BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Dalam kesehariannya, perkembangan teknologi terutama dalam bidang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam kesehariannya, perkembangan teknologi terutama dalam bidang komunikasi dan informasi turut berkembang pesat, dan dengan disadari maupun tidak, perkembangan tersebut membuat batasan akan jarak dan waktu tak lagi menjadi suatu hambatan. Seiring dengan hal tersebut, perkembangan ini juga tutur mempengaruhi masyarakat, terutama mengenai interaksinya dengan pemerintah. Hambatan yang menjadi kendala dengan hadirnya era digital informasi membuat profesionalisme kehumasan kian menantang.Perkembangan teknologi yang memaksa situasi semakin maju dalam digitalisasi informasi yang diisi oleh beragam macam informasi dikalangan masyarakat menjadi tidak dapat ditahan lagi. Era keterbukaan informasi publik didasari dan diawali sejak berlakunya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2010. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat

1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.1 Dasar pemikiran humas dalam pemerintahan berlandaskan pada dua fakta besar. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui,karena itu para pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat. kedua , ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat. Hanya dengan proses komunikasi demikianlah pemerintah dan para pemilih dapat mencapai suatu pengertian kesatuan yang positif.2 Tehnik yang digunakan dalam public relations di Pemerintahan tidak ada bedanya dengan tehnik-tehnik yang digunakan public relations dibidang-bidang lainnya, yaitu tehnik penyampaian informasi dan komunikasi.Yang perlu ditegaskan adalah pentingnya peranan public relations diinstansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintah dalam masyarakat modern, yaitu dalam melakukan kegiatan-kegiatanya dan operasi-operasinya diberbagai tempat dan berbagai bidang.3 Keterbukaan informasi publik merupakan tindak lanjut dari hadirnya UndangUndang No. 14 Tahun 2008. Undang-undang tersebut mewajibkan badan publik menyampaikan informasi tentang perusahaannya secara proaktif dan transparan 1

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.1 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi public di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Hal 1 2 H.Frazier Moore, HUMAS membangun citra dengan komunikasi ,Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.2005 Hal 489 3 Oemi Abdurrachman, Dasar-dasar Public Relations, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.2001 Hal 112


3

kepada pihak penerimanya, yakni masyarakat..Ada beberapa informasi yang bersifat rahasia, informasi tersebut diatur dalam peraturan internal DPR-RI No. 1 tahun 2010 tentang informasi publik yang ada dilingkungan DPR-RI.4 Pada Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undangundang KIP dijelaskan mengenai kewajiban Humas untuk membantu Badan Publik mengimplentasikan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. PPID wajib dibentuk paling lambat setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan selama PPID di Badan Publik belum terbentuk tugas pelayanan informasi dilakukan oleh unit atau dinas bidang informasi, komunikasi, dan/ atau kehumasan5. Dalam perkembangannya, sejak akhir tahun 2010 setelah Desk Informasi Humas terbentuk, lahir timPengelola Informasi dan Dokumentasiyang bertugas dalam penerimaan, pemrosesan, pengkajian, serta pemenuhan kebutuhan informasi public. Pembentukan timPengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan amanat UU KIP yang

mewajibkan

di

sejumlahpejabatfungsional

setiap sebagai

Kementrian/Lembaga bagian

dari

4

tim

yang kerja.

dibantu Sebagai

oleh upaya

Ibid, Hal 3 Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,Kementrian Komunikasi dan Informatika.

