mill dan Anderson mengemukakan dalam penelitiannya bahwa komunikator yang memiliki fisik yang menarik, lebih mudah mengubah pendapat dan sikap seseorang.40 Untuk efektifnya kampanye seorang juru kampanye juga sebaiknya memiliki kekuatan (power) atau kekuasaan. Khalayak dengan mudah menerima 39 40

Cangara, Hafied. 2008, Pengantar Ilmu Komunikasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 96 Cangara, Hafied. OP. Cit, Hal. 95


suatu pendapat kalau hal itu disampaikan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Misalnya pimpinan suatu organisasi akan lebih mudah mempengaruhi anggotanya.

2. Pilihan Politik Masyarakat Masyarakat adalah kumpulan individu yang tinggal pada satu wilayah. Kumpulan individu ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam masyarakat, dan tingkah laku masyarakat sebagai kumpulan individu dengan kelompok masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami, meneliti, menemukan perbedaan dan persamaan interaksi individu dalam masyarakat dan interaksi masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain41. Dalam suatu negara demokrasi, kebijakan pemerintah adalah hasil interaksi dari kelima unsur demokrasi tersebut dan sayangnya para aktor tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda dan tidak jarang bertentangan satu dengan yang lain. Adalah wajar jika terjadi bargaining dan tarik ulur dari masing-masing pihak selama proses penetapan kebijakan tersebut. Tak pelak bahwa kebijakan yang dihasilkan akan cenderung suboptimum, karena apapun kebijakan yang dibuat harus memuaskan semua pihak.42 Dalam penjelasan Didik J. Rachbini dan Arifin43, pilihan masyarakat (public choice) selalu menekankan pada penilaian keputusan-keputusan rasional baik oleh individu maupun masyarakat atau keputusan pemerintah. Oleh karenanya, konsep tentang pilihan publik selalu bersinggungan dengan teori tentang pilihan rasional. Bagi teori pilihan rasional, kebijakan publik adalah hasil interaksi politik di antara 41

Drs.Ng. Philipus, M.Si & Dr. Nurul Aini, M.S, 2006, Sosiologi dan Politik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 42 Mueller, D, 1978,” Public Choice”; second edition, Cambridge UP. 43 Lihat Didik J. Racbini dan Arifin, 2001, “Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik”, hal.19.


pelaku rasional yang ingin memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Politik, dengan demikian, dianggap sebagai sebuah panggung dimana semua pihak bersaing untuk mengeruk berbagai sumber yang ada di arena publik44. Dengan kata lain, Perjuangan kepentingan individu para politikus tersebut di samping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau mereka yang diwakilinya, bisa juga menciptakan hal-hal yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Menurut Ramlan Surbakti dan Dennis Kavanaagh45 menyatakan bahwa pilihan rasional melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi antara untung dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif berupa pilihan yang ada. Pemilih di dalam pendekatan ini diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Pilihan politik yang mereka ambil dalam pemilu bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas alternatifalternatif yang ada kepada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri (self interest) maupun untuk kepentingan umum. Sehingga pada kenyataannnya, terdapat sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel lain yaitu faktor situasional yang juga turut mempengaruhi pemilih ketika menentukan pilihan politiknya pada pemilu. Hal 44

Rizal Malarangeng, 2008,“Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992”, Gramedia, Jakarta, hal.9. 45 Dennis Kavanagh, Political Science and Political Behavior, dalam FS Swartono, dan Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hal.146


ini disebabkan seorang pemilih tidak hanya pasif, terbelenggu oleh karakteristik sosiologis dan faktor psikologis akan tetapi merupakan individu yang aktif dan bebas bertindak. Menurut teori rasional, faktor-faktor situasional berupa isu-isu politik dan kandidat yang dicalonkan memiliki peranan yang penting dalam menentukan dan merubah referensi pilihan politik seorang pemilih karena melalui penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, seorang pemilih akan dibimbing untuk menentukan pilihan politiknya. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada persepsi dan sikap seorang pemilih terhadap kepribadian kandidat tanpa memperdulikan label partai yang mengusung kandidat tersebut. Pengaruh isu yang ditawarkan bersifat situasional (tidak permanen/berubahubah) terkait erat dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan khususnya yang kontekstual dan dramatis. Sementara itu dalam menilai seorang kandidat menurut Him Melweit, terdapat dua variabel yang harus dimiliki oleh seorang kandidat. Variabel pertama adalah kualitas instrumental yaitu tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat apabila ia kelak menang dalan pemilu. Variabel kedua adalah kualitas simbolis yaitu kualitas keperbadian kandidat yang berkaitan dengan integrasi diri, ketegasan, kejujuran, kewibawaan, kepedulian, ketaatan pada norma dan aturan dan sebagainya. Pendapat Ramlan Surbakti dan Him Melweit tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Dan Nimmo dalam bukunya Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek yang mengatakan bahwa : 46

46

Dan Nimmo, 2006, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek, CV. Remaja Karya, Bandung, hal. 148


