BAB I PENDAHULUAN. 1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Surakarta. pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Surakarta Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan tahun 1946 di Surakarta terjadi konflik sehubungan dengan adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Hal ini dapat diredam untuk sementara waktu oleh pemerintah dengan mengeluarkan surat penetapan pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-D yang menetapkan daerah Surakarta sebagai daerah karesidenan dan dibentuk daerah baru dengan nama Kota Surakarta. Peraturan

yang telah ada tersebut disempurnakan dengan

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1947 yang menetapkan Kota Surakarta menjadi Haminte kota Surakarta. Kota Surakarta pada waktu itu terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 kelurahan di wilayah karanganyar itu baru terlaksana pada tanggal 9 September 1950. Pelaksana teknis pemerintah haminte kota Surakarta terdiri atas jawatan. Jawatan tersebut antara lain jawatan Sekretariat Umum, Keuangan, Pekerjaan Umum, Sosial, Kesehatan, Perusahaan P.D.&.K, Pamong Praja, dan jawatan Perekonomian. Penerimaan Pendapatan Daerah waktu itu diurusi oleh jawatan keuangan. Dengan dikeluarkannya keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun to user 1956 tentang Perubahancommit Struktur Pemerintah, maka Jawatan Umum

1


2 digilib.uns.ac.id

diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum yang terbagi dalam urusanurusan dan setiap urusan-urusan tersebut terbagi lagi dalam bagian-bagian. Dengan adanya perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya ditangani oleh Jawatan Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta tanggal 23 Februari 1970 No. 259/ X.10/ Kp.70 tentang Struktur Organisasi kotamadya Surakarta termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi bagian dan bagian itu membawahi urusan-urusan sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162/ Kep/ Kdh. IV/ Kp.72 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah DIPENDA. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas Pendapatan Daerah dibagi menjadi empat seksi diantaranya Seksi Umum , Seksi Pajak Daerah, Seksi Pajak Pusat/Propinsi yang diserahkan kepada daerah dan Seksi Doleansi/ P3 serta Retribusi dan Leges. Masing-masing seksi Dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung dibawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. commit to user

3 digilib.uns.ac.id


Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai pelaksana Walikota dibidang perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan dibidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah terdapat 13 macam Pajak Daerah di Kota Surakarta yang wewenang pemungutan dan pengelolaannya ada pada DIPENDA. Tetapi saat itu baru empat macam Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut: a. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1992. b. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1971. c. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 54 Tahun 1953. d. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1971. Disamping itu DIPENDA juga bertugas mengelola Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut: a. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1959. b. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1960. commit to user


4 digilib.uns.ac.id

c. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1970. d. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1957. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/ 41 – 101 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II makin memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473 – 442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. System dan prosedur tersebut dikenal dengan MAPADA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem ini diterapkan di kotamadya Surakarta dengan terbitnya peraturan daerah No. 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II. Dengan berjalannya waktu penataan pemerintahan kota Surakarta mengalami banyak perubahan dan perbaikan, berdasarkan pertimbanganpertimbangan peraturan daerah No, 6 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Pada peraturan baru tersebut nama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) berubah menjadi Dinas commit to user

5 digilib.uns.ac.id


Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) peraturan baru tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau DPPKA dibagi kedalam beberapa bagian atau bidang yang dipimpin langsung oleh seorang kepala bagian yang dalam menjalankan tugasnya langsung dibawah pimpinan dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Berdasarkan surat keputusan walikota kepala daerah kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162/ kep/kdh. IV/ kp.72 tentang penghapusan bagian pajak dari dinas pemerintahan umum karena berkaitan dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut yaitu DIPENDA atau Dinas Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang kedudukan dan tanggung jawabnya langsung kepada walikota. Seiring berjalannya waktu tata pemerintahan kota Surakarta mengalami banyak

perubahan

dan

perbaikan,

berdasarkan

pertimbangan-

pertimbangan peraturan daerah No. 6 tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Pada peraturan baru tersebut nama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) berubah menjadi Dinas commit to user