5


4

menyamankan persepsi mengenai alur permohonan informasi public sekaligus memberikan standar guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik.6 Menurut salah satu Pranata Humas bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SETJEN DPR RI mengatakan bahwa ; “Dasar hukum keberadaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), secara konsep Undang-undang memang tidak mengharuskan ada struktur khusus yang menangani tentang PPID. lazimnya PPID itu bersifat Fungsi,dan dilekatkan di yang sudah ada. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia diletakkan di Fungsi Humas Setjen DPR RI yang berada di Struktur Biro Humas dan Pemberitaan.” Sekretariat

Jenderal

DPR

RI

merupakan

unsur

penunjang

DPR,

berkedudukan sebagai Ke-sekretariatan Lembanga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR.7

6

Heri Rakhmadi, Amir A.Gofur, Oddi Arma, PR IN GOVERNMENT20 Tahun Kiprah Bamboedoea di Kementerian/Lembaga. 2015 Hal 100 7

Sekretariat Jenderal DPR RI Biro Humas dan Pemberitaan, Selayang Pandang Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,2014,Hal 77


5

DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPR dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPR.Untuk membantu pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPR, Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi.Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.8 Tugas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (SETJEN DPR RI) meliputi ; (1) memberikan bantuan teknis, administratif, dan keahlian kepada DPR, (2) melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan DPR yang telah ditentukan oleh Pimpinan DPR, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal, (3) membantu Pimpinan DPR dalam menyiapkan penyusunan rancangan anggaran DPR, (4) memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh BURT, (5) melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR dan, (6) melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun Sidang dengan memberikan tembusan kepada Badan Musyawarah dan BURT. Dalam pelaksanaan mewujudkan Undang-undang KIP No.14 Tahun 2008 yang ada di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Humas dan pemberitaan Setjen DPR RI memiliki 3 aspek, yaitu : transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Tidak semua informasi dapat diberikan karena ada

8

Ibid, Hal 78


6

beberapa informasi jika disebarkan ke public dapat melanggar kode etik Hak DPR.Seperti informasi-informasi yang berkaitan dengan Rahasia Negara. Bakohumas DPR RI mencatat ; Pengelolaan KIP (Keterbukaan Informasi Publik) di SETJEN DPR RI masuk dalam 10 besar badan publik terbaik tingkat nasional menduduki peringkat ketiga dalam pengelolaan KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dan dapat dijadikan model pengelolaan KIP (Keterbukaan Informasi Publik).Layanan Informasi Publik Online merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik disamping ketersediaan informasi yang sudah dapat diakses secara langsung melalui website resmi dpr.go.id.Jumlah permintaan tercatat 222 permintaan seperti risalah rapat, laporan singkat dan anggaran, tercatat pada 3 Juli 2012 bertempat di Ruang Operation Room Gd. Nusantara I DPR RI,Senayan, Jakarta, dengan tema “Pengelolaan Kehumasan DPR RI”.9 Badan Publik adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.Informasi adalah keterangan,pernyataan,gagasan,dan/ atau tanda-tanda yang mengandung nilai,makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar , dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektornik dan nonelektronik. Informasi Publik di DPR adalah informasi yang dihasilkan, 9

http://202.137.230.89/ind/others/bakohumas/BakohumasDPR_New/IndexDPR.htm


7

disimpan,dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPR dan Setjen DPR serta yang berkaitan dengan penyeleanggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPR dan Setjen DPR.10 Informasi yang dibutuhkan publik beragam mulai dari kinerja anggota dewan sampai dengan rencana hasil rapat pengambilan keputusan para anggota dewan. Melalui humas kebutuhan informasi yang disampaikan masyarakat akan ditindak lanjuti sampai informasi tersebut diterima oleh masyarakat. Humas DPR tidak hanya melayani permintaan informasi publik secara langsung tapi juga melalui website yang dikelola humas. Badan Publik yang paling sering mendapat sorotan adalah DPR. Dari jajak pendapat yang dilakukan Kompassejak 2001 hingga 2007 kepercayaan publik terhadap kinerja DPR tak kunjung merangkak naik malah beranjak turun. Melunturnya kepercayaan publik terhadap badan publik juga ditangkap oleh survei yang dilakukan oleh Edelman. Pada survei yang dilakukan pada 2009 mendapati fakta bahwa public Indonesia lebih percaya kepada media massa dari pada institusi pemerintah.11 Pada jajak pendapat terkait citra DPR sebanyak 80% responden menilai citra DPR buruk. Sebanyak 86,7% responden menuntut kinerja DPR ditingkatkan, dipublish Kompas, 05 September 2011. Sepanjang 2013 atau empat tahun 10