Pemberi suara yang rasional pada hakikatnya aksional diri, yaitu sifat yang intrinsik pada setiap karakter personal pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara pada kebanyakan warganegara. Orang yang rasional : a. Selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif b. Memilah alternatif-alternatif sehingga masing-masing apakah lebih disukai, sama saja atau lebih rendah bila dibandingkan dengan alternatif yang lain c. Menyusun alternatif-alternatif dengan cara yang transitif; jika A lebih disukai daripada B, dan B daripada C, maka A lebih disukai daripada C d. Selalu memilih alternatif yang peringkat preferensi paling tinggi dan e. Selalu mengambil putusan yang sama bila dihadapkan pada alternatifalternatif yang sama, dan bahwa pemberi suara rasional selalu dapat mengambil keputusan apabila dihadapkan pada altenatif dengan memilah alternatif itu, yang lebih disukai, sama atau lebih rendah dari alternatif yang lain, menyusunnya dan kemudian memilih dari alternatif-alternatif tersebut yang peringkat preferensinya paling tinggi dan selalu mengambil keputusan yang sama apabila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama. Penerapan teori rational choice dalam ilmu politik salah satunya adalah untuk menjelaskan perilaku memilih suatu masyarakat terhadap tokoh atau partai tertentu dalam konteks pemilu. Teori pilihan rasional sangat cocok untuk menjelaskan variasi perilaku memilih pada suatu kelompok yang secara psikologis memiliki persamaan karakteristik. Pergeseran pilihan dari satu pemilu ke pemilu yang lain dari orang yang sama dan status sosial yang sama tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologis maupun psikologis. Dua pendekatan terakhir tersebut menempatkan pemilih pada situasi dimana mereka tidak mempunyai kehendak bebas karena ruang geraknya ditentukan oleh posisi individu dalam lapisan sosialnya.


Sedangkan dalam pendekatan rasional yang menghasilkan pilihan rasional pula terdapat faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang, misalnya faktor isu-isu politik ataupun kandidat yang dicalonkan. Dengan demikian muncul asumsi bahwa para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik tersebut. dengan kata lain pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Individu sebagai penyokong legitimasi sistem pemilihan demokratis adalah seorang warga negara yang memiliki kemampuan untuk mengetahui konsekwensi dari pilihannya. Kehendak rakyat merupakan perwujudan dari seluruh pilihan rasional individu yang dikumpulkan (public choice). Dalam konteks pemilu di Australia, istilah public digunakan untuk mewakili masyarakat Australia yang terdiri dari individu-individu dengan keanekaragaman karakteristiknya. Mereka bertindak sebagai responden dalam pemilu yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan pilihan politik. Public choice dalam konteks pemilu sangat penting artinya bagi kelangsungan roda pemerintahan di suatu negara. Bagaimana agenda politik dalam suatu negara itu disusun, tergantung dari pilihan masyarakat terhadap agenda yang ditawarkan melalui pemilihan umum. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dari pilihan kolektif semacam ini adalah bagaimana mengkombinasikan berbagai macam prefensi individu-individu kedalam sebuah kebijakan yang akan diterima secara luas oleh masyarakat.47 Terkait dengan hal tersebut, pemilu digunakan sebagai sarana untuk menentukan suara terbesar dari masyarakat, karena hanya pilihan mayoritaslah yang akan mendominasi arah politik suatu negara. Disamping itu, dalam perannya sebagai individu yang

47

James Q. Wilson, New Politics, New Ellites, Old Publics, dalam Marc K. Landy dan Martin A. Levin, The New Politics of Public Policy, The Johns Hopkins University Press, London, 1995, hal. 263


independen, manusia akan selalu mengejar seluruh kepentingannya dengan maksimal dan membuat pilihan-pilihan yang sulit untuk diwujudkan oleh pemerintah di negaranya, akan tetapi dalam peran manusia sebagai anggota sebuah komunitas atau masyarakat, hal itu tidak berlaku. Buchanan dan Tullock mengajarkan bahwa dalam menentukan suatu pilihan masyarakat (public choice), terdapat aspek yang lebih daripada sekedar memenuhi peraturan politik pemerintah dalam pemilu. Aspek tersebut meliputi pilihan untuk membuat suatu keputusan sosial dengan mempertimbangkan lembaga perekonomian yang bebas dari campur tangan pemerintah, disamping mekanisme pemerintahan lain yang terpusat dalam suatu negara dan lembaga-lembaga yang menggabungkan antara sektor publik dan sektor privat. Lebih lanjut Buchanan dan Tullock menyatakan bahwa untuk menghasilkan keputusan sosial tersebut dibutuhkan adanya integrasi antara politik dan ekonomi. Integrasi tersebut akan sangat berguna untuk memahami hal-hal seperti mengapa pemerintah melakukan pengaturan terhadap sistem pasar, redistribusi terhadap kekayaan, serta bagaimana kekuatan pasar dapat mempengaruhi tujuan politik. Semua segi ekonomi dan politik tersebut hanya dapat dipahami jika kita memandangnya dari perspektif teori yang sama.48 Tidak semua pilihan menggunakan prinsip-prinsip rasionalitas didalam menentukan pilihannya. Pemilih yang berprinsip rasional lebih banyak ditemukan pada orang-orang yang bermukim di daerah urban. Tingkat pendidikan yang membawa serta pemahaman akan politik mempunyai korelasi positif terhadap perilaku pemilih yang semakin rasional. Penduduk yang bermukim di negara-negara