6 digilib.uns.ac.id


Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Peraturan baru tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau DPPKA dibagi kedalam beberapa bagian atau bidang yang dipimpin langsung oleh seorang kepala bagian yang dalam menjalankan tugasnya langsung dibawah pimpinan dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi DPPKA Adapun kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut: a. Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

dalam

melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di

bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

commit to user

7 digilib.uns.ac.id


a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi; d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi; e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain; f. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan lain; g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akutansi; h. Pengelolaan aset barang daerah; i. Penyiapan

penyusunan,

perubahan

dan

perhitungan

pendapatan dan belanja daerah; j. Penyelenggaran administrasi keuangan daerah; k. Penyelenggaraan sosialisasi; l. Pembinaan jabatan fungsional; m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

commit to user

anggaran

8 digilib.uns.ac.id


3. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Surakarta

commit to user

9 digilib.uns.ac.id


a. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari : 1) Kepala 2) Sekretariat, membawahkan : a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b) Subbagian Keuangan; c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 3) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahkan : a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan; b) Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data. 4) Bidang Penetapan, membawahkan : a) Seksi Perhitungan; b) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan. 5) Bidang Penagihan, membawahkan : a) Seksi Penagihan dan Keberatan; b) Seksi Pengurangan Pajak Daerah 6) Bidang Anggaran, membawahkan : a) Seksi Anggaran I; b) Seksi Anggaran II. 7) Bidang Perbendaharaan, membawahkan : a) Seksi Perbendaharaan I; b) Seksi Perbendaharaan II. commit to user

10 digilib.uns.ac.id


8) Bidang Akutansi, membawahkan : a) Seksi Akutansi I; b) Seksi Akutansi II. 9) Bidang Aset, membawahkan : a) Seksi Perencanaan Aset; b) Seksi Pengelolaan Aset. 10) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 11) Kelompok Jabatan Fungsional. a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. b. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. c. Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan. d. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. e. Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tersebut dalam lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. commit to user



b. Deskripsi Tugas, Jabatan, dan Struktural a. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendapatan. Uraian tugas seorang kepala dinas adalah sebagai berikut: 1) Menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas. 2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pada bawahan. 3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas. 4) Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 5) Menerapkan standar pelayanan minimal. 6) Menyelenggarakan Perencanaan,

pengelolaan

Evaluasi,

Pelaporan,

Kesekretariatan Keuangan,

meliputi

Umum

dan

Kepegawaian. 7) Menyusun kebijakan teknis di bidang pendaftaran, pendataan, dan dokumentasi. 8) Menyusun kebijakan teknis di bidang penetapan, penagihan, anggaran, perbendaharaan, akutansi dan aset.

commit to user



b. Sekretariat Sekretariat yang posisinya dibawahi langsung oleh Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sekretariat juga bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sekretariat membawahi subbagian-subbagian sebagai berikut: 1. Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan Subbagian

ini

mempunyai

tugas

untuk

mengumpulkan,

mengolahdan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas, selain itu juga bertugas sebagai administrasi keuangan. 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yang cukup banyak yaitu melaksanakan urusan, surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengatuuran penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat, sistem jaringan dokumentasi, informasi hukum dan administrasi kepegawaian.

commit to user



c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengelolaan data seperti melaksanakan kegiatan pendataan wajib dan obyek pajak daerah serta wajib dan obyek retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas, melaksanakan pengelolaan Dokumentasi wajib dan obyek pajak daerah serta wajib dan obyek retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas. Bidang pendaftaran, pendataan dan dokumentasi membawahi seksi-seksi sebagai berikut. 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan pendataan meliputi pendaftaran, pendataan, dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD). 2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data Kepala seksi Dokumentasi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dokumentasi

dan

pengolahan

data

meliputi

menghimpun,

mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah. commit to user



d. Bidang Penetapan Bidang Penetapan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perhitungan dan penerbitan surat ketetapan. Seperti

melaksanakan

penetapan

pajak

dan

retribusi

daerah,

melaksanakan perhitungan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang penagihannya

dilimpahkan

kepada

daerah

berdasarkan

Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB). Bidang Penetapan membawahi seksi-seksi sebagai berikut: 1) Seksi Perhitungan Kepala Seksi Perhitungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perhitungan, meliputi perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah. 2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penerbitan Surat Ketetapan, meliputi menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan surat-surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya.