Op.cit, Hal 6 Heri Rakhmadi, Amir A.Gofur, Oddi Arma, PR IN GOVERNMENT20 Tahun Kiprah Bamboedoea di Kementerian/Lembaga. 2015 Hal 3 11


8

pemerintahan SBY yang juga merupakan tahun politik menjelang Pemilu 2014 belum ada tanda-tanda meningkatnya kepercayaan publik terhadap Badan Publik. 12 Fenomena kehumasan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang ada di PPID SETJEN DPR RI masih dibilang belum cukup baik yang dicatat oleh ICW (Indonesian Corruption Watch), karena belum terbuka dalam memberikan informasi public pada bulan februari 2011. “Menurut Abdullah Dahlan selaku peneliti ICW, telah mengajukan permintaan informasi mengenai studi banding dan anggaran pada 24 November 2010. Tetapi 31 Desember 2010 muncul surat keberatan Sekjen DPR, ujarnya” kepada Parlementaria,di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (18/02/11) Wakil ketua PPID Suratno

menjelaskan, “Semenjak Kantor pelayanan

Informasi terbentuk banyak sekali masyarakat meminta informasi terkait dengan DPR. Seperti, Risalah Rapat, DIPA DPR, pengadaan barang dan jasa bahkan absensi kehadiran anggota dewan.Pihaknya menilai minimnya Sumber Daya Manusia yang paham mengenai persoalan KIP ini.”Jumat (18/02/11). Masalah ini menjadi masalah yang sulit untuk terselesaikan, pasalnya hingga saat ini PPID DPRRI masih berkendala di Sumber Daya Manusia.Pihak yang menjalankan PPID masih menjadi satu dengan Pranata Humas Sub Bidang Penerangan. Tetapi seiring berjalannya waktu, PPID SETJEN DPR RI berhasil menngimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.PPID SETJEN DPR RI berhasil memperoleh penghargaan terbaik

12

Ibid, Hal 5


9

dengan peringkat ketiga dalam hal pelaksanaan KIP.Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari jerih payah PPID SETJEN DPR RI dalam betugas melayani masyarakat untuk memperoleh informasi publik.Peran Humas SETJEN DPR RI sangat penting dalam implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di SETJEN DPR RI. Peneliti tertarik meneliti Peran Humas Setjen DPR RI dalam Implementasi Undang-undang KIP karena, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang berfungsi sebagai merancang dan mengolah Undangundang bersama pihak pengusul atau dalam hal ini Pemerintah. Bukan hanya sebagai pengusul dan pembuat Undang-undang melainkan ,DewanPerwakilan Rakyat RepublikIndonesia juga memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan atau menjalankan Undang-undang. Tak terkecuali dalam kegiatan kehumasan yang bertujuan untuk kegiatan reputasi. Kewajiban untuk

mengimplementasikan

Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik ini berkaitan dengan kepentingan publik.Kepentingan publik yang dilakukan Pemerintah terutama dalam Implementasi Undang-Undang ini atau menerapkan pelaksanaan Undang-Undang ini dapat dikategorikan sebagai kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia mengetahui informasi yang transparansi, dan masyarakat mendapatkan kebebasan informasi. Cara implementasi di SETJEN DPR RI adalah dengan mewujudkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai informasi-informasi yang meliputi kepentingan rakyat dengan berbagai mekanisme


10

yang dilakukan oleh HUMAS SETJEN DPR RI melalui PPID HUMAS SETJEN DPR RI adalah melayani permohonan informasi yang diminta oleh masyarakat. Pasal 8 UU No.1 Tahun 2010 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu dalam memenuhi kewajiban memberikan informasi publik,Dewan Perwakilan Rakyat mendelegasikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian , penyediaan, dan pelayanan informasi public kepada pemohon informasi.

