1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kemiskinan merupakan hal klasik yang belum tuntas terselesaikan terutama di Negara berkembang, artinya kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian di setiap Negara. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Upaya pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan ( Soegijoko,2001). Perhatian pemerintah Indonesia terhadap kemiskinan dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Penurunan jumlah kemiskinan hingga 8,2 persen pada tahun 2009 merupakan salah satu sasaran pertama dalam hal agenda pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan untuk mencapai sasaran tersebut pemerintah merumuskan prioritas pembangunan nasional 2004-2009 adalah penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-han dasar masyarakat miskin.
2
Di era
pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono,
menegaskan
kepeduliannya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan tersebut kemudian dirumuskan dengan new deal dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ringkasan dari new deal tersebut tertuang dalam prinsip triple track strategy : pro-growth, pro-job, dan pro-poor. Track pertama dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track kedua, menggerakan sektor riil untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, merevitilisasi pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan Sejak digiatkan kembali program-program pengentasan kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) secara perlahan berhasil diturunkan jumlahnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2011 sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Dibandingkan penduduk miskin pada bulan Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen ), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 1 juta orang (BPS 2012). Provinsi NTT merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, membuat provinsi ini terus dilanda permasalahan kemiskinan. Tabel 1.1 menunjukan tingkat rata-rata kemiskinan di Indonesia (30 Provinsi). Dalam perbandingan ratarata tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia tahun 2007-2011, Provinsi NTT memiliki rata-rata kemiskinan 23,73 persen, dimana NTT menduduki peringkat ke tiga provinsi termiskin setelah Papua dan Maluku.
3
Tabel 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia (30 Provinsi) 2007-2011 (%) No
Provinsi
2007
1
NAD
26,65
23,53
19,57
20,98
19,57
22,06
2
Sumatera Utara
13,90
12,55
11,33
11,31
11,33
12,08
3
Sumatera Barat
11,90
10,67
9,04
9,50
9,04
10,03
4
Riau
11,20
10,63
8,47
8,65
8,47
9,48
5
Jambi
10,27
9,32
8,65
8,34
8,65
9,04
6
Sumatera Selatan
19,15
17,73
14,24
15,47
14,24
16,16
7
Bengkulu
22,13
20,64
17,50
18,30
17,50
19,21
8
Lampung
22,19
20,98
16,93
18,94
16,93
19,19
9
Kep. Bangka Belitung
9,54
8,58
5,75
6,51
5,75
7,23
10
DKI Jakarta
4,61
4,29
3,75
3,48
3,75
3,97
11
Jawa Barat
13,55
13,01
10,65
11,27
10,65
11,82
12
Jawa Tengah
20,43
19,23
15,76
16,56
15,76
17,54
13
D.I.Yogyakarta
18,99
18,32
16,08
16,83
16,08
17,26
14
Jawa Timur
19,98
18,51
14,23
15,26
14,23
16,44
15
Banten
9,07
8,15
6,32
7,16
6,32
7,40
16
Bali
6,63
6,17
4,20
4,88
4,20
5,21
17
Nusa Tenggara Barat
24,99
23,81
19,73
21,55
19,73
21,96
18
Nusa Tenggara Timur
27,51
25,65
21,23
23,03
21,23
23,73
19
Kalimantan Barat
12,91
11,07
8,60
9,02
8,60
10,04
20
Kalimantan Tengah
9,38
8,71
6,56
6,77
6,56
7,56
21
Kalimantan Selatan
7,01
6,48
5,29
5,21
5,29
5,86
22
Kalimantan Timur
11,04
9,51
6,77
7,66
6,77
8,35
23
Sulawesi Utara
11,42
10,10
8,51
9,10
8,51
9,53
24
Sulawesi Tengah
22,42
20,75
15,83
18,07
15,83
18,58
25
Sulawesi Selatan
14,11
13,34
10,29
11,60
10,29
11,93
26
Sulawesi Tenggara
21,33
19,53
14,56
17,05
14,56
17,41
27
Gorontalo
27,35
24,88
18,75
23,19
18,75
22,58
28
Maluku
31,14
29,66
23,00
27,74
23,00
26,90
29
Maluku Utara
11,97
11,28
9,18
9,42
9,18
10,21
30
Papua
40,78
37,08
31,98
36,80
31,98
35,73
Sumber : BPS Indonesia,2010
2008
2009
2010
2011
Rata-Rata
4