commit to user



e. Bidang Penagihan Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang penagihan dan keberatan dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain. Seperti melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugasi. Bidang Penagihan membawahi seksi-seksi sebagai berikut: 1) Seksi Penagihan dan Keberatan Kepala Seksi penagihan dan keberatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan dan keberatan, meliputi penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya. 2) Seksi Pengurangan Pajak Daerah Kepala Seksi Pengurangan Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengurangan pajak daerah, meliputi mengumpulkan dan mengolah data sebab-sebab pengurangan pajak daerah dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. f. Bidang Anggaran Kepala melaksanakan

Bidang perumusan

Anggaran kebijakan

pelaksanaan di bidang anggaran. commit to user

mempunyai

tugas

teknis,

pembinaan,

pokok dan



Bidang Anggaran terdiri dari dua seksi yang merupakan satu kesatuan tim kerja. 1) Seksi Anggaran I Kepala Seksi Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran I. 2) Seksi Anggaran II Kepala Seksi Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran II. g. Bidang Perbendaharaan Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan I dan II. Bidang Perbendaharaan terdiri dari dua Seksi. 1) Seksi Perbendaharaan I Kepala Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

perbendaharaan I, seperti melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan Uang Persediaan (UP) dari semua SKPD, melakukan penyiapan bahan pembuatan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil, melakukan penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

commit to user



2) Seksi Perbendaharaan II Kepala Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

perbendaharaan II, seperti melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan Uang Persediaan (UP) dari semua SKPD, melakukan penyiapan bahan pembuatan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil, melakukan penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencaran Dana (SP2D). h. Bidang Akuntansi Kepala Bidang Akutansi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akutansi, seperti merumuskan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Surakarta secara keseluruhan. Bidang Akuntansi membawahi seksi-seksi sebagai berikut: 1)

Seksi Akuntansi I Kepala Seksi Akuntansi I mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi I, seperti melakukan penyiapan bahan perumusan laporan arus kas Pemerintah Kota Surakarta secara keseluruhan.

2)

Seksi Akuntansi II Kepala Seksi Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi commit to user



II, seperti melakukan penyiapan bahan perumusan laporan arus kas Pemerintah Kota Surakarta secara keseluruhan. i. Bidang Aset Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan aset dan pengelolaan aset, seperti menginventarisasi data barang milik daerah. Bidang Aset membawahi seksi-seksi sebagai berikut: 1) Seksi Perencanaan Aset Kepala Seksi Perencanaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan aset, seperti memproses pengadaan tanah. 2) Seksi Pengelolaan Aset Kepala Seksi Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset, seperti melakukan pengawasan barang milik daerah. j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) UPTD bertugas untuk memungut dan mengelola Pajak Retribusi Daerah Kota Surakarta. k. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok ini bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pada Cabang Dinas di Kecamatan. commit to user



4. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Surakarta Sesuai dengan perda no. 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang ditindaklanjuti dengan Perwali no. 24 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Untuk Kebijakan program yang ditetapkan kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut : a. Dalam usaha untuk mencapai tingkat pendapatan yang telah ditetapkan, diupayakan dengan mengintesifikasikan sumber – sumber pendapatan daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, baik dengan jemput bola, pendekatan pelayanan melalui wilayah – wilayah terdekat, sosialisasi kepada masyarakat langsung dengan pembagian leaflet, maupun melalui media elektronik (TA TV). Bahkan sampai dengan pembagian hadiah bagi wajib pajak bumi dan bangunan yang melakukan pembayaran tepat waktu. b. Dalam mengelola keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan meperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. c. Dalam usaha meningkatkan pengelolaan aset daerah diupayakan dengan meningkatkan pemberdayaan aset daerah, peningkatan status hukum dan pengamanan aset daerah. commit to user



5. Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Surakarta Visi DPPKA Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang optimal dalam rangka

menjamin

likuiditas

keuangan

daerah

untuk

mendukung

pembangunan daerah. Misi DPPKA a. Pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah b. Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional d. Menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Tujuan dan Sasaran Tujuan : a. Mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan daerah untuk mencapai target pendapatan yang ditetapkan. b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. c. Menyelamatkan dan memberdayakan aset pemerintah kota secara optimal. d. Meningkatkan profesionalisme dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

commit to user



Sasaran : a. Terwujudnya pencapaian pendapatan daerah sesuai target yang ditetapkan. b. Terwujudnya manajemen keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntable. c. Terwujudnya

pembakuan

status

hukum

/

pensertifikatan

dan

perlindungan aset daerah. d. Peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. B.

Latar Belakang Masalah Mendengar kata pajak sering dikaitkan dengan pungutan uang. Sehingga masyarakat sering menghindari pungutan pajak, karena ini akan mengurangi penghasilan. Tetapi sebaliknya msayarakat tidak memahami bahwa pungutan pajak akan di kembalikan kembali lagi melalui pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang seluruhnya bermanfaat bagi rakyat baik yang membayar maupun tidak. Pajak (Waluyo, 2003) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku dan digunakan untuk

membiayai

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Perkembangan Kota Surakarta dari tahun ke tahun semakin pesat, hal ini ditandai dengan pembangunan gedung-gedung bertingkat maupun resident yang semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, jumlah penduduk di kota Surakarta yang commit to user



semakin banyak, di karenakan angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan bangunan di kota Surakarta yang akhirnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah selalu melakukan sosialisai tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada masyarakat. Sehingga masyarakat di tuntut untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibayarkan ke Pemerintah Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah berguna

untuk

meningkatkan

penerimaan

daerah,

membiayai

pelaksanaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada commit to user



masyarakat dan kemandirian daerah, yang terwujud dalam kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Setiap kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan akan ditarik pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara. Penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya selau meningkat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan nilai jual objek pajak yang ditetapkan setiap tiga tahun sekali, kecuali daerah tertentu yang mengalami perkembangan pesat ditetapkan satu tahun sekali. PBB-P2 sekarang menjadi pajak daerah. Awalnya PBB dikelola oleh KPP Pratama Surakarta. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, segala yang berhubungan dengan PBB-P2 dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Surakarta sejak tanggal 1 Januari 2013. Seiring dengan peralihan PBB-P2 dari pusat ke daerah, sering ditemukan banyak kekeliruan dalam hal pendataan dan kekeliruan pencatatan. Sehingga menyebabkan dilakukannya pendaataan ulang. Sehingga pihak pemungut pajak kesulitan dan harus melakukan konfirmasi ulang. Contohnya, pada saat kekeliruan jumlah tagihan dan pandataan objek pajak. commit to user



C. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut; 1.

Permasalahan apa saja yang dihadapi pihak pemungut pajak setelah adanya peralihan PBB-P2 dari pusat ke daerah?

2.

Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak pemungut pajak ketika menghadapi kendala dalam menjalakan peralihan PBB-P2?

D. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari obyek penelitian ini adalah sebagai berikut; 1. Untuk mengetahui permasalahan yang ditimbulkan dari peralihan PBB-P2. 2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pihak pemungut pajak dalam melaksanakan tugasnya. E. Manfaat Penelitian Penelitian akan bernilai bila memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaatnya yang diinginkan sebagai berikut; 1. Bagi obyek penelitian Memberikan

sumbangan

pikiran

dalam

mengatasi

berbagai

permasalahan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak pemungut pajak.

commit to user



2. Bagi Penulis Mempraktekkan ilmu yang diperoleh dari pelajaran yang diajarkan dosen atau pengajar ke dalam dunia nyata yang dituangkan melalui karya ilmiah. 3. Bagi Pihak Lain Memberikan wawasan di bidang perpajakan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

commit to user

BAB I PENDAHULUAN. 1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Surakarta. pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa

Recommend Documents