13

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijabat oleh pejabat dengan pangkat paling rendah eselon II di Setjen DPR sepanjang tugas pokok dan fungsi serta bebab kerjanya memungkinkan,kecuali pada Sekretariat Jenderal DPR akan dibentuk unit kerja yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi untuk pelayanan public.14 Dapat dilihat bahwa Bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) HUMAS SETJEN DPR RI dikelola oleh Pranata Humas yang terjadwal piket dalam pelayanan informasi publik yang ada di Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin menguraikan dan menjelaskan bagaimana Peran HumasSETJEN DPR RI Dalam mengimplementasikan atau menjalankan peranan sebagai Humas untuk melaksanakan Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Public di PPID SETJEN DPR RI. 13

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.1 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi public di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hal 13 14 Ibid,hal 14


11

1.2 Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah Peranan Humas di Pemerintahan.Maka Penelitian berfokus pada tindak lanjut dari penerapan Implementasi Undang-Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) oleh Humas Setjen DPR RI.Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan batasan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana Peran Humas dalam menyampaikan informasi publik mengenai penerapan implementasi Undang-undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) di PPID SETJEN DPR RI? 2. Bagaimana Peran Humas SETJEN DPR RI sebagai Communication Fasilitator,

Expert

PrescriberCommunications,Problem

Solving

Facilitator, Technician Communicationguna membantu masyarakat untuk mengetahui informasi publik yang ada di PPID SETJEN DPR RI? 1.3 Identifikasi Masalah 1. Expert Presciber Communication Praktisi pakar public relationsyang memiliki keahlian dalam penyelesaian masalah dengan publiknya.Dalam hal ini pihak yang bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab penuh dengan mencarikan solusi permasalahan atau memberikan bantuan informasi mengenai Impelentasinya. 2. Communication Facilitator


12

Praktisi public relationssebagai mediator untuk membantu berjalannya komunikasi. Fasilitator komunikasi bertindak sebagai pendengar, perantara antara organisasi dengan publiknya untuk mendapatkan komunikasi timbale balik dalam pengertian dan tujuan yang sama. 3. Problem Solving Process Facilitator Ketika terjadi permasalahan dalam organisasi peran praktisi public relations atau facilitator merupakan bagian dalam tim manajemen untuk memecahkan masalah yang ada bersama dengan manajer lain. 4. Technician Communication Praktisi public relations melayani teknis komunikasi melalui media komunikasi yang dilakukan semisal media komunikasi yang digunakan. 14. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dengan pernyataan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui Peran Humas SETJEN DPR RI dalam Implementasi Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) di PPID SETJEN DPR RI. 2. Untuk mengetahui Peran Humas dalam bertindak sebagaiCommunication Fasilitator guna membantu masyarakat untuk mengetahui Informasi Public yang ada di PPID SETJEN DPR RI.


13

3. Untuk mengetahui Peran Expert PrescriberCommunications pada Humas SETJEN DPR RI Dalam Implementasi Undang-Undang KIP. 4. Untuk mengetahui Peran Problem Solving Facilitator pada Humas SETJEN DPR RI Dalam Implementasi Undang-Undang KIP. 5. Untuk Mengetahui Peran Technician Communicationpada Humas SETJEN DPR RI Dalam Implementasi Undang-Undang KIP. 1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1Manfaat Teoritis/Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan nyata tentang perkembangan ilmu komunikasi khususnya di bidang Humas terutama Humas Pemerintahan. 1.5.2 Manfaat Praktis Hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

masukan

bagi

perkembangan dunia kehumasan di Pemerintah,terutama Humas yang ada di Badan Publik dalam melakukan perannya sebagai manager Humas dalam upaya mengimplementasikan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang ada di PPID SETJEN DPR RI.


BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Dalam kesehariannya, perkembangan teknologi terutama dalam bidang

Recommend Documents