Kondisi sebagian besar alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur tandus dan gersang. Kekeringan dan rawan pangan seolah menjadi bencana rutin yang dihadapi warga NTT hampir setiap tahun. Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai pada akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu. Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar dan beragam yang tersebar di setiap daerah, namun sampai saat ini potensi setiap sektor tersebut belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat dan daerah NTT. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya investasi yang dilakukan. Masih tingginya kemiskinan menunjukan bahwa penanganan yang dilaksanakan pemerintah untuk masyarakat miskin belum mampu untuk menjangkaunya. Sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak tahun 2001, pemerintah daerah kini berwenang penuh merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai UU No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan
masyarakat
setempat.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah,
pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan program pembangunan tetapi juga bertanggung jawab secara langsung dan aktif dalam penanganan kemiskinan, sehingga untuk menanggulangi kemiskinan perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan, khususnya di NTT. Proses
pembangunan
memerlukan
pendapatan
yang
tinggi
dan
pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak Negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan
5
ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan
ekonomi
mengindikasikan bahwa
yang
meningkat
pemerintah
mampu
di
masing-masing
wilayah
meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya, sehingga mampu mengurangi kemiskinan. Secara langsung, hal ini menunjukan pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Siregar dan Wahyuniarti, 2008) 1.2 Rumusan Masalah Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah disuatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi termiskin ke tiga dari 30 provinsi yang ada di Indonesia, provinsi ini harus bekerja keras untuk mengurangi tingkat kemiskinan agar pembangunan yang berjalan benar-benar dapat memberikan manfaat secara optimal di segala bidang. Pada tahun 2011 sebanyak 21,23 persen atau 1,01 juta jiwa penduduk di Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai penduduk miskin. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produkif. Keadaan ketenagakerjaan di NTT pada tahun 2011 mengalami peningkatan kelompok penduduk yang bekerja dan penurunan tingkat pengangguran, peningkatan jumlah tenaga kerja serta penurunan angka pengangguran telah menurunkan Tingkat Partisipasi Angkata Kerja (Tabel 1.2).
6
Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Nusa Tenggara Timur, kenyataannya menunjukan bahwa proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang menjadi angkatan kerja proporsinya mengalami penurunan Tabel 1.2 Penduduk NTT Usia 15 Tahun Ke Atas menurut kegiatan 2010-2011 Jenis Kegiatan 2010 Penduduk 15+ (jiwa) 2.922.601 Angkatan Kerja (jiwa) 2.226.884 Bekerja (jiwa) 2.150.763 Penganggur (jiwa) 76.081 TPAK (%) 76,19 TPT (%) 3,40 Sumber : BPS Tenaga Kerja NTT, 2012
2011 2.976.070 2.234.887 2.175.232 59.655 75,10 2,67
Kondisi ketenagakerjaan di provinsi Nusa Tenggara Timur ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktifitasnya masih rendah. Kualitas pekerja NTT dapat dikatakan rendah diukur dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Hal ini, disebabkan proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja dengan tingkat pendidikan tamat sekolah dasar (SD) ke bawah masih sangat besar. Tabel 1.3 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2006-2009 (%) Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan
2006
2007
2008
2009
1. Tidak/Belum Sekolah
6,95
7,35
-
-
2. Belum Tamat SD
2,27
22,79
71,83*
69,14*
3. Sekolah Dasar
45,20
40,86
-
-
4. SMP
11,60
14,06
11,94
13,55
5. SMA
10,31
11,51
12,56
13,01
2,68
3,43
3,67
4,30
6 Perguruan Tinggi
Sumber : Hasil Sakernas 2006-2009, Keterangan * :Gabungan Tidak/Belum Sekolah, Tidak/Belum Tamat SD, Sekolah Dasar
7
Atas dasar permasalahan diatas , maka penelitian yang ingin dipecahkan yaitu: 1. Bagaimana kondisi kemiskinan di NTT? 2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kemiskinan di NTT? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah : 1. Mendeskripsikan kondisi kemiskinan di NTT 2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di NTT. 1.4 Manfaat Penelitian Dari Penelitian ini diharapkan mmberikan manfaat sebagai berikut : 1. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang tepat untuk mengurangi kemiskinan di provinsi NTT 2. Menjadi bahan acuan dan refrensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam tentang kemiskinan.