48

Peter C. Ordeshook, The Emerging Discipline of Political Economy, dalam James E. Alf dan Kenneth A. Shelpse, Perspective on Positive Political Economy, Cambridge University Press, Melbourne, 1990, hal.15


maju berat, seperti Australia terkenal memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi, hal itu dapat dilihat dari tingkat buta huruf yang sangat minim. Oleh karena itu menurut Saiful Mujani49, masyarakat akan cenderung memilih parpol atau kandidat yang berkuasa di pemerintahan dalam pemilu apabila merasa keadaan ekonomi rumah tangga pemilih tersebut atau ekonomi nasional pada saat itu lebih baik dibandingkan dari tahun sebelumnya, sebaliknya pemilih akan menghukumnya dengan tidak memilih jika keadaan ekonomi rumah tangga dan nasional tidak lebih baik atau menjadi lebih buruk. Pertimbangan ini tidak hanya terbatas pada kehidupan ekonomi, melainkan juga kehidupan politik, sosial, hukum dan keamanan. Menurutnya dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, media massa terutama yang massif seperti televisi memiliki peranan yang sangat menentukan. Melalui informasi yang berasal dari media massa, seorang pemilih dapat menilai apakah kinerja pemerintah sudah maksimal atau malah jalan ditempat.

1.7 Metodologi Penelitian 1.7.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomenafenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.50 Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat 49

Saiful Mujani, Penjelasan Aliran dan Kelas Sosial sudah tidak memadai, Dalam http://islamlib.com?page.php?page=article&id=703, Diakses Tanggal 7 November 2013 50 Sukmadinata, Syaodih Nana. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya. hal. 72


yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian.

1.7.2 Obyek Penelitian Sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini maka objek dari penelitian adalah juru kampanye dari pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi.

1.7.3 Jenis Data 1. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari objek penelitian atau lapangan. Dalam penelitian ini data-data diperoleh langsung dari narasumbernya yaitu para juru kampanye dari pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi dengan melakukan wawancara langsung.

2. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dalam bentuk data yang sudah berupa publikasi terkait dengan penelitian untuk melengkapi data primer. Sumber data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang didapat dari buku pendukung, artikel koran, internet, jurnal, hasil dokumentasi, skripsi dan informasi yang diperoleh dari berbagai media massa. Dalam penelitian ini didapatkan data yang berhubungan dengan kegiatan para juru kampanye pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi.


1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara Dalam pelaksanaan wawancara peneliti menghampiri langsung narasumber di tempat masing-masing seperti Kantor DPC dan kediaman pribadi narasumber. Dalam penelitian ini, maka jenis wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide). Jenis interview guide pada umumnya dimaksudkan untuk kepentingan wawancara yang lebih mendalam dengan lebih memfokuskan pada persoalan-persoalan yang menjadi pokok dari minat penelitian.51 Dalam metode ini, pewawancara biasanya menyiapkan pertanyaanpertanyaan singkat yang akan dikembangkan sesuai dengan konteks dan situasi wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah langkah-langkah sistemasi data yang masuk. Pedoman wawancara biasanya tidak berisi pertanyaan pertanyaan yang mendetail, akan tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi yang ingin didapatkan dari informan. Sehingga nanti dapat dikembangkan oleh pewawancara ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Daftar nama narasumber yang akan diwawancara tertera pada tabel 1.2 berikut ini. Tabel 1.2 Daftar Nama Narasumber No.

Nama Juru Kampanye

Posisi

1

Ibrahim Munthe

Ketua DPC PKS Labuhanbatu Selatan

2

Nurbaidah Siagian

Humas DPC PKS Labuhanbatu Selatan

2. Studi Kepustakaan Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul ‘Metode Penelitian’ mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan : “Studi kepustakaan adalah teknik 51

Pawito, 2008. Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan, Yogyakarta: Jalasutra, hal 70


pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”52 Studi kepustakaan dilakukan untuk membantu peneliti dalam menemukan teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu yang bersumber dari buku pendukung, artikel koran, internet, dan jurnal.

1.8 Sistematika Penulisan BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, masalah penelitian, kerangka teori, dan metodologi penelitian.

BAB II

: GAMBARAN UMUM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) Bab ini membahas tentang gambaran umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pengusung pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi.

BAB III : PERAN JURU KAMPANYE PKS DALAM PEMENANGAN PASANGAN GATOT PUJO NUGROHO DAN TENGKU ERRY NURADI Bab ini akan membahas tentang penyajian data dan fakta yang di dapat dari tempat penelitian selain itu juga melakukan pembahasan dan analisis dari data-data tersebut. BAB IV : PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari bab sebelumnya dan saran terhadap permasalahan yang dibahas.

52

M. Nazir, 2003. Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet. Ke-5. hal 27.


BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. Kesadaran akan pentingnya demokrasi bagi warga negara saat ini sangat

Recommend Documents